DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, wewenang dan tanggung jawab, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, pengelolaan air irigasi, kelembanggan pengelolaan irigasi, hak dan kewajiban, pengelolaan aset irigasi, koordinasi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan, pembiayaan, kewajiban dan larangan, sanksi administratif dan sanksi keperdataan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serba guna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya;
b.bahwa lrigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian, mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan produksi di sektor pertanian;
c.bahwa dengan telah ditetapkannya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bidang pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi merupakan salah satu kewenangan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang lrigasi.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); BUPATIOGANKOMERINGILIR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA IRIGASI TENTANG Mengingat Menimbang PERATURANDAERAHKABUPATENOGANKOMERINGILIR NOMOR 2 TAHUN2021 BUPATI OGAN KOMERING ILIR 13.Peraturan Menteri ....
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 ten tang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang lrigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 ten tang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5230);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5285);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5460);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801); 2 BAB.... PERATURANDAERAHTENTANGIRIGAS!.Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIOGAN KOMERINGILIR dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENOGAN KOMERINGILIR Dengan Persetujuan Bersama
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1357);
14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2015 tentang Rawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 797);
15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533);
17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 534);
18.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1O/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 535);
19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/ PRT/ M/ 20 15 tentang Komisi lrigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) 3 13.Jaringan ....
12.Jaringan lrigasi Primer adalah bagian darijaringan yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
11.Jaringan lrigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air lrigasi.
10.Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
9.Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan Iatau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
8.Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami danl atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
7.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
6.lrigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi air permukaan, Irigasi air bawah tanah, lrigasi rawa, Irigasi pompa, dan Irigasi tambak.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan KomeringIlir.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan KomeringIlir. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

Pasal 1

26.Penggunaan Air Irigasi adalah pemanfaatan air di tingkat usaha tani termasuk padi, tambak dan lain-lain. 27.Pengelolaan....
25.Pemberian Air Irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kuarter.
24.Pembagian Air Irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama.
23.Penyediaan Air lrigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian.
22.lrigasi Desa adalah lrigasi yang pernbuatan, pendayagunaan pemeliharaan jaringan lrigasinya dilaksanakan oleh para petani di bawah pembinaan Pemerintah desa, dengan atau tanpa bantuan Pemerintah PusatjProvinsi maupun Kabupaten.
21.Petak Tersier adalah kurnpulan petak lrigasi yang rnerupakan kesatuan dan mendapatkan air Irigasi melalui saluran tersier yang lama.
20.Petak lrigasi adalah petak tanah yang mernperoleh air lrigasi dari satu bangunan sadap.
19.Daerah lrigasi adalah kesatuan lahan yang rnendapat air dari satu Jaringan lrigasi.
18.Tanggul adalah bangunan penahan air gabian kanan dan atau kiri di sepanjang tepi badan air tersebut.
17.Jaringan Utama adalah jaringan yang berada dalam satu sistem lrigasi, rnulai dari bangunan utarna (bendung), saluran indukjprirner, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapnya.
16.Saluran lrigasi Air Tanah adalah bagian dari jaringan air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
15.Jaringan lrigasi Air Tanah adalah jaringan lrigasi yang aimya berasal dari tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran lrigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
14.Jaringan lrigasi Tersier adalah Jaringan lrigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air Irigasi didalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
13.Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari Jaringan lrigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkapnya. 5 38.Masyarakat ....
37.Daerah Pengaliran Sungai adalah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis, yang menampung, menyimpan dan mengalirkan air ke anak sungai dan sungai utama yang bennuara ke laut.
36.Pembuangan Air lrigasi yang selanjutnya disebut Drainase adalah pengaliran kelebihan air lrigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu Daerah Irigasi tertentu.
35.Pengawasan Pengelolaan Irigasi adalah kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan Irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis dan keuangan, sebagai bahan evaluasi manajemen aset Irigasi.
34.Manajemen Aset adalah kegiatan pengelolaan aset jaringan lrigasi yang meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pemanfaatan dan pengamanan aset, audit dan evaluasi.
33.Inventarisasi Daerah lrigasi adalah kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi, perubahan jaringan Irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan, lembaga pengelola air guna menunjang pelaksanaan pengelolaan lrigasi serta data lain yang dianggap perlu.
32.Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan lrigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan lrigasinya.
31.Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas area pelayanan pada jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah lrigasi.
30.Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan lrigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan lrigasi seperti semula.
29.Pemeliharaan Jaringan lrigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan lrigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
28.Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air lrigasi dan pembuangannya, tennasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan lrigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan engevaluasi.
27.Pengelolaan lrigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, pengamanan dan rehabilitasi jaringan lrigasi di Daerah Irigasi. 6 47.Hak Guna ....
46.Hak Guna Air Untuk lrigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk kepentingan pertanian.
45.Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah upaya untuk memfasilitasi perkumpulan petani pemakai air untuk mengembangkan kemampuan sendiri di bidang teknis, keuangan, manajerial administrasi dan organisasi, agar secara mantap dapat mengelola Daerah Irigasi secara mandiri dan berkelanjutan dalam proses yang dinamis dan bertanggung jawab.
44.Komisi lrigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah Daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat Daerah Irigasi dan wakil pengguna jaringan lrigasi.
43.Forum Koordinasi Pengelolaan lrigasi adalah wadah koordinasi dan komunikasi informal dari dan antar pengguna air dan petugas Pemerintah Daerah pada suatu Daerah lrigasi yang bersifat multiguna yang dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.
42.Lembaga Lokal Pengelola lrigasi adalah masyarakat hukum adat yang bersifat sosial agraris religius yang secara historis tumbuh dan berkembang sebagai kelompok/organisasi di bidang tataguna air di tingkat usaha tani atau kelembagaan sejenis lainnya.
41.Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa GP3A yang berada pada satu Daerah Irigasi atau pada tingkat induk/primer.
40.Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3Aadalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa P3A yang berada di Daerah Iayanarr/blok sekunder, atau satu Daerah lrigasi.
39.Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu Daerah pelayanan lrigasi yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air Irigasi, gabungan perkumpulan petani pemakai air, dan induk perkumpulan petani pemakai air, atau nama lain dengan maksud yang sarna.
38.Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah bergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air. 7 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a.wewenang....
58.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
57.Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem Irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air Irigasi dan pengguna jaringan Irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset lrigasi seefisien mungkin.
56.Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
55.Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
54.Pembagian Air lrigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/ atau jaringan sekunder.
53.Pengaturan Air lrigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air Irigasi.
52.Penyediaan Air lrigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu Daerah lrigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
51.Drainase adalah pengaliran kelebihan air yang tidak diperlukan pada suatu Daerah Irigasi tertentu.
50.Garis Sempadan Jaringan lrigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan / atau bangunan lrigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
48.Hak Guna Usaha Air Untuk lrigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pengusahaan pertanian.
49.lzin Pengambilan Air lrigasi adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemegang hak guna air lrigasi.
47.Hak Guna Pakai Air Untuk lrigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian. 8

(4)Keandalan...
(3)Keberlanjutan sistem lrigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditentukan oleh:
1. a.keandalan air lrigasi;
2. b.keandalan prasarana Irigasi; dan
3. c.peningkatan pendapatan Masyarakat Petani dari usaha tani.
(2)Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi dilaksanakan di seluruh Daerah lrigasi.
(1)Dalam rangka menjalin keberlanjutan sistem lrigasi, Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi di Daerah.

BAB II

RUANGLINGKUP Pasal 2

Pasal 7

(2)Pengembangan dan pengelolaan sistem lrigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem lrigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.
(1)Pengembangan dan pengeloalan sistem lrigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air berdasarkan keterkaitan antara air hujan, air pennukaan, secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.

Pasal 6

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem lrigasi diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A.

Pasal 5

lrigasi berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan Daerah dan kesejahteraan petani.

Pasal 4

lrigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

a.wewenang dan tanggungjawab;
b.pengembangan dan pengelolaan sistem lrigasi;
c.pengelolaan air Irigasi;
d.kelembagaan pengelolaan lrigasi;
e.pengelolaan aset lrigasi;
f.koordinasi pelaksanaan;
g.pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan;
h.pembiayaan;
1. 1.kewajiban dan larangan;
j.sanksi administratif dan sanksi keperdataan;
k.ketentuan penyidikan; dan
1. 1.ketentuan pidana. 9

(4)Biaya....
1. c.Pemerintah kabupatenjkota.
2. b.Pemerintah provinsi; dan
3. a.Pemerintah;
(3)KeIja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan:
(2)KeIja sarna sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertirnbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
(1)Dalarn rangka melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem lrigasi, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sarna.

Pasal 9

b.fasilitasi penyelesaian sengketa antar Daerah lrigasi yang berada dalam wilayah Daerah yang berkaitan dengan Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi.
a.pengembangan Sistem lrigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar; Dalarn rangka pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Pemerintah Daerah melaksanakan:

Pasal 8

(7)Upaya meningkatkan pendapatan Masyarakat Petani dari usaha tani sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) huruf c antara lain melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.
(6)Untuk mendukung keandalan prasarana Irigasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan Irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi di Daerah Irigasi.
(5)Untuk mendukung keandalan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf a dilaksanakan kegiatan :
1. a.pembangunan wadukj embungj situ, bendung dan pompa;
2. b.pengendalian kuantitas dan kualitas air;
3. c.pembangunan jaringan drainase yang layak;
4. d.pemanfaatan kembali air saluran pembuangjdrainase; dan
5. e.jadwal tanarn.
(4)Keandalan air Irigasi sebagaimana dirnasud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan aspek konservasi, dan pelestarian guna keseirnbangan keandalan air. 10
(2)Untuk....
1. j.memberikan izin pembangunan, pernanfaatan, pengubahan, danl atau pernbongkaran bangunan danl atau saluran lrigasi pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder rnasyarakati. melaksanakan pemberdayaan petani/P3A/GP3A/IP3A; dan
2. h.rnembentuk Komisi lrigasi;
3. g.rnernberikan bantuan kepada rnasyarakat petani dalam pengernbangan dan pengelolaan sistern Irigasi yang menjadi tanggung jawab rnasyarakat petani atas perrointaannya berdasarkan prinsip kernandirian;
4. f.memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Daerah Irigasi yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistern Irigasi;
5. e.menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar;
6. d.menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem lrigasi primer dan sekunder pada Daerah lrigasi;
7. c.melaksanakan pengelolaan sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah lrigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar;
8. b.melaksanakan pengembangan sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah lrigasi;
9. a.menetapkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem lrigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem lrigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan Daerah sekitamya;
(1)Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem lrigasi meliputi : Pasall0
(5)Kejasarna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Biaya pelaksanaan kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di perhitungkan dari APBDmasing-masing Daerah yang bersangkutan. 11 Pasal, ... Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan harus izin Bupati berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait dan perlu di evaluasi untuk kewenangan daerah Irigasi, serta pengelolaan sistem Irigasi harus diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.

BAB III

WEWENANGDAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 13

(4)Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem lrigasi.
(3)Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disalurkan melalui perkumpulan petani pemakai air di wilayah keIjanya.
(2)Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A.
(1)Pengembangan dan pengelolaan sistem lrigasi dilaksanakan di seluruh Daerah Irigasi.

Pasal 12

(2)Pengembangan dan pengelolaan sistem lrigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem lrigasi primer dan sekunder.
(1)Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian. Pasalll
(2)Untuk menyelenggarakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12 Bagian.... Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan sistem lrigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dilakukan melalui tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, survei, investigasi dan desain, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, serta persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…