DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pengarusutamaan Gender, Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, perencanaan dan pelaksanaan, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, pendanaan, pembiayaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, sanksi administratif, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pengarusutamaan Gender;

c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, diperlukan pengaturannya dalam Peraturan Daerah;
b.bahwa pengaturan mengenai Pengarusutamaan Gender di Daerah sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten dan masyarakat serta belum dimilikinya pengaturan mengenai Penarusutamaan Gender yang komprehensif;
a.bahwa dalam rangka upaya peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-Iaki dan perempuan dalam memperoleh kesempatarr/peluang, untuk berpartisipasi, mengontrol dan menerima manfaat pembangunan, diperlukan kebijakan ten tang strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATJOGANKOMERINGJLIR, PENGARUSUTAMAANGENDER PERATURANDAERAHKABUPATENOGANKOMERINGILIR NOMOR .l. TAHUN2023 TENTANG BUPATI OGAN KOMERING ILIR Mengingat Menimbang 6.Pengarusutamaan .... Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. 1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. 2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. 3.Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir
4. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
5. 5.Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PO adalah Perangkat Daerah KabupatenOganKomeringIlir yang membidangi tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 1

BAB1 KETENTUANUMUM Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENOGANKOMERINGlLIR dan BUPATIOGANKOMERfNGILIR MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHTENTANGPENGARUSUTAMAANGENDERMenetapkan

6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umurn Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2 Pasal. ...
6.Pengarusutamaan Gender selanjutnya disingkat PUGadalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integrasi dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
7.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartispasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10.Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerjay peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-surnber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bagsa.
11.Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan laki-laki.
12.Anggaran Berperspektif Gender (Gender Budget) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
13.Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/Iembaga di Daerah.
14.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi /Iembaga di Daerah. 15.Tim Teknis dan driver penggerak Kelompok Kerja dan PUG adalah Pelaksanaan Perancanaan Pengangaran yang responsif Gender dalam program pembangunan dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah dan mewujudkan sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan yang berkelanjutan serta pemberdayaan masyrakat yang partisipasif. 3 BAB .... Ruang lingkup PUG meliputi :

a.perencanaan dan pelaksanaan;
b.pemberdayaan;
c.partisipasi masyarakat;
d.pendanaan;
e.pembinaan; dan
f.pelaporan pemantauan dan evaluasi.
a.memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
b.mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaiandalam permasalahan Gender;
c.mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
d.mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
e.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
f.meningkatkan peran dan kernandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
g.mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam bidang Pendidikan, Politik, Hukum, Sosial, Pemerintahan, dan Ekonomi. Pasa12 Pelaksanaan PUG di Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dan lembaga masyarakat dan semua elemen pelaku pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender. 4

(3).Dalam....
(1)Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
(2)Tangung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati. Pasa15
(1)Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyusun Perencanaan PUG melalui penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam:
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. b.Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
3. c.Renja Kerja Perangkat Daerah.
(2)Perencanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis Gender dan dikoordinasikan oleh PO yang membidangi urusan pemerintah di bidang Perencanaan Pembangunan.
(3)Dalam melakukan analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis Gender atau metode analisis lain.
(4)Analisis Gender terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah dan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan masing- masing Perangkat Daerah.
(5)Pelaksanaan analisis Gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, RenjaKerja Perangkat Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.
(6)Hasil analisis gender sebegaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement, dan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerang kaacuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
(7)Rencana Kerja Perangkat Daerah yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasa18
(1)Pokja PUGDaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:
1. a.mempromosikan dan memfasilitasikan PUGkepada masing-rnasing PD;
2. b.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUGkepada PD dan Camat;
3. c.menyusun program kerja setiap tahun;
4. d.mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
5. e.menyusun rencana kerja Pokja PUGsetiap tahun;
6. f.bertanggungjawab kepada Bupati melalui WakilBupati;
7. g.merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
8. h.menyusun profil Gender Daerah;
  1. 1.melakukanpemantauan pelaksanaan PUGdi masing-masing PD; J. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
9. k.menyusun Rencana AksiDaerah PUG;dan
  1. 1.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point dimasing- masing PD.
(2)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j bertugas membantu Pokja PUG Daerah dalam melakukan pelatihan, pembinaan, dan perencanaan Anggaran Responsif Gender.
(3)RencanaAksi Daerah PUGsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, memuat :
1. a.PUGdalam peraturan perundang-undangan di Daerah; Pasa! 7
(1)Pelaksanaan PUG di Daerah dilakukan dengan pembentukan pelembagaan PUG seluruh PD.
(2)Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Pokja PUGDaerah.
(3)AnggotaPokja PUGsebagaimana dimaksud pada ayat (2)yaitu seluruh Kepala PD.
(4)Bupati menetapkan Kepala POyang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai ketua Pokja PUG, dan Kepala PD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUGKabupetan.
(5)Pembentukan Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Dalam pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi PUG sebagai koordinator penyelenggaraan PUGdi Daerah.
(4)Penetapan Perangkat Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (3) ditetapkandengan Keputusan Bupati. 6 d.menghadiri....

BAB II

RUANG LINGKUP Pasa14 Pasa] 3 Tujuan pelaksanaan PUG di Daerah adalah sebagai berikut :

Pasal 12

Focal Point PUGpada setiap PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berfungsi :

a.memberikan saran berdasarkan permintaan responsif Gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau diluar keahlian;
b.mewakili PD dalam lokakarya dan acara-acara PUGtentang informasi PUG;
c.membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh Ketua, Sekretaris dan Lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumberdaya sendiri atau di luar keahlian; dan

Pasal 11

Focal Point PUGpada setiap PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bertugas :

a.mempromosikan PUGpada unit kerja;
b.memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran PD yang responsif gender;
c.melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan stafdi lingkungan PD;
d.melaporkan pelaksanaan PUGkepada pimpinan PD;
e.mendorong pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
f.memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-rnasing PD.

Pasal 10

(1)Penetapan Focal Point sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (1) huruf 1 pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/ ataustaf yang membidangi tugas perencanaan dan Zatau program.
(2)Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.
1. b.PUGdalam siklus pembangunan di Daerah;
2. c.Penguatan kelembagaan PUGdi Daerah; dan
3. d.Penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di Daerah. Pasa19 Pokja PUGDaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas :
4. a.mengkoordinasikan pengembangan ide dan pemikiranFocal Point pada proses pengambilan kepututusan, proses perencanaan kebijakan, dan program sertaisu gender yang berkembang di lingkungannya; dan
5. b.wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan pengambil keputusan di Perangkat Daerah. 7 Pasal. ...

Pasal 15

(1)Upaya perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui :
1. a.pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak terkait;
2. b.penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi; dan
3. c.penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.
(2)Bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, antara lain:
1. a.kekerasan fisik;
2. b.kekerasan psikis; dan
3. c.kekerasan seksua1;

Pasal 14

Upaya peningkatan kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui :

a.pelembagaan PUGpada lembaga Pemerintah Kabupaten;
b.pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintah dan ekonomi; dan
c.penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.
d.menghadiri acara penting yang dengan Gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di PD secara relevan. SABrv PEMSERDA YAAN

Pasal 13

(1)Pemerintah Kabupaten melaksanakan PUG untuk melakukan pemberdayaan perempuan.
(2)Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :
1. a.upaya peningkatan kualitas hidup perempuan;
2. b.upaya perlindungan perempuan;
3. c.upaya peningkatan kualitas keluarga; dan
4. d.membentukan sistem data Gender. 8 BAB ....

Pasal 19

(1)Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG d Daerah bersumber dari Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah.
(2)Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat bersumber dari :
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
2. b.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
3. c.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
4. d.sumber lain yang sah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. dikoordinasikan oleh PD yang membidangi PUG. BABV PARTISIPASIMASYARAKAT

Pasal 18

organisasi masyarakat, danj' atau Lembaga Swadaya dalam berbagai kegiatan PUG di Kabupaten, dan Setiap orang, kelompok, Masyarakat berpatisipasi

Pasal 17

Pembentukan sistem data gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…