DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai Penyelenggaraan Perpustakaan ,ketentuan Umum,Ruang lingkup,hak kewajiban dan wewenang,pembentukan penyelenggaraaan dan jenis perpustakaan,Kelembagaan,Kerja sama,larangan,sanksi administratif,penghargaanketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menumbuhkan minat dan budaya gemar membaca, gerakan literasi untuk kesejahteraan yang berbasis inkIusi sosial, serta upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan berdaya saing dalam kehidupan berbangsa khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Ogan Komering llir;
b.bahwa Perpustakaan merupakan wahana sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam yang diolah secara profesional dengan sistem yang baku guna pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Mengingat: Menimbang: BUPATI OGAN KOMERING ILIR PERATURANDAERAHKABUPATENOGANKOMERINGILIR NOMOR 3 TAHUN2022 TENTANG PENYELENGGARAANPERPUSTAKAAN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIOGAN KOMERINGILIR

Mengingat

6.Peraturan ...
2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 2

Menetapkan

MEMUTUSKAN... Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENOGANKOMERINGILIR dan BUPATIOGAN KOMERINGILIR

6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Peru bah an atas Oeraturan daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Tahun 2019 Nomor 187,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7.Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
8.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering llir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3); 3
10.Penyelenggaraan ... Pasall Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2.Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
3.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4.Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang melaksanakan tugas, dan fungsi dan tanggung jawab dibidang Pengelolaan, Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan pada Pemerintah Daerah.
6.Perpustakaan adalah Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan / atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya taman bacaan dan sudut baca.
7.Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai Perpustakaan rujukan, penelitian dan Perpustakaan Pelestarian.
8.Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pengelola perpustakaan yang mempunyai tugas dan tanggung-jawab berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan Perpustakaan di lingkungannya.
9.Lembaga lainnya adalah Instansi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Kecamatan dan Desa dan Kelurahan.

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN Menetapkan MEMUTUSKAN:

Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan asas:

a.pembelajaran sepanjang hayat; pengetahuan, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas terintegrasi dan berkesinambungan. meningkatkanuntuk

Pasal 2

dimaksudkanPerpustakaanPenyelenggaraan

39.Gerakan pembudayaan kegemaran membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
40.Tanggung-jawab Sosial Perusahaan adalah Tanggung-jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hu bungan serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. 8 Bagian...

(1)Rencana penyelenggaraanperpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).
(2)Rencana Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan, sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan terpadu.
1. f.monitoringdan evaluasi.
2. a.perencanaan ;
3. b.pengorganisasian;
4. c.pendanaan;
5. d.pelaksanaaan ;
6. e.pengawasan; dan Pasal 5 Ruang LingkupPerpustakaan meliputi :
7. c.membudayakan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat. 9 Bagian ...

BAB II

RUANG LINGKUP 8agia Kesatu

Pasal 8

(1)Pendanaan penyelenggaraan perpustakaan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendanaan perpustakaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
1. a.APBNdan I atau APBDdan I atau APBDes;
2. b.tanggung-jawab sosial perusahaan;
3. c.surnbangan masyarakat yang tidak mengikat;
4. d.kerja sarna yang saling menguntungkan;
5. e.hasil usaha jasa perpustakaan; danl atau
6. f.sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengelolan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggung-jawab.
(4)Pernerintah Kabupaten wajib mengalokasikan Anggaran Perpustakaan rnelalui APBDsesuai dengan kernampuan keuangan daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian batuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Organisasi penyelenggaraan perpustakaan paling sedikit harus merniliki unit kerja yang rnelaksanakan fungsi pengernbangan koleksi, pengolahan bahan perpustakaan dan pelestarian bahan perpustakaan serta pelayanan perpustakaan.
(2)Unit kerja sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dapat dikernbangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 11

(1)PengembanganPerpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan atau Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan;
(2)Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.penelitian dan pengkajian bidang perpustakaan;
2. b.peningkatan kapasitas sumber daya perpustakaan;
3. c.pembentukan perpustakaan Kecamatandan desajkelurahan;
4. d.kerjasama...

Pasal 10

(1)Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Dinas Perpustakaan melaksanakan norma standar pedoman dan kriteria penyelenggaraandan pengelolaanperpustakaan.
(2)Ketentuan mengenai target pencapaian norma, standar, pedoman dan kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Dinas Perpustakaan merupakan pembina terhadap semua perpustakaan.
(2)Pembinaaan Perpustakaan merupakan upaya pengembangan, peningkatan kualitas penyelenggaraanperpustakaan.
(3)Pembinaaan sebagamana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.pendidikan dan bimbingan TeknisTenaga Perpustakaan; dan
2. b.pembinaan Teknis dan Managemen Perpustakaan ke semua jenis perpustakaan.
(4)Dinas Perpustakaan dapat menyelenggarakanBimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat jpiagam.

Pasal 14

(1)Sarana Perpustakaan paling sedikit memiliki:
1. a.ruangan Pengolahan bahan perpustakaan;
2. b.ruangan penyimpanan Koleksi perpustakaan;

Pasal 13

Prasarana perpustakaan berupa Gedung dan ruang yang mudah diakses, strategis, aman nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.

c.ruang;
d.perabot; dan
e.peralatan.

(3)Sarana dan Prasaranan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling sedikit memiliki aspek Teknologi, Ergonomik, kostruksi, lingkungan, efektifitas, efesiensi dan kecukupan.
(4)Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bertanggung-jawab pemustaka berkebutuhan khusus.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…