DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di Iuar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan perkemukiman kumuh baru, peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, tugas dan kewajiban pemerintah daerah, pola kemitraan, peran masyarakat dan kearifan lokal, ketentuan persyaratan, sanksi administratif, larangan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencengahan dan Peningkatan KuaIitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

1.PasaI 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 7.Undang-Undang .... Mengingat Menimbang BUPATI OGAN KOMERING ILIR PERATURANDAERAHKABUPATENOGANKOMERINGILIR NOMOR 3 TAHUN2023 TENTANG PENCEGAHANDANPENINGKATANKUALITASTERHADAPPERUMAHAN KUMUHDANPERMUKIMANKUMUH 13.Peraturan .... 12. 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Jenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624); 10. 2 9. 8. 7. 3.Pemerintah ....
1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PERATURAN DAERAH TENTANG PENCENGAHAN DAN PENINGKATAN KUALiTAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKlMAN KUMUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATI OGAN KOMERING ILIR Dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENOGAN KOMERING ILIR

13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT /M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
16.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4); 3 19.5arana....
4.Provinsiadalah ProvinsiSumatera Selatan.
5.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komeringllir.
6.Bupati adalah Bupati Ogan KomeringIlir.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Ogan Komeringllir.
8.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hun ian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
10.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
11.Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
12.Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di Iuar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
13.Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
14.Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang memenuhi syarat.
15.Pencengahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
16.Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatankan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
17.Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
18.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
3.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering llir. 4 28.Tempat....
19.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonorni.
20.Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
21.Lingkungan siap bangun, yang selanjutnya disebut lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagaian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rind tata ruang.
22.Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat 1MB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah keeuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, mernperluas, mengurangi, danj atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyarakatan administratif dan teknis yang berlaku.
23.Tim Ahli Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat TABGadalah tim yang terdiri atas para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk memberikan Pertimbangan Teknis dalam proses penelitian dokumen reneana teknis dalam proses penelitian dokumen reneana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan Bangunan Gedung Tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk seeara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas Bangunan Gedung Tertentu tersebut.
24.Reneana Detail Tata Ruang yang selanjutannya disingkat RDTRadalah penjabaran dari RT/ RW kota ke dalam reneana pemanfaatan kawasan perkotaan.
25.Reneana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan raneang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat reneana program bangunan dan lingkungan, reneana umum dan panduan rancangan, reneana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
26.Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutannya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahanj tanah perpetakari/daerah pereneanaan yang dikuasai sesuai reneana tata ruang dan RTBL.
27.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pernilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemprosesan akhir. ; 5 BAB.... Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mencegah tumbuh dan berkembangnnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya;dan
b.meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, arnan, serasi, dan teratur.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bermaksud sebagai pengaturan lebih lanjut dan operasionalisasi di daerah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang merupakan landasan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 2

28.Tempat Pemerosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
29.Pelaku pembangunan adalah setiap orang dau/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
30.Setiap orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum,
31.Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
32.Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu,yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sarna sehingga ke1ompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersarna.
33.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
34.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
35.Anggaran Pendapata dan Be1anja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir,yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6 Paragraf....

Pasal 5

(1)Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman.
(2)Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari :
1. a.bangunan gedung;
2. b.jalan lingkungan;
3. c.penyediaan air minum;
4. d.drainase lingkungan;
5. e.pengelolaan air lirnbah;
6. f.pengelolaan persampahan; dan
7. g.proteksi kebakaran.
8. a.kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
9. b.pencengahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
10. c.peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
11. d.penyediaan tanah;
12. e.pendanaan dan sistem pembiayaan;
13. f.tugas dan kewajiban Pemerintah Kabupaten: dan
14. g.pola kernitraan, peran masyarakat dan kearifan lokal. BABII RUANOIINOKUP ; 7 Pasal.... Paragraf2 Kriteria Bangunan Gedung Pasal 6
(1)Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mencakup :
1. a.ketidakteraturan bangunan;
2. b.tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; darr/atau
3. c.kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
(2)Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman:
1. a.tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR,palingsedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona.dan/ atau
2. b.Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTDL,paling sedikit pengaturan blok Iingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
(3)Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:
1. a.KDByang melebihi ketentuan RDTR,dan/atau RTBL;dan/atau
2. b.Koefisien Lantai Bangunan (KLB)yang melebihi ketentuan dalam RDTRdan/ atau RTBL.
(4)Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
(5)Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)terdiri atas;
1. a.pengendalian dampak lingkungan;
2. b.pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan Zatau prasaranaj' sarana umum;
3. c.keselamatan bangunan gedung;
4. d.kesehatan bangunan gedung;
5. e.kenyamanan bangunan gedung; dan
6. f.kemudahan bangunan gedung. 8
(2)Ketidaktersediaan ....
(1)Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mencakup:
1. a.ketidaktersediaan akses aman air minum; darr/atau
2. b.tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.

Pasal 9

(1)Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mencakup:
1. a.jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman: danJatau
2. b.kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
(2).Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.
(3)Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan perrnukaan jalan.
(2)Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki 1MB dan persetujuan mandirikan bangunan untuk jangka waktu semen tara, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan pertimbangan TABG.
(1)Dalam hal ini daerah belum memiliki RDTR danJatau RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.

Pasal 7

(6)Kualitas....

Pasal 10

(1)Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)huruf d mencakup:
1. a.drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
2. b.ketidaktersediaan drainase;
3. c.tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;
4. d.tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya; dan/atau
5. e.kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
(2)Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 (tiga puluh) senti meter selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.
(3)Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (l)huruf b merupakan kondisi dimana saluran tersier, darr/atau saluran lokal tidak tersedia.
(4)Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubungan dengan saluran pada hierarki diatasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menirnbulkan genangan.
(5)Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair didalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa.
1. a.pemeJiharaan rutin; dan/ atau
2. b.pemeiharaan berkala.
(2)Ketidaktersediaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.
(3)Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b rnerupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 (enam puluh) liter/ orang/ hari. 10
(2)Prasarana.... Paragraf7 Kriteria PengelolaanPersampahan

Pasal 12

(1)Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)huruf f mencakup:
1. a.prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis; danj'atau
2. b.Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/ atau
3. c.Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencernaran Iingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase. Paragraf6 Kriteria PengelolaanAir Limbah

Pasal 11

(1)Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)huruf e mencakup,
1. a.sistem pengelolaan air Iimbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan Zatau
2. b.prasarana dan sarana pengelolaan air Iimbah tidak memenuhi persyaratan teknis,
(2)Sistem pengelolaan air Iimbah tidak sesuai dengan standar teknis yang beriaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air Iimbah pada Iingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kioset yang terhubungan dengan tangki septik dan IPAL Komunal,
(3)Prasarana dan saran a pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:
1. a.kioset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; atau
2. b.Tidak tersedianya sistem instalasi pengelolahan air limbah (IPAL) setempat atau terpusat,
(6)Kualitas konstruksi drainase Iingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan. ; 11 b.jalan....
(1)Kriteria kekurnuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 5 ayat (2)huruf g rnencakup ketidaktersediaan:
1. a.prasarana proteksi kebakaran; danl atau
2. b.saran a proteksi kebakaran.
(2)Ketidaktersdiaan prasarana proteksi kebakaran sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf a rnerupakan kondisi dirnana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang rne!iputi:
1. a.pasokan air dari surnber alarn rnaupun buatan;
(2)Prasarana dan sarana persarnpahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)huruf a rnerupakan kondisi dirnana prasarana dan sarana persarnpahan pada lingkungan perurnahan atau perrnukirnan tidak rnernadaisebagai berikut:
1. a.ternpat sarnpah dengan pernilahan sarnpah pada skala dornestik atau rurnah tangga;
2. b.TPS atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;
3. c.Sarana pengangkutan sarnpah dan/ atau truk sarnpah pada lingkungan;
4. d.TPSTpada skala lingkungan.
(3)Sistern pengelolaan persarnpahan tidak rnernenuhi persyaratan teknis sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf b rnerupakan kondisi dirnana pengelolaan persarnpahan pada lingkungan perurnahan atau perrnukirnan tidak rnernenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.pewadahan dan pernilahan dornestik;
2. b.pengurnpulan lingkungan;
3. c.pengangkutan lingkungan; dan
4. d.pengolahan lingkungan.
(4)Tidak terpe1iharanya saran a dan prasarana pengelolaan persarnpahan sehingga terjadi pencernaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik surnber air bersih, tanah rnaupun jaringan drainase sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf c rnerupakan kondisi dirnana perneliharaan sarana dan prasarana pengelo!aan persarnpahan tidak dilaksanakan baik berupa:
1. a.perne!iharaan rutin; darr/atau
2. b.Perneliharaan berkala. ; 12 BAB....
3. b.di tepi air;
4. c.di dataran; dan
5. d.di daerah rawan bencana.
(3)Tipologi perumahan kurnuh dan perrnukirnan kurnuh sebagaiarnana dirnaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan kondisi spesifik di dalam wilayah daerah.
(4)Tipologi perurnahan kurnuh dan perrnukirnan kurnuh sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan alokasi peruntukan dalarn rencana tata ruang.
(5)Dalam hal rencana tata ruang tidak rnengalokasikan keberadaan tipologi perurnahan kurnuh dan perrnukirnan kurnuh sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) maka keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang sesuai.
(1)Tipologi perurnahan kurnuh dan perrnukirnan kurnuh rnerupakan pengelornpokan perurnahan kurnuh dan permukiman kumuh berdasarkan atas letak lokasi secara geografis.
(2)Tipologi perurnahan kurnuh dan permukiman kurnuh sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), terdiri atas perurnahan kurnuh dan permukiman kurnuh.
1. a.di atas air; BAgianKedua TipologiPerurnahan Kurnuh dan Permukirnan Kurnuh

Pasal 14

b.jalan lingkungan yang rnernudahkan rnasuk keluarnya kendaraan pernadam kebakaran;
c.sarana kornunikasi untuk pernberitahuan teIjadinya kebakaran kepada Instansi pernadam kebakaran; dan
d.data tentang sistern proteksi kebakaran lingkungan.

(3)Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b rnerupakan kondisi dirnana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang rneliputi:
1. a.alat pernadarn api ringan (APAR);
2. b.mobil pompa;
3. c.mobil tangga sesuai kebutuhan; dan
4. d.peralatan pendukung lainnya. 13
(2)Pengawasan.... .. ..
1. a.IZmpnnsip;
2. b.Izin lokasi;
3. c.lzin penggunaan pemanfaatan tanah;
4. d.Izin mendirikan bangunan; dan
5. e.Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf2 Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 17

(1)Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap penzman sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)huruf a, melihat dari:
1. a.tahap perencanaan;
2. b.tahap pembangunan; dan
3. c.tahap pemanfaatan.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…