DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, asas dan tujuan, subjek dan objek zakat, organisasi pengelola zakat, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, larangan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah;

c.bahwa untuk memberikan arab, landasan dan kepastian hukum kepada para Muzaki, Mustahik, dan Amil Zakat diperlukan pengaturan tentang zakat.infak, dan sedekah;
b.bahwa dalam rangka rneningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dapat dilalrukan melalui pengelolan zakat secara profesional, proporsional dan akuntabel, Menimbang: a..bahwa menunaikan zakat tennasuk dalam rukun Islam yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang mampu guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan: BUPATIOGANKOMERING[LIR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH TENTANG NOMOR::;; TAHUN2021 PERATURANDAERAHKABUPATENOGANKOMERlNGILIR BUPATI OGAN KOMERING ILIR
1. 8.Badan ... Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. 1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering llir.
3. 2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan eli bidang agama.
4. 3.Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
5. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering llir.
6. 5.Kantor Kementerian Agama Kabupaten adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. 6.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir,
8. 7.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNASadalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DANSEDEKAH dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENOGANKOMERINGILIR Dengan Persetujuan Bersama

5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508).
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2 Pasal ... Pengelolaan Zakat berasaskan:

a.syariat Islam;
b.amanah;
c.kemanfaatan;
d.keadilan;
e.kepastian hukum;
f.terintegrasi; dan
g.akuntabilitas. ASASDANTUJUAN Pasal 2 Sedekah adalah kegiatan pengorganisasian dalam dan pendayagunaan
1. 8.Badan Amil Zakat Nasional Provinsi adalah Badan Ami! Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
2. 9.Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ogan Komeringllir. 10.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk membantu pengumpulan Zakat. 11.Pengelolaan Zakat, infak, dan perencanaan, pelaksanaan, dan pengurnpulan, pendistribusian, zakat.Infak, dan Sedekah. 12.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. 13.Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. 14.Sedekah adalah barta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan Umum. 15.Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
3. 16.Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
4. 17.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 18.Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalarn pengelolaan Zakat sesuai syariat Islam.
5. 19.Dana Sosial Keagamaan lainnya adalah dana sosial yang diperoleh dari BUMN/BUMD, perusahaan dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3

(6)Zakat ...
(5)Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan harta yang dirniliki oleh Muzaki perseorangan atau badan usaha.
(4)Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.makanan produk seperti beras; dan b.uang setara harga makanan pokok.
(3)Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.emas, perak, dan logam mulia lainnya:
2. h.uang dan surat berharga lainnya,
3. c.perniagaan,
4. d.pertanian, perkebunan, dan kehutanan,
5. e.peternakan dan perikanan:
6. f.pertambangan,
7. g.perindustrian,
8. h.pendapatan / profesi dan jasa, dan
9. i.rikaz,
(2)Objek Zakat adalah Zakat mal dan Zakat fitrah. (I) Subjek Zakat adalah:
1. a.pejabat negara dan pejabat daerah yang beragama islam;
2. h.setiap aparatur sipil negara yang beragama islam dan mampu,
3. c.karyawan badan usaha milik daerah yang beragama islam yang mampu:
4. d.badan usaha milik orang islam yang berkedudukan di wilayah kabupaten ogan komering ilir:dan
5. e.setiap warga yang beragama islam yang mampu.

Pasal 4

SUBJEK DAN OBJEK ZAKAT BAB 11 Pengelolaan Zakat bertujuan:

a.meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan Zakat,
b.meningkatkan manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
c.Meningkatkan hasil guna dan daya guna serta pelayanan bagi masyarakat yang menunaikan Zakat, Infak, dan Sedekah. Pasal 3 4 Pasal...

Pasal 7

BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Kabupaten. BAZNAS Kabupaten merupakan Jembaga pemerintah yang Bersifat non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BAZNASProvinsi dan Bupati.

Pasal 6

(3)Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pembentukan BAZNASKabupaten, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNASKabupaten setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
(2)BAZNASKabupaten dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang zakat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
(1)Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Zakat pada tingkat Kabupaten dibentuk BAZNAS Kabupaten.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan Zakat mal dan Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (5)diatur dengan Peraturan Bupati.
(7)Syarat dan tata cara penghitungan Zakat maal dan Zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
(6)Zakat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h meliputi pendapatan / profesi dan jasa dari: a.pns./asn; b.swasta; c.advokat; d.dokter;
1. e.notaris dan lainnya. 5 Pasal ... Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diIaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Pasall1
(2)Selain pembiayaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) BAZNAS Kabupaten dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(1)Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil. PasallO
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNASKabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.
(3)UPZ Kecarnatan memberikan data Mustahik 1 (satu) kali per tahun ke BAZNAS Kabupaten untuk diberikan santunan zakat.
(2)Badan Amil Zakat Kecamatan ditiadakan dan diubah rnenjadi UPZ Kecamatan.
(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, dan UPZ di tingkat Kecamatan, Kelurahan atau nama lainnya di wilayah Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

Pasa18 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6, BAZNASKabupaten menyelenggarakan fungsi:

a.perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
b.pelaksanaan pengumpulan, pendistribu sian , dan pendayagunaan zakat;
c.pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
d.pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. 6
a.warga... Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai pirnpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling sedikit harus:

Pasal 17

Pengurus BAZNASKabupaten Ogan KorneringIlir diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 16

(1)Pengurus BAZNASKabupaten bekerja secara kolektif dan merupakan penanggung jawab tertinggi BAZNAS Kabupaten.
(2)Pengurus BAZNASKabupaten bekerja penuh waktu dan tidak merangkap jabatan.
(3)Pengurus BAZNASKabupaten berhak atas honorarium dan tunjangan setiap bulan yang besarannya ditetapkan dengan Peraturan BAZNAS
(1)BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
(2)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (I)terdiri atas seorang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
(3)Ketua dan Wakil Ketua BAZNASKabupaten dipilih dari dan oleh anggota.
(4)Pimpinan BAZNASsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, profesional dan tokoh rnasyarakat.
(5)Pelaksana sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diangkat dan dikukuhkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten dan melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pasal 15

Bagian Keempat Pengurus Pasal 14 Pasal 12 BAZNAS Kabupaten dapat menggunakan hak ami! untuk rnembiayai kegiatan operasional BAZNASKabupaten.

Pasal 13

(1)Pembiayaan BAZNASKabupaten yang menggunakan hak amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.
(2)Pelaporan penggunaan hak amil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7 Pasal... Pasa121
(1)Pengurus BAZNASKabupaten yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada ketua BAZNASKabupaten disertai dengan alasan.
(2)Permohonan pengunduran diri secara tertulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat pleno yang dipimpin oleh ketua BAZNASKabupaten untuk memperoleh klarifikasi
(3)Dalam hal rapat pleno sebagiamana dimaksud pada ayat
(2)menerima alasan pengunduran diri, ketua BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (I) kepada Bupati. Pengurus BAZNASKabupaten yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a atau huruf b, secara hukum berhenti sebagai anggota BAZNAS.

Pasal 20

Pengurus BAZNASKabupaten diberhentikan apabila:

a.meninggaldunia;
b.habis masa jabatan;
c.mengundurkan diri;
d.tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan/ atau
e.tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota. Masa kerja pirnpinan BAZNASKabupaten adalah 5 (lima)tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…