DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, fungsi dan tanggung jawab keluarga, ketahanan keluarga, forum koordinasi ketahanan keluarga, peran serta masyarakat, sistem informasi ketahanan keluarga, kerja sama, pemantauan dan evaluasi, pendanaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kemajuan teknologi informasi dan globaIisasi berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat sehingga berdampak pada pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mempengaruhi ketahanan keluarga;
c.bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku belum memadai sebagai payung hukum untuk mengatur kebutuhan daerah dalarn pembangunan ketahanan keluarga; mendukung keberhasilan diperlukan pembangunan bahwa daIam rangka pembangunan daerah a.Menimbang BUPATIOGANKOMERINGILlR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKABUPATENOGANKOMERINGILIR NOMOR 5 TAHUN2022 TENTANG PEMBANGUNANKETAHANANKELUARGA BUPATI OGAN KOMERING ILIR r

Mengingat

9.Undang-Undang ... Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran . Negara Republik Indonesia 4967); ten tang
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Fonns Discrimination Againts Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277).
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara 3886).
6.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4235) sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4419);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 2 • BABl... PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANANKELUARGA.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: BUPATIOGANKOMERINGILIR dan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKlLANRAKYAT DAERAH OGANKOM.ERINGILIR

9.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia 5080); 10.\Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang !Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11!\Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang iPerkembangan Kependudukan Dan Pembangunan 'Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Infonnasi Keluarga (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614) 3 Menetapkan ·,
11.Konselor..; memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
3.Bupati adalah Bupati Ogan KomeringIlir
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PO adalah Perangkat daerah di Lingkungan Kabupaten Ogan KomeringIlir.
5.Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuIetan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan din dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
6.Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya mewujudkan ketahanan keluarga.
7.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suarni istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8.Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
9.Keluarga Rentan adalah Keluarga yang beresiko mengalami masalah baik dari diri maupun dari lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya.
10.Keluarga Miskin adalah Keluarga yang tidak
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan KomeringIlir. KETENTUANUMUM Pasa1l Oalam Peraturan Oaerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir. BABI 4.; ,

d.mendukung ...

Pasal 3

Pengaturan Pembangunan Ketahanan Keluarga da1am Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.menjamin terwujudnya Keluarga yang religius, sejahtera, berbudaya, dan modern;
b.melaksanakan proses pendidikan dalam Keluarga;
c.mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah; berdasarkan asas:
a.Keagamaan
b.Kemanusiaan
c.Keadilan
d.Kekeluargaan
e.Perlindungan
f.Partisipatif
g.Manfaat
h.Kesetaraan
l.Nondiskriminatif. pembangunan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga hasilmenikmatidalamkesamaan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan keamanan, dan untuk sebagai danberperanmampuagarmanusia laki dan perempuan kesempatan dan hak bagi laki- memperoleh pembangunan Ketahanan Keluarga di wilayah tugasnya.

12.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi mewujudkanuntuktugasmenjalankan 1l. Konselor Ketahanan Keluarga adalah kader yang 5, , Pasal 6 ....

h.pembinaan lingkungan.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
1. a.keagamaan;
2. b.sosial budaya;
3. c.cinta kasih;
4. d.perlindungan;
5. e.reproduksi;
6. f.sosialisasi dan pendidikan;
7. g.ekonomi; dan Pasal 5
(1)Setiap Keluarga wajib menjalankan fungsi Keluarga.
(2)Fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi aspek:
1. a.perencanaan
2. b.pelaksanaan
3. c.koordinasi
4. d.fungsi dan tanggungjawab Keluarga;
5. e.Ketahanan Keluarga;
6. f.kelembagaan;
7. g.pemanfaatan sistem informasi; dan
8. h.pembinaan, pemantauan, dan evaluasi.
9. d.mendukung upaya kerja sarna dan sinergisitas para pemangku kepentingan terkait dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
10. e.mendukung penguatan fungsi Keluarga;
11. f.menjamin peningkatan akses pemenuhan Ketahanan Keluarga; dan
12. g.menjamin peningkatan akses terhadap pendampingan Keluarga. .. 6 Pasal 7... Umum BABIII KETAHANAN KELUARGA Pasal 6
(1)Keluarga bertanggung jawab dalam membangun dan menjaga Ketahanan Keluarga.
(2)Tanggung jawab Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.meningkatkan ketaatan terhadap aturan agama dan/atau kepercayaan;
2. b.meningkatkan pemahaman dan menjalankan nilai- nilai Pancasila;
3. c.meningkatkan pemahaman, keterbukaan, kewaspadaan, dan perhatian Keluarga di setiap siklus hidup;
4. d.memenuhi kebutuhan legalitas Perkawinan dan kependudukan bagi seluruh anggota Keluarga;
5. e.menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga;
6. f.membangun Kesetaraan Gender dalam mengelola rumah tangga;
7. g.memenuhi kebutuhan sandang;
8. h.memenuhi kebutuhan pangan dan gizi;
9. i.menjaga dan mengupayakan kesehatan;
10. j.menyediakan tempat tinggal yang layak;
11. k.memenuhi kebutuhan pendidikan;
12. l.memiliki pendapatan dan jaminan keuangan rumah tangga;
13. m.menjaga kepatuhan terhadap hukum;
14. n.mempererat komunikasi/hubungan Keluarga;
15. o.membangun dan menjaga kepedulian sosial; dan
16. p.menanamkan nilai-nilai budi pekerti. 7 "
17. b.melibatkan ... Ketahanan Keluarga; dan Pembangunankajiana. melakukan PasallO
(1)Pemerintah Kabupaten menyusun rencana strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2)Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan:

BAB II

FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB KELUARGA Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan melibatkan masyarakat.
(2)Dalam melakukan perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun indeks Ketahanan Keluarga.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai indeks Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dalam Peraturan Bupati.
(1)Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2)Keluarga dan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 7

(1)Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2)Kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menguatkan fungsi Keluarga. 8 dimaksud ...
1. a.pemerintah kabupaten;
2. b.keluarga;
3. c.masyarakat; dan
4. d.dunia usaha.
(2)Komponen Ketahanan Keluarga sebagaimana
(1)Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh Pasal 12 Umum Pasal 11
(1)Setiap PO mereneanakan dan menganggarkan program dan kegiatan pendukung Ketahanan Keluarga di Daerah sesuai dengan kewenangan.
(2)Penganggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan seeara proporsional.
(3)Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat bersifat:
1. a.pengarusutamaan Pembangunan Ketahanan Keluarga; darr/atau
2. b.program dan kegiatan yang mendukung Ketahanan Keluarga.
(3)Penyusunan reneana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan PO yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai reneana strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. melibatkan seluruh PO eli Daerah,b. 9'. antara lain...

Pasal 16

Ketahanan sosio psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d terdiri atas unsur, Pasal 15 Ketahanan ekonomi Keluargasebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c terdiri atas unsur, antara lain sebagai berikut:

a.pendapatan Keluargayang memadai;
b.pembiayaan yang memadai untuk pendidikan; dan
c.jaminan keuangan Keluarga Pasal 14 Ketahanan fisik Keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri atas unsur, antara lain sebagai berikut:
a.kecukupan pangan dan gizi;
b.kesehatan Keluarga;
c.kecukupan sandang; dan
d.tempat tinggal yang layak huni.

Pasal 13

Legalitasdan keutuhan Keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas unsur, antara lain sebagai berikut:

a.legalitas Perkawinan dan kependudukan; dan
b.Kesetaraan Gender. dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a.legalitas dan keutuhan Keluarga;
b.ketahanan fisik Ke1uarga;
c.ketahanan ekonomi;
d.ketahanan sosial psikologis;dan
e.ketahanan sosial budaya.

(3)Pembangunan terhadap komponen Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pendekatan siklus hidup. 10'.
1. b.edukasi. .. dokumen kependudukan; pengurusankemudahana. mendorong kependudukan untuk setiap penduduk Daerah.
(2)Fasilitasi pemenuhan kebutuhan legalitas Perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)antara lain: danPerkawinanlegalitaskebutuhan

Pasal 19

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan Pasal 18
(1)Setiap Keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi aspek legalitas Perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a bagi seluruh anggota Keluarga.
(2)Aspek legalitas Perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)antara lain:
1. a.dokumen Perkawinan;
2. b.akta kelahiran;
3. c.kartu Keluarga;
4. d.kartu identitas anak;
5. e.kartu tanda penduduk; dan
6. f.akta kematian
7. a.ketaatan beragama;
8. b.kepedulian sosial; dan
9. c.pendidikan antara lain sebagai berikut:
10. a.keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan
11. b.kepatuhan Keluarga terhadap hukum. 11 Pasal 23...

Pasal 22

SetiapKeluargabertanggungjawab untuk:

a.memenuhi kebutuhan pangan, gizi dan kesehatan, sandang, dan tempat tinggal yang layakhuni;
b.mengikutsertakan anggota Keluarga dalam jaminan kesehatan; dan
c.menjaga kesehatan tempat tinggal dan lingkungan.

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan edukasi kepada Keluarga tentang Kesetaraan Gender dalam mengelola rumah tangga.
(2)Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui antara lain:
1. a.media edukasi Ketahanan Keluarga; dari/atau
2. b.pendidikarr/pelatihan.
(2)Kesetaraan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara adil dan bertanggungjawab.

Pasal 20

(1)Dalam membangun keutuhan Keluarga, setiap Keluarga menerapkan Kesetaraan Gender dalam menjalankan fungsi dan peran dalam mengelola rumah tangga.
1. b.edukasi tentang Perkawinan; dan
2. c.dukungan pelaksanaan Perkawinan.
(3)Pemerintah Daerah dapat bekerja sarna dengan pihak lain dalam pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). .• 12 pendidikan anak. ..

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…