DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud, tujuan, asas, dan ruang lingkup, kewenangan, penyelenggaraan kearsipan, kerja sama, pendanaan, larangan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perIindungan bak-hak keperdataan serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Ogan Komering Ilir harus dilakukan dalam sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan bukti pertanggungjawaban daerah informasisumbersebagaia. bahwa arsip dan bahan DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIOGANKOMERINGILIR PENYELENGGARAANKEARSIPAN TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENOGANKOMERINGlLIR NOMOR 7 TAHUN2022 BUPATI OGAN KOMERING ILIR Mengingat Menimbang

8.Undang-Undang...
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4356);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3151);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4846);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5071); 2 Dengan ...
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737 ); 10.Peraturan Pemerintah Nomor53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5135); 11.Peraturan Pemerintah Nomor28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5286); 12.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan KomeringIlir Tahun 2021 Nomor3); 3 10.Lembaga ...

BAB I

KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 3

Penyelenggaraankearsipan bertujuan untuk :

a.menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai bukti pertanggungjawaban daerah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b.menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal sebagai bagian dari penyelenggaraan kearsipan daerah dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
c.menjamin keselamatan, keamanan dan kelestarian arsip sebagai asset daerah dan hal-hal lain terkait kearifan lokal di daerah. arsip terhadap berbagai unsur perusak arsip.
1. 33.Pemeliharaan arsip adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya.
2. 34.Perawatan arsip adalah tata cara melakukan perawatan, pelestarian arsip secara preventif,represif kuratif.
3. 35.Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum atau otoritasi legal dan keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip. 7 e.melakukan... BABIII KEWENANGAN Pasal 6 Dalam penyelenggaraankearsipan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
a.menetapkan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan nasional dan daerah;
b.melaksanakan pembinaan kearsipan terhadap OPD, Lembaga Kearsipan Kabupaterr/Kota;
c.melakukan pengawasanysupervisi penyelenggaraan kearsipan di OPD dan lembaga kearsipan kabupaterr/kota dalam rangka mewujudkan penyelenggaraankearsipan di daerah sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
d.melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip serta mengamankan arsip sebagai bukti autentik, terpercaya dan sebagai bukti bahan pertanggungjawaban daerah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

BAB II

MAKSUD,TUJUAN,ASASDANRUANOLINOKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraankearsipan, meliputi:

a.pengelolaanarsip dinamis;
b.pengelolaanarsip statis; dan
c.pembinaan kearsipan.
m.aksebilitas; dan
n.kepentingan umum.
c.keutuhan;
d.asal usul;
e.aturan asli;
f.keamanan dan keselamatan;
g.keprofesionalan;
h.keresponsifan;
1. 1.keantisipatifan; J. kepartisipatifan;
k.akuntabilitas;
1. 1.kemanfaatan; 8 e.melakukan...

Pasal 8

(1)Pemerintah daerah harus memilikiLembagaKearsipan Daerah.
(2)Lembaga Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal tertentu, Lembaga Kearsipan sebagai unit kearsipan 1 dalam menyelenggarakantugas pokok dan fungsinya , berkewajiban :
1. a.melaksanakan pengelolaan arsip inaktif Organisasi Perangkat Daerah dan penyelenggarapemerintahan daerah yang memilikiretensi sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
2. b.melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari Organisasi Perangkat Daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah, BUMD, perusahaan swasta, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan; dan

Pasal 7

Penyelenggarakearsipan di daerah terdiri atas:

a.organisasi Perangkat Daerah sebagai pencipta arsip;
b.lembaga Kearsipan Daerah sebagai pencipta arsip dan pembina kearsipan;
c.lembaga lainnya;
d.badan Usaha MilikNegara/Daerah;
e.lembaga Pendidikan;
f.perusahaan Swasta;
g.partai Politik;
h.organisasi Kemasyarakatan; dan
i.perorangan. BABrV PENYELENGGARAAN KEARSlPAN
e.melakukan kerjasama dengan pencipta arsip dan dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga lainnya di dalam danIatau luar negeri; dan
f.menyediakan dana untuk penyelenggaraan kearsipan pemerintah daerah termasuk memberikan ganti rugi atas penyelamatan dan pengamanan arsip milik masyarakat. 9 c.penyusutan ...

(1)Pengelolaanarsip dinamis meliputi kegiatan:
1. a.penciptaan arsip;
2. b.penggunaan dan pemeliharaan arsip; dan
(1)Pengelolaanarsip terdiri atas:
1. a.pengelolaanarsip dinamis; dan
2. b.pengelolaanarsip statis.
(2)Arsipdinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, terdiri dari:
1. a.arsip vital; b.arsip aktif; dan
2. c.arsip inaktif;
(3)Pengelolaanarsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan tanggungjawab pencipta arsip.
(4)Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan tanggungjawab LembagaKearsipan.
(1)Pencipta arsip wajibmembentuk Unit kearsipan yang memilikitugas:
1. a.melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di Organisasi Perangkat Daerah;
2. b.mengolaharsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;
3. c.melaksanakan pemusnahan arsip di Organisasi Perangkat Daerah;
4. d.mempersiapkan pemindahan dan penyerahan arsip statis kepada lembagakearsipan; dan
5. e.melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan di lingkungan OrganisasiPerangkat Daerah pencipta arsip.
(2)Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, pencipta arsip dapat membentuk unit kearsipan tambahan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
1. c.melakukan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di kabupaten. 10 Pasal 14 ...

Pasal 13

(1)Pencipta arsip wajib menyediakan arsip dinamis dan daftar arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pencipta arsip dalam menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak, menyiapkan daftar arsip dinamis berdasarkan 2 (dua) kategori yaitu:
1. a.arsip terjaga; dan
2. b.arsip umum;
(3)Pencipta arsip wajib menjaga keutuhan, keamanan, keselamatan arsip dinamis yang termasuk dalam kategori arsip terjaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Penciptaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
1. a.pembuatan arsip; dan
2. b.penerimaan arsip.
(2)Pembuatan arsip dan penerimaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diregistrasi.
(3)Kegiatan registrasi dalam pembuatan arsip harus didokumentasikan dan dilakukan pengendalian oleh unit pengolah dan unit kearsipan Organisasi Perangkat Daerah.
(4)Ketentuan mengenai pembuatan arsip dan penerimaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Standar Operasional Prosedur ( SOP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. c.penyusutan arsip.
(2)Untuk mengelola arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip sesuar dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 11 Pasal 17 ...

Pasal 16

(1)Organisasi Perangkat Daerah dan BUMDwajib mengelolaarsip pihak ketiga yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan APBN danI atau APBD berdasarkan perjanjian kerja setelah pihak ketiga mempertanggungjawabkan kegiatannya.
(2)Pihak ketiga yang menerima pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan APBNdanIatau APBDkepada pemberi kerja.
(3)Lembagalainnya yang menerima bantuan dana dan kegiatan yang dibiayai dengan APBNdan Iatau APBDwajib menyerahkan arsip yang tercipta kepada Organisasi Perangkat Daerah pemberi kerja.

Pasal 15

(1)Organisasi Perangkat Daerah wajib melaksanakan pemeliharaan arsip vital sebagai upaya perlindungan dan pengamanan arsip.
(2)Organisasi Perangkat Daerah wajib menyerahkan duplikasi arsip vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kepada LembagaKearsipan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan arsip vital diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Pimpinan unit pengolah bertanggung jawab terhadap autentisitas, ketersediaan, pengolahan, penyimpanan, penyajian arsip vital dan arsip aktif.
(2)Pimpinan unit kearsipan bertanggungjawab melakukan pembinaan internal terhadap ketersediaan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian arsip inaktif untuk kepentingan penggunaan internal dan kepentingan publik.
(3)Setiap pejabat/pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang dimutasi, pensiun, berhalangan tetap, wajib menyerahkan arsip milik negara yang dikuasainya kepada pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan, kecuali arsip yang terkait dengan haknya dengan tetap menyerahkan turunan Iduplikatnya. Pasal 14 12 Pasal 20 ... arsip;
1. c.penataan arsip inaktif berdasarkan asas asal usul dan aturan asli; dan
2. d.alih media arsip.

Pasal 19

Pimpinan unit pengolah dan unit kearsipan melakukan pemeliharaan arsip sesuai tanggung jawabnya dengan melakukan kegiatan :

a.pemberkasan arsip aktif berdasarkan klasifikasi arsip;
b.penyimpanan arsip aktif dan arsip inaktif yang dilengkapi dengan daftar Pasal 18

(1)Organisasi Perangkat Daerah dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat :
1. a.menghambat proses penegakan hukum;
2. b.mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. c.membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. d.mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam katagori dilind ungi kerahasiaannya;
5. e.merugikan ketahanan ekonomi nasional dan daerah;
6. f.merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
7. g.mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;
8. h.mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan
  1. 1.mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya harus dirahasiakan.
(2)Organisasi Perangkat Daerah wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam kegiatan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian intemasional, kontrak karya dan masalah pemerintahan yang strategis wajib memberkaskan dan melaporkan arsipnya kepada lembaga kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13 tahun ...

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…