DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pendirian dan penyelenggaraan pondok pesantren, tim fasilitasi penyelenggaraan, pusat data dan informasi, pendanaan, kerja sama, peran serta masyarakat, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan BUPATIOGANKOMERINGILIR,

a.bahwa untuk menjamin fasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya;
b.bahwa Pondok Pesantren di Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu dikembangkan dan diberdayakan melalui kebijakan fasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren yang mengakomodasi perkembangan, aspirasi, dan kebutuhan hukum masyarakat serta menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PONDOKPESANTREN TENTANG Mengingat Menimbang BUPATI OGAN KOMERING ILIR PERATURANDAERAHKABUPATENOGANKOMERINGILIR NOMORg TAHUN2022
1. 9.Peraturan Pemerintah ... Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. 5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
3. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 ten tang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang PengeIoIaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Perintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang PengeIoIaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Negara RepublikPemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang BABI ... Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR dan BUPATIOGANKOMERINGILIR MEMUTUSKAN PERATURANDAERAHTENTANGPONDOKPESANTREN
7. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. 11.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 ten tang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206)
10. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. 13.Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
12. 14.Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 ten tang Pendirian dan Penyelenggaran Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
13. 15.Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
14. 16.Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);
15. 11.Pendidikan Diniyah ...

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan KomeringIlir.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan KomeringIIir.
3.Bupati adalah Bupati Ogan KomeringIlir.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah DPR.DKabupaten Ogan KomeringIlir.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pondok Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/ atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pendidikan Pondok Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren dan berada di lingkungan Pondok Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pondok Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
8.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pondok Pesantren.
9.Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
10.Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pondok Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pondok Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.

a.membentuk ...

Pasal 3

Pondok Pesantren diselenggarakan dengan tujuan:

Pasal 2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren berasaskan:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
h.kebangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.profesionalitas;
h.akuntabilitas;
1. 1.keberlanjutan; dan J. kepastian hukum
2. 11.Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pondok Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pondok Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
3. 12.Ma'had Aly adalah Pendidikan Pondok Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren dan berada di lingkungan Pondok Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pondok Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
4. 13.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pondok Pesantren.
5. 14.Kiru, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, darr/atau pengasuh Pondok Pesantren.
6. 15.Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pondok Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu intemal Pendidikan Pondok Pesantren.
7. 16.Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pondok Pesantren.

(3)Pondok Pesantren ...

Pasal 5

(1)Pondok Pesantren menyelenggarakan fungsi:
1. a.pendidikan; b.dakwah;dan
2. c.pemberdayaan masyarakat.
(2)Pondok Pesantren terdiri atas:
1. a.Pondok Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
2. b.Pondok Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin;atau
3. c.Pondok Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
4. a.pendirian dan penyelenggaraan .PondokPesantren;
5. b.tim fasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren;
6. c.pusat data dan informasi Pondok Pesantren;
7. d.pendanaan;
8. e.kerja sarna; dan
9. f.partisipasi masyarakat;
10. a.membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/ atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
11. b.membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
12. c.meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.
(4)Apabila ...
(3)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menyertakan persyaratan antara lain:
1. a.akta pendirianZbuktilain sejenis yang sah;
2. b.susunan pengurus;
3. c.keterangan sumber pendanaan pendirian Pondok Pesantren; dan
4. d.pengantar rukun tetangga dan rukun warga.
(2)Pendirian Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib:
1. a.berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil'alamin dan berdasarkan .Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka TunggalIka;
2. b.memenuhi unsur Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
3. c.memberitabukan keberadaannya kepada kepala desa atau sebutan lain sesuai dengan domisiliPondok Pesantren;
4. d.mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat; dan
5. e.mendaftarkan keberadaan PondokPesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENDIRIANDANPENYELENGGARAANPONDOKPESANTREN Pasa14 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

Pasal 6

(1)Pondok Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/ atau masyarakat.
1. b.Santri yang bermukim di Pondok Pesantren paling sedikit 15 orang;
2. c.pondok atau asrama;
3. d.masjid atau mushoIa; dan
4. e.kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.
(3)Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
1. a.Kiai; Pasa19 ... Pasa18
(1)Dalam penyelenggaraan Pondok Pesantren, Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)huruf a harus:
1. a.berpendidikan Pondok Pesantren;
2. b.berpendidikan tinggi keagamaan Islam; danjatau
3. c.memilikikompetensi ilmu agama Islam.
(2)Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemimpin tertinggi PondokPesantren yang mampu menjadi pengasuh, figur,dan teladan dalam penyelenggaraanPondok Pesantren.
(3)Dalam penyelenggaraaan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Kiaidapat dibantu oleh:
1. a.pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pondok Pesantren; danj atau
2. b.pengelolaPondok Pesantren.
(4)PengelolaPondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan membantu peran Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pondok Pesantren.
(2)Penyelenggaraan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pondok Pesantren.
(1)Penyelenggaraan Pondok Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka TunggalIka.
(5)Pemerintah Kabupaten wajib memberikan fasilitasi kepada Pondok Pesantren untuk memperolehizin terdaftar sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Apabilapersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)telah terpenuhi, kepala desa atau sebutan lain menerbitkan surat keterangan domisili Pasal 11 ... Pasall0
(1)Dalam penyelenggaraan Pondok Pesantren, pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c merupakan tempat tinggal Santri yang bermukim selama masa proses pendidikan di Pondok Pesantren.
(2)Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
(3)Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pondok Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
(4)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dididik untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan, moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam, nilai luhur bangsa Indonesia, serta berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(3)Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin, pengamalan ibadah, pembentukan perilaku akhlak mulia, dan penguasaan bahasa.
(2)Selain Santri yang bermukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pondok Pesantren dapat memiliki Santri lain yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pondok Pesantren.

Pasal 9

(1)Dalam penyelenggaraan Pondok Pesantren, Santri yang bermukim di Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b menetap di dalam pondok atau asrama Pondok Pesantren.
(1)Pondok Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
(2)Pondok Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pondok Pesantren.
(3)Fungsi Pendidikan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

Pasal 12

(1)Dalam penyelenggaraan Pondok Pesantren, kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif.
(2)Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan metode sorogan, bandongan, metode klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/ atau metode pembelajaran lain.

Pasal 11

(1)Dalam hal penyelenggaraan Pondok Pesantren, masjid atau mushola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d harus memperhatikan aspek daya tampung, kebersihan, dan kenyamanan.
(2)Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi masjid atau mushola Pondok Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
(3)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerin tah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Lulusan Pendidikan ...

Pasal 15

(1)Pendidikan Pondok Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
(2)Pendidikan Pondok Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan.
(3)Lulusan Pendidikan Pondok Pesantren jalur pendidikan nonformal diaku-i sarna dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian.

Pasal 14

(1)Pondok Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan Zatau nonformal.
(2)Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendidikan Pondok Pesantren jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
(3)Pendidikan Pondok Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pad a ayal (2) berbentuk:
1. a.satuan Pendidikan Muadalah ula atau Pendidikan Diniyah Formal ula; dan /atau
2. b.satuan Pendidikan Muadolah. wustha atau Pendidikan Diniyah Formal wustha.
(4)Pendidikan Pondok Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formaljenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan Pendidikan Muadalah ulya atau Pendidikan Diniyah Formal ulya.
(5)Jenjang Pendidikan Muadalahdapat diselenggarakan dalarn waktu 6 (enarn) tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan Pendidikan Muadalah wustha dan satuan Pendidikan Muadalah ulya secara berkesinarnbungan.
(6)Pendidikan Pondok Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk Ma'had Aly.
(7)Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pengkajian Kitab Kuning.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…