DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 11 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, kriteria bentuk insentif dan kemudahan, pelaksanaan jenis usaha tata cara jangka waktu dan pemberian insetif dan kemudahan penanaman modal, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan sanksi adminsitratif.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Ogan Komering Ilir;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Repuublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 4.Undang-Undang ....
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 8.Undang-Undang ....
8.Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian lnsentif dan Kemudahan lnvestasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6621); 14.Peraturan ....
14.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6881);
15.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 ten tang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 ten tang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
16.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan I<redit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksnaaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930); 18.Peraturan... .
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 524);
20.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubaha.n Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 11);
21.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman modal (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian lnsentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 5); 22.Peraturan .. .. 22.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2013 Nomor 9) ; 23 .Peraturan Bupati Nomor 355 tentang Rencana Umum Penanarnan Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 355); 24.Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 66);
25.Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 ten tang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Kornering llir Tahun 2022 Nomor 34); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR Menetapkan Dan BUPATI OGAN KOMERING ILIR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DIKABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: l.Kabupaten ....

1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Peme1;ntah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering ilir.
4.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat OPMPTSP adalah DPMPTSP Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
8.Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9.Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
10.Investor adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
11.Industri pioner adalah industri yang merniliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan ekstemalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah. 12.Usaha....
12.Usaha Mikro adalah usaha prod uktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha peroran gan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
13.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang d ilakukan oleh orarrg perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan alat pemisahaan atau bukan cabang perusahaan yarg dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
14.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yarg bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, d imiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengal jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
15.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang/pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran ral<yat.
16.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
17.Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Kabupaten kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
18.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Kabupaten kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendoron g peningkatan penanaman modal di daerah.
19.Pelayanan. . ..
19.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaanya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha sesuai kewenangannya.

Pasal 3

Pemberian lnsentif dan Pemberian Kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:

a.kepastian hukum;
b.kesetaraan;
c.transparansi;
d.akuntabilitas; dan
e.efektif dan efisien.

Pasal 4

Tujuan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal adalah:

a.menciptakan daya tarik dan daya saing bagi penanam modal maupun calon penanam modal;
b.memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi penanaman modal;
c.mendorong dan mengembangkan kawasan industri;
d.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten; e.menciptakan ....
e.menciptakan lapangan kerja;
f.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
g.mendorong meningkatnya investasi; dan
h.meningkatkan kemitraan usaha.

BAB II

KRJTERIA, BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN Bagian Kesa.tu Kriteria

Pasal 5

Pemberian lnsentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria:

a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat; b, menyerap tenaga kerja lokal dengan presentase 40%(empat puluh persen);
c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e.memberikan kontribusi <la.lam peningkatan produk domestik regional bruto;
f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g.pembangunan infrastruktur;
h.melakukan a lih teknologi;
1. 1.melakukan industri pionir; J. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan , dan inovasi
k.bermitra dengan usaha mikro, kecil, a.tau koperasi dilingkungan sekitar perusahaan; I. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, a.tau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; m.melakukan ....
m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/ atau Kabupaten; dan
n.produk unggulan Kabupaten dan/ atau berorientasi ekspor

(1)Pemberian Insentif dapat berbentuk:
1. a.bantuan Penelitian dan Pengembangan;
2. b.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Kabupaten; dan/atau
3. c.bunga pinjaman rendah.
(2)Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal ;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
4. d.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Kabupaten ;
5. e.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah kepada masyarakat dan pelaku usaha;
6. f.kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
7. g.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
8. h.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  1. 1.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Kabupaten.
(3)Pemberian lnsentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan . BAB ....

BAB III

PELAKSANAAN, JENIS USAHA, TATA CARA, JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

Pemberian insentif dan/ atau kemudahan investasi di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berpedoman pada Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Kabupaten dan nilai tam bah di Kabupaten.

Pasal 8

( I ) Bupati menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha.

(2)Dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha, Bupati melakukan verifikasi.
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh PD yang membidangi urusan penanaman modal.

Pasal 9

( l) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

(2)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi. Pasal ....

Pasal 10

Jenis Usaha atau kegiatan investasi yang diprioritaskan memperoleh insentif yaitu:

a.Usaha mikro, kecil dan/ atau koperasi;
b.Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan ;
c.Usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
d.Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu ;
e.Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
f.Usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Kabupaten;
g.Usaha yang telah mendapatkan fasiitas penanaman modal dari pemerintah pusat ; dan/ atau
h.Usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

Pasal 11

(I ) Tata Cara Permohonan insentif dan/atau kemudahan diajukan oleh pelaku usaha kepada Bupati c.q. Kepala DPMPTSP.

(2)Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan dilakukan dengan tata cara : a) bagi Pelaku Usaha baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan diatur Peraturan Daerah ini, dengan melampirkan :
1. l.fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
  1. 2.profit perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
  2. 3.bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan; 4.surat... . -1 4-
  3. 4.surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
  4. 5.fotokopi Kartu Tanda Pengenal atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
  5. 6.fotokopi nomor induk berusaha. b) bagi Pelaku Usaha yang telah beroperasi yang akan melakukan perluasan usahanya, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dilampiri dengan :
  6. 1.fotokopi kartu tanda pengenal atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
  7. 2.proftl rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
  8. 3.neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
  9. 4.perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
  10. 5.lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas; 6 . bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
  11. 7.surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
  12. 8.fotokopi kartu tanda pengenal atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan d iwakilkan;
  13. 9.fotokopi izin usaha atau 1zm pnns1p perluasan penanaman modal; dan
  14. 10.Laporan Kegiatan Penanaman Modal; dan 11.melampirkan .. ..
  15. 11.melampirkan hasil evaluasi Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk perluasan usaha

Pasal 12

Jangka Waktu Pemberian lnsentif dan Kemudahan Penanaman Modal ( 1) Pemberian insentif d iberikan kepada Pelaku Usaha baru paling banyak 2 (Dua) kali dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun sejak beroperasinya kegiatan usaha.

(2)Pemberian insentif diberikan kepada Pelaku Usaha lama paling banyak 2 (Dua) kali saat kegiatan usaha Pelaku Usaha mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan.
(3)Pemberian kemudahan diberikan kepada Pelaku Usaha baru dan lama sepanjang badan usaha beroperasi.
(1)Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali .

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…