DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan mengenai susunan perangkat daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas diantaranya asas efisiensi dan efektifitas, serta sesuai dengan kebutuhan nyata daerah, untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap susunan perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran SALINAN Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU dan BUPATI OGAN KOMERING ULU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 1 dan angka 16 diubah, angka 20 dan angka 21 dihapus, angka 23 dan angka 24 diubah, serta huruf e angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 diubah, dan angka 5 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan, sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
5. 5.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
7. 7.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
8. 8.Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10. 10.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
11. 11.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
12. 12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. 14.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
15. 15.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
16. 16.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik;
17. 17.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
18. 18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu;
19. 19.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
20. 20.Dihapus;
21. 21.Dihapus;
22. 22.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
23. 23.Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian sub urusan peternakan;
24. 24.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
25. 25.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
26. 26.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub pendapatan daerah;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
5. 5.Dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ditetapkan di Baturaja pada tanggal, 29 Agustus 2017 BUPATI OGAN KOMERING ULU, ttd. KURYANA AZIS Diundangkan di Baturaja pada tanggal, 29 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, ttd. MARWAN SOBRIE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2017 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, PROVINSI SUMATERA SELATAN : ( 1/OKU/2017) Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN OKU, ttd. ROMSON FITRI, SH., MH PEMBINA TK I NIP. 197010151995031002

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 2 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016