DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, pembentukan unit pelaksana teknis (UPT), staf ahli, kepegawaian, ketentuan peralihan, ketentuan penutup,

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU dan BUPATI OGAN KOMERING ULU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3.Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
10.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu.
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan, sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
5. 5.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
7. 7.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
8. 8.Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10. 10.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
11. 11.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
12. 12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. 14.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
15. 15.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
16. 16.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
17. 17.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
18. 18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu;
19. 19.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga ;
20. 20.Dinas Statistik Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik;
21. 21.Dinas Persandian Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian;
22. 22.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
23. 23.Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan ;
24. 24.Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
25. 25.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
26. 26.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. 3.Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
4. 4.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. 5.Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Sosoh Buay Rayap dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Pengandonan dengan Tipe B;
3. c.Kecamatan Peninjauan dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Baturaja Barat dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Baturaja Timur dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Ulu Ogan dengan Tipe B;
7. g.Kecamatan Semidang Aji dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Lubuk Batang dengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Lengkiti dengan Tipe A;
10. j.Kecamatan Lubuk Raja dengan Tipe A;
11. k.Kecamatan Sinar Peninjauan dengan Tipe A;
12. l.Kecamatan Muara Jaya dengan Tipe B;
13. m.Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya dengan Tipe B.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati harus memperhatikan asas:

a.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
(2)Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…