DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan perangkat daerah dengan susunan : sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kelompok jabatan fungsional dinas dan badan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas diantaranya asas efisiensi dan efektifitas serta sesuai dengan kebutuhan nyata daerah, untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap nomenklatur perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR dan BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) yaitu Pasal 2 Huruf d Angka 1, huruf e Angka 11 dan angka 13 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah, Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD, Tipe A;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Daerah, Tipe A;
d.Dinas Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
e.Dinas Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri dari;
1. 1.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
2. 2.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. 3.Dinas Ketahanan Pangan, Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
4. 4.Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
5. 5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
6. 6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. 7.Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika dan Urusan Sandi Serta Statistik;
8. 8.Dinas Perhubungan, Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
9. 9.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
10. 10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. 11.Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan bidang Pariwisata;
12. 12.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
13. 13.Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan dan Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan;
14. 14.Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Dan Perindustrian;
15. 15.Dinas Pertanian, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Serta Perkebunan;
16. 16.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
f.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi Penunjang Bidang Perencanaan, Dan Penelitian Pengembangan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi Penunjang Bidang Keuangan Dan Aset;
3. 3.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi Penunjang Bidang Keuangan Sub Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten, Tipe B, melaksanakan fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan;
g.Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat membentuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ditetapkan di Martapura pada tanggal 28 Agustus 2017 BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, H. M. KHOLID MD Diundangkan di Martapura pada tanggal 29 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR H. IDHAMTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN 1/OKUT/2017

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 1 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016