DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana te1ah beberapa ka1i diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan ketentuan Pasal 3 ayat

(2)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, maka perlu melakukan perubahan dan pembentukan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
1. c.bahwa berdasarkan hasil kajian dan hasil rekomendasi peningkatan tipe Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu melakukan perubahan tipe Dinas Perhubungan dari Tipe C menjadi Tipe B;
2. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah di-ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
6.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 2); "- .) - Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR dan BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR. Pasal I Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor l);
b.Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 2) ; diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah, Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD, Tipe A;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Daerah, Tipe A;
d.Dinas Daerah yang melaksanakan Urusan Pe1nerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum; dan
6. 6.Dinas Sosial, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
e.Dinas Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri dari :
1. 1.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; Tipe A, Bidang
2. 2.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. 3.Dinas Ketahanan Pangan, Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
4. 4.Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
5. 5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. 6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. 7.Dinas Komunikasi menyelenggarakan dan Urusan Informatika, Pemerintahan Tipe A, Bidang Komunikasi, lnformatika dan Urusan Sandi serta Statistik;
8. 8.Dinas Perhubungan, Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
9. 9.Dinas Koperasi, U saha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
10. 10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu} Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. 11.Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan bidang Pariwisata;
12. 12.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
13. 13.Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan dan Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan;
14. 14.Dinas Perdagangan dan menyelenggarakan Urusan Perdagangan dan Perindustrian; Perindustrian, Pemerin tahan Tipe A, Bidang
15. 15.Dinas Pertanian, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura Serta Perkebunan;
16. 16.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
17. 17.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
f.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi Penunjang Bidang Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi Penunjang Bidang Keuangan dan Aset;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi Penunjang pemerintahan bidang pendapatan keuangan; dan
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, melaksanakan fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
g.Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat membentuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ditetapkan di pada tanggal BUPATI Martapura 7 /Y'la,tt ~09-f" KOMERING ULU TIMUR, ' Diundangkan di Martapura pada tanggal w /Vla rli do tJ-f"" SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,/ I JU LEMBARAN DAE H KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURTAHUN 'J.(JlG NOMOR 1,. rvDll-EB PclZ/J 11-1~/f/V 06>eRA-H JYt!J,uPMFN e>~N /COfl1&RJH(;' ( :l. - /8 ) 'J-O ').) ) ' U Lu rt /VJlrl'

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (4)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (4)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023