Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah, Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD, Tipe A;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Daerah, Tipe A;
d.Dinas Daerah yang melaksanakan Urusan Pe1nerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2.Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tipe A) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
5.Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum; dan
6.Dinas Sosial, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
e.Dinas Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri dari :
1.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
Tipe A, Bidang
2.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3.Dinas Ketahanan Pangan, Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
4.Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7.Dinas Komunikasi menyelenggarakan dan Urusan Informatika, Pemerintahan Tipe A, Bidang Komunikasi, lnformatika dan Urusan Sandi serta Statistik;
8.Dinas Perhubungan, Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
9.Dinas Koperasi, U saha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu} Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11.Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan bidang Pariwisata;
12.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
13.Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan dan Bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan;
14.Dinas Perdagangan dan menyelenggarakan Urusan Perdagangan dan Perindustrian;
Perindustrian, Pemerin tahan Tipe A, Bidang
15.Dinas Pertanian, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura Serta Perkebunan;
16.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
17.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
f.Badan Daerah terdiri dari :
1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi Penunjang Bidang Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah;
2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi Penunjang Bidang Keuangan dan Aset;
3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi Penunjang pemerintahan bidang pendapatan keuangan;
dan
4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, melaksanakan fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
g.Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat membentuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ditetapkan di pada tanggal BUPATI Martapura 7 /Y'la,tt ~09-f" KOMERING ULU TIMUR, ' Diundangkan di Martapura pada tanggal w /Vla rli do tJ-f"" SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,/ I JU LEMBARAN DAE H KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURTAHUN 'J.(JlG NOMOR 1,. rvDll-EB PclZ/J 11-1~/f/V 06>eRA-H JYt!J,uPMFN e>~N /COfl1&RJH(;' ( :l. - /8 ) 'J-O ').) ) ' U Lu rt /VJlrl'