DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

penyelenggaraan kabupaten layak anak sebagai upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber day a secara efektif dan efisien

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa di Kabupaten Pacitan masih banyak ditemukan anak yang perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran sehingga diperlukan suatu upaya untuk mengatasinya;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten /Kota Layak Anak, Penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
7.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang KebijakanKabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8.Peraturan MenteriPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN dan BUPATI PACITAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3.Bupati adalah Bupati Pacitan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi urusan kewenangan Daerah.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
7.Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan altematif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
8.Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
9.Perencanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Perencanaan KLA adalah langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA.
10.Pra Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pra-KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan KLA.
11.Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
12.Evaluasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan kebijakan KLA.
13.Peringkat Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Peringkat KLA adalah nilai komposit yang diperoleh dari berbagai indikator yang diukur berupa angka yang menggambarkan tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan KLA.
14.Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilaii terhadap upaya perwujudan KLA.
15.Deklarasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen pemerintah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan anak dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
16.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Daerah.
17.Profil Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
18.Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:

a.meningkatkan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; dan
b.meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan anak dalam menyelenggarakan KLA.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.prinsip dan strategi kebijakan KLA;
b.pemenuhan hak anak;
c.tahapan penyelenggaraan KLA;
d.Komisi Perlindungan Anak Daerah dan Forum Anak Daerah;
e.tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua, dan keluarga;
f.partisipasi masyarakat, peran serta dunia usaha dan media massa;
g.pendanaan; dan
h.pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PRINSIP DAN STRATEGI KEBIJAKAN KLA

Pasal 4

Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.non diskriminasi;
b.kepentingan terbaik bagi anak;
c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;
d.penghargaan terhadap pandangan anak; dan
e.tata pemerintahan yang baik.

Pasal 5

Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi utama, yaitu:

a.peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan;
b.peningkatan peran berbagai pihak meliputi: 1) orang perseorangan; 2) lembaga perlindungan anak; 3) lembaga kesejahteraan sosial; 4) organisasi kemasyarakatan; 5) lembaga pendidikan; 6) media massa; 7) dunia usaha; dan 8) anak, yang dilakukan melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi; dan
c.peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

BAB IV

PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 6

Penyelenggaraan KLA diarahkan pada pemenuhan 5 (lima) klaster hak anak, meliputi:

a.klaster hak sipil dan kebebasan;
b.klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c.klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d.klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e.klaster perlindungan khusus.

Pasal 7

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas indikator:

a.anak yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
b.ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak; dan
c.pelembagaan partisipasi anak.

Pasal 8

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas indikator:

a.pencegahan perkawinan anak;
b.penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
c.Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif;
d.standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
e.ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.

Pasal 9

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas indikator:

a.persalinan di fasilitas kesehatan;
b.status gizi balita;
c.pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
d.fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
e.lingkungan sehat; dan
f.ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.

Pasal 10

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas indikator:

a.wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
b.sekolah ramah anak; dan
c.ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 2021