DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Perangkat Daerah yang penetapannya dengan Peraturan daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang System Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5475);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA dan BUPATI PADANG LAWAS UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4.Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara. 4
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
9.Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
10.Dinas Daerah Kabupaten adalah Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
11.Badan Daerah Kabupaten adalah Badan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
12.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh Camat.
13.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, terdiri dari :

a.Sekretariat Daerah Kabupaten;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten;
c.Inspektorat Kabupaten;
d.Dinas Daerah Kabupaten;
e.Badan Daerah Kabupaten; dan
f.Kecamatan. 5

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Tipe A, menyelenggarakan Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratip perangkat daerah pelakanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratip;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten adalah Tipe B, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung menyediakan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukaan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Tipe A, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
d.Dinas Daerah Kabupaten, terdiri dari : A. Dinas Tipe A, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
3. 3.Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum , Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran;
4. 4.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan urusan, Pengendalian Penduduk dan Kelurga Berencana, Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
5. 5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. 6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 6
7. 7.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
8. 8.Dinas Perdagangan dan Perindustrian tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Pasar;
9. 9.Dinas Kepemudaan dan Olah Raga tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
10. 10.Dinas Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
11. 11.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
12. 12.Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Transmigrasi; B. Dinas Tipe B terdiri dari :
13. 1.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertamanan dan Penerangan;
14. 2.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, pertanahan, pemakaman dan Kawasan Permukiman;
15. 3.Dinas Sosial tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
16. 4.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
17. 5.Dinas Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan; 7 C. Dinas Tipe C terdiri dari :
18. 1.Dinas Pertanian Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, penyuluhan dan perkebunan;
19. 2.Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
20. 3.Dinas Lingkungan Hidup tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Persampahan, Kebersihan Kehutanan dan Sumber Daya Mineral;
21. 4.Dinas Perhubungan tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
e.Badan Daerah Kabupaten, terdiri dari : A. Badan Tipe A terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah; dan B. Badan Tipe B terdiri dari :
3. 1.Badan Kepegawaian Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pengembangan dan Sumberdaya Manusia; C. Badan Penanggulangan Bencana Daerah D. Sekretaris Dewan Pengurus Korpri
f.Kecamatan terdiri dari : A. Kecamatan Tipe A, terdiri dari :
1. 1.Kecamatan Padang Bolak dengan tipe A;
2. 2.Kecamatan Portibi dengan tipe A;
3. 3.Kecamatan Halongonan dengan tipe A;
4. 4.Kecamatan Simangambat dengan tipe A;
5. 5.Kecamatan Padang Bolak Julu dengan tipe A; 8
6. 6.Kecamatan Dolok dengan tipe A;
7. 7.Kecamatan Dolok Sigompulon dengan tipe A;
8. 8.Kecamatan Padang Bolak Tenggaran dengan tipe A;
9. 9.Kecamatan Batang Onang dengan tipe A;
10. 10.Kecamatan Ujung Batu dengan tipe A;
11. 11.Kecamatan Halongonan Timur dengan tipe A; dan B. Kecamatan Tipe B, terdiri dari :
12. 1.Kecamatan Hulusihapas dengan tipe B.

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas :

a.Intensitas Urusan Pemerintah dan Potensi Daerah;
b.Efisiensi;
c.Efektivitas;
d.Pembagian Habis Tugas;
e.Rentang Kendaali;
f.Tata Kerja yang jelas; dan
g.Fleksibiltas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada dinas dan badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 9

Pasal 7

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 8

(1)Selain UPT dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPT dinas di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Bidang Staf Ahli.
(2)Nomenklatur Bidang Staf Ahli dan urusan Fungsi di tetapkan dengan Peraturan Bupati
(3)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Staf Ahli Bupati dibantu oleh 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha yang penempatannya melekat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1)Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
(2)Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten :
1. a.Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan Pimpinan Tinggi Paratama; 10
2. b.Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah dan Staf Ahli Bupati merupaka jabatan eselon IIb atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
3. c.Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian serta Camat merupakan jabatan Struktural eselon IIIa atau jabatan Adminstrator;
4. d.Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan Struktural eselon IIIb atau jabatan Administrator;
5. e.Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daeran kelas A, Sekretaris Kecamatan tipe B serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas;
6. f.Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah kelas B, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan kelas A, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas;
7. g.Kepala unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk Satuan Pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau Pamong Praja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
8. h.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Daerah dijabat oleh Dokter atau Dokter Gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional Dokter atau Dokter Gigi dengan diberikan tugas tambahan;
9. i.Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh Pejabata fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Perangkat Daerah yang penetapannya dengan Peraturan daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang System Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5475);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA dan BUPATI PADANG LAWAS UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4.Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara. 4
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
9.Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
10.Dinas Daerah Kabupaten adalah Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
11.Badan Daerah Kabupaten adalah Badan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
12.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh Camat.
13.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, terdiri dari :

a.Sekretariat Daerah Kabupaten;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten;
c.Inspektorat Kabupaten;
d.Dinas Daerah Kabupaten;
e.Badan Daerah Kabupaten; dan
f.Kecamatan. 5

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Tipe A, menyelenggarakan Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratip perangkat daerah pelakanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratip;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten adalah Tipe B, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung menyediakan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukaan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Tipe A, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
d.Dinas Daerah Kabupaten, terdiri dari : A. Dinas Tipe A, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
3. 3.Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum , Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran;
4. 4.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan urusan, Pengendalian Penduduk dan Kelurga Berencana, Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
5. 5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. 6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 6
7. 7.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
8. 8.Dinas Perdagangan dan Perindustrian tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Pasar;
9. 9.Dinas Kepemudaan dan Olah Raga tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
10. 10.Dinas Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
11. 11.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
12. 12.Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Transmigrasi; B. Dinas Tipe B terdiri dari :
13. 1.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertamanan dan Penerangan;
14. 2.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, pertanahan, pemakaman dan Kawasan Permukiman;
15. 3.Dinas Sosial tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
16. 4.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
17. 5.Dinas Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan; 7 C. Dinas Tipe C terdiri dari :
18. 1.Dinas Pertanian Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, penyuluhan dan perkebunan;
19. 2.Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
20. 3.Dinas Lingkungan Hidup tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Persampahan, Kebersihan Kehutanan dan Sumber Daya Mineral;
21. 4.Dinas Perhubungan tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
e.Badan Daerah Kabupaten, terdiri dari : A. Badan Tipe A terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah; dan B. Badan Tipe B terdiri dari :
3. 1.Badan Kepegawaian Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pengembangan dan Sumberdaya Manusia; C. Badan Penanggulangan Bencana Daerah D. Sekretaris Dewan Pengurus Korpri
f.Kecamatan terdiri dari : A. Kecamatan Tipe A, terdiri dari :
1. 1.Kecamatan Padang Bolak dengan tipe A;
2. 2.Kecamatan Portibi dengan tipe A;
3. 3.Kecamatan Halongonan dengan tipe A;
4. 4.Kecamatan Simangambat dengan tipe A;
5. 5.Kecamatan Padang Bolak Julu dengan tipe A; 8
6. 6.Kecamatan Dolok dengan tipe A;
7. 7.Kecamatan Dolok Sigompulon dengan tipe A;
8. 8.Kecamatan Padang Bolak Tenggaran dengan tipe A;
9. 9.Kecamatan Batang Onang dengan tipe A;
10. 10.Kecamatan Ujung Batu dengan tipe A;
11. 11.Kecamatan Halongonan Timur dengan tipe A; dan B. Kecamatan Tipe B, terdiri dari :
12. 1.Kecamatan Hulusihapas dengan tipe B.

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas :

a.Intensitas Urusan Pemerintah dan Potensi Daerah;
b.Efisiensi;
c.Efektivitas;
d.Pembagian Habis Tugas;
e.Rentang Kendaali;
f.Tata Kerja yang jelas; dan
g.Fleksibiltas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada dinas dan badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 9

Pasal 7

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 8

(1)Selain UPT dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPT dinas di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Bidang Staf Ahli.
(2)Nomenklatur Bidang Staf Ahli dan urusan Fungsi di tetapkan dengan Peraturan Bupati
(3)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Staf Ahli Bupati dibantu oleh 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha yang penempatannya melekat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1)Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
(2)Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten :
1. a.Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan Pimpinan Tinggi Paratama; 10
2. b.Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah dan Staf Ahli Bupati merupaka jabatan eselon IIb atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
3. c.Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian serta Camat merupakan jabatan Struktural eselon IIIa atau jabatan Adminstrator;
4. d.Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan Struktural eselon IIIb atau jabatan Administrator;
5. e.Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daeran kelas A, Sekretaris Kecamatan tipe B serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas;
6. f.Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah kelas B, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan kelas A, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas;
7. g.Kepala unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk Satuan Pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau Pamong Praja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
8. h.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Daerah dijabat oleh Dokter atau Dokter Gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional Dokter atau Dokter Gigi dengan diberikan tugas tambahan;
9. i.Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh Pejabata fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021