DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 4 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang Perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2016, yaitu : Ketentuan Pasal 3.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyesuaian Nomenklatur Perangkat Daerah dengan Peraturan Kementerian dan Lembaga unit terkait, maka perlu dilakukan beberapa perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara .

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 753);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495); BUPATI PADANG LAWAS UTARA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang I• PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR i TAHUN 102.f BUPATI PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA 12. 11. 10.
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pennukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574); Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan I ((Cf Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENPADANGLAWASUTARA Dan BUPATI PADANGLA WAS UTARA urusan pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
13.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 106 Tahun 2017 ten tang Pedoman Nornenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
17.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1345);
18.Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Padang La.was Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang La.was Utara (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54). I I I I I

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten adalah tipe A, menyelenggarakan Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif Perangkat Daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi.
b.Sekretariat DPRD Kabupaten adalah tipe B, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung penyediaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
c.lnspektorat Daerah Kabupaten adalah tipe A, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
d.Dinas Daerah Kabupaten, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
3. 3.Satuan Polisi Pamong Praja tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran;
4. 4.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana;
5. 5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. 6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. 7.Dinas Komunikasi dan lnformatika tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
8. 1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dacrah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pcrangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara [Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor54) diubah sebagai berikut: I I j ~- / I
9. 8.Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Perdagangan clan Pasar;
10. 9.Dinas Pemuda dan Olahraga tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
11. 10.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan clan Pariwisata;
12. 11.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. 12.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah clan Ketenagakerjaan tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecildan Menengah dan Ketenagakerjaan;
14. 13.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum clan Penataan Ruang;
15. 14.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
16. 15.Dinas Sosial tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
17. 16.Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
18. 17.Dinas Perikanan, Petemakan dan Kesehatan Hewan tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perikanan, Petemakan dan Kesehatan Hewan;
19. 18.Dinas Pertanian tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
20. 19.Dinas Ketahanan Pangan tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan;
21. 20.Dinas Linglrungan Hidup tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
22. 21.Dinas Perhubungan tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.
e.Badan Daerah Kabupaten, terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah;
3. 3.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe A, melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; I / I ii =bbag. PerUUan I F Il~g.Hukum LEMB~ DAERAHKABUPATENPADANGLAWASUTA.RA TAHUN..2-~~i NOMOR. . NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTA.RA, PROVINS!SUMATERAUTARA: ( .. .'.. - ..I... j ~~;L..) BURHANHARAHAP KABUPATENPADANGLAWASUTA.RA,SEKRETARISD Diundangkan di Gunun pada tanggal t, ~O.Vl Kasubbag Asisten Sekretaris Daerah Wakil Bupati Ditetapkan di Gun pada tanggal i, BUPATIPAD Kepala Baglan

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalam lernbaran Daerah Kabupaten Padang La.was Utara.

4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Bidang Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan:
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan tugas dan fungsi Penanggulangan Bencana Daerah.

f.Kecamatan terdiri dari :
1. 1.Kecarnatan Padang Solak tipe A;
2. 2.Kecarnatan Portibi tipe A;
3. 3.Kecarnatan Halongonan tipe A;
4. 4.Kecamatan Simangambat tipe A;
5. 5.Kecamatan Padang Bolak Julu tipe A;
6. 6.Kecamatan Dolok tipe A;
7. 7.Kecamatan Dolok Sigompulon tipe A;
8. 8.Kecamatan Padang Balak Tenggara tipe A;
9. 9.Kecamatan Batang Onang tipe A;
10. 10.Kecamatan Ujung Batu tipe A;
11. 11.Kecamatan Halongonan Timur tipe A;
12. 12.Kecamatan Hulu Sihapas tipe B.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 8 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 8 Tahun 2016