Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah Kabupaten adalah tipe A, menyelenggarakan Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif Perangkat Daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi.
b.Sekretariat DPRD Kabupaten adalah tipe B, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung penyediaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
c.lnspektorat Daerah Kabupaten adalah tipe A, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
d.Dinas Daerah Kabupaten, terdiri dari :
1.Dinas Pendidikan tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
2.Dinas Kesehatan tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
3.Satuan Polisi Pamong Praja tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran;
4.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana;
5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7.Dinas Komunikasi dan lnformatika tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dacrah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pcrangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara [Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor54) diubah sebagai berikut: I I j ~- / I
8.Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Perdagangan clan Pasar;
9.Dinas Pemuda dan Olahraga tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
10.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan clan Pariwisata;
11.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah clan Ketenagakerjaan tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecildan Menengah dan Ketenagakerjaan;
13.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum clan Penataan Ruang;
14.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
15.Dinas Sosial tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
16.Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
17.Dinas Perikanan, Petemakan dan Kesehatan Hewan tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perikanan, Petemakan dan Kesehatan Hewan;
18.Dinas Pertanian tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
19.Dinas Ketahanan Pangan tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan;
20.Dinas Linglrungan Hidup tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
21.Dinas Perhubungan tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.
e.Badan Daerah Kabupaten, terdiri dari :
1.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah;
3.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe A, melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
I / I ii =bbag. PerUUan I F Il~g.Hukum LEMB~ DAERAHKABUPATENPADANGLAWASUTA.RA TAHUN..2-~~i NOMOR. . NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTA.RA, PROVINS!SUMATERAUTARA: ( .. .'.. - ..I... j ~~;L..) BURHANHARAHAP KABUPATENPADANGLAWASUTA.RA,SEKRETARISD Diundangkan di Gunun pada tanggal t, ~O.Vl Kasubbag Asisten Sekretaris Daerah Wakil Bupati Ditetapkan di Gun pada tanggal i, BUPATIPAD Kepala Baglan