DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum;Bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi; Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, dan membela untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAN BANTUAN HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
4.Bupati adalah Bupati Padang Pariaman. 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
6.Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau kelompok orang miskin.
7.Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
8.Pemohon bantuan hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi bantuan hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
9.Kepala Bagian Hukum yang selanjutnya disebut Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
10.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.
11.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum.
15.Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk memberikan bantuan hukum.
16.Mediasi adalah penyelesaian perkara yang dilakukan oleh pihak ketiga, diluar sistem peradilan maupun di dalam sistem peradilan
17.Konsiliasi adalah penyelesaian perkara yang dilakukan oleh pihak ketiga, pihak ketiga lebih aktif dalam penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para pihak.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19.Anggaran penyelenggaraan bantuan hukum adalah alokasi APBD untuk Penyelenggaraan bantuan hukum.
20.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
21.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Bantuan hukum diselenggarakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di daerah; dan
d.mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

(1)Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi.
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, dan membela untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Pasal 5

(1)Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak dasar atas sandang, pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan, berusaha dan atau perumahan.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1)Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.
(2)Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Bagian Hukum dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum.
(3)Kepala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;
2. b.menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum;
3. c.menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
4. d.mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Bupati pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Kepala Bagian Hukum berwenang:

a.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 3; dan
b.melakukan verifikasi terhadap penerima bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 8

Pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum, yang harus memenuhi syarat:

a.berbadan hukum;
b.terakreditasi menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d.memiliki pengurus; dan
e.memiliki program bantuan hukum.

Pasal 9

(1)Pemberi Bantuan Hukum berhak:
1. a.melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
2. b.melakukan pelayanan bantuan hukum;
3. c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
4. d.menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan bantuan hukum;
5. e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya didalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
7. g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.
(2)Penerima Bantuan Hukum berhak:
1. a.mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
2. b.mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan atau Kode Etik Advokat; dan
3. c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban:
1. a.melaporkan kepada Bupati tentang program bantuan hukum;
2. b.melaporkan setiap penggunaan anggaran daerah yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum;
3. c.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, para legal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a;
4. d.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
5. e.memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.
(2)Penerima Bantuan Hukum berkewajiban :
1. a.menyampaikan bukti, informasi, dan atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum;dan
2. b.membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 11

(1)Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas pemohon bantuan hukum; dan
2. b.uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum.
(3)Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
1. a.surat keterangan miskin dari Nagari di tempat tinggal pemohon bantuan hukum; dan
2. b.dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…