Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah lembaga vital yang mengemban mandat untuk mewujudkan nagari yang mandiri, berdaya saing, maju, dan sejahtera. Signifikansinya terletak pada peran strategisnya sebagai gerbang masuk Sumatera Barat melalui Bandara Internasional Minangkabau, sekaligus penanggung jawab utama dalam menghadirkan layanan publik dan transparansi data demi kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi perizinan, pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, sosial, hingga program pemberdayaan UMKM dan pembangunan infrastruktur. Melalui berbagai intervensi ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya memastikan kualitas hidup masyarakatnya terus meningkat.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengemban mandat utama untuk mewujudkan "nagari yang mandiri dan berdaya saing" serta "Padang Pariaman Maju dan Sejahtera." Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai gerbang masuk Sumatera Barat melalui Bandara Internasional Minangkabau, serta memiliki kekayaan sejarah, kesenian, dan pariwisata yang penting. Pemerintah daerah ini bertanggung jawab penuh untuk menghadirkan layanan publik yang transparan dan informasi pembangunan demi kesejahteraan masyarakatnya.
Ruang lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program yang luas. Dalam aspek regulasi, pemerintah daerah ini mengelola perizinan, produk hukum daerah, serta pengawasan dan sanksi administratif, termasuk regulasi pajak daerah. Aspek pelayanan meliputi administrasi kependudukan, layanan kesehatan, pendidikan, sosial, perizinan UMKM, pengaduan publik, hingga keamanan dan ketertiban.
Intervensi dan program strategis yang dijalankan meliputi pemberdayaan UMKM melalui pendampingan dan akses pembiayaan. Pemerintah juga fokus pada peningkatan kualitas layanan publik dengan perizinan yang mudah dan terintegrasi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui penyediaan fasilitas dan bantuan. Program penanganan kemiskinan, pengembangan investasi, penguatan keamanan, dan pembangunan infrastruktur juga menjadi prioritas utama.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki peran penting dalam isu nasional, terutama dalam pembangunan ekonomi melalui konektivitas regional dan potensi investasi. Daerah ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan mitigasi bencana turut mendukung agenda nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk berbagai keperluan esensial. Ini termasuk mengurus administrasi kependudukan seperti KTP-el dan Kartu Keluarga, perizinan berusaha dan UMKM, serta akses layanan kesehatan dan pendidikan. Masyarakat juga memanfaatkan layanan sosial, pengaduan publik, pembayaran pajak daerah, dan informasi terkait keamanan dan ketertiban.
Sebagai kesimpulan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah lembaga vital dengan mandat komprehensif untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, dan sejahtera. Melalui ruang lingkup yang luas dalam regulasi, pelayanan, dan program, pemerintah daerah ini berkomitmen untuk memberikan layanan yang mudah, cepat, dan terintegrasi. Perannya dalam isu-isu nasional menegaskan kontribusi signifikan terhadap pembangunan bangsa, menjadikannya pilar utama dalam kehidupan sehari-hari warganya.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2023
Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat: a. b. c. d. e. f. g. laporan realisasi anggaran; laporan perubahan saldo anggaran lebih; neraca; laporan operasional; laporan arus kas; laporan perubahan ekuitas; dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021
PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT : Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. 3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman. 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman 5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. 6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. 7. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Padang Pariaman. 8. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman. 9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah. 10. Satuan Pendidikan Daerah adalah Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten Padang Pariaman. 11. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Padang Pariaman. 12. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B; c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A; d. Dinas Pasal 5 (1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPTD. (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pasal 6 (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah. (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal. Pasal 7 (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pada urusan Pemerintah di Bidang kesehatan terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional. (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang miliki Daerah serta bidang kepegawaian. (3) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II 1. Rumah Sakit Daerah yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Rumah Sakit Daerah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2025, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. gambaran Umum Daerah Dan Isu Strategis bencana 3. Kebijakan Penanggulangan Bencana 4. Tujuan, sasaran, strategi, arah Kebijakan dan program 5. Rencana Aksi 6. Pemaduan 7. Pemantauan dan Evaluasi 8. Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Daerah ini memuat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah : Nomor 12 Tahun 2014; Nomor 2 Tahun 2016; Nomor 11 Tahun 2016; Nomor 5 Tahun 2017; Nomor 7 Tahun 2018 diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 1 diubah; Ketentuan Pasal 3 diubah; Ketentuan Pasal 4 diubah; Ketentuan Pasal 5 diubah; Ketentuan Pasal 6 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah; Ketentuan Pasal 13 diubah; Pasal 14 dihapus.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2024
Pedoman penyusunan APB Nagari meliputi: a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Nagari, dan RKP Nagari; b. prinsip penyusunan APB Nagari; c. kebijakan penyusunan APB Nagari; d. teknis penyusunan APB Nagari; dan e. hal-hal khusus lainnya. Pedoman penyusunan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020
RTRW Kabupaten bertujuan untuk melakukan penataan ruang Kabupaten yang berimbang berbasis sektor industri, perikanan laut pertanian dan pariwisata dengan memperhatikan mitigasi bencana. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi: a. sistem perkotaan; dan b. sistem jaringan prasarana. Sistem perkotaan meliputi: a.PKN; b.PKL; c. PPK; dan d.PPL. Sistem jaringan prasarana meliputi: a. sistem jaringan transportasi; b. sistem jaringan energi; c. sistem jaringan telekomunikasi; d. sistem jaringan sumber daya air; dan e. sistem jaringan prasarana lainnya.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada: a. PNS dan CPNS; b. Pejabat Negara; c. Pimpinan dan Anggota DPRD; d. PPPK; e. pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan f. pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS : a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau b. sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PNS, CPNS dan PPPK terdiri atas: a. gaji pokok; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan pangan; d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan e. tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan : a. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima; b. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan c. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan bagi Pejabat Negara, terdiri atas: a. gaji pokok; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan pangan; dan d. tunjangan jabatan. Tunjangan Hari Raya dan ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2023
Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini antara lain: a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; b. Pemajuan Kebudayaan; c. Pelestarian Cagar Budaya; d. hak dan kewajiban; e. peran serta masyarakat; f. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan g. pendanaan. Tugas Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Cagar Budaya meliputi: a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya; b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindungnya dan termanfaatkannya Cagar Budaya; c. menyelenggarakan penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya; d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat; e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya; f. memfasilitasi Setiap Orang dalam melaksanakan Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya; g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana; h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya. Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Cagar Budaya meliputi: a. menetapkan Etika Pelestarian Cagar Budaya; b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah; c. menghimpun data Cagar Budaya; d. menetapkan peringkat Cagar Budaya; e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya; f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya; g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya; h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum; i. mengelola Kawasan Cagar Budaya; j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum; k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan; l. memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya; m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan; n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten; o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya. Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi: a. Tradisi Lisan; b. Manuskrip; c. Adat Istiadat; d. Ritus; e. Pengetahuan Tradisional; f. Teknologi Tradisional; g. Seni; h. bahasa; i. permainan rakyat; dan j. olahraga tradisional.