DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah : Nomor 12 Tahun 2014; Nomor 2 Tahun 2016; Nomor 11 Tahun 2016; Nomor 5 Tahun 2017; Nomor 7 Tahun 2018 diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 1 diubah; Ketentuan Pasal 3 diubah; Ketentuan Pasal 4 diubah; Ketentuan Pasal 5 diubah; Ketentuan Pasal 6 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah; Ketentuan Pasal 13 diubah; Pasal 14 dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah, perlu menambah penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah air minum kabupaten padang pariaman;
c.bahwa berdasarkan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dinyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.2.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN dan BUPATI PADANG PARIAMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN. Pasal I Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 28) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

a.Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 35);
b.Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
c.Nomor 11 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11);
d.Nomor 5 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
e.Nomor 7 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
5.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
b.meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan asli daerah; dan
c.meningkatkan pengelolaan kinerja PDAM yang efektif, efisien, dan profesional.
1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM yang dialokasikan dalam APBD.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan investasi permanen yang dilakukan dalam bentuk uang dan Barang.

4.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan 31 Desember 2019 berjumlah sebesar Rp 90.322.995.187,43 (sembilan puluh milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh koma empat puluh tiga rupiah ) dengan rincian sebagai berikut :

a.Penyertaan Modal berbentuk uang sebesar Rp 78.046.885.000,- (tujuh puluh delapan milyar empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah): 1) Sampai dengan tahun 2006 sebesar Rp1.773.800.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah); 2) pada tahun 2016 sebesar Rp 53.530.085.000,- (lima puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah); 3) pada tahun 2017 sebesar Rp 6.945.000.000,- (Enam milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah); 4) pada tahun 2018 sebesar Rp 7.638.000.000,-(tujuh milyar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah); dan 5) pada tahun 2019 sebesar Rp 8.160.000.000,- (Delapan milyar seratus enam puluh juta rupiah).
b.Penyertaan modal berbentuk barang sebesar Rp 12.276.110.187,43 (dua belas milyar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus sepuluh ribu seratus delapan puluh tujuh koma empat puluh tiga rupiah): 1) pada tahun 2006 sebesar Rp 10.463.651.187,43 (sepuluh milyar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh koma empat puluh tiga Rupiah); dan 2) pada tahun 2013 sebesar Rp1.812.459.000,-(satu milyar delapan ratus dua belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
1. 5.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke PDAM Kabupaten Padang Pariaman untuk Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
(2)Besaran Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan.
(3)Dalam hal anggaran penyertaan modal daerah tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, maka terhadap pemenuhan penyertaan modal daerah pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri.
(4)Penyertaan modal dapat dilakukan berbentuk uang atau barang.

6.Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)PDAM menyampaikan laporan pelaksanaan kemajuan pekerjaan dan penyerapan Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati dan DPRD.
(1a)Laporan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaporkan secara periodik didalam laporan semester dan tahunan.
(2)Laporan pelaksanaan kemajuan pekerjaan dan penyerapan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban tahunan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD.
(3)Bentuk laporan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam hal PDAM tidak memberikan laporan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8.Pasal 14 dihapus Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Ditetapkan di Parit Malintang pada tanggal 22 Januari 2021 BUPATI PADANG PARIAMAN, dto ALI MUKHNI Diundangkan di Parit Malintang pada tanggal 22 Januari 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN, dto JONPRIADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT : ( 1/4/2021) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN I. UMUM Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk mendukung terlaksananya pembangunan di segala bidang agar sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk menghimpun dana dengan cara menggali sumber- sumber pendapatan yang ada di daerah sehingga tercapai peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Guna mewujudkan peningkatan asli daerah dimaksud, maka perlu dilakukan usaha menambah, membina dan menumpuk sumber pendapatan daerah melalui usaha penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman. Pada dasarnya penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta percepatan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan penyertaan modal daerah perlu dilakukan penambahan penyertaan modal berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, efektif, efisien, transparan, akuntabilitas, dan saling menguntungkan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman. Peraturan Daerah ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi pemerintah daerah dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaan penyertaan modal. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 4

Cukup jelas. Angka 4

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014