DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2022

Nomor: 13
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2025, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. gambaran Umum Daerah Dan Isu Strategis bencana 3. Kebijakan Penanggulangan Bencana 4. Tujuan, sasaran, strategi, arah Kebijakan dan program 5. Rencana Aksi 6. Pemaduan 7. Pemantauan dan Evaluasi 8. Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana;
9.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
10.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
11.Paraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014 Nomor 10); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025.

BAB I

PENDAHULUAN Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dapat dikategorikan sebagai “master plan” atau rencana induk penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah untuk periode 5 (Lima) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018, Penyusunan Dokumen RPB merupakan salah satu upaya dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana, sebagai salah satu urusan wajib layanan dasar di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
6.Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua unsur dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi daerah.
7.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan yang tepat melalui urusan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8.Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022- 2025 yang selanjutnya disingkat RPB adalah perencanaan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan analisis resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisikan program kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 2

(1)RPB bertujuan sebagai pedoman bagi upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.
(2)RPB berfungsi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Daerah secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mengurangi resiko bencana di Daerah.

Pasal 3

(1)RPB merupakan dokumen perencanaan penanggulangan bencana Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu waktu apabila terjadi bencana.

Pasal 4

(1)RPB dituangkan dalam Dokumen yang memuat :
(2)Dokumen PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Ditetapkan di Parit Malintang pada tanggal 7 Maret 2022 BUPATI PADANG PARIAMAN, ttd SUHATRI BUR Diundangkan di Parit Malintang pada tanggal 7 Maret 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, ttd RUDY REPENALDI RILIS BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 13 RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 1 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 1.1. LATAR BELAKANG Namun sebelum BPBD terbentuk, Kabupaten Padang Pariaman khususnya dan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat pernah mengalami bencana gempabumi terbesar dan terparah. Bencana gempabumi yang terjadi pada tanggal 30 September 2009 dengan kekuatan 7,6 SR berdampak pada 13 dari 19 kabupaten/kota dan memakan korban jiwa lebih dari 1.100 orang secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu daerah yang mengalami dampak paling besar baik dari segi korban jiwa maupun kerusakan insfrastruktur dan perekonomian. (Sumber: DALA West Sumatera 30 September 2009). Berdasarkan data DALA West Sumatera 30 September 2009, gempabumi pada 30 September 2009 berdampak pada 675 korban meninggal, dan merupakan jumlah korban terbanyak diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Dengan memperhatikan sejarah kejadian bencana tersebut, mengharuskan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi risiko RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 2 sekaligus menangani bencana yang terjadi di wilayahnya, dalam bentuk dokumen Rencana Penanggulangan Bencana. Dokumen RPB disusun berdasarkan hasil kajian risiko bencana, dan memiliki masa perencanaan Lima tahun (2021 – 2025) yang digunakan untuk memberikan dasar bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa sebelum, saat dan setelah bencana terjadi. Hasil kajian risiko bencana yang digunakan dalam penyusunan RPB ini adalah Dokumen Kajian Risiko Bencana 2021 – 2025, yang dilaksanakan secara paralel dengan proses penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ini. 1.1.1. MASA BERLAKU

1.Rencana Penanggulangan Bencana berlaku dari tahun 2021 hingga tahun 2025.
2.Bila dibutuhkan, dokumen ini dapat direview 1 (satu) kali yaitu pada tahun ketiga perencanaan.
3.Dokumen ini dapat direview lebih dari 1 (satu) kali apabila terdapat kejadian bencana yang berdampak besar dan massif. 1.1.2. PRA ANGGAPAN DAN ASUMSI
1.Data risiko bencana didapatkan dari hasil pengkajian risiko bencana Kabupaten Padang Pariaman yang dilaksanakan secara paralel dengan kegiatan penyusunan RPB ini.
2.Nama dan jumlah wilayah tidak mempertimbangkan pemekaran wilayah yang belum disahkan secara hukum perundangan yang berlaku di Kabupaten Padang Pariaman;
3.Nama dan Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah mengacu kepada aturan daerah yang berlaku pada saat RPB ini disusun; 1.2. TUJUAN
1.Memberikan acuan dan ukuran yang jelas bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Padang Pariaman
2.Meningkatkan efektifitas manajemen bencana yang disebabkan oleh faktor penyebab bencana bagi para pengambil keputusan dan para pelaku penanggulangan bencana di Kabupaten Padang Pariaman RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 3 dalam rangka mengurangi risiko/dampak yang ditimbulkan oleh bencana. 1.3. KEDUDUKAN DOKUMEN
1.Rencana Penanggulangan Bencana sebagai bagian perencanaan pembangunan Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan di daerah, RPB sedapat mungkin diintegrasikan dengan RPJMD. Dengan demikian, aksi-aksi penanggulangan bencana menjadi bagian dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah sesuai dengan RPB.
2.Rencana Penanggulangan Bencana menjadi dasar/acuan perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Rencana Penanggulangan Bencana berlaku untuk multibahaya dan terbatas pada tatanan kebijakan, mekanisme dan aksi secara komprehensif. Dibutuhkan perencanaan yang lebih mendetail untuk untuk perencanaan teknis pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat serta masa pemulihan Gambar 1. Rencana Penanggulangan Bencana dalam sistem perencanaan penanggulangan bencana Indonesia RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 4 1.4. LANDASAN HUKUM
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

a.Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
b.Pasal 6 menekankan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
c.Pasal 35 huruf a bahwa penyusunan perencanaan penanggulangan bencana dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana.
d.Pasal 36 ayat 1 bahwa perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
1. 3.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 sub urusan bahwa penanggulangan bencana merupakan sub urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan Pemerintahan Wajib;
3. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 6 ayat 5 dan ayat 6, mengatur rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana;
4. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. 7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019; RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 5
6. 8.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional;
7. 9.Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
8. 10.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
9. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2008 tentang Standar Teknis Pada Standar Layananan Minimal Sub Urusan Bencana;
10. 12.Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
11. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana. 1.5. RUANG LINGKUP
12. 1.Lingkup jenis bahaya RPB berisi tentang jenis bahaya yang ada di Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB).
13. 2.Lingkup pembahasan RPB adalah seluruh kebijakan dan perencanaan kegiatan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra bencana, saat tanggap darurat, maupun pasca bencana.
14. 3.Lingkup jenis rencana aksi dalam RPB mencakup kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana aksi ini disesuaikan dengan kewenangan yang melekat pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
15. 4.Lingkup jenis kerangka kerja/mekanisme penanganan darurat, dan mekanisme pemulihan pascabencana yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 6
16. 5.Lingkup pelaksana rencana aksi RPB yaitu: kegiatan dalam rencana aksi yang dituangkan dalam RPB dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik dari pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya. RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 7 2.1. GAMBARAN UMUM DAERAH Padang Pariaman menurut narasi tambo Minangkabau merupakan daerah rantau, Daerah ini disebut sebagai daerah Rantau Pariaman, daerahnya meliputi dataran rendah sempit (coastal lowland) disebelah barat dataran tinggi Minangkabau. Daerah ini membentang antara Batang Anai di selatan (batas dengan wilayah Kota Padang) dan Tiku disebelah Utara Kota Pariaman (Batas dengan wilayah Rantau Pasaman) dan kepedalaman hingga ketepi barat danau maninjau. Daerah rantau Pariaman ini yang kemudian dalam administrasi Indonesia Modern menjadi apa yang dikenal luas sebagai wilayah Kabupaten Padang Pariaman. 2.1.1. GEOGRAFIS DAN ADMINISTRATIF Secara geografis, Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas wilayah 1.328,79 Km2 dengan panjang garis pantai 42, 1 Km yang membentang hingga wilayah gugusan Bukit Barisan. Luas daratan daerah ini setara dengan 3, 15 persen luas daratan wilayah Propinsi Sumatera Barat. Posisi astronomis Kabupaten Padang Pariaman terletak antara 0°11’- 0°49’ Lintang Selatan dan 98°36’ - 100°28’ Bujur Timur. Secara administrasi Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 kecamatan dan 103 Nagari. Batas wilayah administratif Kabupaten Padang Pariaman adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Agam, sebelah Selatan dengan Kota Padang, sebelah Timur dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, dan sebelah Barat dengan Kota Pariaman dan Samudera Indonesia. RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 8 Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam tercatat memiliki wilayah paling luas, yakni 228, 70 Km², sedangkan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang memiliki luas wilayah terkecil, yakni 25, 56 Km². Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam berada di wilayah yang paling tinggi yaitu 100 - 1000 m dari permukaan laut (dpl) sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Batang Gasan dengan ketinggian 2 - 75 m diatas permukaan laut (dpl). Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Padang Pariaman 2.1.2. TOPOGRAFI Dilihat dari topografi wilayah, Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 40 % daratan rendah yaitu pada bagian barat yang mengarah ke pantai. Oleh karena itu, Kabupaten Padang Pariaman termasuk rawan terhadap bencana pesisir (coastal disaster) seperti abrasi dan tsunami. Daerah dataran rendah terdapat disebelah barat yang terhampar sepanjang pantai dengan ketinggian antara 0 – 10 meter di atas permukaan laut, serta 60% daerah bagian timur yang merupakan daerah bergelombang sampai ke Bukit Barisan. Daerah bukit RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 9 bergelombang terdapat disebelah timur dengan ketinggian 10 – 1000 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan topografi, wilayah Kabupaten Padang Pariaman mempunyai karakteristik yang sangat bervariasi sehingga menyebabkan Kabupaten Padang Pariaman rawan bahaya. Potensi bahaya didataran rendah yang berkemungkinan terjadi adalah banjir, didataran tinggi adalah tanah longsor, sedangkan di daerah pesisir pantai berkemungkinan terjadi bencana tsunami serta gelombang ekstrim dan abrasi. Potensi kejadian yang cukup memberikan dampak kerugian adalah banjir bandang di hulu sungai. Hal ini dikarena Kabupaten Padang Pariaman memiliki 11 sungai yang berada didaerah topografi beragam. Kejadian ini menyebabkan abrasi sungai bahkan merusak areal pertanian dan pemukiman sepanjang aliran sungai tersebut. 2.1.3. IKLIM Kabupaten Padang Pariaman termasuk iklim tropis besar yang memiliki musim kering yang sangat pendek dan daerah lautan sangat dipengaruhi oleh angin laut. Suhu udara di Padang Pariaman berkisar antara 24,40C – 25,70C. Suhu udara terpanas jatuh pada bulan Mei, sedangkan suhu terendah terdapat pada bulan September. Kelembaban udara rata-rata 86.75 % dengan kecepatan angin rata-rata yaitu 2.14 knot/jam. Sedangkan rata-rata suhu maksimum 31.080C dan rata-rata suhu minimum yaitu 21.340C dengan curah hujan tercatat rata-rata 290.12 mm/tahun. Sepanjang tahun 2012, curah hujan dan hari hujan yang tercatat pada seluruh tempat pengukuran mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu rata-rata 362 mm/bulan dengan rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 19 hari/bulan. Temperatur rata- rata tahun 2012 untuk Kabupaten Padang Pariaman adalah 25,510C dengan kelembaban relatif 87, 08%. Kondisi iklim yang bervariasi ini dapat menjadi penyebab dan pemicu terjadinya bencana yang terkait dengan perubahan iklim. Potensi cuaca ekstrim atau angin puting beliung dapat mengancam di beberapa RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 10 wilayah di Kabupaten Padang Pariaman. Untuk wilayah pesisir pantai, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan terjadinya gelombang ekstrim dan abrasi. Selain itu, kekeringan juga berpotensi tinggi terjadi akibat dari perubahan iklim tersebut. 2.1.4. GEOLOGI Menurut formasi batuan di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan umur digolongkan kedalam kuarter yang terdiri atas batuan endapan permukaan dan batuan volkanik. Endapan permukaan terdiri atas aluvium, lanau, pasir dan kerikil yang terdapat didataran pantai dan kipas koluvium dan aluvium berasal dari hasil rombakan andesit dan aliran lahar yang tak teruraikan dengan bongkah-bongkah andesit dipermukaan. Andesit terdapat di gunung merapi (Qama), kaldera maninjau (Qamj). Andesit/basalto-andesit paling muda dan berbentuk aliran lahar/lava, tuf aglomerat dan endapan koluvium volkan membentuk kerucut stratovolkan Tandikat (Suryana et al., 1990). Berdasarkan data dari peta geologi, jenis tanah batuan geologi kabupaten Padang Pariaman terdiri dari Aluvium, Kipas aluvium, Tuf Batuapung dan andesit (basal): Tuf, Tuf Batuapung Horenblenda hipersten, Aliran yang tak teruraikan, Tuf Kristal yang telah mengeras, Ultrabasa, Batuan Granitik miosen, Batugamping perem, Andesit dari kaldera danau Maninjau, Andesit dari gunung Singgalang dan Gunung Tandikat, Batuan Gunungapi Oligo-Miosen, Granit dan Anggota Batu gamping. Sebaran jenis batuan geologi Kabupaten Padang Pariaman di dominasi oleh aluvium yang berada pada bagian Selatan wilayah kabupaten serta jenis batuan Tuf Batuapung dan andesit (basal) yang berada pada bagian Utara wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Untuk jenis , Kipas aluvium, Tuf Batuapung Horenblenda hipersten, Aliran yang tak teruraikan, Tuf Kristal yang telah mengeras, Ultrabasa, Batuan Granitik miosen, Batugamping perem, Andesit dari kaldera danau Maninjau, Andesit dari gunung Singgalang dan Gunung Tandikat, Batuan Gunungapi Oligo- Miosen, Granit dan Anggota Batugamping berada di bagian Timur sampai keutara. Sedangkan berdasarkan data peta RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 11 geologi teknik jenis satuan tanah yang ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari satuan lanau lempungan-lempung lanauan, satuan pasir, satuan pasir lempungan-lanauan, pasir kerikilan-bongkah, Satuan lempung pasiran-lanau pasiran, satuan llempung pasiran-pasir lempungan, satuan lanau-lanau pasiran, satuan tufa berbatu apung, satuan endapan lahar, satuan Andesit, satuan breksi tufa (11&13), satuan Granit dan satuan Batu Gamping. Satuan lanau-lanau pasiran merupakan satuan geologi yang mendominasi di kabupaten Padang Pariaman dengan posisi berada di bagian tengah wilayah kabupaten Padang Pariaman. Satuan lainnya yang juga cukup besar adalah satuan satuan tufa berbatu apung yang mempunyai posisi melintang dari Utara ke arah Timur, yang diikuti oleh satuan Andesit dan satuan batu gamping. Struktur yang terdapat di daerah Padang Pariaman berupa struktur sesar umumnya terdapat di bagian utara dan timur daerah Padang Pariaman. Terdapat beberapa struktur sesar yang termasuk kedalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman, yaitu: a) Sesar Batang Anai b) Sesar Lembah Anai c) Sesar Batang Air Mangau Struktur geologi yang terdapat di daerah Padang Pariaman berupa struktur sesar umumnya terdapat di bagian utara dan timur daerah Padang Pariaman. Jalur sesar di Kabupaten Padang Pariaman melintasi bagian selatan –barat kecamatan Batang Gasan dan Sungai Limau, bagian tengah kecamatan V Koto Dalam, V Koto Timur, Padang Sago, 2x11 Enam Lingkung dan 2x11 Kayu Tanam. Terdapat 3 patahan yang saling melintang utara-selatan dan barat-timur di Kecamatan Batang Anai dan Lubuk Alung serta memanjang disisi pantai di kecamatan Ulakan Tapakis dan Nan Sabaris. Sementara itu areal yang diperkirakan lebih rawan dari jalur sesar adalah area pertemuan antar sesar yang belum rekah. Areal ini terdapat di Sungai Limau, VII Koto Sei Sariak, Nan Sabaris, Lubuk Alung dan Batang Anai. RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 12 Struktur sesar berupa sesar / kelurusan, dengan arah barat laut – tenggara dan barat daya – timur laut. Satuan batuan yang terkena sesar adalah Tuf batuapung hornblenda hipersten (Qhpt), tuf batuapung dan andesit (Qpt) dan andesit dari kaldera Danau Maninjau (Qamj). Pada daerah zona sesar dapat membentuk daerah yang lemah, karena umumnya batuan telah mengalami patahan dan pengkekaran, menimbulkan daerah yang tidak stabil sehingga pada daerah sekitar zona sesar sering dijumpai terjadinya gerakan tanah. 2.1.5. SEJARAH KEJADIAN BENCANA Wilayah Kabupaten Padang Pariaman juga berada di jajaran patahan Semangka (Sesar Sumatera) mengakibatkan Kabupaten Padang Pariaman rentan terhadap bencana geologi dan gerakan tanah, seperti gempabumi dan tanah longsor. Hal ini selaras dengan catatan sejarah kejadian bencana yang ada di BPBD selama 9 tahun terakhir sejak awal BPBD terbentuk pada tahun 2010 hingga tahun 2019. Berdasarkan data sejarah kejadian bencana pada tabel diatas dapat dilhat bahwa selama 9 tahun terakhir bencana yang sering terjadi adalah angin puting beliung, banjir dan tanah longsor. Hal ini terjadi karena hampir setengah wilayah Kabupaten Padang Pariaman merupakan dataran dataran rendah dan terbuka, serta wilayah perbukitan yang mengikuti bukit barisan. Tabel 1. Sejarah Kebencanaan Kabupaten Padang Pariaman 2010-2019 Jenis Bencana Jml. Keja dian Korban Rumah Meni nggal & Hilan g Luka- luka Men gun gsi Rusak Berat Rusak Sedang Rusak Ringan Angin Puting Beliung 316 10 3 3 88 348 172 Banjir 37 7 3 150 36 79 2071 Banjir Bandang 7 1 0 0 3 114 37 Gelombang Ekstrim dan Abrasi 1 5 1 Tanah Longsor 36 9 7 0 41 8 16 Sumber: Catatan Sejarah Kejadian Bencana BPBD RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 13 2.2. GAMBARAN RISIKO BENCANA DAERAH Risiko bencana dilihat melalui pengkajian risiko bencana yang dilakukan dengan manganalisis nilai-nilai ancaman atau bahaya, kerentanan, dan kapasitas suatu daerah. Risiko bencana sendiri merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan jiwa, harta benda, mata pencaharian, dan lingkungan tempat mereka bergantung. Dengan dilakukannya penilaian risiko bencana kita dapat mengidentifikasi potensi risiko bencana di suatu daerah. Hasil dari penilaian risiko bencana ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk pengambilan keputusan terkait penanggulangan bencana. Selain itu, hasil dari pengkajian risiko bencana ini juga dapat dituangkan dalam peta risiko bencana untuk setiap jenis bencana dan juga peta risiko multi bahaya. Pengkajian risiko bencana mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, dengan beberapa pendetailan yang dibutuhkan untuk pengkajian risiko bencana di Provinsi Sumatera Barat. 2.2.1. TINGKAT RISIKO BENCANA Berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana Kabupaten Padang Pariaman 2021-2025, didapatkan tingkat risiko untuk tiap-tiap jenis bencana yang ada di Kabupaten Padang Pariaman bervariasi antara SEDANG dan TINGGI, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2. Risiko Bencana di Kabupaten Padang JENIS BENCANA TINGKAT RISIKO POTENSI DAMPAK LUAS BAHAYA (Ha) PENDUDUK TERPAPAR (Jiwa) KERUGIAN (Juta Rupiah) KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)
17. 1.BANJIR SEDANG 33.733,4 281.067 4.081.604,84. 780,26
18. 2.BANJIR BANDANG TINGGI 11.481,48 40.693 2.052.310,94 1.482,84
19. 3.CUACA EKSTRIM SEDANG 66.513,43 399.682 8.396.076,25 - RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 14 JENIS BENCANA TINGKAT RISIKO POTENSI DAMPAK LUAS BAHAYA (Ha) PENDUDUK TERPAPAR (Jiwa) KERUGIAN (Juta Rupiah) KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)
20. 4.GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI SEDANG 828,81 5.443 475.575,48 59,63
21. 5.GEMPABUMI TINGGI 133.224.00 413.272 17.594.286,02 -
22. 6.KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TINGGI 73.427,45 - 6.162.919,63 6.102,90
23. 7.KEKERINGAN SEDANG 133.,224,00 413.272 12.366.080,69 14.847,91
24. 8.LETUSAN GUNUNG API TANDIKEK SEDANG 4.321,05 7.456 138.672,76 596,12
25. 9.TANAH LONGSOR SEDANG 43.,851,97 13.417 6.637.651,66 17.131,18
26. 10.TSUNAMI SEDANG 6.199,08 44.938 1.978.844,34 63,27 Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat 2015-2020 Tabel di atas memperlihatkan bahwa dampak bencana yang berpotensi di Kabupaten Padang Pariaman berbeda-beda per bencana. Hal tersebut dilihat berdasarkan karakteristik bencana itu sendiri. Risiko untuk 10 jenis bencana di Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi tingkat risiko sedang dan tinggi. Hal ini menjadi gambaran bagi Kabupaten Padang Pariaman dan pihak terkait untuk menyusun upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Padang Pariaman. 2.2.2. PETA RISIKO BENCANA Peta risiko bencana didefinisikan sebagai peta petunjuk zonasi tingkat risiko bencana di suatu daerah pada waktu tertentu. Penyusunan peta risiko bencana dapat dilakukan dengan penggabungan peta bahaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas bencana. Peta risiko bencana dapat dibuat untuk setiap bahaya. Adapun prasyarat utama yang diatur oleh BNPB dalam penyusunan peta risiko adalah sebagai berikut. 1) Memenuhi aturan tingkat kedetailan analisis (kedalaman analisis di tingkat kabupaten/kota minimal hingga tingkat kelurahan); RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 15 2) Skala peta minimal adalah 1:50.000 untuk kabupaten/kota di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; 3) Mampu menghitung jumlah jiwa terpapar bencana (dalam jiwa) 4) Mampu menghitung nilai kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan (dalam rupiah) 5) Menggunakan 3 (tiga) kelas interval tingkat risiko, yaitu tingkat risiko tinggi, sedang dan rendah 6) Menggunakan GIS dengan Analisis Grid (1 Ha) dalam pemetaan risiko bencana. Overlay dari peta setiap bahaya menghasilkan peta risiko multi bahaya. Peta multi bahaya dipergunakan untuk mempersiapkan kajian risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian pada suatu daerah apabila berbagai jenis bencana terjadi. Adapun peta risiko setiap bencana di Kabupaten Padang Pariaman pada lampiran dokumen RPB. 2.3. PRIORITAS BENCANA YANG DITANGANI Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Padang Pariaman, mengakibatkan pemerintah daerah harus menentukan tingkat prioritas terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Prioritas pilihan tindakan ditentukan berdasarkan tingkat prioritas bencana yang disepakati dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan tingkat kerawanan atau kecenderungan terjadinya bencana tersebut. Penentuan tingkat risiko didapatkan dari hasil pengkajian risiko bencana, sedangkan tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian didapatkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di BPBD Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana terlihat pada tabel 1 sebelumnya. Perangkat dan pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pilihan- pilihan ancaman bencana yang menjadi prioritas penanggulangan. Hasil yang diperoleh berdasarkan penggabungan parameter-parameter ini adalah bencana-bencana prioritas yang perlu ditanggulangi secara cepat di lingkup Kabupaten Padang Pariaman. RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 16 Berdasarkan gambar diatas, bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, tanah longsor, gempabumi, dan tsunami, merupakan bencana-bencana yang menjadi prioritas penanganan di Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini dikarenakan jenis bencana-bencana tersebut memiliki potensi risiko tinggi atau sedang dengan kecenderungan kejadian yang meningkat. Gambar 3. Prioritas Bencana yang Ditangani Bencana-bencana yang menjadi prioritas tersebut perlu segera ditangani secara menyeluruh. Oleh karena itu seluruh pendekatan dan pilihan tindakan, baik Pencegahan, Mitigasi, maupun Kesiapsiagaan, perlu dilakukan untuk menanggulangi risiko bencana tersebut. RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 17 Sementara untuk bencana-bencana non prioritas di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, pilihan tindakan dengan pendekatan kesiapsiagaan belum perlu dilakukan. 2.4. ISU STATEGIS 2.4.1. PERMASALAH PENANGGULANGAN BENCANA Berdasarkan karakteristik daerah didapatkan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan berpengaruh pada pencapaian sasaran penanggulangan bencana di tingkat daerah maupun nasional. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah: 2.4.1.1. PENDANGKALAN DAN ALIRAN SUNGAI YANG BERPINDAH-PINDAH Di beberapa kawasan di Kabupaten Padang Pariaman terdapat sungai- sungai yang mengalami pendangkalan dengan aliran sungai sering mengalami perpindahan dan merusak area sawah, pertanian, dan pemukiman masyarakat. Sumber Foto: Survey Kesiapsiagaan Nagari-RPB Padang Pariaman 2019 -Nagari Kudu Ganting, Kec. V Koto Timur Gambar 4. Salah satu pendangkalan sungai uang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman Hal ini dikarenakan karakteristik sungai yang berbelok-belok, dengan kecenderungan erosi horizontalnya lebih besar dibandingkan erosi RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 18 vertikal, Perbedaan ini semakin besar pada waktu banjir. Hal ini menyebabkan terjadinya sedimentasi dan aliran sungai sering berpindah tempat secara mendatar. Kecenderungan ini terjadi pada hampir seluruh sungai di Kabupaten Padang Pariaman, khususnya pada sungai-sungai di kawasan perbukitan pada bagian Timur Kabupaten Padang Pariaman. Pendangkalan sungai menyebabkan terjadinya banjir pada musim hujan dan merusak area pemukiman, persawahan, dan pertanian masyarakat. 2.4.1.2. PEMUKIMAN DAN LAHAN PERTANIAN DI DAERAH SEMPADAN SUNGAI Sempadan sungai merupakan zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh tumbuh-tumbuhan dan lahan basah, berupa rumput, semak, atau pun pepohonan sepanjang tepi kiri dan kanan sungai. Sempadan sungai merupakan area yang sangat rentan terhadap aktivitas manusia, berkenaan dengan pemanfataan lahan yang tidak sesuai dengan daya dukung dan peruntukannya. Pemanfaatan lahan di daerah sempadan sungai biasanya digunakan masyarakat untuk kegiatan-kegiatan: a) Budidaya pertanian, dengan jenis tanaman yang diizinkan b) Kegiatan niaga, peenggalian dan penimbunan. c) Pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu, d) Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi dan fisik danau. e) Pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air Pada dasarnya, daerah sempadan dilarang untuk membuang sampah, limbah padat dan cair, mendirikan bangunan permanen, yang dapat mengganggu kestabilan ekosistem penyangga. Namun pada kenyataannya, pada sebagian sempadan sungai di Kabupaten Padang Pariaman (misalnya sempadan sungai di Nagari Batu Kalang, Campago RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 19 Barat, dan Koto dalam Barat), terdapat masyarakat yang mendirikan pemukiman di sepanjang aliran sungai sehingga apabila musim hujan yang cukup lama akan mengakibatkan pemukiman tersebut terkena dampak bencana banjir dan banjir bandang. 2.4.1.3. PENEBANGAN KAYU ILEGAL PADA DAERAH HULU SUNGAI DAN TEBING BUKIT Penebangan kayu secara liar (illegal logging) terjadi di hulu sungai yang berbatasan dengan daerah tetangga. Karena penebangan kayu secara liar/illegal loging, banyak hutan yang rusak. Hal ini mengakibatkan curah hujan langsung bersentuhan dengan lereng bukit dan lereng sungai tanpa ada akar pohon dan hutan penahan arus air hujan. Sumber Foto: Survey Kesiapsiagaan Nagari-RPB Padang Pariaman 2019 -Nagari Kudu Ganting Barat, Kec. V Koto Timur Gambar 5. Salah satu tebing rawan longsor di Kabupaten Padang Pariaman 2.4.1.4. AKTIVITAS PENAMBANGAN BATUAN DI SUNGAI Penambangan batuan (galian C), termasuk di dalamnya pasir urug, andesit, tanah liat, tanah urug, dan kerikil, dilakukan oleh masyarakat RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 20 sekitar sungai. Pertambangan dan lingkungan hidup, ibarat dua sisi dari satu keping mata uang yang saling mengkait. Sumber Foto: Survey Kesiapsiagaan Nagari-RPB Padang Pariaman 2019 -Nagari Padang Kandang Pulau Air Padang Bitungan Kecamatan Nan Sabaris Gambar 6. Aktivitas Penambangan Batuan Sungai di Kabupaten Padang Pariaman Disamping dampak positif dari sisi ekonomi, aktivitas penambangan batuan di sungai juga menyebabkan dampak negatif terhadap sektor sosial, ekonomi, dan dampak ekologi. Perubahan rona lingkungan (geobiofisik dan kimia), pencemaran badan perairan, tanah dan udara, serta semakin menurunnya debit air sumur dan banyaknya terjadi abrasi sungai sehingga banyak tanah/rumah masyarakat di pinggir sungai yang sudah terkikis abrasi yang tidak tertanggulangi, dapat terjadi akibat aktivitas penambangan batuan sungai yang tidak terkendali. 2.4.1.5. SALURAN IRIGASI YANG KURANG MEMADAI Saluran irigasi diperlukan untuk mengalirkan air ke sawah. Sebagian saluran irigasi dibangun mengikuti kontur dan ruas jalan. Oleh karena itu penyumbatan dan kerusakan pada saluran irigasi di sepanjang jalan RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 21 mengakibatkan tergenangnya air dan merusak jalan. Disamping itu, pada musim kemarau saluran irigasi berfungsi untuk mengalirkan air ke sawah dan lading masyarakat. Kerusakan dan penyumbatan pada saluran irigasi berpotensi merugikan panen pertanian masyarakat. Pengelolaan dan pembangunan irigasi yang kurang baik akan berpotensi mengakibatkan terjadinya bencana banjir maupun banjir bandang. Kerusakan drainase juga akan berpengaruh terhadap pengairan sawah dan ladang masyarakat pada musim kemarau yang berpotensi menimbulkan kekeringan dan gagal panen. Sumber Foto: Survey Kesiapsiagaan Nagari-RPB Padang Pariaman 2019 - Nagari Toboh Gadang Timur, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Gambar 7. Saluran Irigasi di Kabupaten Padang Pariaman 2.4.1.6. SALURAN DRAINASE YANG KURANG OPTIMAL Manajemen drainase yang kurang baik dapat berpotensi mengakibatkan terjadinya bencana banjir, khususnya di daerah perkantoran, pemukiman perkotaan, serta beberapa kawasan dataran rendah yang memiliki ketinggian relatif rendah dibandingkan ketinggian muka air laut. Manajemen drainase yang kurang baik juga terjadi pada pusat-pusat perekonomian (seperti pasar tradisional, pusat jajanan tradisional, dan RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 22 lain sebagainya), karena banyaknya sampah domestik yang mengganggu fungsi drainase berjalan optimal. Pelaksanaan pembangunan jalan yang tidak didukung dengan jaringan drainase yang baik dapat menimbulkan bencana banjir. 2.4.1.7. PENDIRIAN BANGUNAN PEMUKIMAN DI DAERAH RAWAN BENCANA DAN BELUM SESUAI ATURAN IMB Sebagian pemukiman dan komersil masih didirikan di kawasan rawan bencana dengan belum mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang mungkin terjadi. Hal ini pula yang menyebabkan tingginya tingka kerusakan bangunan rumah akibat kejadian gempabumi 30 September 2009 di Kabupaten Padang Pariaman. Disamping itu, bangunan- bangunan perkantoran pemerintah maupun pembangunan proyek- proyek strategis sebagian juga masih dilakukan di kawasan rawan bencana. Developer-developer juga belum menyatukan kepentingan bisnis dengan upaya pengurangan risiko bencana. Hal ini perlu ditanggungi dan diantisipasi melalui pendekatan penataan ruang. Untuk mempercepat hal ini, Kabupaten Padang Pariaman sedang melakukan pengkajian ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar dapat mengintegrasikan manajemen risiko bencana kedalam RTRW tersebut. Disamping itu, perlu didorong di tingkat kabupaten/kota untuk meningkatkan komitmen dalam penegakan hukum terkait penataan kawasan dan perizinan pendirian bangunan, sehingga perkembangan pemukiman dan bangunan di kawasan rawan bencana dapat ditata sedemikian rupa dengan mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang ada 2.4.1.8. PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR Padang Pariaman memiliki garis pantai sepanjang ±42,11 Km yang melingkupi 6 kecamatan di wilayah pesisir Kabupaten Padang Pariaman. Sebagian besar masyarakat pada 6 kecamatan tersebut bermukim dan beraktifitas di daerah pesisir pantai. Oleh karena itu RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 23 pengelolaan kawasan pesisir perlu dilakukan untuk mengurangi dampak bencana bagi masyarakat di daerah pesisir. Sumber Foto: Survey Kesiapsiagaan Nagari-RPB Padang Pariaman 2019 Gambar 8. Kondisi Pesisir Rawan Abrasi di Kabupaten Padang Pariaman Disamping itu, sedimentasi yang terjadi di muara sungai juga perlu menjadi perhatian karena akan merusak ekosistem penyangga pada kawasan pesisir. Hal ini diperparah dengan tidak adanya penghalang gelombang, sehingga hantaman ombak menerpa pantai secara langsung. Oleh karena itu pemasangan batu pemecah gelombang perlu dilakukan dengan hati-hati dan penuh perencanaan sesuai sel-sel pantai yang ada. Disamping itu kerjasama lintas batas/daerah untuk penanganan abrasi pantai perlu terus didorong. 2.4.1.9. KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah memiliki kapasitas kesiapsiagaan yang cukup baik. Beberapa Rencana Kontinjensi untuk bencana-bencana prioritas telah disusun, meskipun belum seluruhnya diujicobakan dalam bentuk Latihan (geladi) kesiapsiagaan. Sementara itu, kapasitas Pusdalops PB (Pusat Kendai Operasi Penanggulangan Bencana) dan sistem peringatan dini yang dibangun masih berfokus pada bencana tsunami, sementara sistem peringatan RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 24 dini untuk bencana banjir, banjir bandang, serta letusan gunungapi masih belum terkoneksi secara baik. Untuk menunjang kapasitas kesiapsiagaan, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga membagunan kapasitas evakuasi daerah, khususnya untuk bencana tsunami. Pada beberapa nagari, telah dilakukan sosialisasi sehingga hampir sebagian besar masayarakat di kawasan pesisir telah memiliki pengetahuan dasar kesiapsiagaan bencana tsunami. Namun demikian, pengetahuan yang telah dimiliki oleh masyarakat perlu ditunjang dengan infrastruktur evakuasi yang memadai, seperti: alat penyebaran informasi peringatan/arahan kepada masyarakat, jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara, dan tempat evakuasi akhir. 2.4.1.10. KEPEDULIAN MASYARAKAT TERHADAP LINGKUNGAN Sebagian masyarakat di daerah hulu (misalnya di kawasan Batu Kalang) masih kurang memperhatikan terhadap lingkungan sehingga masih banyak yang mencemari lingkungan dengan membuang sampah rumah tangga, melakukan MCK dan aktifitas lainnya ke sungai. Hal ini juga dipicu sebab kurang tersedianya tempat pembuangan sampah sementara bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai. 2.4.1.11. KAPASITAS KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT Masyarakat sebagai stakeholder yang paling terdampak langsung akibat kejadian bencana, perlu ditingkatkan kapasitasnya. Peningkatan kapasitas masyarakat perlu melibatkan pemerintah di tingkat nagari agar mampu menjangkau tingkat masyarakat terbawah. Upaya-upaya sosialisasi maupun program-program pemberdayaan masyarakat perlu digiatkan dan ditumbuhkembangkan agar mampu memberikan inspirasi bagi daerah-daerah lain dalam peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di tingkat masyarakatnya. 2.4.2. RUMUSAN ISU STRATEGIS PENANGGULANGAN BENCANA Berdasarkan permasalahan penanggulangan bencana di Kabupaten Padang Pariaman yang masih dihadapi dan sasaran penanggulangan RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 25 bencana nasional yang perlu diwujudkan, maka ditetapkan isu-isu strategis penanggulangan bencana daerah yang mempunyai pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran penanggulangan bencana nasional yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dan memiliki pengaruh terhadap optimalitas penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Isu-isu strategis daerah tersebut adalah sebagai berikut. 2.4.2.1. MEMPERKUAT KAPASITAS PENGURANGAN RISIKO BENCANA PEMERINTAH DAERAH Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah terbentuk dan menjalankan fungsinya sebagai penanggungjawab utama penanggulangan bencana di lingkup Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Untuk menunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana, juga telah dibentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) sebagai wadah komunikasi lintas sektor terkait penanggulangan bencana. Meskipun telah memiliki capaian yang baik, kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana di lingkup Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman masih perlu diperkuat, khususnya dalam hal penguatan kapasitas kelembagaan BPBD untuk menunjang optimalisasi RPB. Struktur Organisasi BPBD saat ini masih terfokus pada unsur pelaksana, sementara keorganisasi unsur pengarah BPBD masih belum terbentuk. Unsur pengarah BPBD dirasa perlu sebagai penyeimbang komitmen teknis dan komitmen politis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten Padang Pariaman juga telah melakukan pengkajian risiko bencana dan menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Namun demikian dalam pelaksanaannya, proses monitoring dan evaluasi RPB belum berjalan sesuai dengan perencanaan. Oleh karena itu, Kabupaten Padang Pariaman perlu membentuk Gugus Tugas RPB yang diperkuat dalam sebuah aturan daerah. Gugus tugas ini betugas untuk melaksanakan pengarusutamaan dan monev RPB. RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 26 Disamping penataan dalam hal kebijakan dan kelembagaan, peningkatan kapasitas pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perlu diarahkan agar dapat memperkuat ketangguhan sistem kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana. Sebagai langkah awal, suatu penguatan sistem penanganan darurat bencana dalam bentuk Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang merupakan prosedur umum daerah dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana perlu dilakukan. Disamping itu, kegiatan sosialisasi perlu diperluas agar mampu menjangkau setiap nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan perlu dilakukan secara bertahap, berjenjang, dan berlanjut, mulai dari pelatihan, simulasi, hingga uji sistem penanggulangan bencana Kabupaten Padang Pariaman. Simulasi kesiapsiagaan perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan, agar terbentuk kesadaran dan kesatuan tindakan dalam merespon kejadian bencana. Pengelolaan logistik sebagai pendukung respon terhadap kejadian bencana perlu dipastikan ketersediaannya. Meskipun Kabupaten Padang Pariaman telah memiliki gudang penyimpanan logisitik, namun masih memiliki keterbatasan kemampuan sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup dalam menangani pemeliharaan peralatan dan ketersediaan supply chain logistik untuk kebutuhan darurat bencana. Oleh karena itu penguatan sistem logistik penanggulangan bencana perlu difokuskan kepada pemeliharaan peralatan serta memastikan ketersediaan energi dan pangan dalam ,merespon kejadian bencana. 2.4.2.2. PENATAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DENGAN PENDEKATAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA Kabupaten Padang Pariaman memiliki 11 sungai yang berada didaerah topografi beragam. Fluktuasi debit tertinggi terdapat di Sungai Batang Gasan dimana debit Tertinggi mencapai maksimal 60 M3/dt dan debit terendah adalah 9,2 M3/dt dan Batang Ulakan fluktuasi debitnya cukup rendah dimana debit maksimal 60 M3/dt dan debit terendah 36 M3/dt. RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 27 Tabel 3. Nama Sungai, Daerah yang Dilalui dan Panjangnya NO NAMA SUNGAI DAERAH YANG DILALUI (KECAMATAN) DEBIT (M/DT) PANJANG KUALIT AS SUNGAI MAX MIN (KM) 1 Batang Sungai Limau Sungai Geringging - Sungai Limau 45 7,77 14.00 Jelek 2 Batang Kamumua n Sungai Geringging - Sungai Limau - - 12.00 - 3 Batang Paingan Sungai Geringging - Sungai Limau 36 3,98 16.00 Jelek 4 Batang Gasan IV Koto Aur Malintang - Sungai Limau - Batang Gasan 60 9,2 20.00 Jelek 5 Batang Sungai Sirah Sungai Geringging - Singai limau 45 7,32 18.00 Jelek 6 Batang Naras V Koto Kp. Dalam - Sungai Limau 33,8 0,91 20.00 Jelek 7 Batang Piaman VII Koto Sungai Sarik – Pariaman 19,4 2,62 12.00 Jelek 8 Batang Mangau Patamuan - VII Koto Sungai Sarik - Nan Sabaris 55,9 7,57 46.00 Jelek 9 Batang Ulakan 2 X 11 Enam Lingkung, Nan Sabaris, Ulakan Tapakis 60 36 19.00 Sedang 1 0 Batang Anai 2 X 11 Kayutanam - Lubuk Alung - Batang Anai 70 25 54.60 Jelek 1 1 Batang Tapakis Lubuk Alung - Sintuk Toboh Gadang - Nan Sabaris - Ulakan Tapakis - - 46.00 - Pola aliran sungai di daerah Padang Pariaman secara umum adalah dendritik. Lembah–lembah sungai besar umumnya masih berstadia muda (mempunyai bentuk huruf “V”) pada bagian hulu namun pada bagian hilir sudah menunjukkan perubahan ke stadia dewasa (bentuk huruf “U”), yang ditunjukkan oleh sungai-sungai, Batang Sungai Limau, Batang Anai, Batang Naras, Batang Ulakan, Batang Gasan, Batang RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 28 Tapakis, Batang Mangau, dan sungai-sungai lainnya. Dapat diartikan bahwa erosi kesamping lebih intensif dari pada erosi ke vertikal. Sehingga dari bentuk lembah dapat ditentukan stadium erosi di daerah Padang Pariaman adalah muda menuju dewasa. Sungai-sungai di daerah ini umumnya merupakan sungai "intermitten", artinya sungai- sungai tersebut mempunyai debit besar pada musim hujan dan sebaliknya hingga hampir kering pada musim kemarau. Kejadian ini menyebabkan abrasi sungai bahkan merusak areal pertanian dan pemukiman sepanjang aliran sungai. Dengan kondisi tersebut, upaya pencegahan dan mitigasi bencana banjir dan banjir bandang, dan bencana hidrometeorologi perlu difokuskan kepada pemulihan fungsi dan pengendalian pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS). Pada daerah perkotaan, kawasan pemukiman, dan kawasan pertanian, perlu dilakukan penataan, pembersihan, dan peningkatan jaringan drainase dan irigasi agar mampu menampung debit air pada saat curah hujan tertinggi. 2.4.2.3. PENATAAN RUANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan pengkajian ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mengintegrasikan manajemen risiko bencana, sehingga RTRW Provinsi Sumatera Barat dapat mengakomodir kebutuhan manajemenen risiko bencana. Optimalisasi penataan ruang perlu difokuskan kepada upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan-kawasan rawan bencana. Hal ini perlu dilakukan sebagai langkah mitigasi dan mengurangi risiko turunan dari implementasi program-program pembangunan daerah. Untuk bencana gempabumi dan tsunami, Kabupaten Padang Pariaman perlu melakukan upaya mitigasi melalui penataan ruang pada kawasan pesisir dan kawasan rawan bencana, agar pemanfaatan ruang dan lahan dapat dikelola dan dikendalikan guna mengurangi risiko bencana RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 29 2.4.2.4. PENINGKATAN KAPASITAS KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT Sekolah dan madrasah merupakan fasilitas pendidikan dimana anak- anak ditanamkan karakter-karakter yang baik sejak dini. Pada sekolah dan madrasah tersebut terdapat anak-anak sebagai kelompok rentan berkumpul dan beraktifitas. Oleh karena itu sesuai kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perlu melakukan pendekatan sekolah/madrasah aman bencana kepada seluruh sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama agar mampu mengimplementasikan penguatan 3 pilar sekolah/madrasah aman bencana (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) secara mandiri. Disamping itu, pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam bentuk program Desa Tangguh Bencana (Destana) dengan menggunakan Modul dan Indikator Destana yang dikeluarkan oleh BNPB. Beberapa desa/nagari/kelurahan telah difasilitasi sebagai percontohan program Destana. Namun demikian, program-program Destana tersebut perlu dievaluasi dan direplikasi agar dapat menginspirasi daerah lain dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat desa/kelurahan/nagari. Proses replikasi Destana dapat dilakukan dengan pendekatan kultur dan mengoptimalkan sumber daya nagari. Hal ini sekaligus juga mendorong adanya proses kemandirian dan keberlanjutan program destana di nagari. RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 30 Sumber: Naskah Teknokratis RPKMN 2020-2024 Gambar 9. Sasaran Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional pada RPJMN 2020-2024 Dalam beberapa tahun ke depan, secara nasional Indonesia akan dihadapkan pada deplesi sumber daya alam dan degradasi kualitas lingkungan hidup. Kerentanan terhadap bencana (khususnya bencana hidrometeorologi) juga semakin meningkat seiring dampak perubahan iklim yang semakin terasa. Selain itu, secara geologi Indonesia juga memiliki jenis-jenis potensi bencana yang siap melanda kapan saja. Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik. Memperhatikan kondisi tersebut, sebagai isu-isu yang salign berkait, RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 31 maka upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditempatkan dalam satu tema besar sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Oleh karena itu upaya penanggulangan bencana di tingkat nasional diarahkan kepada peningkatan ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim melalui pengurangan rasio kerugian ekonomi akibat bencana yang ditargetkan pengurangannya sebesar 0, 21% dari PDB di tahun 2024. Untuk mewujudkan target peningkatan ketahan bencana dan iklim tersebut dilakukan melalui 7 strategi, yaitu: 1) Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana; 2) Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana; 3) Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan; 4) Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana; 5) Penguatan Penanganan Darurat Bencana; 6) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; dan 7) Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu 3.2. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT Letak geografis Sumatera Barat berada pada daerah tumbukan lempeng Indo- Australia dan lempeng Euroasia dengan topografi berbukit, bergunung dengan kelerengan di atas 10 % dan curah hujan yang tinggi. Kondisi ini menyebabkan sebahagian besar wilayah Sumatera Barat rawan terhadap bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, kekeringan dan bencana lainnya. Bencana yang melanda Sumatera Barat selama ini telah menyebabkan korban jiwa, kerugian dan kerusakan infrastruktur, gagal panen, terhalangnya proses produksi dan lain-lainnya. Kondisi tersebut memperlambat pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyakat dan menurunkan daya saing daerah. Oleh sebab itu upaya meminimalisasi kerugian akibat RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 32 bencana dan mengurangi frekuensi bencana menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat 206-2021, isu penanggulangan bencana dimasukkan ke dalam Misi ke 5 tujuan ke 3, yaitu “Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana”, prioritas 10, yaitu “Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana”. Jika dilihat berdasarkan sasarannya, maka penanggulangan bencana pada RPJMN lebih difokuskan kepada upaya pencegahan dan mitigasi. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah beralih dari responsif menjadi preventif. Sasaran prioritas pembangunan 10 pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah: 1) Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang 2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 3) Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan 4) Berkurangnya risiko bencana 5) Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana 6) Terpeliharanya debit sungai 7) Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut 3.3. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN Sebagai daerah yang dilewati Patahan Geologi dan Pertemuan Lempeng Samudera, Kabupaten Padang Pariaman menyadari bahwa penanggulangan bencana perlu menjadi prioritas daerah. Aspek penanggulangan bencana menjadi salah satu misi pemerintah daerah, yaitu dicantumkan dalam Misi ke 7, Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana, dengan priritas diarahkan RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 33 pada pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Padang Pariaman dijabarkan sebagai berikut: SASARAN 1: MENINGKATNYA MITIGASI DAN KESIAPSIAGAAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA Strategi 1: Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Arah Kebijakan: a) Penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan Strategi 2: Meningkatkan Pelayanan informasi dan sosialisasi kebencanaan Arah Kebijakan: a) Penyediaan informasi kebencanaan b) Penguatan Kelembagaan Nagari Tangguh Bencana dan Kelompok Siaga Bencana (KSB) Strategi 3: Meningkatkan kapasitas dalam mitigasi dan penanggulangan bencana Arah Kebijakan: a) Peningkatatan kapasitas aparatur penanggulangan bencana b) Penguatan regulasi dan kebijakan Penanggulangan Bencana c) Peningkatan Kepedulian Masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana SASARAN 2: MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENANGANAN TANGGAP DARURAT Strategi 1: Meningkatkan manajemen penanganan siaga dan tanggap darurat Arah Kebijakan: a) Peningkatan kesiapsiagaan tanggap darurat b) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi tanggap darurat RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 34 SASARAN 3: OPTIMALISASI PEMULIHAN KAWASAN PASCA BENCANA Strategi 1: Meningkatkan pemulihan infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, dan psikologi pasca bencana Arah Kebijakan: a) Pemulihan Infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya dan psikologi pasca bencana b) Peningkatan jalan dan jembatan pasca bencana 3.4. KERANGKA KERJA PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pendefinisian bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pendefinisian bencana seperti dipaparkan diatas mengandung tiga aspek dasar, yaitu: a) Terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak. Dapat berupa peristiwa tunggal ataupun rangkaian peristiwa; b) Peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, dan fungsi dari masyarakat; c) Peristiwa atau gangguan tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka. Berdasarkan definisi tersebut, sebagai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak maka penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan hal yang harus dilakukan dan menjadi tanggung jawab pemerintah guna menjamin kehidupan dan penghidupan masyarakat secara keseluruhan. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mengenal empat tahapan penanggulangan bencana yang membentuk suatu siklus sebagaimana RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 35 terlihat pada gambar diatas. Dalam situasi tidak terjadi bencana, kegiatan penanggulangan bencana difokuskan kepada upaya Pencegahan dan Mitigasi Bencana guna mengurangi dampak bencana dalam jangka panjang. Gambar 10. Siklus Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pada saat terdeteksi potensi bencana, upaya-upaya ditujukan untuk Kesiapsiagaan guna mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna untuk memastikan ketersediaan sumberdaya dan kapasitas untuk menggunakan sumberdaya tersebut, bila terjadi bencana. Sedangkan tanggap darurat meliputi upaya-upaya yang dilakukan pada masa krisis, operasi kedaruratan, hingga pemulihan dini berlangsung. Tahap tanggap darurat berakhir pada saat status darurat bencana dicabut berdasarkan aturan yang berlaku. Tahap rehabilitasi melingkupi pemulihan infrastruktur, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan terhadap dampak kejadian bencana. 3.4.1. KERANGKA PENGURANGAN RISIKO BENCANA Risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 36 kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Kerangka pengurangan risiko bencana didasarkan pada pengelolaan terhadap upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana. Oleh karena itu upaya pengurangan risiko bencana difokuskan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh melalui intervensi terhadap faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas. 3.4.1.1. PILIHAN TINDAKAN Pilihan tindakan merupakan bentuk intervensi yang dilakukan untuk memodifikasi risiko bencana yang mungkin timbul. Pendekatan-pendekatan yang dapat dipilih untuk memodifikasi risiko bencana tersebut antara lain adalah berupa: 1) Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. 2) Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 3) Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 4) Pengalihan risiko adalah serangkaian upaya untuk mengalihkan tanggung-jawab dalam mengelola faktor risiko kepada pihak lain yang lebih mampu mengurangi faktor risiko dengan konsekuensi dan ketentuan tertentu 3.4.1.2. KARAKTERISTIK KEGIATAN Karakteristik kegiatan pengurangan risiko bencana adalah: 1) Kegiatan Penanggulangan Bencana bersifat generik dan spesifik. RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 37 2) Kegiatan generik berarti kegiatan berlaku untuk umum, tidak terpengaruh dengan karakter tiap-tiap bencana yang ada. 3) Kegiatan spesifik berarti kegiatan berlaku untuk tiap-tiap bencana yang memiliki karakteristik berbeda-beda. 3.4.2. KERANGKA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA Kerangka penanggulangan kedaruratan bencana didasarkan pada pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana. Dengan demikian, optimalnya penyelenggaraan penanganan darurat bergantung pada tindakan-tindakan efektif yang dilakukan untuk mengatasi masa krisis dan masa tanggap darurat. Pada masa krisis, respon mandiri masyarakat perlu dibangun agar mampu meningkatkan kemungkinan jiwa selamat pada saat terjadi bencana. Sementara pada operasi tanggap darurat bencana, diperlukan suatu mekanisme dan prosedur agar tercipta kesatuan tindak dalam penanganan darurat bencana. 3.4.2.1. PRINSIP Dalam operasi kedaruratan, digunakan prinsip satu komando, satu aturan, dan satu kelembagaan. Saat operasi darurat seluruh lembaga pemerintah dan non pemerintah dilebur dalam sebuah struktur komando tanggap darurat (SKTD). Kejelasan tugas, fungsi, kewenangan, dan personil dalam setiap jenjang SKTD perlu disusun dalam sebuah sistem tersendiri yang diperkuat dalam sebuah Mekanisme dan Prosedur Operasi yang bersifat umum, berlaku untuk setiap bencana pada skala wilayah operasi SKTD tersebut. Jenjang komando dalam SKTD berlaku hanya untuk mencapai efektivitas pelayanan tanggap darurat sesuai dengan standar pelayanan minimum yang hendak dicapai. RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 38 3.4.2.2. SASARAN PRIORITAS Mekanisme penanganan darurat dan SKTD disusun dengan ICS (Incident Command System) yang juga merupakan cikal bakal tersusunnya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana sebagai salah satu pendekatan. Sasaran operasi tanggap darurat bencana disusun berdasarkan prioritas yang menjadi standar dalam ICS adalah: 1) Keselamatan nyawa baik bagi korban/ masyarakat terdampak dan petugas pelaksana operasi; 2) Stabilitas keadaan darurat sehingga paparan bencana tidak meluas dan korban tidak bertambah serrta pelaksanaan antisipasi bencana turunan; 3) Pemeliharaan properti dan aset baik untuk fasilitas publik atau aset masyarakat terdampak. 3.4.2.3. LINGKUP KEGIATAN Lingkup manajemen kedaruratan sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa lingkup manajemen kedaruratan bencana dimulai pada saat terdeteksinya gejala kejadian bencana melalui aktivasi peringatan dini, operasi tanggap darurat, hingga pengelolaan proses transisi dari operasi tanggap darurat ke proses pemulihan. Upaya-upaya kedaruratan bencana melingkupi fase kesiagaan (readiness), tanggap darurat (response), dan transisi ke pemulihan. RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 39 Gambar 11. Lingkup Operasi Manajemen Kedaruratan Bencana 3.4.3. KERANGKA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Kerangka rehabilitas dan rekonstruksi didasarkan pada upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana. 3.4.3.1. PRINSIP DASAR 1) Merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah; 2) Membangun menjadi lebih baik (build back better) yang terpadu dengan konsep pengurangan risiko bencana dalam bentuk pengalokasian dana minimal 10% dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi; 3) Mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak dan penyandang cacat; 4) Mengoptimalkan sumberdaya daerah; RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 40 5) Mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat, keberlanjutan program dan kegiatan serta perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik; 6) Mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender. 3.4.3.2. ASPEK SASARAN Aspek sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi adalah: 1) Aspek kemanusiaan, yang antara lain terdiri dari sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; 2) Aspek perumahan dan permukiman, yang terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kernbali sarana social masyarakat; 3) Aspek infrastruktur pembangunan, yang antara lain terdiri dari perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pemerintah, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, Peningkatan fungsi pelayanan publik dan Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; 4) Aspek ekonomi, yang antara lain terdiri dari pemulihan social ekonomi dan budaya, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, industri, parawisata dan perban kan; 5) Aspek sosial yang antara lain terdiri dari pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat 3.4.3.3. LINGKUP KEGIATAN Kegiatan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana antara lain adalah: RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 41 1) Pengkajian dan penilaian akibat bencana. 2) Analisis dampak bencana. 3) Perkiraan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. 4) Penyusunan rencana aksi dan penentuan prioritas. 5) Pengalokasian sumberdaya. 6) Pelaksanaan. 7) Pemantauan dan evaluasi. 8) Pelaporan 3.4.4. KETERLIBATAN PARA PIHAK RPB Kabupaten Padang Pariaman merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya di Kabupaten Padang Pariaman dan sekaligus wujud dan peran serta Kabupaten Padang Pariaman dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana secara nasional. Sebagai dokumen perencanaan daerah, maka RPB ini merupakan salah satu masukan penting bagi, instansi di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman dalam membuat ataupun melakukan revisi terhadap rencana strategis di Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. 3.4.4.1. PEMERINTAH Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Padang Pariaman merupakan tanggung jawab bersama dengan pemerintah sebagai penanggung jawab utama. Secara garis besar, peran dan fungsi SKPD dan Lembaga Pemerintah di tingkat kabupaten serta Instansi vertikal yang ada di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut: RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 42 Tabel 4. Keterlibatan Instansi Pemerintah Daerah dalam Rencana Penanggulangan Bencana NO DINAS/ INSTANSI AKRONIM PRA BENCANA TANGGAP DARURAT PASCA BENCANA 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD  Melakukan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana di daerah  Mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh  Menjalankan fungsi komando dalam penanganan kedaruratan bencana  Mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana  Mendukung penyelenggaraan pemulihan dini  Mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi korban bencana dan rekonstruksi dampak bencana  Mendukung perbaikan fasilitas umum dan fasilitas kritis 2 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Bappelitbang  Memastikan harmonisasi program pengurangan risiko bencana dengan program perencanaan pembangunan  Mendukung perencanaan program penanggulangan bencana  Memastikan perencanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 3 Badan Kepegawaian dan BKPSDM  Memastikan kelengkapan struktur dan aparatur perangkat -  Memastikan rehabilitasi aparatur perangkat daerah terdampak RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 43 NO DINAS/ INSTANSI AKRONIM PRA BENCANA TANGGAP DARURAT PASCA BENCANA Pengembangan Sumber Daya Manusia daerah terkait penanggulangan bencana  Memberikan peningkatan kapasitas kepada perangkat daerah dan praktisi kebencanaan di daerah bencana 5 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas PKP  Memastikan ketahanan pangan daerah untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana  Merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana lain terkait bidang pertanian tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan -  Mengembalikan fungsi ketahanan pangan daerah terdampak bencana  Mendukung upaya rehabilitasi di bidang bencana kekeringan kebakaran hutan dan lahan, serta bencana lain terkait bidang pertanian tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan 6 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMD  Mendorong Pemerintah Kelurahan /Desa/Nagari secara mandiri dalam  Berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan operasi  Berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan upaya RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 44 NO DINAS/ INSTANSI AKRONIM PRA BENCANA TANGGAP DARURAT PASCA BENCANA Desa peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana  Memberikan dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa/keluarahan/nagari melalui pendekatan partisipatif sesuai kondisi sosial budaya masyarakat tanggap darurat bencana di tingkat desa/kelurahan/nagari berjalan sebagaimana mestinya rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat desa/kelurahan/nagari berjalan sebagaimana mestinya 7 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Arpus - -  Inventarisasi arsip dan perpustakaan daerah terdampak bencana  Rehabilitasi arsip dan perpustakaan daerah terdampak bencana 8 Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Dinas LH PKPP  Merencanakan dan implementasi upaya yang bersifat preventif, advokasi, dan deteksi -  Merencanakan dan implementasi upaya yang bersifat rehabilitatif dampak bencana terkait RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 45 NO DINAS/ INSTANSI AKRONIM PRA BENCANA TANGGAP DARURAT PASCA BENCANA Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dini dalam pencegahan bencana terkait lingkungan hidup lingkungan hidup  Pengadaan perumahan untuk warga-warga yang menjadi korban bencana 10 Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD  penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra bencana  penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat operasi tanggap darurat bencana  penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk pemulihan pasca bencana 11 Dinas Perhubungan Dishub -  Merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan transportasi dan pengaturan lalu lintas pada operasi darurat bencana - 12 Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Kominfo  Menginventarisasi data kejadian dan informasi kebencanaan di daerah  Merencanakan dan mengendalikan pengadaan fasilitas dan sarana komunikasi darurat untuk mendukung tanggap  Menginventarisasi dan memberikan informasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kejadian bencana RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 46 NO DINAS/ INSTANSI AKRONIM PRA BENCANA TANGGAP DARURAT PASCA BENCANA darurat bencana  Merekapitulasi dan memberikan informasi perkembangan keadaan darurat bencana 13 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial PPA  Merencanakan dan memastikan ketersediaan stok kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya untuk menghadapi bencana  Merencanakan dan memberikan dukungan kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya untuk para pengungsi  Memastikan upaya rehabilitasi sosial bagi korban terdampak bencana 16 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dinas Parpora  Memastikan kesiapsiagaan kawasan wisata yang berada di daerah rawan bencana -  Memastikan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan wisata terdampak bencana 18 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas PUPR  Merencanakan tata ruang daerah yang peka terhadap risiko bencana,  Penyiapan lokasi dan  Merencanakan dan mengendalikan pengadaan fasilitas dan sarana untuk  Pemulihan fasilitas publik dan fasilitas kritis terdampak bencana  Melakukan rehabilitasi RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 47 NO DINAS/ INSTANSI AKRONIM PRA BENCANA TANGGAP DARURAT PASCA BENCANA jalur evakuasi  Merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan terkait ancaman banjir danbanjir bandang mendukung operasi tanggap darurat bencana  Memberikan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana dan rekonstruksi di kawasan sumber daya air terdampak bencana 20 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Dikbud  Merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah-daerah terkena bencana dan pemulihan sarana- prasarana  Pemberdayaan tokoh adat dan anak nagari dalam peningkatan kesiapsiagaan bencana masyarakat pendidikan, serta mengkoordinasikan pendidikan sadar bencana  Pemberdayaan tokoh adat dan tokoh nagari dalam mendukung operasi tanggap darurat bencana  Melakukan rehabilitasi sekolah dasar dan menengah pertama terdampak bencana  Pemberdayaan tokoh adat dan tokoh nagari dalam mendukung pemulihan pasca bencana secara partisipatif RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 48 NO DINAS/ INSTANSI AKRONIM PRA BENCANA TANGGAP DARURAT PASCA BENCANA 22 Dinas Perikanan -  Merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana tsunami dan abrasi pantai -  Merencanakan dan mengendalikan upaya rehabilitasi/rekonstruksi di bidang bencana tsunami dan abrasi pantai 23 Dinas Kesehatan Dinkes  Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis  Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana  Merencanakan pelayanan rehabilitasi psikososial terhadap korban terdampak bencana 24 Satuan Polisi Pamong Praja Pol PP -  Mendukung operasi tanggap darurat di Pos Lapangan - 25 Tentara Nasional Indonesia TNI -  Membantu dalam kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR) dan mendukung pengkoordinasian upaya tanggap darurat bencana - RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 49 NO DINAS/ INSTANSI AKRONIM PRA BENCANA TANGGAP DARURAT PASCA BENCANA 26 Kepolisian Republik Indonesia Polri -  Membantu dalam kegiatan SAR dan pengamanan saat darurat termasuk mengamankan lokasi yang ditinggalkan karena penghuninya mengungsi - 27 Badan SAR Nasional BASARNAS -  Mendukung dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pencarian dan penyelamatan - 28 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG  Melakukan pemantauan potensi bencana yang terkait dengan meteorologi, klimatologi dan geofisika - - RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 50 3.4.4.2. NON PEMERINTAH Kelompok Non Pemerintah diarahkan untuk memberikan inisiatif partisipasi dan kontribusi sesuai lingkup tugasnya, dan dengan pembagian peran sesuai bidang keahlian dan/atau bidang usahanya masing-masing.
27. 1.KELOMPOK AKADEMISI DAN PAKAR
a.Inisiatif partisipasi dan kontribusi kelompok ini di arahkan kepada fungsi sebagai ahli, perumus, pemantau dan penilai dalam implementasi RPB.
b.Peran dan keterlibatan Kelompok Akademisi dan Pakar dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:
i.Mendukung Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam meningkatkan kapasitas sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi RPB; ii. Memberikan perangkat bantu analisa yang terhubung dengan sistem nasional dan dibutuhkan oleh Kabupaten Padang Pariaman untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPB; iii. Memberikan masukan terhadap berbagai regulasi yang dibutuhkan dalam implementasi RPB dalam bentuk naskah akademis kepada Kabupaten Padang Pariaman; dan iv. Mendukung rencana aksi yang terdapat dalam dokumen RPB Kabupaten Padang Pariaman sesuai program dan kegatan di lembaganya masing-masing.
1. 2.KELOMPOK FILANTROPI DAN BISNIS
a.Inisiatif partisipasi dan kontribusi kelompok ini di arahkan kepada fungsi sebagai pendukung sumber daya dalam implementasi RPB. RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 51
b.Peran dan keterlibatan Kelompok Filantropi dan Bisnis dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:
i.Memberikan dukungan advokasi bagi aksi-aksi PB dengan menggunakan sumber daya dan jejaring yang dimiliki oleh kelompok; ii. Memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam implementasi RPB; iii. Memberikan dukungan sumber daya dalam rangka peningkatan kapasitas daerah untuk mengoptimalkan implementasi RPB; dan iv. Memberikan dukungan sumber daya dalam rangka implementasi aksi-aksi yang terdapat pada RPB.
1. 3.KELOMPOK ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) DAN MEDIA
a.Inisiatif partisipasi dan kontribusi kelompok ini di arahkan sebagai media informasi, edukasi dan pemantau publik dalam implementasi RPB.
b.Peran dan keterlibatan Kelompok Ormas dan Media dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:
i.Memberikan dukungan kepada Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan sosialisasi/diseminasi, komunikasi dan advokasi; ii. Memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam implementasi RPB; iii. Membangun pemahaman publik terkait RPB dan implementasinya di seluruh kelompok pemangku kepentingan; dan iv. Memberikan dukungan pada Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 52 dan pelaporan secara mandiri dengan perspektif public. 3.5. PENDANAAN PENANGGULANGAN BENCANA Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelengaraan penanggulangan bencana. Tangungjawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf (e) dan (f) yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai. Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana. 3.5.1. SUMBER PENDANAAN
1. 1.Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),(2)Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) Masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.
2. 2.Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat daerah maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 disediakan untuk tahap prabencana, saat RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 53 bencana dan pascabencana. Disamping itu, pemerintah menyediakan pula dana kontinjensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.
3. 3.Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Penanggulangan Bencana merupakan salah satu Urusan Wajib Layanan Dasar Pemerintah Daerah yang berhak diterima oleh tiap-tiap warga negara, yang penganggarannya wajib diprioritaskan oleh pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 298 ayat (1), bahwa Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Selanjutnya, standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang tersebut, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 selanjutnya diturunkan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018.
4. 4.Selanjutnya, pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakatyang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.
5. 5.Dalam mendorong partisipasi masyarakat pemerintah dan pemerintah daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana,(2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 54 pengumpulan dana penangulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinanannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.
6. 6.Dana yang dihimpun pada saat tanggap darurat cukup beragam, antara lain berasal dari masyarakat, dunia usaha dan Negara donor. 1) Dana yang berasal dari Masyarakat, biasanya dikumpulkan oleh masyarakat dan dikelola serta disalurkan oleh masyarakat sendiri penggunaannya. Dana yang berasal dari masyarakat ini banyak dan tersebar, sehingga sulit untuk dikendalikan, meskipun Peraturan Pemerintah Nomor. 22 Tahun 2008 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, penggunaan dan penyaluran dana penanggulangan bencana yang berasal dari masyarakat. 2) Dana dari pihak swasta, sebagian besar berasal dari perusahaan swasta/BUMN yang digunakan untuk membantu tanggap darurat yang dilakukan pemerintah. Dana ini biasanya dalam bentuk uang ataupun barang yang diserahkan sendiri atau penyalurannya melalui pihak ketiga (LSM atau organisasi lain) 3) Dari dari Internasional yang berasal dari Negara atau organisasi internasional lainnya, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008, bahwa aturan pemberian bantuan darurat bencana ini diatur melalui Pemerintah (cq. BNPB) atau setidaknya sepengetahuan BNPB. RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 55 3.5.2. PENGGUNAAN DANA Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana Penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan Penangulangan Bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 disebutkan bahwa penggunaan dana untuk keadaan darurat termasukkeperluan mendesak yang dianggarkan atas beban APBD dalam Belanja Tak Terduga (BTT). Penganggaran BTT dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak terprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan. Keadaan darurat yang dimaksud adalah meliputi: a) Bencana Alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; b) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; c) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Di tingkat nasional, juga terdapat Dana Siap Pakai (DSP) yang dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai batas waktu keadaan darurat berakhir. Penggunaan DSP didasarkan atas: a) Adanya laporan ancaman atau kejadian bencana yang disampaikan oleh BPBD Kabupaten/Kota terdampak kepada BNPB selambat lambatnya 3x24 jam; RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 56 b) Adanya penetapan status keadaan darurat bencana oleh bupati/walikota daerah terdampak meliputi Status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, atau Transisi Darurat ke Pemulihan; c) Adanya surat permohonan bantuan penanganan darurat bencana yang ditandatangani oleh bupati/walikota daerah terdampak ditujukan kepada Kepala BNPB paling lambat 14 (empat belas hari) kerja sejak ditetapkannya Status Keadaan Darurat Bencana. Pada tahap pemulihan pasca bencana, juga terdapat dana darurat yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan APBD sesuai ketentuan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Ddana Darurat Tahun Anggaran yang dimaksud. Oleh karena itu, perencanaan penanggulangan bencana daerah harus mempertimbangkan kebijakan pendanaan di tingkat nasional. Pola kontribusi anggaran penanggulangan bencana dapat dilihat pada Tabel 4. Harmonisasi RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, dan Rencana Penanggulangan Bencana. RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 57 4.1. TUJUAN Tujuan penanggulangan bencana Kabupaten Padang Pariaman dalam 5 tahun ke depan adalah:
7. 1.Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dalam pengurangan risiko bencana;
8. 2.Pengurangan risiko bencana melalui pengelolaan DAS terpadu;
9. 3.Mitigasi bencana melalui penataan ruang;
10. 4.Pembangunan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana. 4.2. SASARAN Sasaran penanggulangan bencana dalam 5 tahun ke depan adalah:
11. 1.Memperkuat kebijakan dan kapasitas kelembagaan;
12. 2.Mengurangi risiko bencana melalui penguatan kesiapsiapsiagaan daerah;
13. 3.Menyusun Perencanaan Terpadu untuk Penanggulangan Bencana;
14. 4.Mengembangkan sistem informasi, diklat, dan logistik terpadu;
15. 5.Mengurangi risiko bencana melalui pengelolaan DAS;
16. 6.Meningkatkan saluran irigasi dan drainase pada kawasan pemukiman dan pertanian;
17. 7.Menegakkan pengendalian pemanfaatan ruang;
18. 8.Mengelola kawasan pesisir untuk mengurangi risiko bencana;
19. 9.Mengoptimalkan pendidikan siaga bencana; RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 58
20. 10.Meningkatkan Kesiapsiagaan melalui pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana. 4.3. STRATEGI Selanjutnya strategi pada masing-masing sasaran adalah: SASARAN 1 : MEMPERKUAT KEBIJAKAN DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN Strategi : 1) Memperkuat aturan teknis pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana 2) Meningkatkan kapasitas dan tata kelola kelembagaan BPBD SASARAN 2 : MENGURANGI RISIKO BENCANA MELALUI PENGUATAN KESIAPSIAPSIAGAAN DAERAH Strategi : 1) Memperkuat implementasi rencana kontinjensi 2) Meningkatkan kualitas Sistem Peringatan Dini Bencana SASARAN 3 : MENYUSUN PERENCANAAN TERPADU UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA Strategi : 1) Memperbarui kajian dan penerapan rencana penanggulangan bencana SASARAN 4 : MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT, DAN LOGISTIK TERPADU Strategi : 1) Penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi kebencanaan RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 59 2) Peningkatan kapasitas aparatur, peralatan dan logistik kebencanaan berdasarkan kebutuhan kontinjensi daerah SASARAN 5 : MENGURANGI RISIKO BENCANA MELALUI PENGELOLAAN DAS Strategi : 1) Memulihkan fungsi DAS secara optimal 2) Mengendalikan pemanfaatan DAS SASARAN 6 : MENINGKATKAN SALURAN IRIGASI DAN DRAINASE PADA KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANIAN Strategi : 1) Menjaga kualitas drainase perkotaan dan pemukiman 2) Memperkuat cadangan air permukaan SASARAN 7 : MENEGAKKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Strategi : 1) Memperkuat pengendalian ruang dan penatalaksanaan regulasi standar bangunan SASARAN 8 : MENGELOLA KAWASAN PESISIR UNTUK MENGURANGI RISIKO BENCANA Strategi : 1) Memperkuat pengelolaan kawasan pesisir SASARAN 9 : MENGOPTIMALKAN PENDIDIKAN SIAGA BENCANA Strategi : 1) Mendorong kapasitas sekolah untuk dapat meng- implementasikan SMAB di tingkat pendidikan dasar dan menengah RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 60 SASARAN 10 : MENINGKATKAN KESIAPSIAGAAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAWASAN RAWAN BENCANA Strategi : 1) Mengintegrasikan program Destana ke dalam program prioritas nagari 4.4. ARAH KEBIJAKAN Arah kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun ke depan adalah:
21. 1.Memperkuat aturan teknis pendukung dan meningkatkan kapasitas lembaga terkait penanggulangan bencana;
22. 2.Sinkronisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai tupoksi dan kewenangan institusi terkait;
23. 3.Peningkatan kualitas DAS untuk optimalisasi pengurangan risiko bencana;
24. 4.Optimalisasi penyusunan dan implementasi tata ruang berbasis PRB;
25. 5.Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana. 4.5. PROGRAM Program adalah: PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Hubungan Tujuan, sasaran dan strategi, dan arah kebijakan selanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 61 Tabel 5. Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada Rencana Penanggulangan Bencana ISU STRATEGIS TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 1 Memperkuat kapasitas pengurangan risiko bencana pemerintah daerah 1 Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dalam pengurangan risiko bencana 1 Memperkuat kebijakan dan kapasitas kelembagaan 1 Memperkuat aturan teknis pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana 1 Memperkuat aturan teknis pendukung dan meningkatkan kapasitas lembaga terkait penanggulangan bencana 2 Meningkatkan kapasitas dan tata kelola kelembagaan BPBD 2 Mengurangi risiko bencana melalui penguatan kesiapsiapsiagaan daerah 3 Memperkuat implementasi rencana kontinjensi 4 Meningkatkan kualitas Sistem Peringatan Dini Bencana 3 Menyusun Perencanaan Terpadu untuk Penanggulangan Bencana 5 Memperbarui kajian dan penerapan rencana penanggulangan bencana 2 Sinkronisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai tupoksi dan kewenangan institusi terkait 4 Mengembangkan sistem informasi, diklat, dan 6 Penggunaan sistem informasi dalam RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 62 ISU STRATEGIS TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN logistik terpadu pengelolaan data dan informasi kebencanaan 7 Meningkatkan kapasitas aparatur, peralatan dan logistik kebencanaan berdasarkan kebutuhan kontinjensi daerah 2 Penataan Daerah Aliran Sungai dengan pendekatan Pengurangan Risiko Bencana 2 Pengurangan risiko bencana melalui pengelolaan DAS terpadu 5 Mengurangi risiko bencana melalui pengelolaan DAS 8 Memulihkan fungsi DAS secara optimal 3 Peningkatan kualitas DAS untuk optimalisasi pengurangan risiko bencana 9 Mengendalikan pemanfaatan DAS 6 Meningkatkan saluran irigasi dan drainase pada kawasan pemukiman dan pertanian 10 Menjaga kualitas drainase perkotaan dan pemukiman 11 Memperkuat cadangan air permukaan 3 Penataan ruang berbasis 3 Mitigasi bencana melalui 7 Menegakkan pengendalian pemanfaatan 12 Memperkuat pengendalian ruang dan 4 Optimalisasi penyusunan dan RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 63 ISU STRATEGIS TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN pengurangan risiko bencana penataan ruang ruang penatalaksanaan regulasi standar bangunan implementasi tata ruang berbasis PRB 8 Mengelola kawasan pesisir untuk mengurangi risiko bencana 13 Memperkuat pengelolaan kawasan pesisir 4 Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat 4 Pembangunan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana 9 Mengoptimalkan pendidikan siaga bencana 14 Mendorong kapasitas sekolah untuk dapat meng- implementasikan SMAB di tingkat pendidikan dasar dan menengah 5 Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana 10 Meningkatkan Kesiapsiagaan melalui pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana 15 Mengintegrasikan program Destana ke dalam program prioritas nagari RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 64 5.1. RUMUSAN RENCANA AKSI Rumusan rencana aksi merupakan diturunkan berdasarkan permasalahan penanggulangan bencana daerah, isu strategis, sasaran, dan strategi penanggulangan bencana. Berdasarkan Strategi Penanggulangan Bencana, para pemangku kepentingan di tingkat daerah baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah, memiliki peran yaitu: a) Melaksanakan aksi penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawabnya untuk menurunkan indeks risiko bencana daerahnya masing; b) Bersama dengan pemangku kepentingan di pusat mempersiapkan pendanaan bagi pencapaian Kerangka Aksi dalam porsi masing- masing. 5.1.1. INDIKATOR KETAHANAN DAERAH
26. 1.Aksi Penanggulangan Bencana disusun untuk mencapai sasaran Penanggulangan Bencana Daerah. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan Indeks Risiko Bencana sebagai parameter keberhasilan, sesuai dengan RPJMN dengan memperhatikan sasaran Rencana Pembanguanan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat.
27. 2.Penurunan Indeks Risiko Bencana di daerah diukur dengan menggunakan Indikator Ketahanan Daerah yang digunakan sebagai salah satu alat ukur di tingkat nasional. RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 65
28. 3.Indikator Ketahanan Daerah (IKD) dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 6. Indikator Ketahanan Daerah KEGIATAN INDIKATOR KETAHANAN DAERAH (IKD) 1 PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN 1 Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB 2 Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD 3 Peraturan tentang pembentukan Forum PRB 4 Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan 5 Peraturan Daerah tentang RPB 6 Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB 7 BPBD 8 Forum PRB 9 Komitmen DPRD terhadap PRB 2 PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU 10 Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah 11 Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah 12 Peta Kapasitas dan kajiannya 13 Rencana Penanggulangan Bencana Daerah 3 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK 14 Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat 15 Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 16 Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha 17 Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis 18 Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional 19 Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan penanggulangan bencana 20 Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan 21 Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan 22 Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan 23 Penyimpanan/pergudang Logistik penanggulangan bencana 24 Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 66 KEGIATAN INDIKATOR KETAHANAN DAERAH (IKD) 25 Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat 26 Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat 4 PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA 27 Penataan ruang berbasis PRB 28 Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik 29 SMAB 30 RSAB dan Puskemas Aman Bencana 31 Desa Tangguh Bencana 5 PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA 32 Penerapan sumur resapan dan/atau biopori 33 Perlindungan daerah tangkapan air 34 Restorasi sungai 35 Penguatan lereng 36 Penegakan hukum 37 Optimalisasi pemanfaatan air permukaan 38 Pemantauan berkala hulu sungai 39 Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi 40 Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami 41 Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota 42 Restorasilahan gambut 43 Konservasi vegetatif DAS rawan longsor 6 PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA 44 Rencana Kontijensi Gempabumi 45 Rencana Kontijensi Tsunami 46 Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami 47 Rencana Evakuasi Bencana Tsunami 48 Rencana kontijensi banjir 49 Sistem peringatan dini bencana banjir 50 Rencana kontijensi tanah longsor 51 Sistem peringatan dini bencana tanah longsor 52 Rencana Kontijensi karlahut 53 Sistem peringatan dini bencana karlahut 54 Rencana kontijensi erupsi gunungapi 55 Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi 56 Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi 57 Rencana kontijensi kekeringan 58 Sistem peringatan dini bencana kekeringan 59 Rencana kontijensi banjir bandang 60 Sistem peringatan dini bencana banjir bandang 61 Penentuan Status Tanggap Darurat 62 Penerapan sistem komando operasi darurat 63 Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 67 KEGIATAN INDIKATOR KETAHANAN DAERAH (IKD) bencana 64 Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban 65 Perbaikan Darurat 66 Pengerahan bantuan pada masyarakat terdampak 67 Penghentian status Tanggap Darurat 7 PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA 68 Pemulihan pelayanan dasar pemerintah 69 Pemulihan infrastruktur penting 70 Perbaikan rumah penduduk 71 Pemulihan Penghidupan masyarakat
29. 4.Aksi Penanggulangan Bencana Daerah diarahkan untuk mencapai efektivitas setiap indikator IKD.
30. 5.Kerangka Aksi Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan menggabungkan isu strategis pada tiap-tiap Kegiatan Penanggulangan Bencana.
31. 6.Kerangka Aksi didetailkan menjadi Rencana Aksi Daerah dengan menggunakan: a) Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah; b) Harmonisasi RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat; c) Keterlibatan Institusi; d) Penganggaran. 5.1.2. RENCANA AKSI
32. 1.Rencana aksi merupakan pendetailan dari kerangka aksi pengurangan risiko bencana yang difokuskan pada aksi-aksi sebelum terjadi bencana.
33. 2.Risalah Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini. Tabel 7. Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana SASARAN STRATEGI KEGIATAN SUB KEGIATAN 1 Memperkua t kebijakan dan kapasitas kelembagaa n 1 Memperkua t aturan teknis pendukung penyelengg araan penanggula 1 Review Perda RTRW 1 Menyusun Review RTRW dan Ranperda Review RTRW yang mengintegrasikan manajemen risiko bencana kedalam RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 68 SASARAN STRATEGI KEGIATAN SUB KEGIATAN ngan bencana perencanaan tata ruang 2 Pengesahan Review RTRW yang mengintegrasikan manajemen risiko bencana kedalam perencanaan tata ruang 2 Meningkatk an kapasitas dan tata kelola kelembagaa n BPBD 2 Peningkatan Kapabilitas dan Tata Kelola BPBD 3 Pemenuhan kebutuhan sumber daya BPBD (anggaran, sarana, prasarana, personil) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas 4 Pemenuhan kelengkapan struktur BPBD (unsur pengarah dan unsur pelaksana) sesuai dengan aturan perundangan 2 Mengurangi risiko bencana melalui penguatan kesiapsiapsi agaan daerah 3 Memperkua t implementa si rencana kontinjensi 3 Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit Aman Bencana 5 Akreditasi RS Umum, Puskesmas, dan RS Swasta yang ada di Kabupaten Padang Pariaman 4 Latihan Kesiapsiaga an secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut 6 Latihan Kesiapsiagaan terpadu untuk menciptakan kesadaran kolektif masyarakat dan pemangku kepentingan 5 Pengesahan Rencana Kontinjensi Banjir 7 Disahkannya Rencana Kontinjensi Banjir melalui aturan daerah yang mengikat 6 Pengesahan Rencana Kontinjensi Longsor 8 Disahkannya Rencana Kontinjensi Banjir melalui aturan daerah yang mengikat 7 Pengesahan Rencana Kontinjensi 9 Disahkannya Rencana Kontinjensi Banjir RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 69 SASARAN STRATEGI KEGIATAN SUB KEGIATAN Gempabumi melalui aturan daerah yang mengikat 8 Penyusunan Rencana Kontinjensi Tsunami 10 Penyusunan Rencana kontijensi Tsunami yang disusun yang telah tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana 9 Penyusunan Rencana Kontinjensi Banjir Bandang 11 Penyusunan Rencana kontijensi Banjir Bandang yang disusun yang telah tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana 10 Penyusunan Rencan Kontinjensi Cuaca Ekstrim 12 Penyusunan Rencana kontijensi Cuaca Ekstrim yang disusun yang telah tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana 11 Pembangun an Kapasitas Evakuasi Tsunami Daerah 13 Penyusunan rencana evakuasi daerah 14 Identifikasi dan penyediaan jalur evakuasi untuk bencana tsunami 15 Identifikasi dan penyediaan area sebagai TES dan TEA bagi RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 70 SASARAN STRATEGI KEGIATAN SUB KEGIATAN masyarakat 4 Meningkatk an kualitas Sistem Peringatan Dini Bencana 12 Pembangun an Sistem Peringatan Dini Tsunami 16 Penyusunan Prosedur Operasi penyelenggaraan peringatan dini bencana tsunami yang terhubung dengan BMKG 17 Penguatan peralatan penerima informasi peringatan dan penyebaran arahan evakuasi untuk bencana tsunami 18 Simulasi sistem peringatan dini secara berkala/periodik 13 Pembangun an Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir 19 Penyusunan Prosedur Operasi penyelenggaraan peringatan dini bencana banjir 20 Penguatan peralatan penerima informasi peringatan dini banjir 21 Simulasi sistem peringatan dini secara berkala/periodik 14 Pembangun an Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang 22 Penyusunan Prosedur Operasi penyelenggaraan peringatan dini bencana banjir bandang 23 Penguatan peralatan penerima informasi peringatan dini banjir bandang 24 Simulasi sistem peringatan dini secara berkala/periodik 15 Pembuatan papan informasi tentang area bahaya 25 Pemasangan papan informasi area bahaya letusan gunungapi RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 71 SASARAN STRATEGI KEGIATAN SUB KEGIATAN letusan gunung api 3 Menyusun Perencanaa n Terpadu untuk Penanggula ngan Bencana 5 Memperbar ui kajian dan penerapan rencana penanggula ngan bencana 16 Review Kajian Risiko Bencana 26 Pembaruan hasil kajian risiko bencana yang mempertimbangk an perubahan variabel iklim 17 Optimalisas i Penerapan Rencana Penanggula ngan Bencana Daerah 27 Pelaksanaan mekanisme pengarusutamaan dan evaluasi RPB 28 Integrasi aspek penanggulangan bencana ke dalam indikator penilaian kinerja OPD 4 Mengemban gkan sistem informasi, diklat, dan logistik terpadu 6 Penggunaa n sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi kebencanaa n 18 Penyusunan mekanisme penyebaran informasi kebencanaa n 29 Penyusunan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan yang terkoneksi dengan sistem informasi kebencanaan di tingkat nasional 19 Pengemban gan Sistem Informasi Bencana yang terpadu 30 Penyusunan Sistem informasi bencana yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan 31 Peningkatan optimalitas penggunaan informasi bencana oleh semua pihak sebagai acuan dalam menyusun skenario operasi kebencanaan di daerah 7 Meningkatk an kapasitas aparatur, peralatan dan logistik kebencanaa n berdasarka n kebutuhan kontinjensi daerah 20 Perkuatan Pusdalops PB 32 Peningkatan kapasitas Pusdalops yang ditunjang oleh Personil dan Peralatan yang mampu mengelola masa krisis pada saat terjadi bencana 21 Pengadaan Peralatan dan Logistik 33 Peningkatan peralatan dan logistik RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 72 SASARAN STRATEGI KEGIATAN SUB KEGIATAN Kebencanaa n Daerah kebencanaan sesuai dengan hasil kajian kebutuhan pemenuhan rencana kontinjensi yang dilakukan 22 Peningkatan Tata Kelola Pemeliharaa n Peralatan serta Jaringan Penyediaan /Distribusi Logistik 34 Pemenuhan sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup dalam menangani pemeliharaan peralatan dan ketersediaan supply chain logistik untuk kebutuhan darurat bencana di daerah 35 Pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan supply chain pada masa tanggap darurat bencana yang disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan/ atau hasil rencana evakuasi 23 Penguatan Cadangan Pasokan Listrik Alternatif untuk Penanganan Darurat Bencana 36 Penyediaan kebutuhan energi listrik di daerah pada saat keadaan darurat bencana 24 Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana 37 Penyusunan strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah yang mempertimbangk an skenario darurat bencana (berdasarkan RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 73 SASARAN STRATEGI KEGIATAN SUB KEGIATAN Rencana Kontijensi) dan skenario bencana jangka panjang (slow onset) di daerah, serta dibangun berdasarkan proyeksi iklim 38 Ditetapkannya mekanisme pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat yang disusun bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah 5 Mengurangi risiko bencana melalui pengelolaan DAS 8 Memulihka n fungsi DAS secara optimal 25 Pembangun an Tempat Pembuanga n Sampah Sementara bagi masyarakat di sekitar sungai 39 Pengadaan tempat pembuangan sampah sementara bagi masyarakat di sekitar sungai 40 Sosialisasi larangan menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah 26 Penghijauan Lereng Tebing dan Bukit Penyangga DAS 41 Penghijauan kembali hutan yang berada di area perbukitan dan Daerah Aliran Sungai 42 Penanaman vegetasi penyangga lereng tebing di daerah rawan longsor 27 Normalisasi sungai 43 Revitalisasi sungai di daerah rawan banjir dan banjir bandang 28 Pembangun an batu bronjong di tebing sungai 44 Pembuatan batu bronjong untuk memperkuat tebing sungai dan menahan erosi badan sungai 9 Mengendali kan 29 Penyusunan aturan 45 Advokasi dan koordinasi RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 74 SASARAN STRATEGI KEGIATAN SUB KEGIATAN pemanfaata n DAS daerah tentang pengendalia n logging di DAS penegakan aturan pengendalian penebangan hutan/kayu di kawasan DAS 46 Sosialisasi dan pembuatan tanda larangan penebangan kayu 30 Penyusunan aturan tambang galian C masyarakat 47 Advokasi dan koordinasi penegakan aturan pengendalian tambang galian C 48 Sosialisasi pembatasan tambang galian C masyarakat 6 Meningkatk an saluran irigasi dan drainase pada kawasan pemukiman dan pertanian 1 0 Menjaga kualitas drainase perkotaan dan pemukiman 31 Pembuatan papan informasi tentang larangan pembuanga n sampah pada selokan 49 Pemasangan papan informasi tentang larangan pembuangan sampah di pemukiman- pemukiman padat penduduk dan daerah komersil 32 Peningkatan saluran drainase pada pemukiman - pemukiman padat penduduk dan daerah komersil 50 Pembangunangro ng-gorong dan saluran drainase baru 51 Perbaikan terhadap gorong- gorong dan saluran drainase yang telah rusak 52 Pembersihan gorong-gorong dan riol jalan- jalan utama 1 1 Memperkua t cadangan air permukaan 33 Pembuatan bendungan dan embung untuk perairan irigasi pertanian. 53 Pembangunan bendungan dan/atau embung untuk menunjang irigasi pertanian dan cadangan air permukaan di daerah rawan bencana kekeringan 7 Menegakka n pengendalia n pemanfaata n ruang 1 2 Memperkua t pengendalia n ruang dan penatalaksa naan 34 Pembuatan TPT (Tembok Penahan Tebing) didaerah yang 54 Pembangunan tembok penahan tebing pada akses jalan dan pemukiman rawan longsor RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 75 SASARAN STRATEGI KEGIATAN SUB KEGIATAN regulasi standar bangunan berpotensi longsor yang akan berdampak pada fasilitas umum dan pemukiman masyarakat 35 Perkuatan pengawasan terhadap aturan pembangun an yang sesuai dengan standar IMB 55 Pembentukan tim terpadu untuk pengendalian tata ruang dan IMB 56 Pengawasan dan penerapan sanksi terhadap implementasi regulasi izin mendirikan bangunan 57 Pembinaan terhadap kawasan terbangun yang belum tertata 36 Sosialisasi tentang tata cara membangu n rumah aman gempa 58 Sosialisasi tentang tata cara membangun rumah aman gempa 8 Mengelola kawasan pesisir untuk mengurangi risiko bencana 1 3 Memperkua t pengelolaan kawasan pesisir 37 Pembuatan dan pemasanga n batu pemecah gelombang 59 Analisis risiko bencana pemasangan batu pemecah gelombang 60 Pemasangan batu pemecah gelombang pada kawasan pesisir pantai berpotensi dan terdampak abrasi 38 Normalisasi muara sungai 61 Revitalisasi pada sedimentasi di muara sungai 9 Mengoptima lkan pendidikan siaga bencana 1 4 Mendorong kapasitas sekolah untuk dapat meng- implementa sikan SMAB di tingkat 39 Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana 62 Pendampingan sosialisasi dan implementasi SMAB kepada seluruh sekolah/ madrasah di tingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 76 SASARAN STRATEGI KEGIATAN SUB KEGIATAN pendidikan dasar dan menengah (SMP/SMA) di kawasan rawan bencana 10 Meningkatk an Kesiapsiaga an melalui pemberdaya an Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana 1 5 Mengintegr asikan program Destana ke dalam program prioritas nagari 40 Dampingan pembersiha n sungai kepada masyarakat 63 Pembersihan sungai dengan melibatkan masyarakat pemukiman di sekitar DAS 41 Kampanye dan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiaga an 64 Dilakukannya kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara rutin dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada setiap kecamatan yang ada dengan menggunakan materi yang terstandar 42 Kerjasama BPBD dan Nagari dalam Implementa si Destana secara mandiri 65 Desa Tangguh Bencana sesuai Indikator Desa Tangguh Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB 66 Penyusunan dan penyepakaran naskah kerjasama BPBD dengan Nagari 5.2. SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH
34. 1.Perencanaan penanggulangan bencana daerah harus mempertimbangkan perencanaan pembangunan baik pada tingkat Provinsi Sumatera Barat, maupun tingkat nasional yang berbasis kawasan.
35. 2.Sinergisitas antara RPB dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, dan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini, juga dapat memperlihatkan pola kontribusi anggaran penanggulangan bencana di Kabupaten Padang Pariaman. RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 77 Tabel 8. Harmonisasi RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, dan Rencana Penanggulangan Bencana NO SASARAN RPB HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEGIATAN RPB 1 Memperkuat kebijakan dan kapasitas kelembagaan NAS Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana  Review Perda RTRW  Peningkatan Kapabilitas dan Tata Kelola BPBDPROV Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah KAB - 2 Mengurangi risiko bencana melalui penguatan kesiapsiapsiagaan daerah NAS Penguatan Penanganan Darurat Bencana  Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit Aman Bencana  Latihan Kesiapsiagaan secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut  Penyusunan Rencana Kontinjensi Tsunami  Penyusunan Rencana Kontinjensi Banjir Bandang  Pembangunan Kapasitas Evakuasi Tsunami Daerah  Pembangunan Sistem Peringatan Dini Tsunami  Pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir  Pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang  Pembuatan papan informasi tentang area bahaya letusan gunung api PROV Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Penanganan Tanggap Darurat Bencana KAB Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 3 Menyusun Perencanaan Terpadu untuk Penanggulangan Bencana NAS Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana  Review Kajian Risiko Bencana  Optimalisasi Penerapan Rencana Penanggulangan Bencana DaerahPROV - KAB Program Peningkatan Mitigasi Bencana RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 78 NO SASARAN RPB HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEGIATAN RPB 4 Mengembangkan sistem informasi, diklat, dan logistik terpadu NAS Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana  Penyusunan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan  Pengembangan Sistem Informasi Bencana yang terpadu  Perkuatan Pusdalops PB  Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah  Peningkatan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik  Penguatan Cadangan Pasokan Listrik Alternatif untuk Penanganan Darurat Bencana  Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan PROV Pengembangan Data dan Informasi Peningkatan pelayanan publik KAB Program Pengembangan Data/Informasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Program Peningkatan Ketahanan Pangan 5 Mengurangi risiko bencana melalui pengelolaan DAS NAS Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu  Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara/Akhir bagi masyarakat di sekitar sungai  Penghijauan Lereng Tebing dan Bukit Penyangga DAS  Normalisasi sungai  Pembangunan batu bronjong di tebing sungai  Penyusunan aturan daerah tentang pengendalian logging di DAS  Penyusunan aturan tambang galian C masyarakat PROV Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi Lainnya Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya Pengendalian banjir dan pengamanan pantai Peningkatan mitigasi bencana KAB Program pengendalian Banjir Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan dan Pengelolaan RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 79 NO SASARAN RPB HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEGIATAN RPB Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6 Meningkatkan saluran irigasi dan drainase pada kawasan pemukiman dan pertanian NAS Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu  Pembuatan papan informasi tentang larangan pembuangan sampah pada selokan  Peningkatan saluran drainase pada pemukiman-pemukiman padat penduduk dan daerah komersil  Pembuatan bendungan dan embung untuk perairan irigasi pertanian PROV Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi Lainnya Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya Peningkatan mitigasi bencana Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program Pengendalian Banjir Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 7 Menegakkan pengendalian pemanfaatan ruang NAS Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana  Pembuatan TPT (Tembok Penahan Tebing) didaerah yang berpotensi longsor yang akan berdampak pada fasilitas umum dan pemukiman masyarakat  Perkuatan pengawasan terhadap aturan pembangunan yang sesuai dengan standar IMB Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu PROV Perencanaan Penataan Ruang Peningkatan mitigasi bencana KAB Program Pengendalian Pemanfaatan RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 80 NO SASARAN RPB HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEGIATAN RPB Ruang  Sosialisasi tentang tata cara membangun rumah aman gempa 8 Mengelola kawasan pesisir untuk mengurangi risiko bencana NAS Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu  Pembuatan dan pemasangan batu pemecah gelombang  Normalisasi muara sungaiPROV Pengendalian banjir dan pengamanan pantai Peningkatan mitigasi bencana KAB Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 9 Mengoptimalkan pendidikan siaga bencana NAS -  Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman BencanaPROV Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana KAB Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 10 Meningkatkan Kesiapsiagaan melalui pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana NAS -  Dampingan pembersihan sungai kepada masyarakat  Kampanye dan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan  Kerjasama BPBD dan Nagari dalam Implementasi Destana secara mandiri PROV Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat, Seni dan Budaya Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana KAB Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 81 Hasil harmonisasi RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, dan Rencana Penanggulangan Bencana, sekaligus juga memberikan gambaran status pengarusutamaan untuk tiap-tiap aksi pada Rencana Penanggulangan Bencana. Status pengarusutamaan adalah sebuah metode bagi daerah untuk mengetahui aksi-aksi RPB yang perlu diberikan upaya lebih banyak untuk proses penganggarannya. Ada 3 (tiga) jenis status pengarusutamaan untuk aksi-aksi pengarusutamaan, yaitu: 1) Agak Sulit
a.Ditandai dengan warna “hijau” pada tahun pelaksanaan aksi.
b.Merupakan aksi yang upaya yang relatif tidak besar untuk menganggarkannya.
c.Status ini diberikan kepada aksi-aksi yang memiliki keterkaitan penganggaran pada perencanaan daerah Kabupaten Padang Pariaman 2) Sulit
a.Ditandai dengan warna “kuning” pada tahun pelaksanaan aksi.
b.Merupakan aksi yang membutuhkan upaya yang cukup besar dari pemangku kepentingan untuk memasukkannya ke dalam anggaran Kabupaten Padang Pariaman.
c.Status ini diberikan pada aksi-aksi yang tidak ada didalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, namun menjadi aksi- aksi yang direncanakan dalam perencanaan pembangunand di tingkat provinsi maupun nasional. Untuk lebih mudah memahaminya, status ini diberikan kepada perencanaan nasional maupun provinsi yang belum memiliki anggaran pendamping dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman. RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 82 3) Sangat Sulit
a.Ditandai dengan warna “merah” pada tahun pelaksanaan aksi.
b.Merupakan aksi yang membutuhkan upaya terstruktur dan terencana dengan baik dan dukungan berbagai pihak untuk mengintegrasikannya ke dalam penganggaran daerah.
c.Status ini diberikan pada aksi-aksi yang belum masuk dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat maupun Nasional. RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 83 6.1. PEMADUAN ANTAR PELAKU Implementasi RPB perlu dikelola secara bersama dengan melibatkan lintas institusi. Oleh karena itu para pelaku penanggulangan bencana perlu diintegrasikan dalam sebuah strategi dan mekanisme yang jelas. 6.1.1. PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI RPB
1. 1.Integrasi RPB dilakukan secara sistematis oleh semua pihak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Guna mengkoordinir integrasi RPB dibutuhkan sebuah Tim Koordinasi yang terdiri dari berbagai pihak dengan BPBD sebagai leading institution sesuai tugas dan fungsinya yang diatur oleh Undang- undang. Tim Koordinasi RPB ini bekerja secara sistematis dan berkesinambungan guna mendukung proses integrasi dan implementasi RPB.
2. 2.Tim Koordinasi RPB dibentuk atas inisiasi BPBD berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Komposisi keanggotaan Tim Koordinasi ini terdiri dari sejumlah anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan non pemerintah. Tugas dan fungsi serta struktur RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 84 Tim Koordinasi RPB secara rinci akan ditetapkan pada lampiran surat keputusan tersebut.
3. 3.Tim Koordinasi RPB yang dibentuk juga dapat berfungsi untuk memperkuat BPBD dalam menjalankan fungsi koordinasinya sebagai leading institution penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
4. 4.Tim Koordinasi RPB dapat dibentuk khusus dan/atau mengoptimalkan Tim/Satuan Tugas lain yang telah dibentuk sebelumnya, dengan perluasan tugas dan fungsi sesuai sasaran integrasi RPB. 6.1.2. PEMBANGUNAN KERANGKA KOMUNIKASI ANTAR KELOMPOK
5. 1.Keberhasilan pengarusutamaan RPB bergantung kepada kerangka komunikasi yang diterapkan oleh Gugus Tugas RPB kepada tiap-tiap kelompok pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi. Kerangka komunikasi dijabarkan dalam beberapa tahapan yaitu membangun kesadaran (awareness), membangun ketertarikan (interest), mendorong inisiatif partisipasi (searching), mewujudkan aksi (action), dan berbagi hasil dan pembelajaran (sharing).
6. 2.Kerangka komunikasi ini dijabarkan untuk tiap-tiap kelompok target pengarusutamaan. Khusus untuk kelompok target pengarusutamaan pemerintah daerah, kerangka komunikasi dibedakan berdasarkan periode RPJMD. A. KERANGKA KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH 1) Kerangka komunikasi pemerintah daerah untuk periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2021-2022, meliputi: a) Membangun Kesadaran (Awareness) RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 85  Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menciptakan pengenalan RPB, memperkenalkan sasaran, aksi dan indikator penanggulangan bencana, memahami hambatan dan tantangan, serta menjelaskan manfaat dan hasil yang diharapkan.  Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu bahan presentasi standar untuk pengarusutamaan RPB dalam RPJMD , ringkasan eksekutif RPB, bahan presentasi standar BPBD untuk Musrenbang, serta bahan presentasi standar BPBD untuk forum resmi (RKPD). b) Membangun Ketertarikan (Interest)  Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan membangun ketertarikan, menguraikan manfaat timbal balik, menjelaskan program kesertaan, dan menguraikan insentif program  Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu bahan presentasi standar untuk pengarusutamaan RPB dalam RPJMD , ringkasan eksekutif RPB, bahan presentasi standar BPBD untuk Musrembang, serta bahan presentasi standar BPBD untuk forum resmi (RKPD). c) Inisiatif untuk Mencari(Searching)  Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menyediakan sarana informasi, menyediakan data yang dibutuhkan, menyediakan perangkat pendukung advokasi, serta menetapkan jenis media sebagai sumber informasi. RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 86  Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu ringkasan eksekutif RPB dan FAQ RPB (Frequently Asked Question - Jawaban penjelasan standar terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan terkait RPB). d) Menciptakan Tindakan (Action)  Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan mendorong partisipan pelaku, menyediakan paket- paket kegiatan dan panduannya, menetapkan target penurunan indeks risiko bencana daerah tahunan, serta melakukan dokumentasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi.  Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu perangkat adaptasi RPB ke dalam RPJMD, dan kerangka monitoring evaluasi program penanggulangan bencana. e) Melakukan Sharing (Sharing)  Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan penyelenggaraan forum berbagi stakeholder, menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya, serta menetapkan jenis media sebagai sumber informasi.  Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu pointer standar untuk press release, dan mekanisme knowledge asset 2) Kerangka komunikasi pada masa penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman periode 2022-2026 pada tahun 2022, meliputi: RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 87 a) Membangun Kesadaran (Awareness)  Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menciptakan pengenalan RPB, memperkenalkan sasaran, aksi dan indikator penanggulangan bencana, memahami hambatan dan tantangan, serta menjelaskan manfaat dan hasil yang diharapkan.  Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu ringkasan eksekutif hasil evaluasi RPB selama 2021 hingga 2022, dan bahan presentasi standar untuk pengarusutamaan RPB ke dalam RPJMD 2022-2026. b) Membangun Ketertarikan (Interest)  Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan denganmembangun ketertarikan, menguraikan manfaat timbal balik, menjelaskan program kesertaan, serta menguraikan insentif program.  Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu bahan presentasi standar untuk pengarusutamaan RPB ke dalam Rancangan Teknokratis RPJMD 2022-2026. c) Inisiatif untuk Mencari(Searching)  Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menyediakan sarana informasi serta menyediakan data yang dibutuhkan.  Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu referensi tautan daring yang dapat digunakan oleh Tim Penyusun RPJMD, dan FAQ RPB. d) Menciptakan Tindakan (Action) RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 88  Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menetapkan target penurunan indeks risiko bencana daerah tahunan, adaptasi RPJMD menjadi RPB, dan menetapkan kerangka mekanisme pendokumentasian, koordinasi, pengawasan dan evaluasi.  Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu perangkat adaptasi RPB ke dalam RPJMD e) Melakukan Sharing (Sharing)  Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan penyelenggaraan forum berbagi stakeholder, menyediakan paket-paket kegiatan dan panduannya, dan menetapkan jenis media sebagai sumber informasi.  Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu bahan presentasi standar RPB dalam pembangunan daerah, dan pointer standar untuk press release. B. KERANGKA KOMUNIKASI NON PEMERINTAH DAERAH Kerangka komunikasi nonpemerintah daerah untuk periode pelaksanaan RPB Kabupaten Padang Pariaman 2021-2025 dibagi kedalam 5 (lima) tahapan, yaitu: a) Membangun Kesadaran (Awareness)  Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menciptakan pengenalan RPB, memperkenalkan sasaran, aksi dan indikator penanggulangan bencana, memahami hambatan dan tantangan, dan mejelaskan manfaat dan hasil yang diharapkan.  Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 89 ringkasan eksekutif RPB, dan bahan presentasi standar BPBD untuk forum-forum diskusi dengan lembaga non pemerintahan. b) Membangun Ketertarikan (Interest)  Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan membangun ketertarikan, menguraikan manfaat timbal balik, menjelaskan program kesertaan, dan menguraikan insentif program.  Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu ringkasan eksekutif RPB, dan bahan presentasi standar BPBD untuk forum-forum diskusi dengan lembaga non pemerintahan. c) Inisiatif untuk Mencari(Searching)  Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan menyediakan sarana informasi, menyediakan data yang dibutuhkan, menyediakan perangkat pendukung advokasi, dan menetapkan jenis media sebagai sumber informasi.  Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu FAQ RPB, contact person, dan daftar referensi kebencanaan. d) Menciptakan Tindakan (Action)  Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan mendorong partisipan pelaku, menyediakan paket- paket kegiatan dan panduannya, menetapkan target penurunan indeks risiko bencana daerah tahunan, dan melakukan dokumentasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi. RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 90  Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu Kerangka Monitoring Evaluasi Program PB dan daftar potensi keterlibatan lembaga non pemerintahan dalam implementasi RPB. e) Melakukan Sharing (Sharing)  Langkah-langkah pada tahapan ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumentasi sebagai sumber percontohan, penyelenggaraan forum berbagi stakeholder, dan pemaparan evaluasi dan koreksi.  Tahapan ini membutuhkan perangkat pengarusutamaan yang dapat digunakan yaitu pointer standar untuk press release, dan knowledge asset. 6.1.3. PENGEMBANGAN SKEMA DAN MEDIA KOMUNIKASI ANTAR KELOMPOK Berdasarkan kerangka komunikasi pengarusutamaan RPB antar kelompok pemangku kepentingan penanggulangan bencana daerah, dapat disusun skema dan media komunikasi yang dapat digunakan oleh Gugus Tugas RPB seperti pada gambar dibawah ini. Gambar 12. Skema Komunikasi Gugus Tugas terhadap Pemangku Kepentingan dalam Pengarusutamaan Rencana Penanggulangan Bencana RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 91 Pada gambar tersebut terlihat jalur komunikasi gugus tugas pengarusutamaan rpb daerah antara pusat, daerah, kelompok dunia usaha, media dan akademisi. Bentuk jalur komunikasi Pemerintah Pusat/DPR RI dengan Pemerintah/DPRD Provinsi dapat berupa forum/rapat koordinasi, asistensi, musrenbang, FGD workshop. Jalur komunikasi Pemerintah Pusat/DPRD RI dengan Ormas dan media yaitu dapat melalui media relation, kunjungan kerja dan forum kerja. Sedangkan jalur komunikasi Pemerintah Pusat dengan akademisi/pakar adalah melalui forum akademisi, jurnal, FGD dan workshop. Sementara bentuk jalur komunikasi Pemerintah/DPRD Kabupaten Padang Pariaman dengan Pemerintah/DPRD Kabupaten Padang Pariaman dapat berupa forum/rapat koordinasi, asistensi, musrenbang, FGD dan workshop. Sedangkan, jalurkan komunikasi Pemerintah/DPRD Kabupaten Padang Pariaman dengan filantropi dan bisnis dapat melalui forum asosiasi dan malam dana. Jalur komunikasi Pemerintah/DPRD Kabupaten Padang Pariaman dengan akademisi/pakar dapat melalui forum akademisi, jurnal, FGD dan workshop. Sementara untuk jalur komunikasi Pemerintah/DPRD Kabupaten Padang Pariaman dengan filantropi/bisnis dapat melalui forum asosiasi dan malam dana. Sedangkan dengan Ormas dan media, jalur komunikasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat melalui media relation dan forum kerja. 6.2. PEMADUAN PADA PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA Integrasi RPB ke dalam perencanaan pembangunan diharapkan dapat menjamin RPB menjadi sebuah Rencana Induk yang benar- benar dapat digunakan oleh setiap instansi/institusi di daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana. RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 92 6.2.1. SASARAN PEMADUAN RPB Sasaran utama integrasi RPB dalam rencana pembangunan dan penganggaran daerah adalah:
7. 1.Memperkuat posisi RPB dengan aturan daerah RPB merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan khusus untuk penanggulangan bencana. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, RPB harus memiliki ketetapan hukum agar menjadi sebuah komitmen politis daerah Kabupaten Padang Pariaman. Adanya ketetapan hukum ini akan mengikat seluruh instansi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan RPB dengan mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang memadai.
8. 2.Menjamin RPB masuk dalam APBD RPJMD dan RKPD merupakan bahan baku penyusun APBD Kabupaten Padang Pariaman. Oleh karena itu, untuk menjamin RPB masuk kedalam APBD Kabupaten Padang Pariaman maka pengarusutamaan perlu diarahkan kepada bagaimana RPB terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD.
9. 3.Mendorong partisipasi dan kontribusi institusi non pemerintah secara optimal untuk mengimplementasikan RPB Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan aksi penanggulangan bencana dengan status pengarusutamaan sangat sulit membutuhkan dukungan seluruh pihak termasuk pihak- pihak non pemerintah. Pola kontribusi dan partisipasi perlu disepakati bersama untuk kemudian dikelola dan diawasi penggunaannya secara bersama. RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 93 6.2.2. PEMADUAN RPB KE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN Sebagai sebuah dokumen perencanaan daerah, RPB harus secara langsung bersinergi berintegrasi dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan merujuk pada Perencanaan lainya baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 6.2.2.1. KONSEPSI PEMADUAN RPB KE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD Kabupaten Padang Pariaman periode 2016-2020 telah memasukkan penanggulangan bencana kedalam permasalahan pembangunan, namun demikian isu-isu penanggulangan bencana belum dibahas secara spesifik didalam isu strategis dan program- program prioritas pembangunan. Oleh karena itu RPB harus diinternalisasi melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja OPD-OPD terkait penanggulangan bencana, dengan tetap mengacu dan memperhatikan program-program prioritas pembangunan di dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman. RPB dapat menjadi turunan aksi yang lebih detail untuk menginternalisasikan program terkait penanggulangan bencana tersebut. Namun demikian, keterbatasan penganggaran menjadi salah satu isu yang berpotensi menjadi kendala. Untuk mengatasi kemungkinan tersebut Kabupaten Padang Pariaman telah mengkaji keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat, dan RPJMN. Kajian keterkaitan ini digunakan untuk menghindari penumpukan anggaran pada program dan kegiatan yang direncanakan dalam ketiga perencanaan pembangunan tersebut. Kajian keterkaitan ini menjadi dasar penetapan status pengarusutamaan RPB di Kabupaten Padang Pariaman. Penganggaran pembangunan daerah merujuk kepada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman. Setiap tahunnya dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 94 desa dan kelurahan hingga tingkat kabupaten untuk mempertajam fokus-fokus pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD menjadi RKPD Kabupaten Padang Pariaman. RKPD inilah yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Padang Pariaman yang setelah disahkan dalam peraturan daerah berubah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman. Gambar 13. Posisi RPB dalam Perencanaan Pembangunan Mekanisme tersebut memperlihatkan pintu masuk pengintegrasian RPB ke dalam APBD. Pintu masuk utama adalah RPJMD. Pintu masuk ke dua adalah proses Musrenbang. Bila terdapat aksi-aksi yang belum masuk dalam RPJMD, maka proses Musrenbang menjadi kunci utama agar aksi-aksi tersebut masuk dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman. RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 95 Pendekatan lain yang dapat digunakan untuk mendukung upaya integrasi ini dengan meminta dukungan dan komitmen DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk menggunakan hak dan kewenangannya sebagai legislatif, untuk mendorong dan memastikan aksi-aksi penanggulangan bencana masuk dalam RAPBD. 6.2.2.2. KONSEPSI PEMADUAN RPB KE DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN PADANG PARIAMAN Penataan Ruang didefinisikan sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disusun dan ditetapkan menimbang bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berada pada kawasan rawan bencana, sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. Sebagaimana terlihat pada gambar dibawah, penataan ruang berbasis mitigasi bencana dapat dimaknai sebagai Penataan Ruang yang diposisikan sebagai salah satu upaya atau instrumen Pengurangan Risiko Bencana (Disaster Risk Reduction/DRR) dimana tercakup didalamnya upaya pengurangan ancaman (hazard) dan kerentanan (vulnerability). RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 96 Gambar 14. Penanggulangan Bencana dalam Perspektif Penataan Ruang Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penataan ruang berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun terdapat potensi terjadinya bencana. Dalam situasi tidak terjadi bencana, penanggulangan bencana salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, yaitu melalui pengendalian terhadap pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah. Sementara dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana, mitigasi bencana salah satunya dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada kajian risiko bencana. RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 97 Hal tersebut menegaskan bahwa Rencana Penanggulangan Bencana sebagai rencana induk penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah harus saling selaras dengan perencanaan tata ruang, khususnya dalam pelaksanaan upaya-upaya pengurangan risiko dan mitigasi sebelum terjadi bencana. 6.2.3. PEMADUAN RPB DENGAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM Penanggulangan bencana telah menjadi urusan wajib layanan dasar bagi pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penerapan urusan wajib layanan dasar pemerintah daerah harus mengacu kepada Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018. Dengan demikian, dalam tenggat waktu yang ditentukan, seluruh kabupaten/kota di Indonesia mempunyai kewajiban untuk memenuhi SPM tersebut. Harmonisasi SPM dengan RPB adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini: Tabel 9. Harmonisasi SPM dengan Rencana Aksi pada Rencana Penanggulangan Bencana SPM SUB SPM RENCANA AKSI PADA RPB A INFORMASI RAWAN BENCANA 1 Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis bencana) 12 Pembuatan papan informasi tentang area bahaya letusan gunung api 15 Penyusunan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan 16 Pengembangan Sistem Informasi Bencana yang terpadu 28 Pembuatan papan RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 98 SPM SUB SPM RENCANA AKSI PADA RPB informasi tentang larangan pembuangan sampah pada selokan 38 Kampanye dan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan 33 Sosialisasi tentang tata cara membangun rumah aman gempa 2 Penyusunan kajian risiko bencana 13 Review Kajian Risiko Bencana B PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 1 Pelatihan pencegahan dan mitigasi 3 Peningkatan Kapabilitas dan Tata Kelola BPBD 2 Penyusunan rencana penanggulangan bencana 14 Optimalisasi Penerapan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah 3 Pembuatan rencana kontinjensi 6 Penyusunan Rencana Kontinjensi Tsunami 7 Penyusunan Rencana Kontinjensi Banjir Bandang 4 Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana 5 Latihan Kesiapsiagaan secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut 5 Pengendalian operasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana 17 Perkuatan Pusdalops PB 9 Pembangunan Sistem Peringatan Dini Tsunami 10 Pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir 11 Pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang 6 Penyediaan dan pengoperasian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana 19 Peningkatan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik 20 Penguatan Cadangan Pasokan Listrik RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 99 SPM SUB SPM RENCANA AKSI PADA RPB Alternatif untuk Penanganan Darurat Bencana 21 Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana 4 Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit Aman Bencana 7 Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 18 Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah 8 Pembangunan Kapasitas Evakuasi Tsunami Daerah C PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA 1 Pengkajian cepat - 2 Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana - 3 Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana - RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 100 Sumber: Disarikan dari Peraturan Menteri PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2017 Gambar 15. Evaluasi Perencanaan Pembangunan Nasional Pelaksanaan evaluasi pembangunan nasional dimulai dengan melakukan rekonstruksi terhadap kerangka logis perencanaan, untuk menghasilkan indikator-indikator evaluasi yang tepat, sehingga proses tahapan evaluasi mampu memberikan data dan informasi mengenai berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan, sebagai dasar pengambilan kebijakan dan input terhadap proses perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya. Dalam setiap tahapan proses evaluasi, dapat dilaksanakan jenis dan bentuk evaluasi yang berbeda-beda, sesuai dengan tujuan masing-masing evaluasi. 7.1. KERANGKA KERJA LOGIS Pelaksanaan evaluasi didahului dengan melakukan rekonstruksi terhadap kerangka kerja logis kebijakan/program/kegiatan dan disertai dengan pemilihan indikator yang tepat untuk dievaluasi. Proses rekonstruksi kerangka logis RPB diturunkan dalam bentuk sasaran, program, kegiatan, dan indikator dalam RPB. Pemilihan dan penyepakatan indikator evaluasi RPB akan dijadikan sebagai bahan rekomendasi untuk indikator evaluasi RKPD, Renstra, dan RPJMD. Hal ini dilakukan untuk menjamin digunakannya hasil evaluasi RPB sebagai salah satu acuan dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah. RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 101 7.1.1. EVALUASI EX-ANTE Evaluasi Ex-ante merupakan evaluasi yang dilakukan sebelum dokumen perencanaan ditetapkan. Evaluasi ini digunakan untuk:
10. 1.Memilih Alternatif Terbaik dari Berbagai Alternatif yang Ada Evaluasi Ex-ante dilakukan dengan menggunakan metode cost benefit analysis, yaitu menghitung biaya dan manfaatnya. Evaluasi ini sebaiknya digunakan untuk program/kegiatan strategis terutama untuk kegiatan infrastruktur.
11. 2.Memastikan Dokumen Perencanaan Disusun Secara Terstruktur, Koheren dan Sistematis a) untuk memastikan relevansi antara kondisi saat ini, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dengan sasaran yang ingin dicapai. Juga melihat konsistensi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal ini untuk menjamin kebijakan/program/kegiatan yang diambil pemerintah tepat sasaran. b) untuk memastikan bahwa perencanaan telah berpedoman dan sejalan dengan dokumen perencanaan yang levelnya lebih tinggi. Selain itu juga melihat target yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ada dan realistis. Dalam proses penyusunan RPB, evaluasi Ex-Ante dilaksanakan melalui:
12. 1.Analisis konekivitas program-program terkait penanggulangan bencana pada dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan Provinsi Sumatera Barat terkait (RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat). RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 102
13. 2.Analisis konektivitas antara program-program terkait penanggulangan bencana pada dokumen perencanaan pembangunan - hasil analisis pada point (a) - dengan Sub Prioritas Indikator Ketahanan Daerah, sebagai acuan keberhasilan penyelenggaraan PB pada suatu daerah. Sedangkan evaluasi ex-ante dengan menggunakan metode Cost Benefit Analysis, baru akan digunakan pada saat penyusunan RKPD khususnya untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur (sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman). 7.1.2. KERANGKA KERJA LOGIS Kerangka Kerja Logis (KKL) digunakan untuk pemilihan indikator yang akan dievaluasi dan penentuan metode evaluasi. KKL memiliki peran yang cukup penting dalam menstrukturkan kebijakan/program/kegiatan. KKL diperlukan untuk mendapatkan outlines bagaimana kebijakan/program/kegiatan saling terkait dan bekerja dengan baik untuk mencapai sasaran pembangunan. KKL berbentuk diagram/bagan yang menggambarkan hubungan antara input-proses-output-outcome-impact dalam pelaksanaan suatu kebijakan/program/kegiatan. Oleh karena itu, KKL sangat penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Fungsi KKL pada masing-masing tahap pembangunan adalah sebagai berikut:
14. 1.TAHAP PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN/ PROGRAM/ KEGIATAN KKL membantu menyusun struktur dan organisasi suatu desain program berdasarkan pemahaman yang sama. Pada tahap perencanaan, membangun KKL memerlukan banyak riset, pengalaman dan studi terkait strategi yang akan digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Struktur KKL membantu untuk menyamakan pemahaman akan parameter dan ekspektasi RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 103 yang diharapkan, serta melihat perubahan yang diharapkan dapat terwujud dari pencapaian kebijakan/program/kegiatan.
15. 2.TAHAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN KKL membantu pelaksana untuk fokus terhadap rencana yang telah disusun dan mengidentifikasi serta mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk memantau perkembangan pelaksanaan untuk menjamin tercapainya sasaran yang diinginkan. Menggunakan KKL selama pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan mengharuskan para pengambil kebijakan untuk fokus dalam mencapai hasil. Lebih lanjut, KKL membantu pengambil kebijakan untuk memprioritaskan aspek- aspek dalam program yang penting dalam rangka melihat, melaporkan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.
16. 3.TAHAP EVALUASI KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN Tujuan utama penggunaan KKL pada tahap evaluasi adalah untuk meningkatkan pemahaman bagaimana proses suatu kebijakan/program/kegiatan dirumuskan dan dilaksanakan. Pada tahap evaluasi dilakukan rekonstruksi terhadap KKL yang telah disusun di tahap perencanaan. Jika KKL sudah disusun dengan baik dan keterkaitan antara input-proses-output- outcome-impact terlihat maka KKL tersebut dapat langsung digunakan untuk melakukan evaluasi. Namun jika KKL belum ada atau belum disusun dengan baik, maka perlu dilakukan perbaikan atau rekonstruksi KKL untuk menstrukturkan kembali kebijakan/program/kegiatan sehingga keterkaitan antara input- proses-output-outcome-impact menjadi jelas. Perbaikan ini perlu dilakukan untuk memudahkan proses evaluasi antara lain dengan KKL sehingga pemilihan pertanyaan evaluasi dapat dilakukan dengan tepat, target kinerja dan indikator yang komprehensif dan relevan teridentifikasi dengan lebih baik dan jelas sehingga lebih mudah di evaluasi. RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 104 7.2. PEMANTAUAN PENCAPAIAN KERJA Pengukuran pencapaian kinerja suatu kebijakan/program/kegiatan dapat dilakukan melalui beberapa jenis evaluasi. 7.2.1. EVALUASI PENGUKURAN KINERJA
17. 1.Evaluasi pengukuran kinerja adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja kebijakan/program/kegiatan dengan membandingkan antara capaian dengan targetnya. Salah satu informasi yang digunakan dalam melakukan evaluasi pengukuran kinerja adalah menggunakan hasil pemantauan. Hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai parameter dalam early warning system.
18. 2.Wajib dilakukan pada semua kebijakan/program/kegiatan yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMN, Renstra, RKP dan Renja).
19. 3.Dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan (gap analysis). Gap dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan. Metode Gap analysis atau “analisis kesenjangan” berguna untuk:
a.Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
b.Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
c.Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan. RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 105 7.2.2. EVALUASI PROSES PELAKSANAAN
1. 1.Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan secara mendalam.
2. 2.Deskripsi proses pelaksanaan meliputi deskripsi pelaksanaan (siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana), deskripsi latar belakang, deskripsi organisasi, deskripsi input, output dan aktivitas pelaksanaan dan hal lain yang diperlukan.
3. 3.Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan terhadap kebijakan/program/kegiatan terpilih, antara lain untuk memahami fungsi-fungsi pelaksanaan agar diketahui fungsi mana yang berjalan dengan baik dan mana yang tidak, serta mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan di masa yang akan dating. 7.2.3. EVALUASI KEBIJAKAN STRATEGIS
4. 1.Evaluasi kebijakan strategis/program besar merupakan penilaian secara menyeluruh, sistematis dan obyektif terkait aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan kebijakan/program dengan menunjukkan hubungan sebab akibat akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program.
5. 2.Evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan terhadap kebijakan/program terpilih dengan kriteria tertentu karena membutuhkan waktu, sumber daya dan sumber dana yang besar.
a.Kriteria kebijakan strategis/program besar meliputi:
b.memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
c.memiliki anggaran besar;
d.mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 106
e.mendukung pencapaian prioritas nasional; dan
f.merupakan arahan direktif presiden dan pertimbangan lain. 7.3. EVALUASI DAN PELAPORAN
1. 1.RPB merupakan rencana penyelenggaraan PB yang melibatkan berbagai pihak, baik dari institusi pemerintah (lembaga) maupun institusi nonpemerintah (organisasi nonpemerintah, pelaku usaha, media massa, masyarakat dan lain-lain). Oleh karena itu, pelaksanaan MEP melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan RPB.
2. 2.Pelaksanaan MEP RPB bertujuan untuk:
a.Memantau secara terus menerus proses pelaksanaan RPB;
b.Mengantisipasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan RPBsedini mungkin;
c.Menilai pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja PB;
d.Menyusun informasi dan melaporkan pencapaian aksi PB yang cepat, tepat dan akurat secara berkala dan berjenjang; serta
e.Menyusun rekomendasi bagi perbaikan implementasi dan RPB secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
1. 3.Pendekatan dalam pelaksanaan MEP RPB dilakukan melalui:
a.penilaian mandiri (self assessment); merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masing-masing pihak pelaksana kegiatan dan aksi dalam RPB, baik institusi pemerintah maupun non-pemerintah.
b.penilaian terhadap dokumen pelaporan (report assessment); dilakukan sebagai masukan MEP secara tertulis dari berbagai dokumen yang disusun oleh para pihak dalam pelaksanaan RPB. RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 107
c.penilaian implementasi lapangan (field assessment); merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan RPB di berbagai lokasi penyelenggaraan PB jika diperlukan. Seluruh pendekatan pelaksanaan MEP RPB tersebut dikoordinasikan dan dikompilasikan oleh gugus tugas di atas.
1. 4.Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja berbagai institusi pelaksana kegiatan dan aksi RPB. Pemantauan dilakukan untuk melihat capaian kegiatan dan aksi yang telah/sedang berjalan, serta kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Capaian kegiatan dan aksi dapat dilihat berdasarkan besarnya sumberdaya input yang telah dipergunakan (anggaran, SDM, jangka waktu, dan lain-lain), serta keluaran (output) dan hasil (outcome) yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakat dan/atau pemerintah akibat pelaksanaan kegiatan dan aksi RPB. Capaian kegiatan dan aksi bisa dijabarkan dalam indikator dan sasaran kinerja pelaksanaan RPB. Sementara evaluasi merupakan hasil kompilasi monitoring yang dibandingkan terhadap rencana kegiatan dan aksi RPB. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif dan transparan. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan laporan dan rekomendasi perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan dan aksi RPB berikutnya. Secara diagramatik, mekanisme pelaksanaan MEP RPB disajikan dalam gambar dibawah ini. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh masing-masing institusi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam institusi yang bersangkutan. Pemantauan juga dilakukan oleh Gugus Tugas Pelaksanaan RPB secara berkala, minimal setiap tahun dan/atau saat terjadi penyelenggaraan PB di daerah. Evaluasi RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 108 pelaksanaan RPB dilakukan oleh Gugus Tugas Pelaksanaan RPB secara berkala, minimal setiap 2 (dua) tahun berdasarkan hasil kompilasi MEP yang dilakukan masing-masing institusi dan hasil MEP yang dilakukan oleh gugus tugas. Gambar 16. Mekanisme Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
2. 5.Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPB disusun oleh setiap daerah diserahkan kepada gugus tugas RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 109 melalui koordinasi BPBD. Laporan disusun oleh masing-masing institusi secara berkala minimal setiap tahun. Laporan ini akan menjadi bahan monitoring tahunan gugus tugas terhadap pelaksanaan RPB. Sementara laporan evaluasi gugus tugas disusun secara berkala minimal setiap 2 (dua) tahun. Mekanisme operasional dan teknis pelaksaanaan MEP disusun oleh gugus tugas sebagai pedoman bagi semua pihak dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, laporan pelaksanaan RPB secara menyeluruh disusun setiap 5 (lima) tahun pada tahun terakhir oleh BPBD berdasarkan hasil MEP berbagai institusi terkait dan gugus tugas. BPBD dalam menyusun laporan pelaksanaan RPB secara menyeluruh, melakukan koordinasi dengan BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat dan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RPB.
3. 6.Dalam konteks pembaruan RPB, BPBD sebagai koordinator penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Periode 2025- 2029 diharapkan membentuk tim penyusun yang berasal dari lintas lembaga, akademisi dan pakar.
4. 7.Untuk menjamin kesinambungan pencapaian dan dampak dari RPB, maka disarankan kepada Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana periode 2025-2029 untuk memperhatikan beberapa kriteria pembaruan, antara lain:
a.Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengacu kepada Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dengan memperhatikan Isu Strategis Kebencanaan Daerah.
b.Dimensi perencanaan seperti yang tertuang dalam SPPN (teknokratis, top-down, bottom-up, partisipatif dan politis) menjadi dasar dalam menyusun mekanisme pembaruan RPB.
c.Indeks risiko bencana yang akan digunakan sebagai acuan dasar perencanaan periode selanjutnya adalah minimal RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 110 indeks risiko bencana yang diterbitkan oleh BNPB sekurang-kurangnya satu tahun sebelum proses pembaruan mulai dilaksanakan.
d.Seluruh komponen lain yang dibutuhkan dalam pembaruan RPB dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. 7.4. KERANGKA RENCANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI Di dalam sebuah perencanaan diperlukan telaah menyeluruh untuk menjaga relevansi dan konsistensi antara perencanaan dengan realisasi yang telah dilaksanakan. Untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi perlu disusun suatu kerangka perencanaan berdasarkan waktu pemantauan dan evaluasi. Detail rencana pemantauaan dan evaluasi adalah sebagaimana terlihat pada table dibawah ini: RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 111 Tabel 10. Kerangka Pemantauan dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Padang Pariaman WAKTU PEMANTAUAN DAN EVALUASI JENIS/BENTUK PEMANTAUAN DAN EVALUASI SUMBER BUKTI DAN REFERENSI YANG DIGUNAKAN KELUARAN METODE PELAKSANA Sebelum penyusunan RPB Evaluasi Ex- Ante  RPJMN  RPJMD  RTRW  Kajian RIsiko Bencana  Hasil Penilaian IKD  Analisis capaian penanggulangan bencana daerah (Nilai Indikator Ketahanan Daerah)  Analisis konektivitas program-program terkait penanggulangan bencana pada RPJMN dan RPJMD  Analisis program-program RPJMN dan RPJMD dengan isu strategis penanggulangan bencana daerah  FGD  Survey  Telaah dokumen  dll  BPBD  Tim Penyusun RPB Setiap Semester dan Setiap Tahun Evaluasi Pengukuran Kinerja  Laporan pelaksanaan kegiatan  Analisis tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.  Analisis bentuk peningkatan dan inovasi kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan yang ada.  Analisis rekomendasi prioritas waktu dan estimasi biaya  FGD  Telaah dokumen dll  BPBD  Tim Koordinasi RPB Tertentu untuk kegiatan tertentu Evaluasi Proses Pelaksanaan  Lesson Learn Report  Identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan  FGD  BPBD  Tim Koordinasi RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 112 WAKTU PEMANTAUAN DAN EVALUASI JENIS/BENTUK PEMANTAUAN DAN EVALUASI SUMBER BUKTI DAN REFERENSI YANG DIGUNAKAN KELUARAN METODE PELAKSANA pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang RPB Tahun ke 3 Pelaksanaan RPB Evaluasi Kebijakan Strategis  Laporan pelaksanaan kegiatan  Laporan Kejadian dan Dampak Bencana  Dokumen Kebijakan Strategis Daerah yang berpengaruh terhadap penyelenggara an PB  Analisis relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan program/kebijakan yang:  memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;  memiliki anggaran besar;  mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;  mendukung pencapaian prioritas nasional; dan  merupakan arahan direktif presiden dan pertimbangan lain  Analisis kemungkinan kebutuhan terhadap Review RPB  FGD  Survey  Telaah dokumen  dll  BPBD  BAPPEDA  Tim Koordinasi RPB Tahun ke 5 pelaksanaan RPB Evaluasi Ex- Ante  Laporan pemantauan dan evaluasi RPB yang  Analisis baseline data capaian rencana penanggulangan bencana  Rekomendasi penyempurnaan  FGD  Telaah dokumen  BPBD  BAPPEDA  Tim Koordinasi RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 113 WAKTU PEMANTAUAN DAN EVALUASI JENIS/BENTUK PEMANTAUAN DAN EVALUASI SUMBER BUKTI DAN REFERENSI YANG DIGUNAKAN KELUARAN METODE PELAKSANA pernah dilakukan sebelumnya  RPJMN  RPJMD  Kajian RIsiko Bencana  Hasil Penilaian IKD  RTRW  KLHS arah kebijakan penanggulangan bencana daerah  Dokumentasi  dll RPB/Tim Penyusun RPB berikutny a RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 114 Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan salah satu alat untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Oleh karena itu, RPB akan diperkuat dalam bentuk aturan daerah, minimal dalam bentuk Peraturan Bupati Padang Pariaman. Hal ini juga akan mendukung terhadap proses untuk mengarusutamakan RPB kedalam perencanaan anggaran daerah merupakan salah satu syarat agar RPB dapat terimplementasi dengan baik. Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Padang Pariaman, perubahan-perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi perubahan profil risiko bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Kerja pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah terkait penanggulangan bencana, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Hal ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Padang Pariaman. Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Padang Pariaman, perubahan-perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi perubahan profil risiko bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Kerja pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah terkait penanggulangan bencana, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Hal ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Padang Pariaman. Upaya lain yang diharapkan dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah strategi RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2025 115 pengarusutamaan penanggulangan bencana, karena strategi pengarusutamaan penanggulangan bencana adalah sebuah mekanisme untuk menjamin terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, kerjasama semua pihak akan berjalan efektif hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di masyarakat sesuai dengan Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Padang Pariaman. BUPATI PADANG PARIAMAN, ttd SUHATRI BUR

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…