DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan Obyek pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi: a. bangunan gedung; b. bangunan perumahan; c. kendaraan bermotor dan; d. bahan berbahaya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ,perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; Mengingat: 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 450);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4187);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8.Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14.Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
15.Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
18.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
19.Keputusan Menteri Perhubungan No.KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
20.Peraturan Bupati Padang Pariaman No.52 tahun 2016tentang Kedudukan, susunan,Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Pariaman; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN dan BUPATI PADANG PARIAMAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten Padang Pariaman adalah Daerah Otonomi yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2.Pemerintah DaerahKabupaten Padang Pariaman adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.
3.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
4.Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran adalah Pimpinan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
5.Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran adalah Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman pelaksana teknis Dinas dalam urusan operasional pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran serta penanggulangan bencana lainnya.
6.Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran adalah pimpinan unit teknis yang bertanggung jawab dalam urusan operasioal pencegahan dan Penanggulangan kebakaran.
7.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air,yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya,baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan,kegiatan usaha,kegiatan sosial,budaya,maupun kegiatan khusus.
8.Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
9.Kendaraan Bermotor roda 4(empat), 6(enam) atau lebih dan seterusnya dengan penggunaan bersifat Angkutan Umum atau kendaraan pribadi maupun kendaraan Dinas adalah sarana moda transportasi didarat yang penggunaannya diperuntukan untuk melayani angkutan penumpang masyarakat umum dan mobil penggunaan yang sifat pribadi ataupun mobil kepentingan Dinas.
10.Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya.
11.Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen,ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar,korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan,pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia,peralatan dan lingkungan.
12.Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
13.Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
14.Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
15.Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah,apabila kebakaran melepaskan panas rendah,sehingga penjalaran api lambat.
16.Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang ;penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah )meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang,sehingga penjalaran api sedang.
17.Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang;penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat)meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang,sehingga penjalaran api sedang.
18.Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi,menimbulkan panas agak tinggi serta penjalaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
19.Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi,menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran,
20.Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi,menimbulkan panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.
21.Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
22.Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
23.Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung.
24.Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
25.Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan (APAR)dan alat pemadam api berat (APAB)yang menggunakan roda.
26.Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
27.Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan gedung,dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua setengah )inci,1,5 (satu setengah )inci dan kombinasi.
28.Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan gedung,dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah )inci.
29.Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
30.Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
31.Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda,selain kebakaran, antara lain gedung runtuh, banjir, ketinggian, kecelakaan transportasi dan Bahan Berbahaya.
32.Uji Mutu Bahan/Komponen adalah uji ketahanan api,kinerja bahan/komponen proteksi pasif dan aktif dan peralatan penanggulangan kebakaran.
33.Badan pengelola adalah badan yang bertugas untuk mengelola rumah susun.
34.Pemilik bangunan gedung adalah orang,badan hukum,kelompok orang,atau perkumpulan,yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
35.Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung,yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

BAB II

OBYEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 2

Obyek pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi:

a.bangunan gedung;
b.bangunan perumahan;
c.kendaraan bermotor dan;
d.bahan berbahaya.

Pasal 3

(1)Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung didasarkan pada :
1. a.ketinggian;
2. b.fungsi;
3. c.luas bangunan gedung;dan
4. d.isi bangunan gedung.
(2)Klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:
1. a.bahaya kebakaran ringan;
2. b.bahaya kebakaran sedang;dan
3. c.bahaya kebakaran berat.
(3)Bahaya kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b,terdiri dari: a.sedang I; b.sedang II;dan c.sedang III.
(4)Bahaya kebakaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf c,terdiri dari: a.berat I; b.berat II.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Bangunan perumahan di lingkungan permukiman yang tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan dan bangunan perumahan di lingkungan permukiman yang tidak tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang III.

Pasal 5

(1)Kendaraan bermotor yang diatur dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran terdiri dari: a.kendaraan umum;dan b.kendaraan khusus.
(2)Kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang I.
(3)Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.

Pasal 6

(1)Bahan Berbahaya terdiri dari: a.bahan berbahaya mudah meledak (explosives); b.bahan gas bertekanan (compressed gasses); c.bahan cair mudah menyala (flammable liquids); d.bahan padat mudah menyala (flammable solids)dan/ataumudah terbakar jika basah (dangerous when wet); e.bahan oksidator,peroksida organik (oxidizing substances); f.bahan beracun (poison); g.bahan radio aktif (radio actives); h.bahan perusak (corrosives);dan i.bahan berbahaya lain (miscellaneous).
(2)Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pencegahan dan penanganan insiden Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a sampai dengan huruf i diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENCEGAHAN KEBAKARAN

Pasal 7

(1)Setiap pemilik,pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung danlingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
(2)Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)pemilik,pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung wajib menyediakan :
1. a.sarana penyelamatan jiwa;
2. b.akses pemadam kebakaran;
3. c.proteksi kebakaran;dan
4. d.manajemen keselamatan kebakaran gedung.

Pasal 8

(1)Setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa.
(2)Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari :
1. a.sarana jalan ke luar;
2. b.pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
3. c.petunjuk arah jalan ke luar;
4. d.komunikasi darurat;
5. e.pengendali asap;
6. f.tempat berhimpun sementara;dan
7. g.tempat evakuasi.
(3)Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a terdiri dari:
1. a.tangga kebakaran;
2. b.ramp;
3. c.koridor;
4. d.pintu;
5. e.jalan/pintu penghubung;
6. f.balkon;
7. g.saf pemadam kebakaran;dan
8. h.jalur lintas menuju jalan ke luar.
(4)Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
(5)Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan gedung,jumlah, ukuran,jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus didasarkan pada luas lantai,fungsi bangunan,ketinggian bangunan gedung,jumlah penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis.
(6)Selain sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3),eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan ke luar.
(7)Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud ayat (2)huruf ( f ) harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sarana penyelamatan jiwa dan eskalator sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (6)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pada bangunan gedung berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat)lantai harus diberi jalan ke luar yang menghubungkan antar unit bangunan gedung yang satu dengan unit bangunan gedung yang lain.

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…