DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021, dengan isi Lampiran yang ini terdiri dari : 1. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 2. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi; 3. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; 4. Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran; 5. Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 6.Rekapitilasi Belanja untuk pemenuhan SPM; 7.Sinkronisasi program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; 8.Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; 9.Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; 10.Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan; 11.Daftar Piutang Daerah; 12.Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; 13.Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain; 14.Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan 15.Daftar Dana Cadangan; dan 16.Daftar Pinjaman Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang ... SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat ... Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) ;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2107 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja ... dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peratura Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN Dan BUPATI PADANG PARIAMAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3.Bupati ...
3.Bupati Adalah Bupati Padang Pariaman.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.423.856.132.812 (Satu trilun empat ratus dua pulus tiga milyar delapan ratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah), yang bersumber dari :

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.131.417.232.000 (seratus tiga puluh satu milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.150.000.000 (lima pulus lima milyar seratus lima pulus juta rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.515.000.000 (lima milyar lima ratus lima belas juta rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.450.000.000 (enam milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
(5)Lain-lain ...
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 64.302.232.000 (enam puluh empat milyar tiga ratus dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.219.119.500.812 (satu triliun dua ratus sembilan belas milyar seratus sembilan belas juta lima ratus ribu delapan ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.164.881.066.000 (satu triliun seratus enam puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh satu juta enam puluh enam ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.54.238.434.812 (lima puluh empat milyar dua ratus tiga pulu delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 73.319.400.000 (tujuh puluh tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Pendapatan Hibah;
2. b.Dana Darurat; dan
3. c.Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).
(3)Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
(4)Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakn sebesar Rp.58.319.400.000 (lima puluh delapan milyar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.490.325.279.308 (satu triliun empat ratus sembilan puluh milyar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah), yang terdiri atas :

a.Belanja Operasional;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak ...
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 8

1.Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.108.995.151.958 (satu triliun seratus delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :

a.Belanja Pegawai;
b.Belanja Barang dan Jasa;
c.Belanja Bunga;
d.Belanja Subsidi;
e.Belanja Hibah; dan
f.Belanja Bantuan Sosial.
1. 2.Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 754.398.057.616 (tujuh ratus lima puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu enam ratus enam belas rupiah).
2. 3.Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.286.820.823.657 (dua ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
3. 4.Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
4. 5.Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).
5. 6.Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.67.412.810.000 (enam puluh tujuh milyar empat ratus dua belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
6. 7.Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.363.460.685 (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 189.560.566.550(seratus delapan puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
4. d.Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
6. f.Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
(2)Belanja Modal ...
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (nol).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp.47.564.854.210 (empat puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah).
(4)Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.59.649.191.850 (lima puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
(5)Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.81.995.276.490 (delapan puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.351.244.000 (tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
(7)Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…