DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 25 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Pelayanan Publik meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik di Daerah meliputi: a. pelayanan barang publik; b. pelayanan jasa publik; dan c. pelayanan administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja;
c.bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan kepercayaan masyarakat atas terselenggaranya pelayanan publik yang baik di Kabupaten Padang Pariaman, perlu mengatur penyelenggaraan pelayanan publik secara jelas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelengaraan Pelayanan Publik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan;
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN dan BUPATI PADANG PARIAMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Padang Pariaman.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
7.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.
8.Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Bupati dan Perangkat Daerah, BUMD, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan Pelayanan Publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.
9.Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah Perangkat Daerah, BUMD, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan Pelayanan Publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman.
10.Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau rangkaian tindakan Pelayanan Publik.
11.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima mamfaat Pelayanan Publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
12.Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman Penyelenggara Pelayanan Publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
13.Pengaduan adalah pemberitahuan dari penerima pelayanan kepada penyelenggara, pelaksana, pengawas internal dan pengawas eksternal karena terjadinya ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan Standar Pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.
14.Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
15.Sistem Informasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
16.Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat, dan mengurangi biaya.
17.Pelayanan Berjenjang adalah penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan secara bertingkat dengan menyediakan kelas-kelas pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat untuk memberikan pilihan kepada masyarakat pengguna pelayanan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas.
18.Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan Pelayanan Publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
19.Satuan Kerja Penyelenggara adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan Pelayanan Publik yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
21.Pihak Terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan penyusunan Standar Pelayanan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan asas:

a.kepentingan umum;
b.kepastian hukum;
c.kesamaan hak;
d.keseimbangan hak dan kewajiban;
e.keprofesionalan;
f.partisipatif;
g.persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h.keterbukaan;
i.akuntabilitas;
j.fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k.ketepatan waktu; dan
l.kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di selenggarakan berdasarkan prinsip- prinsip:

a.kesederhanaan;
b.kejelasan;
c.kepastian waktu;
d.akurasi;
e.keamanan;
f.tanggungjawab;
g.kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan;
h.kemudahan akses;
i.kedisiplinan, kesopanan dan keramahan; dan
j.kenyamanan.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan penguatan komitmen antara Penyelenggara, Pelaksana dan Masyarakat dalam kegiatan Pelayanan Publik, sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pelayanan Publik bertujuan untuk:

a.mewujudkan prinsip-prinsip tatakelola Pemerintahan Daerah yang baik;
b.mewujudkan prinsip-prinsip Pelayanan Publik yang baik oleh korporasi dan lembaga independen;
c.mewujudkan kualitas pelayanan, efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pelayanan Publik dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme;
d.mewujudkan kepastian hukum dan pemenuhan hak dalam melindungi Masyarakat untuk mendapatkan Pelayanan Publik secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan;
e.mewujudkan partisipasi dan ketaatan Masyarakat dalam meningkatkan kulitas Pelayanan Publik sesuai Standar Pelayanan; dan
f.memenuhi penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Pelayanan Publik meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik di Daerah meliputi:

a.pelayanan barang publik;
b.pelayanan jasa publik; dan
c.pelayanan administratif.

Pasal 7

(1)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
(2)Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD;
2. b.pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh BUMD yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
(3)Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
1. a.penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
2. b.penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan.
(4)Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan Pelayanan Publik untuk dikategorikan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik.
(5)Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :
1. a.tindakan administratif Pemerintah Daerah yang diwajibkan oleh Daerah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara;
2. b.tindakan administratif oleh instansi non Pemerintah Daerah yang diwajibkan oleh Daerah dan diatur dalam peraturan perundang- undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian jenis Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBINA DAN ORGANISASI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Pasal 9

(1)Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan Pelayanan Publik, diperlukan pembina dan penanggung jawab.
(2)Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bupati.
(3)Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas penanggung jawab.
(4)Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja Pelayanan Publik kepada DPRD dan Gubernur.

Pasal 10

(1)Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), adalah Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
(2)Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjalankan tugas sebagai berikut:
1. a.mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan Standar Pelayanan pada setiap organisasi Penyelenggara;
2. b.melakukan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
3. c.melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Publik di seluruh Organisasi Penyelenggara kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020