DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Juli 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan Perubahan sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 6 (1)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 ( satu ) tahun. (2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. 2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 (1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. (2)Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. (3)Komponen biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas : a. uang harian perjalanan dinas; b. biaya transportasi; c. alat tulis kantor 3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 8 (1)Retribusi ditetapkan dengan formula sebagai berikut : RPTM = Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi Keterangan : RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (2)Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp 2.000.-000,00 (Dua juta rupiah) per menara per tahun. (3)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (4)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi. (5)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (6)Penetapan indeks variabel sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa retribusi daerah merupakan slaah satu sumber pendapatan daerah yang berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa dengan ditetapkannya Putusan Makamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, tanggal 26 Mei 2015 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, perlu dilakukan dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang…
3.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN DAN BUPATI PADANG PARIAMAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan…
1.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 ( satu ) tahun.
(2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 ( satu ) tahun.

2.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(3)Komponen biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat
(2)terdiri atas :
1. a.uang harian perjalanan dinas;
2. b.biaya transportasi;
3. c.alat tulis kantor
  1. 3.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Retribusi ditetapkan dengan formula sebagai berikut : RPTM = Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi Keterangan : RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
(2)Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp 2.000.-000,00 (Dua juta rupiah) per menara per tahun.
(3)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(4)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
(5)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(6)Penetapan…
(6)Penetapan indeks variabel sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Ditetapkan di Parit Malintang. pada tanggal 26 Juli 2018 BUPATI PADANG PARIAMAN, dto ALI MUKHNI Diundangkan di Parit Malintang pada tanggal 26 Juli 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN, dto JONPRIADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT : (3/48/2018) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

1.UMUM Putusan Makamah Konstitusi ( MK ) Nomor 46/PUU-XII/2014 yang diucapkan tanggal 26 Mei 2015 menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berkenaan dengan hal tersebut maka penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 yang menetapkan besaran tarifnya sebesar 2 % ( dua persen ) yang mengambil dari Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dapat lagi diterapkan sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 2

Pasal 7

Ayat ( 1 ) Cukup jelas. Ayat ( 2 ) Biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi ada 3 (tiga) komponen yaitu ; Uang harian perjalanan dinas, Uang Transportasi, dan Alat tulis kantor. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 3

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) …. Ayat (2) A. Tarif retribusi Tarif retribusi adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan yang meliputi komponen sebagai berikut :

1.Uang harian perjalanan dinas 2 orang x Rp. 150.000 x 20 hari = Rp. 6.000.000
2.Uang transportasi Rp. 150.000 x 20 hari = Rp. 3.000.000
3.Alat tulis kantor Pembelian ATK selama 1 bulan Rp. 1.000.000 Sehingga jumlah biaya untuk operasional pengawasan dan pengendalian selama 1 bulan adalah Rp. 10.000.000 Untuk frekuensi pengawasan dan pengendalian menara, dalam 1 hari dilaksanakan di 3 lokasi menara, sehingga dalam 1 bulan (20 hari) dapat dilaksanakan di 60 menara, sehingga tarif retribusi tiap menara adalah Rp. 10.000.000 : 60 x 12 = Rp. 2.000.000 B. Indeks variabel tarif retribusi pengendalian menara dihitung berdasarkan penjumlahan indeks variabel tarif retribusi menara telekomunikasi. Contoh perhitungan menara :
1.Satu unit menara telekomunikasi yang berada pada kawasan Bandara dengan ketinggian menara 40 meter tipe menara konvensional terletak di Kecamatan Batang Anai. Dengan perhitungan diatas maka akan diperoleh hasil sebagai berikut :  Tingkat penggunaan jasa : Rp. 2.000.000  Indeks variabel zonasi : 0.25  Indeks variabel tinggi menara : 0.5  Indeks variabel jenis menara : 0.5  Indeks variabel jarak tempuh : 0.5 Maka yang harus dibayarkan Rp. 2.000.000 x (0,25 + 0,5 + 0,5 + 0,5) = Rp. 3.500.000
2.Satu unit menara telekomunikasi yang berada pada kawasan pemukiman dengan ketinggian menara 42 meter tipe menara konvensional terletak di Kecamatan Sei Limau. Dengan perhitungan diatas maka akan diperoleh hasil sebagai berikut :  Tingkat penggunaan jasa : Rp. 2.000.000  Indeks variabel zonasi : 1  Indeks variabel tinggi menara : 0.75  Indeks variabel jenis menara : 0.5  Indeks variabel jarak tempuh : 0.75 Maka yang harus dibayarkan Rp. 2.000.000 x (1 + 0,75 + 0,5 + 0,75) = Rp. 6.000.000 Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 3 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI INDEKS VARIABEL TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI NO. KOMPONEN PERHITUNGAN PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI BOBOT INTERVAL DAN SKORING PARAMETER KOMPONEN PERHITUNGAN PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI SKOR INDEKS BOBOT X SKOR
1.ZONASI/ KAWASAN 25 % 1. Pemukiman/ Perkantoran.
2.Lahan hijau/Pertanian dan Perkebunan.
3.Industri/Perdagangan dan Jasa.
4.Bandar Udara,Pelabuhan Pariwisata, Hutan Lindung,Cagar Budaya. 4 3 2 1 1.00 0.75 0.50 0.25
2.TINGGI MENARA 25 % 1. Tinggi menara ≥ 61 m
2.Tinggi menara 41 – 60 m
3.Tinggi menara 21 – 40 m
4.Tinggi menara ≤ 20 m 4 3 2 1 1.00 0.75 0.50 0.25
3.JENIS MENARA 25 % 1. Konvensional.
2.Non Konvensional ( Pole/ Kamuflase ). 2 1 0.50 0.25
4.JARAK TEMPUH 25 % 1. Jauh (Kec. Batang Gasan, IV Koto Amal, Sei. Geringging, V Koto Timur, V Koto Kp.Dalam, Sei Limau ).
2.Sedang ( Kec. Bt.Anai, Ulakan Tapakis,Pd.Sago, Patamuan, 2 x 11 Kayu Tanam,V Koto Sei Sarik ).
3.Dekat ( Kec. Lb. Alung, Nan Sabaris, Sintoga, Enam Lingkung, 2 x 11 Enam Lingkung ). 3 2 1 0.75 0.50 0.25 100 % BUPATI PADANG PARIAMAN, ALI MUKHNI

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012