DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 244

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin berkembangnya berbagai aspek dalam kegiatan pelayanan air bersih yang harus diimplementasikan dalam seluruh kegiatan operasional perusahaan, baik yang berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi maupun tuntutan layanan secara profesional sesuai dengan dinamika yang berkembang di dalam masyarakat, maka kinerja badan usaha milik daerah yang melakukan usaha penyediaan air minum dan air bersih bagi masyarakat perlu di tingkatkan;
c.bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Air Minum Kabupaten Padang Pariaman yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Padang Pariaman Nomor 03 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Air Minum Daerah Tingkat II Kabupaten Padang Pariaman, tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang– Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN dan BUPATI PADANG PARIAMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ANAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Anai adalah perusahaan umum daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum.
5.Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umun Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang Kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
7.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai.
8.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai.
9.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai.
10.Gaji adalah gaji pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
11.Penghasilan adalah gaji yang ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi program, kegiatan serta pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran.
13.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pendirian Perumda Air Minum Tirta Anai dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

Pasal 3

Pendirian Perumda Air Minum Tirta Anai bertujuan:

a.memberikan pelayanan air bersih dan/atau air minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
b.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah dengan peningkatan pendapatan asli daerah; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB II

PENDIRIAN, KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU BERDIRI PERUMDA AIR MINUM TIRTA ANAI

Pasal 4

(1)Perumda Air Minum Tirta Anai merupakan perusahaan umum daerah air minum yang pertama kali didirikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Padang Pariaman Nomor 03 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman.
(2)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama Perusahaan Daerah yang semula bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai.

Pasal 5

Perumda Air Minum Tirta Anai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. \

Pasal 6

(1)Perumda Air Minum Tirta Anai berkedudukan di Daerah.
(2)Perumda Air Minum Tirta Anai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor unit pelayanan untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perumda Air Minum Tirta Anai didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB III

KEGIATAN USAHA DAN LINGKUP PELAYANAN

Pasal 8

Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Anai terdiri atas:

a.penyediaan, pengelolaan dan pendistribusian air bersih dan air minum yang memenuhi standar kesehatan dan memenuhi syarat bagi masyarakat, secara merata, tertib dan teratur; dan
b.penyediaan air minum dalam bentuk air minum dalam kemasan.

Pasal 9

Lingkup pelayanan Perusahaan Air Minum Tirta Anai terdiri atas:

a.pelayanan air minum;
b.pengiriman air tangki;
c.hidran umum;
d.laboratorium; dan
e.terameter.

BAB IV

MODAL

Pasal 10

(1)Modal Perumda Air Minum Tirta Anai terdiri atas:
1. a.modal dasar; dan
2. b.modal disetor.
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah).
(3)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(4)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(5)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penyertaan modal Daerah.
(6)Penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Anai menjadi modal disetor.
(7)Modal disetor yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (6) sebesar Rp99.082.995.187,00 (sembilan puluh sembilan milyar delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) berdasarkan laporan keuangan hasil audit untuk periode 31 Desember 2022 oleh auditor independen.

Isi peraturan

Teks244PDFHirarki

Memuat teks peraturan…