DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TUBERKULOSIS, KUSTA DAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS - ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT: 1. KETENTUAN UMUM 2. PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 3. PERAN MASYARAKAT 4. KEWAJIBAN DAN LARANGAN 5. PEMBINAAN,KOORDINASI DAN PENGAWASAN 6. PEMBIAYAAN 7. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Tuberkulosis, Kusta dan HIV-AIDS di Kabupaten Padang Pariaman perlu diatur dalam peraturan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Tuberkulosis, Kusta dan Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immuno Deficiency Syndrome; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ... SALINAN Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sipilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak;
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kusta; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN dan BUPATI PADANG PARIAMAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TUBERKULOSIS, KUSTA DAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS - ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2.Pemerintah ...
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3.Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4.Perangkat Daerah adalah Dinas Kesehatan yang tugas dan fungsinya dibidang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Tuberkulosis, Kusta dan HIV-AIDS.
5.Pencegahan adalah upaya-upaya agar seseorang tidak tertular penyakit Tuberkulosis, Kusta dan HIV-AIDS dan tidak menularkannya kepada orang lain.
6.Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, serta memutuskan penularan akibat penyakit Tuberkulosis, Kusta dan HIV-AIDS.
7.Penyakit Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobakterium Tuberculosis yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
8.Kusta adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium Leprae yang terutama menyerang syaraf tepi, kulit dan organ tubuh lain kecuali susunan syaraf pusat.
9.Bacille Calmette Guerin yang selanjutnya disingkat BCG adalah Vaksin untuk Tuberkulosis yang dibuat dari baksil Tuberkulosis yang dilemahkan dengan dikulturkan dimedium buatan selama bertahun- tahun.
10.Surveilans Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat surveilans TB adalah kegiatan pemantauan dan analisa sistematis terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TBC atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
11.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia.
12.Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV, AIDS muncul setelah virus (HIV) menyerang sistem kekebalan tubuh kita selama lima hingga sepuluh tahun atau lebih. Sistem kekebalan tubuh menjadi lemah, dan satu atau lebih penyakit dapat timbul karena lemahnya sistem kekebalan tubuh tadi, beberapa penyakit bisa menjadi lebih parah dari pada biasanya.
13.Promotif adalah ilmu dan seni membantu masyarakat menjadikan gaya hidup mereka sehat optimal sehingga terhindar dari penularan penyakit. Kesehatan yang optimal didefinisikan sebagai keseimbangan kesehatan fisik, emosi, sosial, spiritual, dan intelektual.
14.Preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya penyakit TBC, Kusta dan HIV-AIDS dan gangguan kesehatan terhadap individu, keluarga kelompok dan masyarakat.
15.Voluntary...
15.Voluntary Conselling and Testing/Konseling Tes Sukarela yang selanjutnya disingkat VCT/KTS adalah pelayanan kesehatan secara sukarela, yang terdiri atas testing untuk memeriksakan apakah seseorang sudah tertular HIV dengan disertai konseling yang memadai sebelum dan sesudah tes dilakukan.
16.Kuratif adalah pengobatan penderita HIV-AIDS sesuai dengan gejala yang ditimbulkannya disertai pemberian perawatan dan dukungan psikososial.
17.Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten selanjutnya disingkat KPAK adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Padang Pariaman dengan tugas untuk memimpin, mengelola, mengoordinasikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Padang Pariaman.
18.Penyedia layanan kesehatan adalah Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas dan sebagainya yang ditetapkan oleh instansi terkait.
19.Promosi Kesehatan adalah ilmu dan seni membantu masyarakat menjadikan gaya hidup mereka sehat optimal.
20.Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah seseorang yang telah mengidap HIV dan AIDS.
21.Orang Yang Hidup Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut OHIDA adalah seseorang yang telah mengidap HIV dan AIDS dan seseorang yang hidup dengan orang yang telah mengidap HIV dan AIDS, yang biasanya adalah pihak keluarga, teman dan tetangga yang peduli dengan penderitaannya.
22.Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
23.NAPZA suntik adalah NAPZA yang penggunaannya dilakukan dengan cara suntik.
24.Program Pengurangan Dampak Buruk (Harm Reduction) adalah kegiatan untuk memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS yang terdiri dari 12 (dua belas) komponen yaitu: pendidikan sebaya, pelayanan kesehatan dasar, perawatan dan pengobatan HIV dan AIDS, substitusi oral, terapi NAPZA, komunikasi informasi edukasi, penjangkauan, VCT, konseling, pencegahan infeksi, pertukaran jarum suntik, dan pemusnahan jarum suntik bekas pakai.
25.Sektor terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga lain yang merupakan mitra kerja Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten dalam menanggulangi HIV dan AIDS di Kabupaten Padang Pariaman.
26.Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah Lembaga Masyarakat yang peduli AIDS dan terdaftar pada Forum LSM Peduli AIDS sebagai anggota forum, dan merupakan mitra kerja Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Padang Pariaman.
27.Populasi ...
27.Populasi risiko tinggi adalah kelompok masyarakat yang mudah tertular dan menularkan HIV seperti penyalahguna NAPZA suntik, wanita/pria tuna susila, gay, waria dan pasangan/pelanggannya dan narapidana.
28.Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang dapat ditularkan melalui hubungan seks.
29.Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
30.Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil terhadap penderita TBC, Kusta dan ODHA.
31.Kelompok Dukungan Sebaya yang selanjutnya disingkat KDS adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai unsur yang peduli terhadap penanggulangan TBC, Kusta dan HIV-AIDS serta memberikan dukungan kepada ODHA/OHIDA penderita TBC dan Kusta baik moril maupun sprituil.
32.Provider-Initiated Testing and Counseling yang selanjutnya disingkat PITC atau Konseling dan Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat KTIP adalah layanan konseling dan tes HIV atas prakarsa petugas kesehatan. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan keputusan layanan klinis yang memerlukan pengetahuan status HIV klien.
33.pemberdayaan orang yang pernah pernah mengalami kusta adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membangun motivasi dan membangkitkankesadaran akan potensi yang dimiliki oleh penderita kusta telah selesai minum obat kusta.

Pasal 2

Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular TBC, Kusta dan HIV- AIDS diselenggarakan berdasarkan asas :

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kesetaraan gender; dan
d.kebersamaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mencegah dan mengurangi penularan penyakit menular TBC, Kusta dan HIV-AIDS;
b.meningkatkan kualitas hidup penderita TBC, Kusta dan HIV-AIDS serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit TBC, Kusta dan HIV-AIDS pada individu, keluarga, dan masyarakat;
c.menyediakan dan menyebarluaskan informasi untuk mendukung upaya... upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular TBC, Kusta dan HIV-AIDS;
d.menyediakan dan meningkatkan mutu pelayanan, perawatan, pengobatan, dan dukungan kepada penderita TBC, Kusta dan HIV- AIDS;
e.meningkatkan peran serta keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan penderita TBC, Kusta dan HIV-AIDS dalam berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular TBC, Kusta dan HIV-AIDS;
f.mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah, sektor swasta dan dunia usaha, serta lembaga swadaya masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi penyakit menular TBC, Kusta dan HIV-AIDS;
g.meningkatkan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang penyakit menular TBC, Kusta dan HIV-AIDS.

Pasal 4

Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan penyakit menular TBC, Kusta dan HIV-AIDS antara lain :

a.umum;
b.promotif;
c.preventif;
d.konseling dan pemeriksaan kesehatan;
e.kuratif;
f.perawatan dan dukungan.

BAB II

PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Pasal 5

(1)Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular TBC, Kusta dan HIV-AIDS diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah serta sektor terkait lainnya berdasarkan prinsip kemitraan.
(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaku utama dalam penanggulangan penyakit menular TBC, Kusta dan HIV- AIDS.
(3)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ikut melaksanakan, mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung upaya penanggulangan penyakit menular TBC, Kusta dan HIV-AIDS.

4.Sektor ...

(4)Sektor terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang mendukung penanggulangan penyakit menular TBC, Kusta dan HIV-AIDS.

Pasal 6

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular TBC, Kusta dan HIV-AIDS harus memperhatikan populasi rentan dan populasi risiko tinggi serta tidak diskriminatif.

Pasal 7

Upaya penanggulangan penyakit menular TBC, Kusta dan HIV-AIDS harus menghormati harkat, martabat dan keluarganya serta memperhatikan kesetaraan gender.

Pasal 8

(1)Promosi Kesehatan dalam penanggulangan penyakit menular TBC, Kusta dan HIV-AIDS ditujukan untuk:
1. a.meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan;
2. b.meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program; dan
3. c.memberdayakan masyarakat.
(2)Peningkatan komitmen para pengambil kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan advokasi upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan program Kusta, TBC dan HIV-AIDS.
(3)Peningkatan keterpaduan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kemitraan dengan lintas program atau sektor terkait dan layanan keterpaduan pemerintah dan swasta.
(4)Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif dalam rangka mencegah penularan TBC, Kusta dan HIV-AIDS serta meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat.
(5)Perorangan, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat dapat melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dengan menggunakan substansi yang selaras dengan program penanggulangan penyakit menular TBC, Kusta dan HIV-AIDS.

Pasal 9

(1)Promosi kesehatan ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan TBC, Kusta dan HIV-AIDS, serta menghilangkan stigma dan diskriminasi.
(2)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk advokasi, bina suasana, pemberdayaan, kemitraan dan peran serta masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya serta didukung kebijakan publik.
(3)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan terlatih.
(4)Sasaran promosi kesehatan meliputi pembuat kebijakan, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat.
(5)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan pada populasi sasaran, populasi kunci dan kelompok beresiko.
(6)Populasi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan populasi yang menjadi sasaran program.
(7)Populasi kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
1. a.pengguna napza suntik;
2. b.wanita pekerja seks langsung maupun tidak langsung;
3. c.pelanggan/pasangan seks wanita pekerja seks;
4. d.gay, waria, dan laki-laki pelanggan/pasangan seks dengan sesama laki-laki; dan
5. e.warga binaan lapas/rutan.

Pasal 10

(1)Promosi kesehatan dapat dilakukan terintegrasi dengan pelayanan Kesehatan maupun program promosi kesehatan lainnya.
(2)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.iklan layanan masyarakat;
2. b.kampanye penggunaan kondom pada setiap hubungan seks berisiko penularan penyakit;
3. c.promosi kesehatan bagi remaja dan dewasa muda;
4. d.peningkatan kapasitas dalam promosi pencegahan penyalahgunaan napza dan penularan HIV kepada tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan yang terlatih; dan
5. e.program promosi kesehatan lainnya.
(3)Promosi kesehatan yang terintegrasi pada pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada pelayanan :
1. a.kesehatan peduli remaja;
2. b.kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;
3. c.infeksi menular seksual;
4. d.tuberculosis;
5. e.kusta; dan
6. f.hiv-aids.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…