DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan Sistematika sebagai berikut : 1. KETENTUAN UMUM; 2. NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI; 3. GOLONGAN RETRIBUSI; 4. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; 5. PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; 6. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; 7. CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI; 8. WILAYAH PEMUNGUTAN; 9. MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG; 10. PENETAPAN RETRIBUSI; 11. TATA CARA PEMBAYARAN; 12. SANKSI ADMINISTRASI; 13. TATA CARA PEMBAYARAN; 14. TATA CARA PENAGIHAN; 15. KEBERATAN; 16. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; 17. PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; 18. KEDALUWARSA PENAGIHAN; 19. PENYIDIKAN; 20. KETENTUAN PIDANA; 21. KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyediaan jasa produksi usaha perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perorangan dan/atau badan yang memperoleh bantuan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk tujuan komersial dalam penjualannya dipandang perlu dipungut retribusi Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2.Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4.Undang-undang...…
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Komadya Dati II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN Dan BUPATI PADANG PARIAMAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PADANG PARIAMAN TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BIDANG PERIKANAN DAN KELAUATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3.Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4.Dinas adalah…….
4.Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman.
5.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan .
6.Balai Benih ikan adalah Unit Pelaksana teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang berada dibawah Dinas Perikanan dan Kelautan.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk kepentingan pribadi atau badan.
9.Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
10.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran restribusi, termasuk pemungut atau pemotong restribusi tertentu
11.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah Kabupten Padang Pariaman
12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menetukan besarnya pokok retribusi.
13.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran restribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
14.Surat Ketetapan.…
14.Surat Ketetapan Retibusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
15.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
17.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tidak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah di bidang Retribusi Perikanan dipungut atas penjualan Bibit atau benih ikan dan calon induk ikan yang telah diusahakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah penjualan produksi usaha Daerah dibidang perikanan dan kelautan yang meliputi :

a.Ikan dan/atau benih ikan yang dihasilkan oleh Balai Benih Ikan.
b.Ikan, benih ikan yang dihasilkan oleh pribadi atau badan yang memperoleh bantuan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badang yang menggunakan, menikmati pelayanan jasa usaha Pembibitan atau Pembenihan ikan lokal dan calon induk yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
(2)Wajib Retribusi..........
(2)Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli bibit atau benih ikan lokal dan calon induk ikan dari hasil Produksi Usaha Daerah termasuk pemungut/pemotongan Retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan dan Kelautan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penjualan produksi usaha Daerah di bidang perikanan dan kelautan dengan menggunakan satuan ekor atau kilogram

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur Retribusi didasarkan jenis dan/atau ukuran ikan, benih ikan.

Pasal 8

(1)Penetapan besarnya tarif Retribusi dilakukan berdasarkan pada tujuan untuk memperolehkeuntungan yang layak dari penjualan produksi usaha Daerah di bidang perikanan dan kelautan.
(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh dari penjualan bibit ikan atau benih ikan dan calon induk secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.
(3)Orientasi harga pasar berdasarkan koordinasi dengan Dinas terkait yang mengeluarkan penetapan harga pokok di Daerah.
(4)Apabila Tidak………
(4)Apabila tidak dimungkinkan adanya penetapan harga dasar disebabkan karena faktor Perekonomian yang tidak stabil atau keadaan kondisi dari Daerah yang disebabkan terpuruknya usaha Perikanan di Daerah tarif dasar dapat di tetapkan berdasarkan unsur biaya Produksi.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1)Struktur tarif digolongkan berdasarkan Benih Ikan Calon induk, Ikan Hias, Ikan Konsumsi, Penjualan Non Ikan dan Hasil Tambak
(2)Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pertimbangan harga pasar
(3)Penetapan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB VII

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Besarnya Retribusi yang terhutang dihitung berdasarkan jumlah produksi dan ukuran sebagaiman dimaksud dalam pasal 9.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…