DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020, DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT : 2020. Pasal 1 (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. b. c. d. e. f. g. Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Neraca; Laporan Operasional; Laporan arus kas; Laporan perubahan Ekuitas; Catatan atas laporan keuangan. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

4.Undang... SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 10. 11. 12. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010 tentang... tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 Nomor 1);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN dan BUPATI PADANG PARIAMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. b. c. d. e. f. g. Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Neraca; Laporan Operasional; Laporan arus kas; Laporan perubahan Ekuitas; Catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp 1.305.720.742.442,99
b.Belanja dan Transfer Rp 1.343.677.078.853,00 Surplus/(defisit) Rp (37.956.336.410,01)
c.Pembiayaan - Penerimaan Rp 59.763.140.359,16 - Pengeluaran Rp 4.612.493.788,00 Pembiayaan Netto Rp 55.150.646.571,16

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp42.453.909.518,01 dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran... 1) Anggaran pendapatan setelah perubahan 2) Realisasi Rp Rp 1.348.174.651.961,00 1.305.720.742.442,99 Selisih lebih/(kurang) Rp (42.453.909.518,01)
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp52.585.988.352,16 dengan rincian sebagai berikut : 1). Anggaran belanja setelah perubahan 2). Realisasi Rp Rp 1.396.263.067.205,16 1.343.677.078.853,00 Selisih lebih/(kurang) Rp (52.585.988.352,16)
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp10.132.078.834,15 dengan perincian sebagai berikut : 1). Surplus/defisit setelah perubahan 2). Realisasi Rp Rp (48.088.415.244,16) (37.956.336.410,01) Selisih lebih/(kurang) Rp 10.132.078.834,15
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp4.229.777.575,00 dengan perincian sebagai berikut : 1). Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan 2). Realisasi Rp Rp 55.533.362.784,16 59.763.140.359,16 Selisih lebih/(kurang) Rp 4.229.777.575,00
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp2.832.453.752,00) dengan perincian sebagai berikut : 1). Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan 2). Realisasi Rp Rp 7.444.947.540,00 4.612.493.788,00 Selisih lebih/(kurang) Rp (2.832.453.752,00)
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp7.062.231.327,00 dengan perincian sebagai berikut : 1). Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan 2). Realisasi Rp Rp 48.088.415.244,16 55.150.646.571,16 Selisih lebih/(kurang) Rp 7.062.231.327,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 57.015.595.260,16
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp 56.662.140.359,16 Sub Total Rp 353.454.901,00
c.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp 17.194.310.161,15 Sub Total Rp 17.547.765.062,15
d.Koreksi...
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp (34.232.309,00)
e.Lain-lain Rp (319.222.592,00) Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 17.194.310.161,15

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a.Jumlah aset Rp 1.341.938.962.289,66
b.Jumlah kewajiban Rp 11.143.047.577,67
c.Jumlah ekuitas Rp 1.330.795.914.711,99

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a.Pendapatan – LO Rp 1.282.352.428.986,69
b.Beban – LO Rp 1.302.428.230.079,25 Surplus/Defisit dari Operasi Rp (20.075.801.092,56)
c.Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Rp (1.379.262.888,26) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa Rp (21.455.063.980,82)
d.Pos Luar Biasa Rp 1.688.123.199,00 Surplus/Defisit - LO Rp (23.143.187.179,82)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2020 Arus kas bersih dari aktivitas operasi Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2020 Rp Rp Rp Rp Rp Rp 51.814.228.088,16 144.147.398.490,99 (182.853.734.901,00) (761.493.788,00) 207.718.008,00 16.806.382.424,15

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a.Ekuitas Awal Rp 1.330.164.633.049,19
b.Surplus/Defisit – LO Rp (23.143.187.179,82)
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp 23.774.468.842,62 Ekuitas Akhir Rp 1.330.795.914.711,99

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I Lampiran I.1 Lampiran I.2 Lampiran I.3 Lampiran I.4
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
i.Lampiran IX
j.Lampiran X
k.Lampiran XI
l.Lampiran XII
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
o.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX
t.Lampiran XX : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Laporan realisasi anggaran; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap; Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pengerjaan; Daftar rekapitulasi aset lainnya; Daftar dana cadangan daerah; Daftar kewajiban jangka pendek; Daftar kewajiban jangka panjang; Daftar kegiatan–kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…