DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dana penyertaan modal bersumber dari APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. (2) Jumlah dana penyertaan modal yang disertakan dianggarkan pada APBD. (3) Penyertaan Modal Daerah pada Bank Nagari sampai dengan 31 Desember 2020 berjumlah sebesar Rp 42.941.000.000,00 (empat puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : a. sampai dengan tahun 2003 sebesar Rp 4.540.924.581,00 (empat milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh satu Rupiah); b. pada tahun 2004 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah); c. pada tahun 2006 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah); d. pada tahun 2007 sebesar Rp 1.613.724.000,00 (satu milyar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah); e. pada tahun 2009 sebesar Rp 120.351.419,00 (seratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan belas rupiah); f. pada tahun 2012 sebesar Rp 1.468.000.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah); g. pada tahun 2013 sebesar Rp 6.741.783.081,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu rupiah); h. pada tahun 2014 sebesar Rp 7.614.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus empat belas juta rupiah); i. pada tahun 2015 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); j. pada tahun 2016 sebesar Rp 5.342.216.919,00 (lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah); k. pada tahun 2017 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan l. pada tahun 2019 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa demi meningkatkan penguatan struktur permodalan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal pada Bank Nagari;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
d.bahwa... SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pada Bank Nagari; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Dengan....... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN dan BUPATI PADANG PARIAMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BANK NAGARI. Pasal I Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pada Bank Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 27) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

a.Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 34);
b.Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1); diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
5.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6.PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Bank Nagari adalah Bank Umum Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6.PT.....
7.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Dana penyertaan modal bersumber dari APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(2)Jumlah dana penyertaan modal yang disertakan dianggarkan pada APBD.
(3)Penyertaan Modal Daerah pada Bank Nagari sampai dengan 31 Desember 2020 berjumlah sebesar Rp 42.941.000.000,00 (empat puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.sampai dengan tahun 2003 sebesar Rp 4.540.924.581,00 (empat milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh satu Rupiah);
2. b.pada tahun 2004 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah);
3. c.pada tahun 2006 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
4. d.pada tahun 2007 sebesar Rp 1.613.724.000,00 (satu milyar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
5. e.pada tahun 2009 sebesar Rp 120.351.419,00 (seratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan belas rupiah);
6. f.pada tahun 2012 sebesar Rp 1.468.000.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);
7. g.pada tahun 2013 sebesar Rp 6.741.783.081,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu rupiah);
8. h.pada tahun 2014 sebesar Rp 7.614.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus empat belas juta rupiah);
9. i.pada tahun 2015 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
10. j.pada tahun 2016 sebesar Rp 5.342.216.919,00 (lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);
11. k.pada tahun 2017 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
12. l.pada tahun 2019 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
(4)Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Bank Nagari mulai Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
(5)Jumlah keseluruhan penyertaan modal pada Bank Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar Rp 142.941.000.000,00
(4)Penambahan...... (seratus empat puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta Rupiah).

3.Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

(1)Besaran Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan.
(2)Dalam hal anggaran penyertaan modal daerah tidak melebihi penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Pasal 3, maka terhadap pemenuhan penyertaan modal daerah tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Ditetapkan di Parit Malintang pada tanggal 20 Desember 2023 BUPATI PADANG PARIAMAN, ttd SUHATRI BUR Diundangkan di Parit Malintang pada tanggal 20 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN, ttd RUDY REPENALDI RILIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (7/11/2023) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BANK NAGARI I. UMUM Penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut :
1. a.asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, dan Badan usaha sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;
2. b.asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. c.asas efisien, yaitu penyertaan modal diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelanggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal;
4. d.asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
5. e.asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai yang disertakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan mendayagunakan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian serta pembangunan daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 6

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 3A

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 3A

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019