DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH (PERDA) INI MENGATUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026, DENGAN ISI SEBAGAI BERIKUT : 1. Pendahuluan. 2. Gambaran Umum Kondisi Daerah. 3. Gambaran Keuangan Daerah. 4. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah. 5. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. 6. Strategi, Arah Kebijakan dan ProgramgraPembangunan Daerah. 7. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan 8. Program Perangkat Daerah. 9. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 10. Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan… SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4951);
7.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 02); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN dan BUPATI PADANG PARIAMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016–2021. Pasal…

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3.Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, selajutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
7.Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Pasal 2

RPJMD merupakan:

a.Penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah yang Disertai Dengan Kerangka Pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5(lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Padang Pariaman, RPJPD Provinsi Sumatera Barat, dan RPJMN.
b.Dokumen perencanaan Daerah yang memberikan Arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan. Pasal…

Pasal 3

Maksud RPJMD adalah untuk menjadi pedoman serta memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat.

Pasal 4

Tujuan RPJMD sebagai pedoman dalam:

a.Menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan Daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan lima tahunan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan Daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah.
b.Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 5

(1)Ruang lingkup RPJMD meliputi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan serta Prioritas dan Program Strategis Bupati disertai dengan Rencana Kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur bagi penilaian kinerja Bupati pada akhir masa jabatan.

Pasal 6

(1)Dokumen RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h. i. Gambaran Umum Kondisi Daerah. Gambaran Keuangan Daerah. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Strategi, Arah Kebijakan dan Programgram Pembangunan Daerah. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Penutup.
(2)Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal…

BAB IX

PENUTUP RPJMD adalah landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan yang berisi isu-isu/program–program strategis yang dilaksanakan dan dicapai dalam 5 tahun mendatang, cara mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
(3)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Pasal 8

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal…

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Ditetapkan di Parit Malintang pada tanggal 24 Agustus 2021 BUPATI PADANG PARIAMAN, ttd SUHATRI BUR Diundangkan di Parit Malintang pada tanggal 24 Agustus 2021 Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN, ttd ALI AMRAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT: (8/49/2021) PENJELASAN… PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026 I. UMUM Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan Visi, Misi Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 5 ayat (3) mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 264 oleh sebab itu perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu lima tahun mendatang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021–2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada bulan Februari 2021 serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020–2024 yang disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan daerah Kabupaten Padang Pariaman, serta disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun, berisikan gambaran umum kondisi daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah, analisis isu-isu strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja Daerah Lintas Satuan Kerja Perangkat daerah, dan indikasi Rencana Program Prioritas dan disertai Kebutuhan pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana… Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Padang Pariaman Tahun 2021–2026 dimaksudkan untuk dapat memayungi dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman serta penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) baik, agar kegiatan pembangunan daerah tahun 2021–2026 dapat menjawab kebutuhan daerah serta dapat meminimalkan permasalahan yang ada. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…