DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM, FUNGSI DAN KEDUDUKAN, LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN SUBSTANSI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG, RENCANA STRUKTUR RUANG, RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN, PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS, ARAHAN PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN PIDANA, PENYELESAIAN SENGKETA, PENYIDIKAN, KELEMBAGAAN, HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT, KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan tapal batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;

b.menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi hutan lindung yang berbasis masyarakat;
c.meningkatkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
d.menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama hutan lindung dan cagar alam dalam rangka tetap menjamin kehidupan masyarakat sekitarnya.

(7)Strategi dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan dalam ayat (2) huruf e meliputi:
1. a.meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
2. b.memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
3. c.meningkatkan teknologi pertanian, perikanan, dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi;
4. d.menguatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
(8)Strategi yang perlu diterapkan dalam kerangka mendorong pertumbuhan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f meliputi :
1. a.mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar;
2. b.meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta promosi daerah wisata yang lebih agresif dan efektif;
3. c.membangun utility dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat pemukiman (kawasan).
(9)Strategi untuk membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas dalam pemenuhan hak dasar untuk perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf g meliputi :
1. a.menguatkan kerangka regulasi penanggulangan bencana;
2. b.memadukan program pengurangan resiko ke dalam rencana pembangunan; 9
3. c.membangun kemitraan dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi penanggulangan bencana sesuai dengan konteks daerah;
4. d.menanggulangi bencana dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat.

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG

Pasal 6

(1)Rencana struktur ruang kabupaten meliputi :
1. a.sistem perkotaan;
2. b.sistem jaringan transportasi;
3. c.sistem jaringan energi;
4. d.sistem jaringan telekomunikasi;
5. e.sistem jaringan sumber daya air; dan
6. f.sistem prasarana lingkungan.
(2)Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2016-2036 dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Rencana dan kriteria sistem perkotaan di kabupaten dikembangkan secara hierarki dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan, potensi, dan rencana pengembangan wilayah Kabupaten.
(2)Pengembangan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
1. a.Pusat Kegiatan Lokal, yaitu merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan yang ditetapkan dalam RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi);
2. b.Pusat Pelayanan Kawasan, yaitu merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan
3. c.Pusat Pelayanan Lingkungan, yaitu merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
(3)Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Kota Salak.
(4)Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Sibande dan Sukaramai.
(5)Pusat Pelayanan Lingkungan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Tinada, Kecupak, Sibagindar, Jambu Buah 10 Rea dan Ulu Merah.

Pasal 8

Pengembangan sistem jaringan transportasi di kabupaten bertujuan untuk memadukan pergerakan internal di dalam kabupaten dan pergerakan eksternal yang menghubungkan kabupaten dengan wilayah di sekitar dalam rangka mendukung terciptanya struktur ruang dan pola ruang kabupaten.

Pasal 9

(1)Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 terdiri atas sistem jaringan transportasi darat.
(2)Rencana pengembangan transportasi darat meliputi :
1. a.rencana pengembangan jaringan jalan; dan
2. b.rencana pengembangan jaringan angkutan penumpang dan barang.

Pasal 10

(1)Pengembangan jaringan jalan meliputi:
1. a.jaringan jalan arteri dan kolektor yang ada dalam wilayah kabupaten;
2. b.jaringan jalan lokal.
(2)Jaringan jalan kolektor primer K2 yang ada di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat meliputi ruas Simpang Sukarame – Salak; Salak – Batas Humbang Hasundutan.
(3)Jaringan jalan kolektor primer K3 yang ada di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat meliputi ruas Jalan Sukarame – Tanjung Rahu – Penjaraten (Batas Dairi); Simpang Jambu (Pakpak Bharat) – Kuta Jungak – Sigalingging.
(4)Pengembangan jalan strategis provinsi pada ruas Salak – Kuta Tinggi - Sibongkaras - Batas Tapanuli Tengah.
(5)Jaringan jalan dengan ruas Salak – Aornakan II – Lagan – Pagindar – Batas Kabupaten Aceh Singkil, direncanakan untuk ditingkatkan menjadi fungsi jalan arteri atau kolektor.
(6)Jaringan jalan lokal di Kabupaten Pakpak Bharat, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah:
1. a.Salak - Kuta Liang;
2. b.Salak – Lae Mbalno – Delleng Raja;
3. c.Salak - Napasengkut – Aornakan;
4. d.Salak - Lae Mbalno – Jamburea;
5. e.Salak - Kelohi – Natam;
6. f.Salak – RSUD – Sindeka (Ringroad 2 jalur);
7. g.Salak – Rih Mbellang – Kecupak;
8. h.Lingkungan Perkantoran Sindeka;
9. i.Lae Mbalno – Sindeka;
10. j.Kelohi - Rih Mbellang – Kecupak;
11. k.Simpang Silimbatu - Kuta Laki;
12. l.Mbinanga Boang - Sinderung – Aornakan;
13. m.Mbinanga Boang – Delleng Raja – Lae Mbalno;
14. n.Aornakan – Kecupak;
15. o.Kelohi – Santar;
16. p.Perpulungen – Mbinanga Sitellu; 11
17. q.Penanggalan Binanga Boang - Kuta Tinggi;
18. r.Aornakan – Lagan – Sibagindar;
19. s.Simerpara – Lagan;
20. t.Simpang Pangkalan – Namuseng;
21. u.Traju - Sumbul - Parongil Julu;
22. v.Tinada – Sibande;
23. w.Tinada - Parongil Jehe - Kuta Babo;
24. x.Parongil Julu - Kuta Babo;
25. y.Uruk Lemas - Kuta Babo;
26. z.Simpang Kombih II – Perduhapen; aa. Simpang Kuta Batu - Rahib - Lae Meang; bb. Kuta Delleng - Kuta Nangka; cc. Sosor - Kelohi - Santar Jehe; dd. Sukaramai Atas - Kuta Nangka – Sipede; ee. Simpang Jambu – Jamburea – Mungkur; ff. Simpang Jambu - Jambu Mbellang; gg. Jambu Rea - Resdes; hh. Jamburea - Batas Dairi; ii. Jamburea - Kuta Jungak; jj. Pangkalan - Kuta Jungak; kk. Kuta Jungak – Perbuluan; ll. Jambu Mbellang - Kuta Kacip; mm. Cikaok - Ulu Merah; nn. Singgabur – Namuseng; oo. Namuseng - Lae Langge; pp. Ulu Merah - Kuta Ujung; qq. Ulu merah – Pardomuan; rr. Ulu merah - Lae Mbulan; ss. GKPPD Cikaok – Singgabur; tt. Santar Jehe - Parongil Julu; uu. Parongil Julu – Barisan; vv. Tinada - Santar Jehe; ww. Buluh Tellang – Natam; xx. Rambung – Natam; yy. Simpang Kuta Pinang - Kuta Pinang – Perduhapen; zz. Sukaramai - Mbinanga Sitellu; aaa. Pamulon - Kuta Babo; bbb. Kajoran - Mbinanga Sitellu; ccc. Gabe Aman - Mbinanga Sitellu; ddd. Kajoren – Perpulungen; eee. Simpang Kuta Meriah – Taluktuk; fff. Sukaramai - Tanjung Rahu – Panjaratan; ggg. Mbinanga Sitellu - Kuta Babo; hhh. Pardomuan – Perduhapen; iii. Pekan Nanjombal - Buluh Didi - Lae Marempat; jjj. Lae Marempat - Mbinanga Neur; kkk. Simpang Liang Bosi - Liang Bosi; lll. Sibaha – Bonien; mmm. Simpang Genting - Surung Mersada; nnn. Sibande - Kaban Tengah; ooo. Sibande – Simberkuh; ppp. Sibande – Genting.
(7)Ketentuan tentang sistem jaringan jalan lokal kabupaten lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 12

Pasal 11

Rencana pengembangan sistem jaringan angkutan penumpang, meliputi:

1.Penataan jaringan pelayanan angkutan umum disesuaikan dengan hierarki jalan.
2.Rencana pembangunan dan pengembangan sistem terminal penumpang terdiri atas terminal tipe C Salak dan sub terminal di desa-desa dengan laju pertumbuhan penduduk dan intensitas kegiatan yang tinggi.
3.Pengembangan jaringan trayek angkutan penumpang terdiri atas:

a.Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) melayani perkotaan Kabupaten dengan kota-kota lain di dalam Provinsi Sumatera Utara;
b.Angkutan perdesaan melayani ibukota Kabupaten dengan ibukota kecamatan di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal 12

(1)Pembangkit tenaga listrik yang terdapat di Kabupaten Pakpak Bharat antara lain:
1. a.PLTMH Kombih I dengan kapasitas 2 x 0,75 MW;
2. b.PLTMH Kombih II dengan kapasitas 2 x 0,75 MW.
(2)Rencana pengembangan sistem jaringan energi meliputi :
1. a.Kebutuhan energi listrik kabupaten sampai Tahun 2034 kurang lebih 10,65 (sepuluh koma enam lima) Mega Watt;
2. b.Studi kelayakan potensi air terjun yaitu :
  1. 1.Lae Ordi bagian hulu-tengah;
  2. 2.Lae Ordi bagian tengah-hilir;
  3. 3.Lae Mbilulu;
  4. 4.Lae Selpa.
3. c.Pembangunan PLTA Kombih III dengan kapasitas 48 MW, dan Lae Une dengan kapasitas 20 MW;
4. d.Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di :
  1. 1.Lae Ordi;
  2. 2.Lae Kombih;
  3. 3.Lae Sinendang;
  4. 4.Lae Pagindar;
  5. 5.Lae Naparohen;
  6. 6.Lae Mbilulu;
  7. 7.Lae Gundur; dan
  8. 8.Lae Kerembaken.
5. e.Pembangunan pembangkit listrik baru dengan memanfaatkan potensi sumber daya air, tersebar di seluruh wilayah kabupaten;
6. f.Pembangunan gardu listrik di Kecamatan Siempat Rube dan pemasangan jaringan baru di seluruh kecamatan, studi kelayakan potensi tenaga angin di daerah perbukitan kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal 13

(1)Sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas: 13
1. a.Peningkatan layanan jaringan telekomunikasi baik melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya untuk kepentingan bertelekomunikasi;
2. b.Penambahan jaringan telekomunikasi di pusat permukiman perdesaan, baik dengan jaringan sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
3. c.Pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi di wilayah- wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi; dan
4. d.Pemanfaatan jaringan telekomunikasi sistem radio dan elektromagnetik lainnya di kawasan perkotaan dan perdesaan, serta penataan menara telekomunikasi melalui pembangunan menara terpadu.
(2)Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi bertujuan :
1. a.memberikan arah penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. b.menyediakan sarana telekomunikasi yang terjangkau masyarakat dan merata di seluruh wilayah kabupaten;
3. c.menyediakan pengembangan sistem jaringan teknologi informasi yang terjangkau dan merata di seluruh wilayah kabupaten; dan
4. d.menyediakan sarana telekomunikasi pada waktu kondisi darurat apabila terjadi bencana alam.
(3)Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi meliputi :
1. a.kebutuhan sambungan telepon kabupaten sampai dengan Tahun 2034;
2. b.peningkatan jumlah sambungan telepon;
3. c.peningkatan mutu pelayanan;
4. d.kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pengembangan usaha warnet (warung internet) dan wartel (warung telekomunikasi);
5. e.pembangunan Base Transceiver Station (BTS) dalam pengembangan jaringan seluler yaitu di semua kecamatan; dan
6. f.penataan lokasi menara telekomunikasi selular dan Base Transceiver Station (BTS) untuk pemanfaatan secara bersama-sama antar operator dilakukan dengan memperhatikan rencana penataan pembangunan menara telepon selular di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat (cell plan).

Pasal 14

(1)Sistem jaringan sumber daya air meliputi :
1. a.Jaringan sumber daya air; dan
2. b.Prasarana sumber daya air.
(2)Jaringan sumber daya air meliputi :
1. a.Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS); dan
2. b.Cekungan Air Tanah (CAT).
(3)Prasarana sumber daya air meliputi :
1. a.Prasarana irigasi; dan
2. b.Prasarana pengendalian daya rusak air. 14

Pasal 15

(1)Jaringan sumber daya air sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertujuan untuk menjaga siklus hidrologi dan DAS.
(2)Wilayah Sungai dan Daerah Aliran Sungai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas :
1. a.Wilayah Sungai Alas Singkil; dan
2. b.DAS Singkil.
(3)Pengembangan jaringan Cekungan Air Tanah (CAT) yang terdapat di Kabupaten Pakpak Bharat adalah CAT Sidikalang, meliputi :
1. a.Kecamatan Kerajaan;
2. b.Kecamatan Siempat Rube; dan
3. c.Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu.
(4)Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) direncanakan melalui pendekatan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan cekungan air tanah serta keterpaduannya dengan pola ruang dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya air permukaan dan air tanah.
(5)Dalam rangka pengembangan penatagunaan air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan sumber daya air dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1)Prasarana sumber daya air sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan, ketersediaan air baku dan pengendalian banjir.
(2)Prasarana Irigasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a adalah DI Lae Ordi yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.
(3)Prasarana pengendalian daya rusak air terdiri atas :
1. a.Sistem drainase dan pengendalian banjir; dan
2. b.Sistem penanganan erosi dan longsor.

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat No. 9 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2021