DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

regulasi_utama

Ringkasan

Struktur APBD yaitu Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan DPRD Kabupaten Pakpak Bharat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem jdih.pakpakbharatkab.go.id 2 Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); jdih.pakpakbharatkab.go.id 3
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 64);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DAN BUPATI PAKPAK BHARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aanggaran 2019 sebagai berikut :

1.Pendapatan Rp. 581.606.981.743,00
2.Belanja Rp. 574.273.992.863,00 Surplus/(Defisit) Rp. 7.332.988.880,00
3.Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan Rp. 13.667.011.120,00
b.Pengeluaran Rp. 21.000.000.000,00 Pembiayaan netto Rp. (7.332.988.880,00) Sisa LebihPembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 21.286.888.500,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 479.304.536.000,00
3. c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 81.015.557.243,00
(2)Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “a” terdiri dari jenis pendapatan : jdih.pakpakbharatkab.go.id 4
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 3.672.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp. 9.334.888.500,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 1.200.000.000,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 7.080.000.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “b” terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah Rp. 15.621.253.000,00 b. c. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 354.721.524.000,00 Dana Alokasi Khusus Rp. 108.961.759.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf “c” terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah sejumlah Rp. 9.985.664.295,00
2. b.Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya sejumlah Rp. 11.801.576.948,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 59.228.316.000,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp.0,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 297.841.618.992,00
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp. 276.432.373.871,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf “a” terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 194.864.499.639,00
2. b.Belanja Bunga sejmlah Rp. 3.500.000.000,00
3. c.Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,00
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp. 3.441.700.000,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 8.298.400.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 1.300.688.850,00
7. g.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik sejumlah Rp. 85.936.330.503,00
8. h.Belanja Tidak terduga sejumlah Rp. 500.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “b” terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 677.585.000,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 159.134.280.399,00
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp. 116.620.508.472,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari : jdih.pakpakbharatkab.go.id 5
1. a.Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 13.667.011.120,00
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 21.000.000.000,00
(2)Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 13.667.011.120,00
2. b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00
6. f.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “b” terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
2. b.Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 0,00.
3. c.Pembayaran Pokok utang sejumlah Rp. 21.000.000.000,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2.Lampiran II : Ringkasan APBD Menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III : Rincian APBD Menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4.Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI : Daftar jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
7.Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
9.Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X : Daftar Perkiraan Dan Pengurangan Aset lain-lain;
11.Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran yang Belum diselesaikan dan dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12.Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
13.Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. jdih.pakpakbharatkab.go.id 6

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Ditetapkan di Salak pada tanggal 11 Januari 2019 Plh. BUPATI PAKPAK BHARAT, ttd SAHAT BANUREA Diundangkan di Salak pada tanggal 11 Januari 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, ttd SAHAT BANUREA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2019 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, PROVINSI SUMATERA UTARA (1/11/2019) jdih.pakpakbharatkab.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…