DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 4 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan DPRD Kabupaten Pakpak Bharat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara jdih.pakpakbharatkab.go.id Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, jdih.pakpakbharatkab.go.id sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DAN BUPATI PAKPAK BHARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut: 1 Pendapatan Daerah Rp. 537.584.721.350,00 2 Belanja Daerah Rp. 556.428.163.933,00 Surplus/(Defisit) Rp. (18.843.442.583,00) 3 Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan
b.Pengeluaran Rp. Rp. 18.844.519.447,00 0,00 Pembiayaan Netto Rp. 18.843.442.583,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 20.742.275.000,00;
2. b.Pendapatan Transfer sejumlah Rp. 507.607.998.076,00;
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 9.234.448.274,00. jdih.pakpakbharatkab.go.id
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 1.782.000.000,00;
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp. 9.680.275.000,00;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 1.200.000.000,00;
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 8.080.000.000,00.
(3)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah Rp. 498.286.224.000,00;
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah Rp. 9.321.774.076,00.
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sejumlah Rp. 9.234.448.274,00;
2. b.Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00;
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 0,00;
4. d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp.0,00.

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
1. a.Belanja Operasi sejumlah Rp. 390.379.673.422,00;
2. b.Belanja Modal sejumlah Rp. 77.900.201.958,00;
3. c.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 500.000.000,00;
4. d.Belanja Transfer sejumlah Rp. 87.648.288.553,00.
(2)Belanja Operasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 216.865.152.786,00;
2. b.Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 154.161.559.356,00;
3. c.Belanja Hibah sejumlah Rp. 18.734.561.280,00;
4. d.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 618.400.000,00.
(3)Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja modal tanah sejumlah Rp. 485.000.000,00;
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin sejumlah Rp. 15.584.145.193,00;
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung sejumlah Rp. 32.111.082.000,00;
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sejumlah Rp. 29.658.099.765,00;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya sejumlah Rp. 61.875.000,00.
(4)Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 500.000.000,00. jdih.pakpakbharatkab.go.id
(5)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
1. a.Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 1.165.317.452,00;
2. b.Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 86.482.971.101,00.

Pasal 4

Anggaran penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 direncanakan sebesar Rp. 18.843.442.583,00 yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPA dengan Rancangan APBD;
9.Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10.Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11.Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12.Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan jdih.pakpakbharatkab.go.id Investasi Daerah Lainnya;
13.Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14.Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years);
15.Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16.Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Ditetapkan di Salak pada tanggal 4 Pebruari 2021 Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT, ttd KAIMAN TURNIP Diundangkan di Salak pada tanggal 4 Pebruari 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, ttd SAHAT BANUREA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, PROVINSI SUMATERA UTARA : (1-16/2021) jdih.pakpakbharatkab.go.id 4/2/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 1 APBD https://pakpakbharatkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/lampiran/2021/apbd/1/162/setunit?5qJh/7pJRvp2pDWkYjkoacWllVWJF2HQ… 1/2 Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 1 TAHUN 2021 Tanggal : 04 Februari 2021 KABUPATEN PAKPAK BHARAT RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Jumlah 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 20.742.275.000 4.1.01 Pajak Daerah 1.782.000.000 4.1.02 Retribusi Daerah 9.680.275.000 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.200.000.000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 8.080.000.000 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 507.607.998.076 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 498.286.224.000 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 9.321.774.076 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 9.234.448.274 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 9.234.448.274 Jumlah Pendapatan 537.584.721.350 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 390.379.673.422 5.1.01 Belanja Pegawai 216.865.152.786 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.161.559.356 5.1.05 Belanja Hibah 18.734.561.280 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 618.400.000 5.2 BELANJA MODAL 77.900.201.958 5.2.01 Belanja Modal Tanah 485.000.000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.584.145.193 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 32.111.082.000 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 29.658.099.765 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 61.875.000 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 500.000.000 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 500.000.000 5.4 BELANJA TRANSFER 87.648.288.553 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 1.165.317.452 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 86.482.971.101 Jumlah Belanja 556.428.163.933 Total Surplus/(Defisit) (18.843.442.583) 6 PEMBIAYAAN 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 18.843.442.583 jdih.pakpakbharatkab.go.id 4/2/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 1 APBD https://pakpakbharatkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/lampiran/2021/apbd/1/162/setunit?5qJh/7pJRvp2pDWkYjkoacWllVWJF2HQ… 2/2 Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 1 TAHUN 2021 Tanggal : 04 Februari 2021 Bupati Pakpak Bharat KAIMAN TURNIP KABUPATEN PAKPAK BHARAT RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Jumlah 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 18.843.442.583 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 18.843.442.583 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0 Pembiayaan Netto 18.843.442.583 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 jdih.pakpakbharatkab.go.id 4/2/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 2 APBD https://pakpakbharatkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/lampiran/2021/apbd/2/162/setunit?DMP@BtCZw1YMv3lu3qQAQgcIOeR/yDhkKn/KtyUC8CTaTlGkhAMm1beWT2dW3SjcvXw8Ef5OclsmCymleMb… 1/7 Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 1 TAHUN 2021 Tanggal : 04 Februari 2021 KABUPATEN PAKPAK BHARAT RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.962.375.000 226.126.907.498 70.494.136.156 0 0 296.621.043.654 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0 103.998.280.415 31.690.259.116 0 0 135.688.539.531 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN 0 103.998.280.415 31.690.259.116 0 0 135.688.539.531 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 12.050.000.000 73.585.287.615 11.555.358.558 0 0 85.140.646.173 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 12.050.000.000 73.585.287.615 11.555.358.558 0 0 85.140.646.173 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 859.100.000 20.592.976.507 27.058.633.682 0 0 47.651.610.189 1 03 1.03.2.15.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN PERHUBUNGAN 859.100.000 20.592.976.507 27.058.633.682 0 0 47.651.610.189 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 50.000.000 6.081.247.035 155.337.000 0 0 6.236.584.035 1 04 1.04.2.10.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 50.000.000 6.081.247.035 155.337.000 0 0 6.236.584.035 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0 11.349.999.223 33.600.800 0 0 11.383.600.023 jdih.pakpakbharatkab.go.id 4/2/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 2 APBD https://pakpakbharatkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/lampiran/2021/apbd/2/162/setunit?DMP@BtCZw1YMv3lu3qQAQgcIOeR/yDhkKn/KtyUC8CTaTlGkhAMm1beWT2dW3SjcvXw8Ef5OclsmCymleMb… 2/7 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0 4.866.564.330 33.600.800 0 0 4.900.165.130 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0 6.483.434.893 0 0 0 6.483.434.893 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 3.275.000 10.519.116.703 947.000 0 0 10.520.063.703 1 06 1.06.2.07.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 3.275.000 10.519.116.703 947.000 0 0 10.520.063.703 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 542.900.000 44.088.116.204 2.454.452.905 0 0 46.542.569.109 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0 97.677.900 0 0 0 97.677.900 2 07 1.06.2.07.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 0 97.677.900 0 0 0 97.677.900 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 97.472.700 0 0 0 97.472.700 2 08 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 0 97.472.700 0 0 0 97.472.700 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 178.000.000 40.404.220 0 0 0 40.404.220 2 09 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 178.000.000 40.404.220 0 0 0 40.404.220 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 873.223.750 285.000.000 0 0 1.158.223.750 2 10 1.04.2.10.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 0 873.223.750 285.000.000 0 0 1.158.223.750 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 0 3.464.435.898 102.769.090 0 0 3.567.204.988 2 11 1.04.2.10.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 0 3.464.435.898 102.769.090 0 0 3.567.204.988 jdih.pakpakbharatkab.go.id 4/2/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 2 APBD https://pakpakbharatkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/lampiran/2021/apbd/2/162/setunit?DMP@BtCZw1YMv3lu3qQAQgcIOeR/yDhkKn/KtyUC8CTaTlGkhAMm1beWT2dW3SjcvXw8Ef5OclsmCymleMb… 3/7 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 4.731.802.458 70.105.100 0 0 4.801.907.558 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 4.731.802.458 70.105.100 0 0 4.801.907.558 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 4.923.279.156 30.750.170 0 0 4.954.029.326 2 13 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 0 4.923.279.156 30.750.170 0 0 4.954.029.326 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 2.973.342.001 622.000.000 0 0 3.595.342.001 2 14 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 0 2.973.342.001 622.000.000 0 0 3.595.342.001 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 0 106.615.990 510.081.590 0 0 616.697.580 2 15 1.03.2.15.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN PERHUBUNGAN 0 106.615.990 510.081.590 0 0 616.697.580 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 108.000.000 7.809.178.589 462.043.200 0 0 8.271.221.789 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 108.000.000 7.809.178.589 462.043.200 0 0 8.271.221.789 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 160.000.000 4.216.852.936 119.611.350 0 0 4.336.464.286 2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 160.000.000 4.216.852.936 119.611.350 0 0 4.336.464.286 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 80.500.000 4.392.225.166 49.317.080 0 0 4.441.542.246 jdih.pakpakbharatkab.go.id 4/2/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 2 APBD https://pakpakbharatkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/lampiran/2021/apbd/2/162/setunit?DMP@BtCZw1YMv3lu3qQAQgcIOeR/yDhkKn/KtyUC8CTaTlGkhAMm1beWT2dW3SjcvXw8Ef5OclsmCymleMb… 4/7 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 80.500.000 4.392.225.166 49.317.080 0 0 4.441.542.246 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0 8.947.792.550 0 0 0 8.947.792.550 2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN 0 8.947.792.550 0 0 0 8.947.792.550 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0 23.001.850 0 0 0 23.001.850 2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 23.001.850 0 0 0 23.001.850 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0 18.570.950 0 0 0 18.570.950 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 18.570.950 0 0 0 18.570.950 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 16.400.000 323.265.290 900.000 0 0 324.165.290 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 16.400.000 323.265.290 900.000 0 0 324.165.290 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0 1.039.146.560 116.966.425 0 0 1.156.112.985 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 1.039.146.560 116.966.425 0 0 1.156.112.985 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0 9.828.240 84.908.900 0 0 94.737.140 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 9.828.240 84.908.900 0 0 94.737.140 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 0 23.809.198.514 1.022.620.775 0 0 24.831.819.289 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 177.194.000 0 0 0 177.194.000 3 25 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 0 177.194.000 0 0 0 177.194.000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0 4.653.604.112 1.007.638.775 0 0 5.661.242.887 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0 4.653.604.112 1.007.638.775 0 0 5.661.242.887 jdih.pakpakbharatkab.go.id 4/2/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 2 APBD https://pakpakbharatkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/lampiran/2021/apbd/2/162/setunit?DMP@BtCZw1YMv3lu3qQAQgcIOeR/yDhkKn/KtyUC8CTaTlGkhAMm1beWT2dW3SjcvXw8Ef5OclsmCymleMb… 5/7 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 0 17.703.243.517 1.662.000 0 0 17.704.905.517 3 27 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 0 17.703.243.517 1.662.000 0 0 17.704.905.517 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0 1.013.404.905 13.320.000 0 0 1.026.724.905 3 30 2.17.3.30.3.31.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0 1.013.404.905 13.320.000 0 0 1.026.724.905 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 0 261.751.980 0 0 0 261.751.980 3 31 2.17.3.30.3.31.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0 261.751.980 0 0 0 261.751.980 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 130.000.000 42.560.421.545 2.418.490.136 0 0 44.978.911.681 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 130.000.000 24.836.369.674 1.946.875.200 0 0 26.783.244.874 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 130.000.000 24.836.369.674 1.946.875.200 0 0 26.783.244.874 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0 17.724.051.871 471.614.936 0 0 18.195.666.807 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 0 17.724.051.871 471.614.936 0 0 18.195.666.807 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 523.949.446.350 22.333.864.752 688.654.086 500.000.000 87.648.288.553 111.170.807.391 5 01 PERENCANAAN 0 6.699.168.116 175.408.250 0 0 6.874.576.366 5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0 6.699.168.116 175.408.250 0 0 6.874.576.366 5 02 KEUANGAN 523.904.446.350 7.982.634.866 505.064.836 500.000.000 87.648.288.553 96.635.988.255 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 0 7.982.634.866 505.064.836 0 0 8.487.699.702 5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 523.904.446.350 0 0 500.000.000 87.648.288.553 88.148.288.553 5 03 KEPEGAWAIAN 45.000.000 5.144.209.290 6.831.000 0 0 5.151.040.290 jdih.pakpakbharatkab.go.id 4/2/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 2 APBD https://pakpakbharatkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/lampiran/2021/apbd/2/162/setunit?DMP@BtCZw1YMv3lu3qQAQgcIOeR/yDhkKn/KtyUC8CTaTlGkhAMm1beWT2dW3SjcvXw8Ef5OclsmCymleMb… 6/7 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 45.000.000 5.144.209.290 6.831.000 0 0 5.151.040.290 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 1.838.127.500 1.350.000 0 0 1.839.477.500 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 1.838.127.500 1.350.000 0 0 1.839.477.500 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 669.724.980 0 0 0 669.724.980 5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0 669.724.980 0 0 0 669.724.980 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0 6.425.135.409 620.322.000 0 0 7.045.457.409 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0 6.425.135.409 620.322.000 0 0 7.045.457.409 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 0 6.425.135.409 620.322.000 0 0 7.045.457.409 7 UNSUR KEWILAYAHAN 0 22.916.526.394 107.439.300 0 0 23.023.965.694 7 01 KECAMATAN 0 22.916.526.394 107.439.300 0 0 23.023.965.694 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE 0 3.695.744.509 0 0 0 3.695.744.509 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN KERAJAAN 0 3.031.056.405 87.178.750 0 0 3.118.235.155 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SALAK 0 3.017.645.563 0 0 0 3.017.645.563 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU 0 2.363.867.992 0 0 0 2.363.867.992 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PERGETTENG- GETTENG SENGKUT 0 2.368.688.058 20.260.550 0 0 2.388.948.608 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN PAGINDAR 0 2.328.183.696 0 0 0 2.328.183.696 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TINADA 0 3.191.529.455 0 0 0 3.191.529.455 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN SIEMPAT RUBE 0 2.919.810.716 0 0 0 2.919.810.716 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0 2.119.503.106 94.086.600 0 0 2.213.589.706 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 2.119.503.106 94.086.600 0 0 2.213.589.706 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 2.119.503.106 94.086.600 0 0 2.213.589.706 TOTAL 537.584.721.350 390.379.673.422 77.900.201.958 500.000.000 87.648.288.553 556.428.163.933 jdih.pakpakbharatkab.go.id 4/2/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 2 APBD https://pakpakbharatkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/lampiran/2021/apbd/2/162/setunit?DMP@BtCZw1YMv3lu3qQAQgcIOeR/yDhkKn/KtyUC8CTaTlGkhAMm1beWT2dW3SjcvXw8Ef5OclsmCymleMb… 7/7 Bupati Pakpak Bharat KAIMAN TURNIP jdih.pakpakbharatkab.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…