DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP, KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH, INDUSTRI UNGGULAN DAERAH, Rencana Pembangunan Industri, JANGKA WAKTU, PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024-2044. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hansundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang jdih.pakpakbharatkab.go.id 2 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
13.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
14.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M- IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 989);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1159);
17.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018–2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 42); jdih.pakpakbharatkab.go.id 3
18.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 9);
19.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 154);
20.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 165). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT dan BUPATI PAKPAK BHARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2024-2044.

BAB I

PENDAHULUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa Industri.
8.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. jdih.pakpakbharatkab.go.id 4
9.Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah suatu Kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah Industri Kecil dan Menengah yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama atau sejenis serta memiliki prospek sebagai pusat pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
10.Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, Sumber Daya Manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.
11.Industri Unggulan Kabupaten adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Kabupaten Pakpak Bharat.
12.Industri Lainnya adalah Industri yang sebelumnya belum ada di Kabupaten Pakpak Bharat namun memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan.
13.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan Pelaku Industri dalam perencanaan pembangunan Industri.
14.Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disebut KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
15.Rencana Pembangunan Industri yang selanjutnya disebut RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Kabupaten Pakpak Bharat.
16.Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kabupaten adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan Industri di Daerah.
17.Visi Pembangunan Industri adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18.Misi Pembangunan Industri adalah rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Pembangunan Industri.
19.Strategi Pembangunan Industri adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Pembangunan Industri.
20.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Industri.
21.Program Pembangunan Industri adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran dan Tujuan Pembangunan Industri.
22.Kegiatan Industri adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.
23.Pembangunan Sumber Daya Industri adalah dengan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Pembiayaan Industri.
24.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pakpak Bharat 2021-2026.
25.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pakpak Bharat 2025-2045. jdih.pakpakbharatkab.go.id 5

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI A. KONDISI DAERAH.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai:

a.Pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan Pelaku Industri, Pengusaha dan/atau institusi terkait;
b.Pedoman bagi masyarakat dalam peran serta pembangunan Industri.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

a.Mewujudkan kebijakan Pembangunan Industri Nasional di Daerah;
b.Menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri di Daerah;
c.Mewujudkan Industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
d.Mewujudkan pemerataan pembangunan Industri guna memperkuat dan memperkukuh Ketahanan Nasional;
e.Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Kewenangan Pemerintah Daerah;
b.Industri Unggulan Daerah;
c.RPIK;
d.Jangka Waktu;
e.Pelaksanaan;
f.Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan;
g.Pembiayaan.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH, SERTA TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
(2)Pembangunan Industri Daerah dilaksanakan sesuai dengan Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang tata ruang.
(3)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perencanaan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
2. b.Penyediaan infrastruktur Industri;
3. c.Pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah Daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan/ pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
4. d.Pemberian izin melalui pelayanan terpadu satu pintu atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.Pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.Penataan kegiatan Industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri; jdih.pakpakbharatkab.go.id 6
7. g.Pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Peruntukan Industri.
(4)Pemerintah Daerah dapat membangun/mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:

a.infrastruktur Industri;
b.infrastruktur penunjang.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH A. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI.

Pasal 7

(1)Industri Unggulan Kabupaten yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Daerah dan merupakan komoditi Unggulan Daerah, yaitu: No Industri Unggulan Jenis Industri 1 Industri Hulu Agro Industri Pengolahan Gambir Industri Pengolahan Minyak Atsiri
(2)Selain Industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan Unggulan Daerah.

Pasal 8

(1)Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
(2)Pengembangan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tenaga kerja lokal sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
(3)Pemerintah Daerah menyiapkan Sumber Daya Manusia dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.

BAB V

PETA INDUSTRI UNGGULAN DAERAH Industri Unggulan Kabupaten Pakpak Bharat yang memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan merupakan bagian dari Industri Hulu Agro. Adapun Industri Hulu Agro yang dimaksud dalam rangka rencana pengembangan Industri di Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Rencana Pembangunan Industri Daerah memuat:
1. a.Gambaran kondisi daerah terkait pembangunan Industri.
2. b.Visi dan misi pembangunan daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri daerah.
3. c.Strategi dan program pembangunan Industri daerah.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
(3)RPIK sejalan dengan RPJMD dan RPJPD.
(4)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Strategi dan Program pembangunan Industri Unggulan Daerah meliputi:

a.Pembangunan Industri Unggulan Daerah;
b.Pembangunan Perwilayahan Industri; jdih.pakpakbharatkab.go.id 7
c.Pembangunan Sumber Daya Industri;
d.Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; dan
e.Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

(1)RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…