DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Azas, Prinsip dan Tujuan; Ruang Lingkup, Sasaran dan Kebijakan; Hak Anak; Kelembagaan; Indikator Kabupaten Layak Anak; Tahapan Kabupaten Layak Anak; Tanggung Jawab; Kewajiban; Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak Dan Desa Ramah Anak; Penilaian dan Pelaporan; Pendanaan; dan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Pelindungan Anak yang selanjutnya disingkat dengan PMDPPA adalah Dinas PMDPPA Kabupaten Pakpak Bharat.
7.Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.
8.Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.
9.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10.Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
11.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
12.Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disingkat KELANA adalah sistem pembangunan kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
13.Desa Layak Anak yang selanjutnya disingkat DLA adalah pembangunan Desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Desa yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
14.Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggungjawab.
15.Pembentukan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak. jdih.pakpakbharatkab.go.id 4
16.Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
17.Rencana Aksi Kecamatan, Desa Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Kecamatan, Desa dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kecamatan, Desa Layak Anak.
18.Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
19.Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
20.Petunjuk Teknis KLA adalah dokumen yang menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten khususnya Gugus Tugas KLA dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator KLA beserta implementasi pencapaian indikatornya.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Upaya pemenuhan hak anak melalui implementasi Kabupaten Layak Anak dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Prinsip Kebijakan KLA:

a.non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
b.kepentingan terbaik anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa, dan Lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
d.penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak; dan
e.tata pemerintahan yang baik.

Pasal 4

Tujuan Kebijakan KLA adalah:

a.meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa, masyarakat, dan dunia usaha di wilayah daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
b.mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dan jdih.pakpakbharatkab.go.id 5 masyarakat di wilayah daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak; dan
c.mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA.

BAB III

RUANG LINGKUP, SASARAN DAN KEBIJAKAN

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak; dan
b.peran serta Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

Pasal 6

(1)Sasaran kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
(2)Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.lembaga eksekutif;
2. b.lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. c.lembaga yudikatif;
4. d.organisasi non pemerintah;
5. e.dunia usaha; dan
6. f.masyarakat.
(3)Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.

Pasal 7

(1)Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan pemerintah daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing OPD terkait.
(2)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di kecamatan dan desa.

BAB IV

HAK ANAK

Pasal 8

(1)Hak anak meliputi:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
5. e.perlindungan khusus.
(2)Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.hak anak atas identitas;
2. b.hak perlindungan identitas;
3. c.hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
4. d.hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
5. e.hak berorganisasi dan berkumpul secara damai; jdih.pakpakbharatkab.go.id 6
6. f.hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
7. g.hak akses informasi yang layak; dan
8. h.hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
(3)Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b meliputi :
1. a.bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
2. b.anak yang terpisah dari orang tua;
3. c.reunifikasi;
4. d.pemindahan anak secara ilegal;
5. e.dukungan kesejahteraan;
6. f.anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
7. g.pengangkatan/adopsi anak;
8. h.tinjauan penempatan secara berkala; dan
9. i.kekerasan dan penelantaran.
(4)Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.Anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
2. b.kesehatan dan layanan kesehatan;
3. c.jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
4. d.standar hidup.
(5)Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.tujuan dari pendidikan; dan
3. c.kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.
(6)Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.anak dalam situasi darurat;
2. b.anak yang berhadapan dengan hukum;
3. c.anak dalam situasi eksploitasi; dan
4. d.anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 9

(1)Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
1. a.diskriminasi;
2. b.eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. c.penelantaran;
4. d.kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. e.ketidakadilan; dan
6. f.perlakuan salah lainnya.
(2)Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. jdih.pakpakbharatkab.go.id 7

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 10

(1)Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA dengan Keputusan Bupati.
(2)Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif, lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.
(3)Gugus Tugas KLA diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagai koordinator.
(4)Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Sekretariat Tetap (Sektap) yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Pelindungan Anak.

Pasal 11

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA:

a.merumuskan dan menyusun kebijakan KLA;
b.mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
c.menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;
d.menentukan fokus dan prioritas program/kegiatan untuk mewujudkan KLA;
e.menyusun RAD KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu dan mekanisme kerja;
f.melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
g.memberikan asistensi dan pendampingan kepada kecamatan, desa model;
h.menyiapkan Naskah Akademik Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak; dan
i.melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa model sesuai dengan rencana aksi yang ada.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…