DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Klasifikasi Minuman Beralkohol; Peredaran; Pengendalian dan Pengawasan; Larangan dan Ketentuan Penyidikan; serta Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Mengingat : 1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); jdih.pakpakbharatkab.go.id 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
6.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
7.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT dan BUPATI PAKPAK BHARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENJUALAN DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4.Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
5.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6.Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan jdih.pakpakbharatkab.go.id 3 pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan terbatas.
7.Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
8.Penjual langsung minuman beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
9.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan, atau badan usaha yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia berkedudukan di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
10.Hotel, Restoran, Bar, Tempat karaoke, Klub Malam, Diskotik adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
11.Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, Sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum ditempat.

BAB II

KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

(1)Minuman beralkohol berdasarkan asal produksinya digolongkan atas 2 (dua) jenis:
1. a.minuman beralkohol produksi impor; dan
2. b.minuman beralkohol produksi dalam negeri.
(2)Minuman beralkohol produksi dalam negeri digolongkan atas 2 (dua) jenis:
1. a.minuman beralkohol produksi non tradisional; dan
2. b.minuman beralkohol produksi tradisional.
(3)Minuman beralkohol berdasarkan kandungan alkoholnya digolongkan atas 3 (tiga) jenis:
1. a.minuman beralkohol golongan A dengan kadar ethanol (C2H5OH) di bawah 5% (lima persen);
2. b.minuman beralkohol golongan B dengan kadar ethanol (C2H5OH) di atas 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
3. c.minuman beralkohol golongan C dengan kadar ethanol (C2H5OH) di atas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
(4)Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB III

PEREDARAN

Pasal 3

(1)Minuman beralkohol produksi import yang dapat diedarkan adalah minuman beralkohol yang telah dikemas, berpita cukai, dan berlabel edar.
(2)Minuman beralkohol produksi non tradisional yang dapat diedarkan adalah minuman beralkohol yang telah dikemas dan berlabel edar. jdih.pakpakbharatkab.go.id 4
(3)Minuman beralkohol produksi tradisional yang dapat diedarkan adalah minuman beralkohol yang telah dikemas secara sederhana.

Pasal 4

(1)Minuman beralkohol golongan A, B dan/atau golongan C yang dijual oleh Penjual Langsung kepada Konsumen akhir untuk diminum langsung dapat dilakukan hanya ditempat tertentu.
(2)Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.hotel;
2. b.restoran;
3. c.bar;
4. d.tempat karaoke;
5. e.klub malam;
6. f.diskotik.
(3)Selain tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual oleh pengecer di Supermarket dan Hypermarket.
(4)Penjualan Minuman Beralkohol Tradisionil dijual oleh penjual langsung di luar tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
(5)Tempat penjualan dan peredaran minuman beralkohol tidak boleh berdekatan dengan balai pertemuan, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dengan jarak radius 100 meter .
(6)Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan peredaran minuman beralkohol, baik pengecer maupun penjual langsung, wajib memiliki izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Penjualan minuman beralkohol untuk diminum di tempat tertentu hanya diizinkan ditetapkan mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB.
(2)Batas waktu penjualan minuman beralkohol tradisionil untuk diminum di luar tempat tertentu ditetapkan mulai pukul 16.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Bupati melaksanakan pengendalian terhadap :
1. a.pengusaha yang melakukan peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
2. b.perizinan, pelaksanaan peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
3. c.tempat/lokasi dan waktu peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
(2)Bupati melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan dan penjualan minumanan beralkohol yang dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk. jdih.pakpakbharatkab.go.id 5
(3)Untuk menegakkan pelaksanaan Peraturan daerah ini, Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan kegiatan dalam bentuk penyuluhan, pembinaan, penindakan preventif non yustisial,dan penindakan yustisial.

Pasal 7

(1)Penindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
1. a.Penindakan terhadap para pelanggar peraturan daerah ini, terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataaan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
2. b.Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
  1. 1.surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7 (tujuh) hari;
  2. 2.surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari;
  3. 3.surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari.
3. c.Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
(2)Penindakan Yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
1. a.menghentikan seluruh kegiatan penjualan dan penggunaan minuman beralkohol,
2. b.penyitaan minuman beralkohol,
3. c.penutupan tempat penjualan dan pengecer minuman beralkohol,
4. d.penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
(3)Dalam melaksanakan operasi penegakan Peraturan daerah ini, dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, pengampu peraturan daerah dengan dibantu kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan pengadilan dapat melakukan:
1. a.sidang ditempat terhadap para pelanggar peraturan daerah.
2. b.melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar peraturan daerah dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan.
3. c.melakukan koordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar peraturan daerah di tempat kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB V

LARANGAN

Pasal 8

(1)Setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol di tempat yang tidak memiliki izin tempat penjualan minuman beralkohol.
(2)Setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang memasukkan, menyalurkan, mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol jdih.pakpakbharatkab.go.id 6 (terkecuali Minuman beralkohol tradisional produksi lokal) yang tidak dalam bentuk kemasan berupa botol atau wadah tertentu, yang tidak berpita cukai dan label edar dari Pihak yang berwenang dan/atau Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia.
(3)Setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang memasukkan atau menyalurkan, mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol yang telah dihentikan penjualan dan peredarannya oleh Pihak yang berwenang dan/atau Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia.
(4)Setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang memasukkan, menyalurkan, mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sedang patut diketahui bahwa izin peredaran, atau izin tempat penjualan telah dicabut atau masa berlaku izin dimaksud telah berakhir.
(5)Setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang mengirimkan minuman beralkohol, termasuk minuman beralkohol tradisional keluar daerah tanpa memiliki izin peredaran untuk pengiriman minuman beralkohol keluar daerah.
(6)Setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang menyalurkan, mengedarkan, menjual minuman beralkohol, kepada anak yang usianya belum mencapai umur 21 tahun, pelajar, anggota TNI/POLRI/PNS yang berpakaian seragam.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

(1)Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
(2)Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah :
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
3. c.melakukan penyitaan benda atau surat;
4. d.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
5. e.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
6. f.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
7. g.mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
8. h.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. jdih.pakpakbharatkab.go.id 7

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945