DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Azas dan Tujuan; Ruang Lingkup, Fungsi dan Pengelolaan Pasar; Fasilitas Pasar; Penggolongan Klasifikasi Kelas Pasar, Nama Pasar dan Pengaturan Jenis Dagangan; Penggunaan Tempat Pasar; Hak Kewajiban dan Larangan; Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pasar memiliki peranan yang strategis, selain menciptakan lapangan kerja yang luas juga akan dapat menumbuhkan dunia usaha dan kewiraswastaan baru dalam jumlah banyak yang mempunyai keterkaitan luas dengan sektor produksi dan jasa lainnya;
c.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha di pasar, serta mewujudkan pasar sebagai pusat kegiatan perekonomian masyarakat, diperlukan adanya pengaturan pengelolaan pasar di Kabupaten Pakpak Bharat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Pasar Rakyat di Kabupaten Pakpak Bharat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hansundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia jdih.pakpakbharatkab.go.id 2 Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178); jdih.pakpakbharatkab.go.id 3
13.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M- DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342);
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT dan BUPATI PAKPAK BHARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA PASAR RAKYAT DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dinas adalah dinas yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan dalam pengelolaan pasar.
6.Kepala Dinas adalah kepala dinas yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan dalam pengelolaan pasar.
7.Pengelolaan pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan pasar rakyat.
8.Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
9.Pengelola pasar adalah petugas pengelolaan manajemen secara langsung terhadap pasar milik pemerintah daerah. jdih.pakpakbharatkab.go.id 4
10.Kantor Pengelola adalah tempat pengelola pasar dan petugas lainnya melakukan tugas administratif dan teknis lainnya.
11.Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
12.Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
13.Pelataran (arahan) atau Lapak Pedagang Kaki Lima adalah tempat di dalam lingkungan pasar yang tidak didirikan kios dan atau los dan atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
14.Kawasan Pasar adalah lahan didalam dan diluar wilayah pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
15.Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur menempati ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang,
16.Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar milik pemerintah daerah.
17.Surat Hak Menempati tempat berjualan yang selanjutnya disebut SHM adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan kios atau los untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa secara menetap.
18.Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disebut KTPP adalah bukti diri bagi pedagang yang mempunyai surat hak menempati tempat berjualan.
19.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
20.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik.
21.Retribusi Pelayanan Pasar adalah biaya yang dipungut atas pelayanan/penggunaan fasilitas pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.
22.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat tanda bukti untuk melakukan pengutipan tagihan retribusi.

BAB II

ASAS dan TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Pasar Rakyat dilaksanakan dengan berasaskan atas:

a.Kemanusiaan;
b.Keadilan;
c.Kesetaraan; jdih.pakpakbharatkab.go.id 5
d.Ketertiban dan Kepastian Hukum;
e.Keterbukaan;
f.Persaingan Usaha Yang Sehat;
g.Keamanan; dan
h.Kenyamanan Lingkungan.

(2)Pengelolaan Pasar Rakyat di laksanakan dengan tujuan:
1. a.memberikan perlindungan kepada usaha perdagangan, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada di kawasan pasar;
2. b.mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar rakyat agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi yang saling memperkuat dan saling menguntungkan;
3. c.menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha perdagangan yang ada dikawasan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
4. d.mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern;
5. e.mewujudkan sinergi yang saling memberikan dan memperkuat antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisiensi, dan berkelanjutan;
6. f.mewujudkan keberadaan pasar rakyat yang tertib, aman, dan nyaman secara bertahap dan berkesinambungan.
7. g.menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
8. h.meningkatkan peran pasar rakyat di Kabupaten Pakpak Bharat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan; dan
9. i.memberikan perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya.

BAB III

RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN PENGELOLAAN PASAR

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan pasar rakyat yang dimiliki, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1)Pasar rakyat berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.
(2)Selain fungsi sebagaimana pada ayat (1) pasar dapat berfungsi untuk kegiatan lainnya sepanjang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan jual beli barang dan/atau jasa. jdih.pakpakbharatkab.go.id 6

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan dilaksanakan oleh dinas terkait.
(2)Petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan pasar rakyat untuk mewujudkan stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Dalam rangka pengelolaan pasar rakyat, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar.
(2)Dalam rangka menciptakan pasar rakyat yang aman, nyaman dan tertib, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan tata tertib di pasar.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

FASILITAS PASAR

Pasal 7

(1)Fasilitas utama berupa kios, los dan pelataran.
(2)Fasilitas penunjang terdiri atas:
1. a.tempat parkir kendaraan;
2. b.tempat bongkar muat barang;
3. c.tempat penyimpanan barang;
4. d.tempat promosi;
5. e.tempat pelayanan kesehatan;
6. f.tempat ibadah;
7. g.kantor pengelola;
8. h.kamar mandi dan cuci (MCK);
9. i.sarana pengamanan;
10. j.sarana pengelolaan kebersihan;
11. k.sarana air bersih;
12. l.instalasi listrik;
13. m.penerangan umum;
14. n.sarana penghijauan dan drainase; dan
15. o.sarana penunjang lainnya sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Masyarakat dapat berpartisipasi melaksanakan pembangunan fasilitas pasar atas biaya sendiri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang dihunjuk.
(2)Fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menjadi hak milik Pemerintah Daerah.
(3)Tata cara partisipasi masyarakat dalam pembangunan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGGOLONGAN KLASIFIKASI KELAS PASAR, NAMA PASAR DAN PENGATURAN JENIS DAGANGAN

Pasal 9

(1)Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 3 (tiga), terdiri dari:
1. a.Pasar Kelas I;
2. b.Pasar Kelas II;
3. c.Pasar Kelas III.
(2)Pasar kelas I, dengan kriteria:
1. a.hari pasar setiap hari;
2. b.keluasan kios lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari luas pasar;
3. c.fasilitas penujang berupa:
  1. 1.tempat parkir kendaraan;
  2. 2.tempat bongkar muat;
  3. 3.tempat promosi;
  4. 4.tempat ibadah;
  5. 5.kantor pengelola;
  6. 6.kamar mandi wc;
  7. 7.sarana pengamanan;
  8. 8.sarana pengelolaan kebersihan;
  9. 9.sarana air bersih;
  10. 10.instalasi listrik;
  11. 11.penerangan umum; dan
  12. 12.radio pasar.
(3)Pasar kelas II, dengan kriteria:
1. a.hari pasar tidak setiap hari;
2. b.keluasan kios kurang dari 30% (tiga puluh per seratus) dari luas pasar;
3. c.fasilitas penujang berupa:
  1. 1.tempat parkir kendaraan;
  2. 2.tempat promosi;
  3. 3.tempat ibadah;
  4. 4.kantor pengelola;
  5. 5.kamar mandi wc;
  6. 6.sarana pengamanan;
  7. 7.sarana pengelolaan kebersihan;
  8. 8.sarana air bersih;
  9. 9.instalasi listrik;
  10. 10.penerangan umum; dan
  11. 11.radio pasar.
(4)Pasar kelas III, dengan kriteria:
1. a.hari pasar tidak setiap hari;
2. b.hanya terdapat bangunan los dan tidak terdapat bangunan kios;
3. c.fasilitas penujang berupa:
  1. 1.tempat parkir
  2. 2.tempat promosi;
  3. 3.tempat ibadah;
  4. 4.kantor pengelola;
  5. 5.kamar mandi wc;
  6. 6.sarana pengamanan;
  7. 7.sarana pengelolaan kebersihan;
  8. 8.sarana air bersih;
  9. 9.instalasi listrik; dan
  10. 10.penerangan umum. jdih.pakpakbharatkab.go.id 8

Pasal 10

Nama pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…