DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 102) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus, 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) dihapus, 3. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dihapus, 4. Ketentuan Pasal 5 diubah, 5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 10A, Pasal 10B, Pasal 10C dan Pasal 10D, 6. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum belum mengakomodir beberapa tarif retribusi dalam pengelolaan persampahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
9.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 56);
10.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 89);
11.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 110). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT dan BUPATI PAKPAK BHARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 102) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Dengan nama:
1. a.retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran;
2. b.retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
3. c.dihapus;
4. d.retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi atas pemakaian tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
5. e.retribusi pelayanan pasar dipungut pembayaran retribusi atas fasilitas dan jasa pelayanan pasar;
6. f.retribusi penggantian biaya cetak peta, dipungut retribusi atas jasa pelayanan cetak peta oleh Pemerintah Daerah.
(2)Jenis retribusi jasa umum sebagaimana pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan /atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma- cuma.

2.Ketentuan Pasal 3 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf a adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
(2)Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
(3)Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
1. a.pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
2. b.pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
3. c.penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
(4)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman yang dikelola oleh pemerintah, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
(5)Dihapus.
(6)Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf d adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf e adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana/pasar daerah, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
(8)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.
(9)Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf f adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

3.Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Subjek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang disediakan Pemerintah Daerah.
(2)Subjek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.
(3)Dihapus.
(4)Subjek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
(5)Subjek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf e adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas penyediaan pelayanan pasar yang disediakan Pemerintah Daerah.
(6)Subjek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f adalah orang pribadi dan atau badan yang mendapat jasa pelayanan cetak peta dari Pemerintah Daerah.

4.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Golongan retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar dan retribusi penggantian biaya cetak peta termasuk golongan retribusi jasa umum.

5.Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 10A, Pasal 10B, Pasal 10C dan Pasal 10D yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

(1)Besarnya tarif retribusi sampah rumah tangga yang harus dibayarkan oleh wajib retribusi meliputi biaya pengumpulan sampah dari rumah ke TPS dan/atau TPST, pengangkutan dari TPS ke TPST dan/atau TPA, dan pengolahan di TPST dan/atau TPA.
(2)Besarnya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menurut Penggolongan/klasifikasi sebagai berikut:
1. a.pelayanan tidak langsung pengangkutan dan pengelolaan sampah dari TPS ke TPA di lingkungan rumah tangga besarnya tarif tiap bulan dikategorikan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :
  1. 1.rumah permanen Rp. 5.500,-/bln/rumah;
  2. 2.rumah non permanen Rp. 3.000,-/bln/rumah.
2. b.pelayanan langsung pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari rumah tangga dengan pola individual langsung dari sumber ke TPA yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, besarnya tarif tiap bulan di kategorikan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:
  1. 1.rumah permanen Rp. 9.000,-/bln/rumah;
  2. 2.rumah non permanen Rp. 5.500,-/bln/rumah.

Pasal 10B

(1)Besarnya tarif retribusi sampah sejenis rumah tangga yang harus dibayarkan oleh wajib retribusi meliputi biaya pengangkutan dari sumber sampah ke TPA, dan pengolahan di TPA.
(2)Besarnya retribusi pelayanan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan menurut penggolongan/klasifikasi sebagai berikut :
1. a.kawasan komersial :
  1. 1.pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dari toko/tempat usaha, besarnya tarif adalah Rp. 20.000,- per bulan;
  2. 2.pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dari supermarket dan minimarket besarnya tarif adalah Rp. 40.000,- per M3;
  3. 3.pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dari hotel/penginapan, besarnya tarif ditentukan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut : a) hotel kelas bintang Rp. 95.000,-/bln; b) hotel kelas melati Rp. 30. 000,-/bln.
  4. 4.pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dari restoran, rumah makan, warung makan, besarnya tarif retribusi ditentukan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut : a) kelas I (> 30 tempat duduk) Rp. 30.000,-/bln; b) kelas II (15-30 tempat duduk) Rp. 15.000,-/bln; c) kelas III (< 15 tempat duduk ) Rp. 7.500,-/bln.
  5. 5.pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dari tempat hiburan dan keramaian umum serta tempat pariwisata besarnya tarif berdasarkan klasifikasi sebagai berikut : a) bersifat insidental Rp. 250.000,-/kegiatan; b) bersifat menetap/permanen Rp. 55.000,-/bln.
  6. 6.pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dari perusahaan jasa/perkantoran besarnya tarif berdasarkan klasifikasi sebagai berikut : a) kelas I (Jumlah pegawai ≥ 25 orang) Rp. 25.000,-/bln; b) kelas II (jumlah pegawai < 25 orang) Rp. 15.000,-/bln.
  7. 7.pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dari perusahaan angkutan/gudang besarnya tarif retribusi sebesar Rp. 40.000,- per M3;
  8. 8.pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah pasar, pedagang kaki lima serta pedagang musiman besarnya sebagai berikut: a) pedagang kios di pasar Rp. 9.000,-/ bln; b) pedagang lesehan di pasar Rp. 500,-/hari; c) pedagang lesehan/kaki lima musiman Rp. 500,-/ hari.
2. b.industri (kawasan dan non kawasan) pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dari industri, besarnya tarif adalah sebagai berikut : a) industri besar Rp. 40.000,- per M3; b) industri sedang Rp. 30.000,- per M3; c) Industri kecil/rumahan Rp. 25.000,- per M3.
3. c.kawasan khusus pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dari industri strategis besarnya tarif adalah Rp. 2.400.000,-/bln.
4. d.fasilitas umum untuk pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dari fasilitas umum besarnya tarif retribusi : Terminal Angkutan Umum 1) Terminal Type A Rp. 125.000,-/bln; 2) Terminal Type B Rp. 55.000,-/bln; 3) Terminal Type C Rp. 25.000,-/bln.
5. e.fasilitas lain
  1. 1.lembaga permasyarakatan Rp. 80.000,-/bln;
  2. 2.fasilitas kesehatan besarnya tarif retribusi : a) Rumah Sakit Rp. 175.000,-/bln; b) Puskesmas Rp. 20.000,-/bln; c) Klinik Rp. 10.000,-/bln.
  3. 3.fasilitas pendidikan besarnya tarif retribusi : a) perguruan tinggi : 1) Jumlah mahasiswa > 500 Rp. 50.000,-/bln; 2) Jumlah mahasiswa 300-500 Rp. 35.000,-/bln; 3) Jumlah mahasiswa 200-<300 Rp. 30.000,-/bln; 4) Jumlah mahasiswa <200 Rp. 25.000,-/bln. b) SMA atau sederajat : 1) Jumlah siswa > 500 Rp. 50.000,-/bln; 2) Jumlah siswa 300-500 Rp. 35.000,-/bln; 3) Jumlah siswa 200-<300 Rp. 30.000,-/bln; 4) Jumlah siswa <200 Rp. 25.000,-/bln. c) SMP : 1) Jumlah siswa > 500 Rp. 50.000,-/bln; 2) Jumlah siswa 300-500 Rp. 30.000,-/bln; 3) Jumlah siswa 200-<300 Rp. 25.000,-/bln; 4) Jumlah siswa <200 Rp. 20.000,-/bln. d) SD dan TK : 1) Jumlah siswa >= 300 Rp. 25.000,-/bln; 2) Jumlah siswa 200>300 Rp. 20.000,-/bln; 3) Jumlah siswa <200 Rp. 15.000,-/bln. e) Pusat Kegiatan Olah Raga 1) Stadion sepak bola Rp. 50.000,-/bln; 2) Gedung Olah Raga Rp. 35.000,-/bln; 3) Lapangan Olah raga Rp. 20.000,-/bln.
  4. 6.Ketentuan Pasal 11 dihapus.

Pasal 10C

(1)Tarif retribusi sampah spesifik yang harus dibayarkan oleh wajib retribusi meliputi biaya pengangkutan dan pengolahan di TPA.
(2)Besarnya retribusi pelayanan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan menurut penggolongan /klasifikasi sebagai berikut :
1. a.puing bongkaran bangunan Rp. 50.000,-/m3
2. b.sampah yang secara teknologi belum dapat diolah Rp. 50.000,-/m3

Pasal 10D

(1)Pembuangan sampah rumah tangga langsung ke TPA milik pemerintah daerah yang dilaksanakan pihak swasta dan atau pemerintah daerah di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dikenakan retribusi sebesar Rp. 6.000,-/per M3.
(2)Pembuangan sampah sejenis rumah tangga langsung ke TPA milik pemerintah daerah yang dilaksanakan pihak swasta dan atau pemerintah daerah di luar Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dikenakan retribusi Rp. 10.000,-/ per M3. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Ditetapkan di Salak pada tanggal 11 Juli 2016 BUPATI PAKPAK BHARAT, ttd REMIGO YOLANDO BERUTU Diundangkan di Salak pada tanggal 13 Juli 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, ttd MESTER PADANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2016 NOMOR 4 NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, PROVINSI SUMATERA UTARA ( 68/ 2016) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Dengan diundangkannya UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 79 dinyatakan bahwa Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya. Maka sekaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan penghapusan retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Kemudian mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Terhadap pengelolaan sampah dan pelayanan persampahan/kebersihan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat dikenakan retribusi sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, belum mengatur secara menyeluruh mengenai tarif retribusi dalam hal pengelolaan persampahan dan pelayanan persampahan/kebersihan untuk itu perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2016 NOMOR 117

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 4 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 10A

Pasal 10B

Pasal 10C

Pasal 10D

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2010

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 10A

Pasal 10B

Pasal 10C

Pasal 10D

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2010

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2010