DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Lembaga Adat Sulang Silima Marga-Marga Pakpak Suak Simsim dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Asas, Sendi dan Tujuan, Pembentukan Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim, Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kewenangan Lembaga Adat Sulang Silima Marga-Marga Pakpak Suak Simsim, Peran Serta Lembaga Adat Sulang Silima Marga-Marga Pakpak Suak Simsim Dalam Melestarikan Budaya Daerah, Kerjasama, Sumber Keuangan dan Pendapatan, Lambang, Tanda-Tanda Kebesaran, Gelar Kehormatan dan Hari Besar.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa adat istiadat dan lembaga adat sulang silima marga-marga Pakpak suak Simsim yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adalah adat yang bersendikan kekerabatan, norma dan hukum, perlu dibina dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis dalam skala daerah, nasional dan global sehingga dapat didayagunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna memperkuat ketahanan nasional;
c.bahwa untuk meneguhkan peran adat istiadat dan lembaga adat sulang silima marga-marga Pakpak suak Simsim perlu dibentuk Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim di tingkat kabupaten dengan peran pokok dan fungsi koordinasi dan fasilitasi atas lembaga adat sulang silima marga- marga Pakpak suak Simsim di Kabupaten Pakpak Bharat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 2 jdih.pakpakbharatkab.go.id
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah; 3 jdih.pakpakbharatkab.go.id
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
14.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Pakpak Di Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT dan BUPATI PAKPAK BHARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA ADAT SULANG SILIMA MARGA-MARGA PAKPAK SUAK SIMSIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pemerintah Pusat.
7.APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8.APBD Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
9.Hukum Adat adalah Hukum Adat Pakpak.
10.Adat Pakpak adalah sistem pandangan hidup masyarakat Pakpak Bharat yang kokoh seperti cermin yang tidak kabur dan berisi nilai-nilai, aturan- aturan, norma dan kebiasaan-kebiasaan kuat dan benar yang dipegang teguh dan menjadi pedoman dalam penataan tatanan masyarakat, sistem 4 jdih.pakpakbharatkab.go.id hukum, sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat Pakpak dengan sistem sanksi yang tegas jika anggota masyarakat melakukan pelanggaran.
11.Sulang silima adalah struktur sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Pakpak yang didalamnya terdapat unsur berru, sebeltek, sinina, puang dan kula-kula yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat.
12.Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
13.Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai- nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
14.Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya, ekonomi, sains dan teknologi yang sedang berlangsung.
15.Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim adalah suatu organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat yang bertujuan mengkoordinasi dan memfasilitasi lembaga adat sulang silima yang ada di tingkat satuan masyarakat adat guna menyatukan visi masyarakat adat guna berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat.
16.Penggalian adalah upaya mengungkapkan, memilah, mengkaji data atau informasi kebudayaan.
17.Penelitian adalah melakukan kajian terhadap aspek-aspek kebudayaan secara ilmiah oleh peneliti, ilmuan atau pakar dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
18.Inventarisasi adalah upaya untuk mencatat informasi dan menyimpannya ke dalam buku catatan, katalog, database atau sejenisnya.
19.Ilmu pengetahuan adalah hasil aktivitas manusia berupa kumpulan teori, metode dan praktek yang menjadi pranata dalam masyarakat.

BAB II

ASAS, SENDI DAN TUJUAN

Pasal 2

Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim bersendikan kekerabatan, norma dan hukum, yang dikembangkan secara nyata dan dinamis sehingga dapat didayagunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan nasional. 5 jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 4

Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim bertujuan:

a.menggali, memelihara, membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dan budaya Pakpak di Kabupaten Pakpak Bharat sebagai usaha memperkaya dan memperkokoh jati diri masyarakat Pakpak dan merupakan bagian kebudayaan nasional.
b.mewujudkan masyarakat adat dan budaya Pakpak di Kabupaten Pakpak Bharat yang maju dan sejahtera sesuai dengan tujuan bangsa.
c.membela hak-hak masyarakat adat untuk kepentingan kesejahteraan lahiriah dan bathiniah masyarakat Pakpak di Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB III

PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT SULANG SILIMA MARGA-MARGA PAKPAK SUAK SIMSIM

Pasal 5

(1)Dalam rangka fasilitasi, pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya Pakpak di masyarakat dan wadah berhimpunnya lembaga adat sulang silima marga-marga Pakpak suak Simsim di Kabupaten Pakpak Bharat, didirikan Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim;
(2)Seluruh lembaga sulang silima marga-marga yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat menjadi Anggota Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim;
(3)Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim didaftarkan pada badan atau institusi yang berwenang dengan syarat:
1. a.memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi;
2. b.memiliki nama, lambang dan tanda logo;
3. c.mempunyai kantor tetap;
4. d.mempunyai pengurus; dan
5. e.syarat-syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

KEDUDUKAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

(1)Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim berkedudukan di ibukota Kabupaten Pakpak Bharat dan merupakan satu- satunya lembaga adat sulang silima marga-marga Pakpak suak Simsim di tingkat Kabupaten Pakpak Bharat.
(2)Perwakilan Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim dapat dibentuk oleh masyarakat adat Pakpak di luar Kabupaten Pakpak Bharat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(3)Pengurus Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim dipilih dan disahkan dalam musyawarah besar sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Sulang Silima Marga- marga Pakpak Suak Simsim. 6 jdih.pakpakbharatkab.go.id
(4)Keputusan-keputusan Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim menjadi pedoman bagi lembaga adat sulang silima marga- marga dan kesatuan masyarakat adat yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat dengan memperhatikan adat istiadat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hubungan Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim dengan lembaga adat pada tingkat marga-marga dan satuan masyarakat adat lainnya seperti pada tingkat lebbuh di atur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 7

(1)Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim mempunyai tugas dan fungsi:
1. a.mengkoordinasi dan memfasilitasi lembaga-lembaga adat marga-marga di Kabupaten Pakpak Bharat untuk berpatisipasi dalam memberikan dukungan kepada pemerintah daerah guna melaksanakan dan memelihara hasil pembangunan daerah;
2. b.melestarikan, membina dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat Pakpak di Kabupaten Pakpak Bharat dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan daerah pada khususnya dan kebudayaan nasional pada umumnya;
3. c.menjaga, memelihara dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat Pakpak Kabupaten Pakpak Bharat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat;
4. d.memayungi dan menghormati adat istiadat budaya lain yang berkembang di Kabupaten Pakpak Bharat yang tidak bertentangan dengan budaya Pakpak;
5. e.ikut menjaga kerukunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
(2)Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana diatur pada ayat (1) Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim dapat dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB V

KEWENANGAN LEMBAGA ADAT SULANG SILIMA MARGA-MARGA PAKPAK SUAK SIMSIM

Pasal 8

Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim memiliki kewenangan:

a.melakukan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya nilai-nilai dan budaya Pakpak di Kabupaten Pakpak Bharat;
b.menganugerahkan gelar adat sesuai dengan ketentuan Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim;
c.ikut serta menyelesaikan sengketa masyarakat adat yang berkaitan dengan permasalahan budaya dan adat di Kabupaten Pakpak Bharat jika diminta oleh pihak-pihak yang bersengketa;
d.melakukan pelestarian terhadap nilai-nilai, budaya dan adat Pakpak yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat;
e.menyusun aturan hukum adat berkaitan dengan budaya dan adat Pakpak di Kabupaten Pakpak Bharat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f.mendorong kemajuan masyarakat Pakpak di Kabupaten Pakpak Bharat menuju masyarakat Pakpak yang kininduma. 7 jdih.pakpakbharatkab.go.id

BAB VI

PERAN SERTA LEMBAGA ADAT SULANG SILIMA MARGA-MARGA PAKPAK SUAK SIMSIM DALAM MELESTARIKAN BUDAYA DAERAH

Pasal 9

Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim berperan:

a.melakukan inventarisasi aktifitas adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya daerah;
b.melakukan inventarisasi asset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah;
c.melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni/nilai sosial budaya daerah; dan
d.melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan asset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 10

(1)Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan Lembaga adat baik nasional, regional maupun internasional.
(2)Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim bekerjasama dan berperan aktif dalam gerakan masyarakat adat nusantara untuk memperoleh pengakuan negara atas status dan kedudukan masyarakat hukum adat di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…