DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 139

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Keanggotaan BPD; Kelembagaan BPD; Staf Administrasi BPD; Staf Administrasi BPD; Peraturan Tata Tertib BPD; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menimbang : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah daerah.
11.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan. jdih.pakpakbharatkab.go.id 3
12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14.Unsur Masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat Desa yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok.
15.Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
16.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa di Kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal 3

Tujuan pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk:

a.mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik di Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.keanggotaan BPD;
b.bidang kelembagaan BPD;
c.alokasi jumlah BPD;
d.staf administrasi BPD;
e.ketentuan pembagian wilayah untuk keterwakilan anggota BPD;
f.pengisian keanggotaan BPD;
g.pembentukan panitian pengisian keanggotaan BPD;
h.pemberhentian BPD;
i.fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
j.peraturan tata tertib BPD;
k.hubungan BPD dengan lembaga lain di Desa;
l.peningkatan kapasitas BPD;
m.pembinaan dan pengawasan; dan
n.pendanaan. jdih.pakpakbharatkab.go.id 4

BAB III

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 5

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
(3)Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan jumlah penduduk jiwa ditetapkan dengan ketentuan:
1. a.Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang;
2. b.Desa dengan jumlah penduduk diatas 2.000 (dua ribu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
3. c.Desa dengan jumlah penduduk diatas 3.000 (tiga ribu) jiwa ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) orang.
(4)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Desa yakni wilayah dusun.

Pasal 6

Pengisian anggota BPD dilakukan melalui:

a.pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b.pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.
(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari wilayah pemilihan dalam Desa.
(3)Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dusun dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
(4)Wakil dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dengan cara melakukan pembagian wilayah berdasarkan jumlah penduduk perdusun dibagi jumlah penduduk Desa dikalikan alokasi jumlah anggota BPD setelah dikurangi 1 (satu) orang untuk perwakilan perempuan.
(5)Ketentuan alokasi anggota BPD keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Jumlah penduduk dusun x (Alokasi anggota BPD – 1 orang keterwakilan perempuan) Jumlah penduduk Desa
(6)Dalam hal ketentuan apabila hasil perhitungan dalam bentuk pecahan/desimal, maka dilakukan pembulatan sebagai berikut: jdih.pakpakbharatkab.go.id 5
1. a.pecahan/desimal sampai dengan 0,50 maka dibulatkan kebawah;
2. b.pecahan/desimal 0,51 ke atas maka dibulatkan menjadi 1.
(7)Dalam hal ketentuan apabila terdapat hasil pembulatan masih melebihi alokasi yang ditentukan maka dusun yang memiliki perolehan persentase terkecil bergabung dengan dusun yang memiliki perolehan persentase terkecil berikutnya.
(8)Dalam hal ketentuan apabila terdapat sebuah dusun atau lebih yang tidak memenuhi pembagian alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dusun tersebut bergabung dengan dusun yang memiliki perwakilan wilayah paling sedikit.

Pasal 8

(1)Pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf adilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 9

(1)Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh panitia pengisian keanggotaan BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari warga dusun pemilihan.
(4)Jumlah kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah penduduk sebagai berikut:
1. a.Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang;
2. b.Desa dengan jumlah penduduk diatas 2.000 (dua ribu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) orang; dan
3. c.Desa dengan jumlah penduduk diatas 3.000 (tiga ribu) jiwa ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) orang.
(5)Unsur kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan susunan dan pemberhentian dengan alasan yang jelas.

Pasal 10

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
(3)Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. jdih.pakpakbharatkab.go.id 6
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.bukan sebagai Kepala Desa dan perangkat Pemerintah Desa;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
g.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
h.bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
i.tidak pernah menjadi anggota BPD selama 3 (tiga) kali secara berturut- turut atau tidak secara berturut-turut.

Isi peraturan

Teks139PDFHirarki

Memuat teks peraturan…