DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN RPJPD BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV SISTEMATIKA DAN ISI RPJPD BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJPD BAB VI PERUBAHAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025- 2045. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hansundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); jdih.pakpakbharatkab.go.id 2
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan jdih.pakpakbharatkab.go.id 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 9). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT dan BUPATI PAKPAK BHARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
3.Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
4.Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
7.Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat; jdih.pakpakbharatkab.go.id 4
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati;
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kabupaten maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
13.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
14.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
15.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
16.Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
17.Sasaran Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah;
18.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi;
19.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
20.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan.

BAB II

KEDUDUKAN RPJPD

Pasal 2

RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025-2045 merupakan:

a.dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
b.penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun 2025-2045 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045, dan RTRW Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2036; dan
c.dokumen rencana pembangunan daerah yang memberikan arah sekaligus menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun di Kabupaten Pakpak Bharat bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan, dan sinergitas pembangunan dalam rangka jdih.pakpakbharatkab.go.id 5 menyejahterakan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang berkeadilan, sebagai upaya mendukung pencapaian RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 dan pencapaian RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dalam rangka perwujudan Indonesia Emas 2045.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud penetapan RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025-2045 adalah penetapan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai pedoman bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat.
(2)Tujuan dari RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025-2045;
2. b.menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025–2045 dan prioritas pembangunan pada setiap tahapan pembangunan jangka panjang daerah;
3. c.menetapkan sasaran pokok serta indikator makro dan target capaian Pada setiap sasaran pokok sebagai dasar pengukuran tingkat perwujudan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025-2045;
4. d.sebagai landasan operasional bagi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat untuk menetapkan Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok serta Indikator Sasaran dan target capaiannya dalam pembangunan jangka menengah; dan
5. e.sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan.

BAB IV

SISTEMATIKA DAN ISI RPJPD

Pasal 4

(1)Sistematika RPJMD meliputi:
1. a.Bab I : Pendahuluan;
2. b.Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.Bab III : Permasalahan Dan Isu-isu Strategis Daerah;
4. d.Bab IV : Visi Dan Misi Daerah;
5. e.Bab V : Arah Kebijakan Dan Sasaran Pokok Daerah; dan
6. f.Bab VI : Penutup.
(2)Ketentuan mengenai isi dan uraian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJPD

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025-2045;
(2)Pengendalian dan evaluasi RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025- 2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
1. a.konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025-2045; jdih.pakpakbharatkab.go.id 6
2. b.konsistensi antara RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045;
3. c.konsistensi antara RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045;
4. d.konsistensi antara RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025-2045 dengan RTRW Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2036; dan
5. e.kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator- indikator kinerja yang telah ditetapkan.
(3)Pengendalian dan evaluasi RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025- 2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
(4)Pengendalian dan evaluasi RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025- 2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bappelitbangda.

BAB VI

PERUBAHAN

Pasal 6

(1)Perubahan RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025-2045 dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
(3)RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025-2045 perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
(4)RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025-2045 perubahan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman bagi penetapan Perubahan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal 7

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
(2)Pada saat jangka waktu berlakunya Peraturan Daerah ini berakhir, sebelum Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2045-2065 ditetapkan, penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat jdih.pakpakbharatkab.go.id 7 Tahun 2045-2049 dapat mengacu pada Rancangan RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2045-2065.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2007 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Ditetapkan di Salak pada tanggal 20 Desember 2024 BUPATI PAKPAK BHARAT, ttd FRANC BERNHARD TUMANGGOR Diundangkan di Salak pada tanggal 20 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, ttd JALAN BERUTU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2024 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR: (6-177/2024) jdih.pakpakbharatkab.go.id 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025- 2045, dituangkan visi Indonesia Emas 2045: Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Negara Nusantara yaitu: negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/ peradaban Bahari sebagai poros maritim dunia. Indonesia yang Berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya. Indonesia sebagai negara maju, ekonominya mencapai posisi nomor 5 terbesar di dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya saing, modern, tangguh, inovatif, dan adil. Indonesia yang berkelanjutan yaitu Negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Pakpak Bharat sangat cepat sehingga berdampak pada perubahan di berbagai aspek baik aspek sosial, ekonomi, politik, maupun aspek keamanan. Dengan keadaan ini maka Kabupaten Pakpak Bharat mempunyai tantangan dan permasalahan yang unik yang harus diselesaikan dengan penyusunan perencanaan pembangunan yang komprehensif, integratif, dan holistik. Sebagai langkah untuk mengembangkan potensi-potensi, tantangan dan permasalahan yang ada, diperlukan suatu perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundangan mengenai perencanaan pembangunan daerah serta penyusunan arah pembangunan jangka panjang daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Penyusunan RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025-2045 dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up). Pendekatan teknokratik sendiri dilakukan dengan Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh para pakar dan tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan substansi yang dibutuhkan RPJPD termasuk memperhatikan struktur dan pola ruang wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pakpak Bharat. jdih.pakpakbharatkab.go.id 9 Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025-2045. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…