DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV OTORITAS VETERINER DAERAH BAB V PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN RABIES BAB VI PENCEGAHAN RABIES BAB VII PENGAMANAN RABIES BAB VIII PEMBERANTASAN RABIES BAB IX PENANGANAN HPR BAB X PENANGANAN RABIES PADA MANUSIA BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XII PEMBIAYAAN BAB XIII KETENTUAN SANKSI BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan pedoman pemberantasan penyakit hewan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 jdih.pakpakbharatkab.go.id 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7.Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Penyakti Rabies (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT dan BUPATI PAKPAK BHARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
3.Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4.Instansi terkait adalah lembaga yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan rabies.
5.Otoritas Veteriner Daerah adalah lembaga yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di Daerah.
6.Dinas adalah Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Pakpak Bharat.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan.
8.Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Pakpak Bharat.
9.Petugas adalah orang yang diberi tugas tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau sebutan lain untuk melakukan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Rabies.
10.Rabies adalah penyakit menular yang menyerang susunan syaraf pusat dan dapat menulari semua hewan berdarah panas dan manusia, yang disebabkan oleh virus Rabies.
11.Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah hewan yang dapat menularkan virus rabies antara lain anjing, kucing, kera dan hewan lainnya. jdih.pakpakbharatkab.go.id 3
12.Hewan Penular Rabies Liar yang selanjutnya disebut HPR liar adalah HPR yang tidak berpemilik.
13.Pencegahan dan Penanggulangan Rabies adalah upaya untuk mengurangi dan mengatasi Rabies, yang dilakukan melalui pemantauan, diagnosa, pencegahan, pengamanan dan pemberantasan dalam rangka mengurangi resiko penularan Rabies pada hewan dan manusia.
14.Pemilik Hewan Penular Rabies selanjutnya disebut Pemilik HPR adalah Orang atau Badan Hukum yang menguasai Hewan Penular Rabies berdasarkan hak tertentu yang diperoleh melalui pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai pemberian atau hadiah, sewa menyewa, tukar menukar atau cara lain menurut ketentuan perundangan-undangan.
15.Pemeliharaan Hewan Penular Rabies adalah keseluruhan kegiatan yang mencakup; penyediaan tempat hidup, pemberian makanan dan perawatan kesehatan.
16.Peredaran adalah rangkaian kegiatan pemasukan atau pengeluaran Hewan Penular Rabies dari dan ke Kabupaten Pakpak Bharat, antar kecamatan, antar desa se-Kabupaten Pakpak Bharat yang mencakup penyediaan hewan penular rabies, pengangkutan, pemindahan, dan pengalihan kepemilikan, pemindahtanganan pemeliharaan.
17.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan pemeliharaan, peredaran dan penanganan kasus gigitan Hewan Penular Rabies.
18.Vaksinasi adalah pemberian bahan antigenik untuk merangsang sistem kekebalan individu terhadap penyakit rabies.
19.Surveilans adalah kegiatan observasi yang dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan, dilaksanakan secara periodik untuk menetapkan status, situasi distribusi geografis dan tingkat prevalensi/insidensi Rabies.
20.Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh otoritas veteriner untuk mengungkap penyebab penyakit, mengetahui interaksinya antara penyebab penyakit dengan induk semang (hospes) di lingkungan.
21.Pendepopulasian adalah Tindakan Pemusnahan secara selektif terhadap HPR yang dilakukan oleh petugas peternakan dan kesehatan hewan.
22.Eliminasi adalah tindakan untuk membunuh Hewan Penular Rabies dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan.
23.Sterilisasi Hewan Penular Rabies adalah proses pengangkatan organ reproduksi yang dilakukan pada HPR.
24.Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang ada hubungannya dengan keadaan fisik dan mental Hewan Penular Rabies menurut ukuran prilaku alami hewan yang perlu dilindungi dari perlakuan setiap orang yang tidak wajar.
25.Alat perlengkapan pengamanan adalah rantai atau tali dan berongsong mulut yang dipakaikan/dipasang pada hewan.
26.Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap hewan tersangka Rabies dengan cara mengurung hewan tersebut di kandang observasi pada masa tertentu dengan tetap memberi makan dan minum sebagaimana biasanya.
27.Pemasukan/pengeluaran HPR (Hewan Penular Rabies) adalah kegiatan memasukkan/mengeluarkan hewan penular rabies ke dan dari Daerah. jdih.pakpakbharatkab.go.id 4

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah membebaskan daerah dari ancaman Penyakit Rabies dan menurunkan angka kasus Penyakit Rabies pada hewan dan manusia.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mendukung penegakan hukum yang berhubungan dengan Pencegahan dan Penanggulangan Rabies di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pencegahan dan penanggulangan rabies dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.otoritas veteriner daerah;
b.pengamatan rabies;
c.pencegahan dan pengamanan rabies;
d.pemberantasan rabies;
e.penanganan rabies pada manusia;
f.peran serta masyarakat.

BAB IV

OTORITAS VETERINER DAERAH

Pasal 4

(1)Dalam rangka penguatan tugas, fungsi dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Bupati dapat membentuk Otoritas Veteriner Daerah.
(2)Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk apabila belum terdapat lembaga yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

Pasal 5

(1)Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Otoritas Veteriner Daerah mempunyai fungsi:
1. a.pelaksana kesehatan masyarakat veteriner;
2. b.penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan kesehatan hewan;
3. c.pengidentifikasi masalah dan pelaksana kesehatan hewan;
4. d.pelaksana pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan;
5. e.pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan serta aspek kesejahteraan hewan lainnya;
6. f.pengelola tenaga kesehatan hewan;
7. g.pelaksana pengembangan profesi kedokteran hewan;
8. h.pengawasan terhadap penggunaan alat dan mesin kesehatan hewan;
9. i.pelaksana perlindungan hewan dan lingkungannya;
10. j.pelaksana penyidikan dan pengamatan penyakit hewan;
11. k.penjamin ketersediaan mutu obat hewan; jdih.pakpakbharatkab.go.id 5
12. l.penjamin keamanan pakan dan bahan pakan asal hewan; penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
13. m.pengelola medik veteriner dan medik konservasi.

Pasal 6

(1)Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan di Daerah.
(2)Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keputusan dalam:
1. a.penetapan analisis resiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari luar Daerah dalam wilayah Provinsi yang sama;
2. b.pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar Daerah;
3. c.penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah di Daerah;
4. d.pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak sosio ekonomi tinggi bagi Daerah dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah kepada Bupati;
5. e.pemberian rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan Daerah kepada Bupati;
6. f.pemberian Sertifikat Veteriner pengeluaran hewan dan/atau Produk Hewan dari Daerah.
(3)Dalam pengambilan keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Otoritas Veteriner Daerah melibatkan keprofesian Dokter Hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.

Pasal 7

(1)Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi sub urusan:
1. a.kesehatan hewan; dan
2. b.kesehatan masyarakat veteriner.
(2)Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(3)Syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
1. a.telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
2. b.menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN RABIES

Pasal 8

Pengamatan dan Pengidentifikasian Rabies dilakukan melalui kegiatan:

a.Surveilans;
b.Penyidikan kasus gigitan; dan
c.Pemeriksaan dan pengujian. jdih.pakpakbharatkab.go.id 6

Pasal 9

(1)Kegiatan surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pengambilan sampel dan/atau spesimen Rabies.
(2)Kegiatan mengumpulkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.data vaksinasi dan titer antibody post vaksinasi Rabies;
2. b.data HPR; dan
3. c.dampak Rabies terhadap kesehatan hewan dan manusia.

Pasal 10

(1)Kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan melalui pengambilan sampel dan/atau spesimen serta data pendukung.
(2)Kegiatan penyidikan terhadap sampel dan/atau spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelusuran asal-usul, sumber dan penular Rabies.
(3)Kegiatan penyidikan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, jika:
1. a.hasil surveilans menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, muncul, dan/atau penyebaran kasus Rabies di Daerah;
2. b.adanya laporan dugaan timbulnya wabah di Daerah.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…