(1)Tingkat penggunaan jasa retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diukur dengan rumusan yang didasarkan atas faktor luas bangunan, jenis bangunan dan lokasi bangunan.
(2)Tingkat penggunaan jasa retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diukur berdasarkan atas faktor lokasi/tempat penjualan minuman.
(3)Dihapus.
jdih.pakpakbharatkab.go.id 5
(4)Tingkat penggunaan jasa retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diukur berdasarkan atas jenis kendaraan dan jangka waktu izin.
6.Pasal 10 dihapus.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Ditetapkan di Salak pada tanggal 24 Juni 2019 Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT, ttd ASREN NASUTION Diundangkan di Salak pada tanggal 25 Juni 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, ttd SAHAT BANUREA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2019 NOMOR 8 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, PROVINSI SUMATERA UTARA (8/73/2019) jdih.pakpakbharatkab.go.id 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU I. UMUM Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ Tanggal 19 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 menyatakan Pemerintah Kabupaten/Kota diminta segera melakukan Pencabutan Peraturan Daerah terkait dengan Izin Gangguan dan Pungutan Retribusi Izin Gangguan dan Surat Edaran Bupati Pakpak Bharat Nomor 1351/SE/PM- PPTSP/X/2017 tentang Penghentian Pungutan Atas Retribusi Izin Gangguan (HO), sehingga perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 118). II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 144 jdih.pakpakbharatkab.go.id