DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten PALI Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Indonesia, Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain hak dan kewajiban pendudukan, kewajiban dan kewenangan dinas, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, proses pelayanan, perlindungan data dokumen kependudukan, SIAK, perlindungan data pribadi penduduk, pemanfaatan data, kerjasama, pembinaan, pengawasan, pelaporan, dan pengendalian, pelayanan administrasi kependudukan daring, peran serta masyarakat, pembiayaan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu BUPATIPENUKALABABLEMATANGILIR
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b.bahwa untuk tertib Administrasi Kependudukan diperlukan pengelolaan Administrasi Kependudukan secara terarah, terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan mengembangkan fungsi pengolahan data, kebutuhan kerjasama, perencanaan pembangunan dan pelayanan publik;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan, bahwa Pemerintah kabupaten wajib dan bertanggungjawab DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA / -~ - Menimbang - PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURANDAERAHKABUPATENPENUKALABABLEMATANGILIR NOMOR 8 TAHUN2019 TENTANG PENYELENGGARAANADMINISTRASIKEPENDUDUKAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR . .,_. \ J J .t. 'r

Mengingat

1.Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 ten tang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5475);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5400);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4736); 2 . - .. Mengingat
1.Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. BABI KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENPENUKALABAB LEMATANGILIR dan BUPATIPENUKALABAB LEMATANGILIR

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 ten tang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2016 tentang penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas khusus;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring; 3 Menetapkan . p'l I' , .. <.
3.Bupati adalah Bupati Penukal Abab LematangIlir.
4.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Kabupaten.
5.Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerab Menurut Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan Dengan Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublikIndonesia Tahun 1945;
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerab, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Penukal Abab LematangHir;
7.Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;
8.Camat adalah Pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
9.Lurah adalah Kepala Kelurahan di Jajaran Pemerintah Kabupaten Penukal Abab LematangIlir; 10.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 11.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya; 12.Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah meliputi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting berupa pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap bagi orang asing, kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian dan peristiwa penting lainnya; 13.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; 14.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Bangsa Indonesia aali dan orang-orang .. 4 , '... bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WargaNegaraIndonesia; 15.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; 16.Orang asing adalah orang bukan NegaraIndonesia; 17.Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara RepublikIndonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang; 18.Orang Asing TinggalTetap adalah orang asing yang berada dalam WilayahRepublik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang; 19.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial dan KomunitasTerpencil;
20.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAKadalah sistem informasiyang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan;
21.Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
22.Data kependudukan adalah data perseorangan dan I atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
23.Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data;
24.Administrator Database Kependudukan yang selanjutnya disingkat ADS, adalah petugas yang mengelola Database Kependudukan pada penyelenggara Pemerintah Daerah atau Instansi Pelaksana, dan Pengguna Data yang diberi hak akses oleh Menteri;
25.Pengguna Data adalah lembaga negara, kementerian/Iembaga pemerintah non kementerian dan Iatau badan hukum Indonesia yang memerlukan informasidata kependudukan sesuai dengan bidangnya;
26.Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada ADB yang ada pada Penyelenggara, Dinas _. 5 T- J I; dan Pengguna Data untuk dapat mengakses Database Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
27.Data Warehouse adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan, melakukan query yang komplek dan menganalisis data historis administrasi kependudukan secara periodiktanpa membebani SIAK.
28.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
29.Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
30.Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
31.Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya;
32.Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir;
33.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIKadalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
34.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
35.KepalaKeluargaadalah :

a.Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga.
b.Orang yang bertempat tinggal seorang diri atau
c.Kepala kesantrian asrama, rumah yatim piatu dan lain- lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama- sarna. -_ 6 ".... 1 , ~ :. •
1. 36.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan KTP-eladalahKartu Tanda Penduduk yang dilengkapi Cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;
2. 37.Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak jari tangan penduduk yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu yang disengaja diambil dan dicapkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh petugas untuk kepentingan kelengkapan data penduduk dan database kependudukan;
3. 38.Personalisasi adalah pencetakan dokumen KTP berbasis NIK dengan memasukkan biodata, pas photo, sidik jari telunjuk kiri kanan dan tanda tangan penduduk;
4. 39.Iris adalah selaput bola mata yang ada dibelakang komea mata, membentuk batas pupil yang memberikan warna khusus;
5. 40.Verifikasiadalah pemeriksaan kebenaran data dan identitas seseorang;
6. 41.Identifikasi adalah proses yang menentukan ketunggalan identitas seseorang melalui pemadanan sidik jari 1 : N dipusat data kementerian dalam negeri;
7. 42.Penerbitan KTP Elektronik bagi penduduk di luar domisili adalah penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektonik bagi penduduk yang dilakukan di Kabupaterr/Kota yang berbeda dengan alamat pada kartu keluarga atau kartu tanda penduduk elektronik yang dimilikinya;
8. 43.Perekaman dan penerbitan kartutanda penduduk elektronik adalah pengeluaran kartu tanda penduduk elektronik karena perekaman barn atau penggantian kartu tanda penduduk elektronik karena rusak atau hilang;
9. 44.KartuIdentitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disingkat KIPEM adalah identitas penduduk pendatang yang bermaksud untuk mencari nafkahj'pekerjaan dan belajar/ sekolah tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk tetap dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
10. 45.Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang barn;
11. 46.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil;
12. 47.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; • 7 ".,. F , r
13. 48.Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIAadalah Kartu Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Penukal Abab
14. 49.Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;
15. 50.Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang anak terhadap bapaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
16. 51.Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri;
17. 52.Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kelurahan;
18. 53.Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUAKecamatan Adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah.
19. 54.Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instan si Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Dinas Pelaksana.
20. 55.Surat keterangan kependudukan adalah surat yang dikeluarkan sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang meliputi surat keterangan pindah, surat keterangan pindah datang, surat keterangan bertempat tinggal, surat keterangan kelahiran, surat keterangan lahir mati, surat keterangan kematian, surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan perceraian, catatan pinggir pengangkatan, pengakuan, pengesahan anak, catatan pinggir perubahan nama dan status kewarganegaraan;
21. 56.Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi. 8 ,. :. • "t j " Pasal 2 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berasaskan :
a.kepentingan umum;
b.kepastian hukum;
c.kesamaan hak;
d.keseimbangan hak dan kewajiban;
e.keprofesionalan;
f.partisipatif; •
1. 57.Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan atau diterima oleh pejabatj'pimpinan yang berwenang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah sesuai tugas fungsi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
2. 58.Tata Naskah Dinas Elektronik adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan.
3. 59.Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disebut Atandie adalah suatu system pengelolaan naskah dinas, yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal.
4. 60.Sertifikat elektronik yang selanjutnya disingkat SE adalah sertifikat yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
5. 61.Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TIE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
6. 62.Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan TIE.
7. 63.Data pembuatan TIE adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi TIE, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi.
8. 64.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, darr/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang merniliki makna yang dapat dipahami. . . 9 I' ~, I f Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukannya dan peristiwa penting yang dialami kepada Pasal 6
a.dokumen kependudukan;
b.memperoleh pelayanan yang sarna dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
c.perlindungan atas data pribadi;
d.kepastian hukum atas kepemilikan Dokumen;
e.informasi mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya beserta keluarganya; dan j atau
f.ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalm Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana. Setiap Penduduk berhak:

BAB II

HAKDANKEWAJIBANPENDUDUK

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan meliputi :

a.Pendaftaran Penduduk;
b.Pencatatan Sipil;
c.Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
d.Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

a.mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dan kepastian hukum;
b.mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat;
c.mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin kebhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
d.menciptakan database kependudukan yang akurat sebagai data dasar kependudukan dalam perencanaan lintas sektor; non diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; ketepatan waktu; kecepatan, kemudahan dan keberlanjutan; dan pendayagunaan kearifan lokal. g. h. 1. J. k. 1. . 10 " , ,,'f , f ( 1) Dinas berwenang:

(1)Dinas wajib:
1. a.mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
2. b.memberikan pelayanan yang sarna dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
3. c.mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
4. d.mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
6. f.melakukan Veriftkasi dan validasi data dan informasi yang disarnpaikan oleh penduduk dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencacatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawaipencatat pada KUAKecamatan.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. ".

BAB III

KEWAJIBANDANKEWENANGANDINAS

Pasal 7

WNlyang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Negarasetempat darr/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. dinas dengan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 11 " ,'\ t ,,. Dokumen Kependudukan, meliputi :

a.Biodata Penduduk;
b.KK;
c.KTP;
d.Surat Keterangan Kependudukan
e.KIA dan;
f.Akta Pencatatan Sipil. .:

(1)Petugas Register membantu Kepala Desa Atau Lurah dan Dinas dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(2)Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(3)Pengangkatan dan pemberhentian petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. .. Pasalll Pejabat Pencatatan Sipil berwenang :
1. a.melakukan verifikasi kebenaran data;
2. b.melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;
3. c.mencatat data dalam register akta pencatatan sipil;
4. d.menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil; dan
5. e.membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 10

a.memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
b.memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
c.memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
d.mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.

(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUAKecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam. 12 ·. ,\" f'
(1)Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan;
(2)NIKsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan ditertibkan oleh Dinas kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
(3)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan:
1. a.paspor,
2. b.surat izin mengemudi,
3. c.nomor pokok wajib pajak,
4. d.polis asuransi,
5. e.sertifikat hak atas tanah. "

Pasal 14

Pasal 13

(1)Setiap penduduk wajib dicatatkan biodatanya pada Dinas .
(2)Biodata yang wajib dicatat meliputi :
1. a.nama lengkap;
2. b.jenis kelamin;
3. c.tempat lahir;
4. d.tanggallahir;
5. e.agama / kepercayaan;
6. f.pendidikan;
7. g.jenis pekerjaan;
8. h.golongan darah;
  1. 1.status perkawinan;
9. j.status hubungan dalam keluarga;
10. k.kewarganegaraan;
  1. 1.ayah; dan
11. m.ibu;
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku juga terhadap orang asing pemegang izin tinggal tetap ditambah dengan data dokumen imigrasi meliputi nomor paspor, nomor Kitas/Kitab.
(4)WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, orang asing yang memiliki kartu izin tinggal terbatas dan kartu izin tinggal tetap wajib melapor kepada Dinas untuk dicatat biodatanya.
(5)Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan. 13 r • , , Pasal 18
(1)Penerbitan dan penandatanganan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditandatangani olehKepala Dinas.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur atau tata cara memperoleh KKsebagaimana dirnaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Setiap keluarga di Kabupten wajib memiliki KK.
(2)Setiap kepala keluarga wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas sebagai dasar untuk penerbitan KK.
(3)Setiap teIjadi perubahan susunan keluarga, wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tetjadinya perubahan.
(4)Setiap penduduk hanya terdaftar dalam 1 (satu) KKsesuai dengan nomor KKyang diterbitkan Dinas .

Pasal 17

(1)Nomor KKsebagaimana dimaksud dalarn Pasal 16, berlaku untuk seumur hidup kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
(2)KK yang rusak, hilang, darr/ atau terjadi mutasi biodata. harus diganti dengan KKyang baru.
(3)Anggota keluarga dalam satu keluarga yang berbeda kewarganegaraannya (WNA yang sudah memiliki kitab) dicatat dalam satu KKmengikuti KKKepala keluarganya.
(4)KK dijadikan dasar untuk penerbitan dokumen kependudukan lainnya. - I Pasal 15
(1)Pemerintah Kabupaten melaksanakan pencatatan penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.
(2)Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas dengan memeriksa status kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk.
(3)Setiap orang dilarang :
1. a.mengubah; dan
2. b.menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.
(4)Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 14 Pasal 20
(1)KTP-elmencantumkan lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang: R. NIK;
1. b.nama;
2. c.tempat tanggallahir;
3. d.jenis kelamin;
4. e.agama;
5. f.status perkawinan;
6. g.golongan darah;
7. h.alamat;
8. i.pekerjaan;
9. j.kewarganegaraan;
10. k.pas foto;
  1. 1.masa berlaku;
11. m.tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el;
12. n.tanda tangan pemegang KTP.
(2)Untuk Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan atau bagi penghayat kepercayaan, Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
(3)Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk membuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting. -,
(1)WNIdan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pemah kawin wajib memiliki KTP-e1.
(2)KTP-elsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
(3)Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku izin tinggal tetap berakir.
(4)KTP-elwajib dibawa saat bepergian.
(5)Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh memiliki 1 (satu) KTP-el.
(1)Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Dinas di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
(2)Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) berdomisilinya penduduk dialamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 ( satu ) tahun. -,
(1)KTP-eluntuk :
1. a.WNImasa berlakunya seumur hidup; dan
2. b.Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
(2)Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak darr/atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau pergantian.
(3)Dalam hal KTP-el rusak dan atau hilangsebagaimana dimaksud pada ayat (2) penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas dengan melengkapi surat pemyataan penyebab terjadinya hilang atau rusak.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el hilang atau rusak sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Setiap terjadi perubahan alamat yang disebabkan :
1. a.pemekaran Kecamatan;
2. b.pemekaran Kelurahan; dan C. pemekaran RT/ RW; wajib diikuti dengan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
(2)Perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Biodata Penduduk;
2. b.KK;
3. c.KTP-el;dan
4. d.SKTT Dengan mendaftarkannya pada Dinas . - . Pasal 21 16 I \ -, perusahaari/ badandari
5. a.paspor;
6. b.kartu izin tinggal terbatas dari kantor imigrasi;
7. c.Surat Tanda Lapor Diri dari kepolisian yang masih berlaku;
8. d.surat izin tenaga kerja asing dari instansi yang berwenang;
9. e.surat jaminan usahaj'perorangan: dan
10. f.pas photo terbaru. -; Orang Asing Tinggal pada ayat (1)
(2)Surat Keterangan Pindah Datang Terbatassebagaimana dimaksud ditandatangani oleh Kepala Dinas.
(3)Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas meliputi : ( 1) Setiap Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah Tinggal Terbatas. Indonesia yang pindah ayat (1) dilakukan dengan perpindahan penduduk,
(5)Penduduk Warga Negara sebagahnana dimaksud pada memperhatikan klasifikasi ditentukan sebagai berikut :
1. a.dalam satu Desa/Kelurahan;
2. b.antar Desa atau Kelurahan dalam satu Kecamatan;
3. c.antar Kecamatan dalam satu Kabupaten;
4. d.antar Kabupaten atau Kota;
5. e.antar Kabupaten dalam satu Provinsi; dan
6. f.antar Provinsi.
(3)Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Dinas di daerah tujuan untuk penerbitan surat keterangan pindah datang.
(4)Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi penduduk yang bersangkutan. .- 17 8agian Kesebelas Surat Keterangan Tinggal Sementara Pasal 27
(1)Setiap penduduk WNI yang tinggal sementara dalam Kabupaten wajib memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara dari daerah asalluar Kabupaten.
(2)Surat Keterangan Tinggal Sementara berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali.
(3)Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Tinggal Sementara adalah : 8agian Kesepuluh Surat Keterangan Pindah Semen tara (SKPS) Pasal 26
(1)Setiap penduduk WNI yang akan tinggal sementara diluar Kabupaten wajib memiliki Surat Keterangan Pindah Sementara.
(2)Surat Keterangan Pindah Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
(3)Persyaratan untk memperoleh Surat Keterangan Pindah Semen tara adalah :
1. a.KKdan atau KTP;dan
2. b.surat izin orang tua/wali bagi yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum menikah.
(4)Surat Keterangan Pindah Sementara tidak diwajibkan bagi WNIyang melakukan tugas atau sekolah kedinasan. ..
(1)Setiap Orang Asing yang tinggal tetap dalam wilayah Indonesia wajib memiliki Surat Keterangan Tinggal Tetap.
(2)Surat Keterangan Pindah Tinggal Tetap ditandatangani oleh Kepala Dinas.
(3)Surat Keterangan Pindah Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTPatau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan. 18 : 'W. - c;....'1.·!··_·
(1)Setiap WNI yang datang dari menetap di luar negeri wajib melapor ke Dinas di daerah tujuan dan membawa Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri paling lama 14 hari;
(2)Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas.
(3)Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri digunakan sebagai dasar penerbitan KKdan KTP.
(1)Setiap penduduk WNI yang akan ke luar negeri dengan tujuan menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut. atau lebih dari 1 tahun wajib memiliki Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri Untuk WNI.
(2)Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri Untuk WNIadalah :
1. a.KKdan atau KTP-el;
2. b.Surat pengantar pindah ke luar negeri yang dikeluarkan LurahjKepala Desa dan disahkan oleh Camat;
3. c.Surat izin orang tua atau wali bagi yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum menikah; dan
4. d.Pas photo terbaru.
(3)Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri Untuk WNI dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.
(4)Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri Untuk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas. r " j ~. ~ ~ ,. ( t I. I. I' r tinggal sementara yang
1. a.mengisi fortnulir perm~o= Desa dan disetujui oleh diketahui oleh Lurah/ P carnat. ih berlaku b K TP daerah asal yang masi tara' dan' daerah asal. . T' al Semen
2. c.Surat Keterangan mgg
3. d.Pas photo terbaru- b .mana Ti al Sementara se agar
(4)Surat Keterangan ~gg ani oleh Kepala Dinas. dimaksud pada ayat (1) dltandatang ." ba . . al Sementara tidak dlwaJlbkan gl
(5)Surat Keterangan Tmgg tau sekolah kedinasan. WNIyang melakukan tugas a 19• . t r " I
(1)KIA merupakan kartu Identitas resmi sebelum anak memiliki KTP.
(1)Bagi penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami, dikarenakan faktor umur, sakit, cacat fisik dan j atau mental, dilakukan oleh Dinas dibantu keluarganya atau orang lain yang diberi kuasa.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(1)Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilaksanakan terhadap penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan, meliputi :
1. a.penduduk korban bencana alam;
2. b.penduduk korban bencana sosial;
3. c.orang terlantar; dan
4. d.komunitas terpencil.
(2)Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4)Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri meliputi :
1. a.nomor KKdan atau NIKyang pemah dimiliki;
2. b.mengisi biodata penduduk bagi yang belum memiliki NIK;
3. c.paspor dan tanda masuk dari Imigrasi; dan
4. d.pas photo terbaru. 20 , , , --------- BABV PENCATATANSIPIL
(1)Setiap kelahiran wajib dilaporkan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran kepada Dinas .
(2)Setiap pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register akte kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
(3)Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 1 (satu) tahun atau lebih, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 33

(1)Penerbitan KIAbaru bagi anak kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran .
(2)Dalam hal anak kurang dari 5 (lima) tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
1. a.fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;
2. b.KKasli orang tua/ wa1i;dan
3. c.KTP-elasli kedua orang tua/wali.
(3)Penerbitan KIA untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan :
1. a.fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;
2. b.KKasli orang tua/ wall;
3. c.KTP-elasli kedua orang tua/ wali; dan
4. d.Pasfotoanak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2(dua)lembar
(4)Persyaratan penerbitan KIAbaru bagi anak WNIyang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Penerbitan KIAdiatur dengan oleh PeraturanBupati. • T
(2)Penerbitan KIAbertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. 21 8agian Kedua Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang Pasa137
(1)Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
(2)Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Dinas setempat untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
(3)Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah.
(4)Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
(5)Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
(6)Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara fI Pasa136
(1)Pencatatan Kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian.
(2)Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil dan disimpan oleh Dinas. Pasal 35 8agi kelahiran WNIdi luar negeri yang telah memperoleh akte kelahiran dari lembaga yang berwenang di Luar Negeri atau dari perwakilan Republik Indonesia setempat, wajib dilaporkan ke Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia. 22 , \ " , · ;-:

Pasal 40

(1)Kematian WNI diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang dinegara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
(2)Apabila perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang WNIdi Negara setempat yang tidak dilaporkan dan tidak dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut,
(1)Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang rnewakili kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
(3)Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
(4)Dalam hal ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
(5)Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinasmelakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
(1)Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sejak lahir mati.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
(3)Persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. .. , Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia. 23 Pasal 43
(1)Perkawinan WNI diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi pelaksana yang Pasa142 Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
(1)Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan Akta Perkawinan.
(3)Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
(4)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
(5)Data hasil pelaporan dan /atau pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
(6)Hasil pelaporan darr/atau pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akte Pencatatan Sipil. pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan
(3)Dalam hal seseorang WNI dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di Negara setempat.
(4)Dalam hal terjadi kematian seseorang WNIyang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukannya oleh Instansi Pelaksana di Negara setempat.
(5)Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
(6)Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Dinas di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang. 24 · I
(1)Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian.
(1)Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
(3)Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan. . . berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
(2)Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing pencatatan dilakukan pada perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
(3)Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
(4)Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perkawinan diatur Lebih Lanjut dalam Peraturan Bupati. . .~ 25 ','
(1)Pencatatan Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan ditempat tinggal pemohon.
(2)Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas yang menerbitkan kutipan akte kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
(1)Pembatalan penceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai hukum tetap.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.
(3)Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. - .

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 33

Pasal 40

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 33

Pasal 40

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2007