DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum; BAB II Prinsip-Prinsip penyelenggaraan Ketertiban Sosial; BAB III Ruang lingkup; BAB IV Larangan Sebagai Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan, Pengamen, dan Pelaku Asusila; BAB V Penyelenggaraan Sumbangan Sosial; BAB VI Usaha Preventif, Represif, dan Rehabilitatif; BAB VII Hak dan Kewajiban; BAB VIII Sanksi Administratif; BAB IX Ketentuan Penyidikan; BAB X Ketentuan Pidana; BAB XI Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa saat ini di Kabupaten Pamekasan makin marak terjadi aktifitas yang mengganggu tertib sosial di masyarakat yang dilakukan di tempat umum dan aktifitas sumbangan sosial yang tidak terkordinasi dan tidak memiliki izin sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat;
c.bahwa berdasaran pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2237);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabuaten Pamekasan.
3.Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan.
6.Ketertiban Sosial adalah suatu keadaan yang terbebas dari aktifitas gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen dan pelaku asusila serta aktifitas sumbangan sosial yang tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah sehingga memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya sehari-hari dengan tenang, aman dan tentram.
7.Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara di tempat umum.
8.Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.
9.Anak Jalanan adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kebawah yang menghabiskan sebagian besar waktu untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di tempat umum.
10.Pengamen adalah orang-orang yang melakukan kegiatan seni dengan cara berpindah-pindah di tempat-tempat umum yang dengan seketika langsung meminta imbalan sehingga meresahkan masyarakat.
11.Pelaku Asusila adalah orang yang melakukan perbuatan asusila.
12.Badan adalah sekumpulan orang yang tergabung dalam wadah organisasi atau wadah usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan aktifitas/kegiatannya di wilayah hukum Republik Indonesia.
13.Perbuatan Asusila tindakan atau tingkah laku yang dilakukan oleh setiap orang yang menyimpang dari nilai-nilai agama, adat istiadat, kesusilaan, kesopanan serta peraturan perundang-undangan, seperti: mabuk-mabukan, perjudian, perzinahan, pornoaksi dan pornografi, serta transaksi seks komersial yang dilakukan di tempat umum.
14.Tempat umum adalah seluruh fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
15.Sumbangan Sosial adalah setiap usaha untuk mengumpulkan uang dan/atau barang dalam bidang kesejahteraan sosial, agama, pendidikan dan/atau kebudayaan.
16.Usaha Preventif adalah suatu upaya yang bertujuan untuk mencegah, menghambat dan/atau membatasi tumbuh dan berkembangnya gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen dan pelaku asusila di masyarakat.
17.Usaha represif adalah operasi penindakan dan penertiban terhadap gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen dan pelaku asusila yang dilakukan oleh Satpol PP.
18.Usaha Rehabilitatif adalah upaya yang dilakukan secara terorganisir dan berkelanjutan untuk memulihkan kembali harkat dan martabat serta fisik, mental, dan rohani para gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen dan pelaku asusila agar dapat kembali dan diterima masyarakat.
19.Perlindungan adalah suatu upaya yang dilaksanakan sebagai wujud jaminan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi setiap warga negara dari tindak kekerasan dan/atau perlakuan salah sesuai harkat dan martabat manusia.
20.Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN KETERTIBAN SOSIAL

Pasal 2

Penyelenggaraan ketertiban sosial dilaksanakan berdasarkan prinsip- prinsip:

a.kemanusiaan;
b.pemberdayaan;
c.partisipasi;
d.akuntabilitas;
e.keberlanjutan; dan
f.profesionalitas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban sosial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah:

1.Larangan sebagai gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen, dan pelaku asusila;
2.Penyelenggaraan sumbangan sosial;
3.Usaha preventif, represif, dan rehabilitatif; dan
4.Hak dan Kewajiban masyarakat dan Pemerintah Daerah.

BAB IV

LARANGAN SEBAGAI GELANDANGAN, PENGEMIS, ANAK JALANAN, PENGAMEN, DAN PELAKU ASUSILA

Pasal 4

Setiap orang dilarang melakukan aktifitas sebagai gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen, dan/atau pelaku asusila di tempat umum.

Pasal 5

Setiap orang dilarang memberikan sumbangan dalam bentuk uang, barang dan/atau dalam bentuk apapun kepada gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan/atau pengamen di tempat umum.

Pasal 6

(1)Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha penampungan, membentuk, atau mengorganisir gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen, dan/atau pelaku asusila dengan tujuan untuk mengeksploitasi serta mencari keuntungan dan/atau kesenangan;
(2)Setiap orang atau badan dilarang menggunakan, menyediakan tempat/bangunan/rumah/pertokoan/perkantoran untuk digunakan sebagai tempat penampungan gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen, dan/atau pelaku asusila dengan tujuan untuk mengeksploitasi serta mencari keuntungan dan/atau kesenangan.

Pasal 7

(1)Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada perbuatan asusila.
(2)Setiap orang dilarang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan terjadinya perbuatan asusila dan menjadikannya sebagai mata pencaharian dan/atau kesenangan.
(3)Setiap orang dilarang untuk menyuruh, memberi kesempatan, menganjurkan atau dengan cara lain pada orang lain untuk melakukan perbuatan asusila di tempat umum.
(4)Setiap orang pemilik rumah, gedung, hotel, wisma, penginapan, rumah kos, tempat hiburan dan/atau tempat-tempat usaha dilarang menjadikan tempatnya sebagai tempat untuk melakukan perbuatan asusila.

BAB V

PENYELENGGARAAN SUMBANGAN SOSIAL

Pasal 8

(1)Setiap lembaga atau badan dapat melakukan kegiatan penyelenggaraan sumbangan sosial.
(2)Setiap lembaga atau badan yang akan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan sumbangan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib mendapatkan izin dari Bupati.
(3)Tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Tujuan penyelenggaraan sumbangan sosial adalah untuk:

a.sosial;
b.pendidikan;
c.kesehatan;
d.olah raga;
e.agama/kerohanian;
f.kebudayaan; dan/atau
g.bidang kesejahteraan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan program pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 10

Penyelenggara sumbangan sosial berkewajiban:

a.melaksanakan kegiatan secara transparan dan akuntabel;
b.didasarkan pada prinsip sukarela, keikhlasan, serta tanpa ikatan apapun;
c.memberikan laporan kegiatan kepada Bupati melalui Dinas terkait; dan
d.mengumumkan hasil kegiatan, perolehan sumbangan, serta peruntukan sumbangan melalui media cetak dan/atau elektronik;

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…