DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok pada Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; kedudukan, tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan pengurus KORPRI; Susunan Organisasi; kepegawaian dan Eselonisasi; Tata Kerja (Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik pada lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dalam hubungan dengan instansi lain, maupun dengan instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas masing• masing); Pendanaan penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1.. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
3.Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
6.Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungiawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
7.Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI, adalah Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 197t tentang Korps Pegawai Republik Indonesia.
8.Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Pamekasan.
9.Ketua Dewan Pengurus KORPRI adalah Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Pamekasan.
10.Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Lembaga Kesekretariatan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Pamekasan.
11.Pimpinan unit organisasi adalah Sekretaris dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Pamekasan
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan. 4

BAB II

KEDUDUNAII, TUGAS, DAN FUITGSI SEXRSTARIAT DEqIAN PENGURUS KORPRI

Pasal 2

(1)Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari Satuan Keda Perangkat Daerah yang secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administratif bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. (21 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 3

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengurus KORPRI serta pembinaan terhadap seluruh unsur di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi :

a.penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
b.penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
c.penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum, dan bantuan sosial;
d.pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; dan
e.pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI.

Pasal 5

Ketentuan mengenai penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

SUSUITAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri atas :

a.Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
b.Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
c.Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial. )

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

I{TPEIGAWAIAfr DAN ESEI,ONISASI

Pasal 8

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI menrpakan jabatan Struktural Eselon IIIb. (21 Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.

BAB V

TATA XTR.'A

Pasal 10

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik pada lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dalam hubungan dengan instansi lain, maupun dengan instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas masing- masing. Pasal 1 1 Setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 6

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…