Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3.Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD aa*ah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan.
S. Masyarakat Miskin adalah or€rng perseor€rngan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
6.Bantuan Hukr.rm adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8. 9. 10. 11. L2, 13. a. b. c. d. e. f. g. 2
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yana telah memenuhi ketentuan pemndang-undangan.
9.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi bantuan hukum, atau keluarganya y{tgmengajukan permohonan bantuan hukum.
10.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.
1 1. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan. L2. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hulnrm.
BAB II ASAS DAN TUJI'AN