DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk: a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; b. mewujudkan hak konstitusional masyarakat sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum. antara lai juga memuat tentang ruang lingkup; penyelenggaraan bantuan hukum; Hak dan Kewajiban; Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantua Hukum; Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum; Pengawasan; Larangan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana;

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan. 3. Bupati adalah Bupati Pamekasan. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD aa*ah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan. S. Masyarakat Miskin adalah or€rng perseor€rngan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa. 6. Bantuan Hukr.rm adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. 8. 9. 10. 11. L2, 13. a. b. c. d. e. f. g. 2 8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yana telah memenuhi ketentuan pemndang-undangan. 9. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi bantuan hukum, atau keluarganya y{tgmengajukan permohonan bantuan hukum. 10. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat. 1 1. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan. L2. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 13. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hulnrm. BAB II ASAS DAN TUJI'AN

Pasal 2

Bantuan Hulmm dilaksanakan berdasarkan asas: keadilan; persama€rn kedudukan di dalam hukum; perlindungan terhadap hak asasi manusia; keterbukaan; efisiensi; efektivitas; dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pasal 4

(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana dan tata usaha negara yang bersifat litigasi. (2) Perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk yang berkaitan dengan narkoba, terorisme, makar, dan korupsi. {3} Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain unttrk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. (4) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hulmm dalam status sebagai terdalnva atau tergugat. BAB IV PEIYY:ELEITGCARAAIY BAIVTUAIY HT'KUM

Pasal 5

(1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. {2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hularm berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4

Pasal 6

(1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati menjalin kerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peratrrran perundang- undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, maka Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. (3) Dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (21 harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (a) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (21hams telah lulus mata kuliah hukum acara.

Pasal 8

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat {1) dilakukan dengan cara: a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan; b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. BAB V IIAIT DAN KEWA.'IBAN

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berhak: a. mendapatkan Bantuan Hukum dalam penanganan perkara pada peradilan tingkat pertama; b. mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma dan sesuai dengan prinsip pelayanan publik; c. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; d. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan e. mencabut surat lnrasanya dengan persetujuan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum wajib: a. mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan Bantuan Hukum; b. menyampaikan informasi serta keterangan perkara secara benar dan/atau bukti yang sah tentang perrnasalahan hukum yang dihadapi kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan c. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hulinrm. 5

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berhak: a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam melaksanakan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum; b. untuk bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan ; c. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tugasnya; dan d. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugasnya terhadap: 1. kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimiliki; 2. kerahasiaan hubungannya dengan Penerima Bantuan Hukum; dan 3. keselamatan diri dan/atau keluarganya.

Pasal 12

(l) Pemberi Bantuan Hukum wajib: a. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dalam penanganan perkara pada peradilan tingkat pertama; b. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; c. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip pelayanan publik; d. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD pada akhir tahun anggaran, ymg meliputi: 1. perkembangan penanganan perkara; 2. penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan 3. penggunaan anggaran. e. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen. (21 Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB VI SYARAT DAil TATA CARA PTMBERIAIT BANTUAN HUKT'M

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…