DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok antara lain memuat tentang Ketentuan Umum; Tujuan dan Prinsip (Peraturan Daerah ini merupakan acuan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak), Kabupaten Layak Anak diselenggarakan berdasarkan beberapa prinsip yang meliputi: a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum; b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik dan psikis anak; c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan; d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya); Ruang Lingkup (Hak sipil dan kebebasan, Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus); Kelembagaan (Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Forum Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak; Rencana Aksi Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Kewajiban, Tanggung Jawab dan Peran Serta masyarakat; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 19); Undang-Undang Nomor 39 Tahun L999 tentang Hak Asasi Manusia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 1O9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42351, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2Ol4 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 297, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO3 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2791; 2. 3. 4. 7. 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor l24,Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46761, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a751; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L2, Tarrtbahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor a9671; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L47, Tambahan Iembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2Ol2 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5332); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5587)' sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Repubik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20OS tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak); Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor O1 Tahun 2OLO tentang Standar Pelayanan Minimal Bidan g I'ayanan Terpadu Bagr Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2OLL tentang Kebijakan Pengembangan Kabupate n / Kota t ayak Anak; 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 3
18.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun zOlL tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak;
19.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2Dll tentang Panduan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
20.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor L4 Tahun 20ll tentang Panduan Evaluasi KabupatenlKota Layak Anak; 2L. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (L,embaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2Ol3 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasa.n Tahun 2OLg Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII.,AN RAIffAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN MEMUTUSKAN: MenetapKan: PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB II

TUJT'AN DAN PRIITSIP Bagien Kesatu lbJuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini merupakan acuan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Baglan Kedua Prlnslp

Pasal 3

Kabupaten Layak Anak diselenggarakan berdasarkan beberapa prinsip yang meliputi:

a.tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
b.non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agarna, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik dan psikis anak;
c.kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
d.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
e.penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya. 5

BAB III

RUAITG LIITGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak yang meliputi:

a.hak sipil dan kebebasan;
b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e.perlindungan khusus.

Pasal 5

(1)Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan yang meliputi:
1. a.menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan;
2. b.mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
3. c.kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
4. d.penjagaan nama baik dan tidak diekspos ke publik tanpa seizin anak yang bersangkutan; dan
5. e.memiliki kartu identitas anak. (21 Dalam hal pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keluarga bertanggung jawab:
6. a.mengurus akte kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;
7. b.memberikan ruang untuk berkqmpul dan berorganisasi serta mendengarkan PendaPat anak;
8. c.mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
9. d.melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspos tanpa seizin anak yang bersangkutan.
(3)Datam hal pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
1. r.*"tty"lenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran secara gratis;
2. b.melibaitan anak melalui forum anak di tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau forum lainnya yang sejenis;
3. c.menyediakan call center komunikasi interaktif atau dengan kepentingan anak; anak sebagai sar€rna pengaduan yang berkaitan
4. d.menyediakan fasilitas informasi dengan melakukan Pengawasan jasa internet; dan yang sehat dan aman terhadap penYelenggara
5. e.menyediakan kartu identitas anak.
(1)6

Pasal 6

Setiap anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang meliputi:

a.tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
b.mendapatkan pola asuh yang baik, santun, penuh kasih sayang, dan seimbang dari kedua orangtuanya;
c.memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orangtuanya tidak mampu;
d.mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara bila kedua orangtuanya meninggal dunia atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
e.mendapatkan keharmonisan keluarga. Dalam hal pemenuhan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1.), keluarga bertanggung j awab :
a.memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan fasilitas, serta menjaga keharmonisan keluarga dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
b.mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisifisme, dan terhindar dari NAIZA, HIV dan Aids serta terlindung dari pornografi;
c.memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai luhur sejak dini kepada anak;
d.memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan, dan bela negara sejak dini kepada anak; dan
e.memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah. Dalam hal pemenuhan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
a.memberikan pengasuhan alternatif bagi anak yffiig orangtuanya meninggal dunia atau sakit sehingga tidak memungkinkan mengasuh anak;
b.memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial dan yang berhadapan dengan hukum;
c.melindungr anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia;
d.mengadakan pembinaan tentang pola asuh anak yang baik;
e.berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
f.menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah. (21

(3)/ Baglan Kettga Pemenuhan Hak Kesehaten Dasar dan KeseJahteraan

Pasal 7

(1)Setiap anak berhak mendapatlan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan yang meliputi:
1. a.tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu; gziyarrg baik sejak dalam kandungan; air susu ibu sampai usia 2 (dua) tahun; imunisasi dasar lengkap; pemeriksaan kesehatan balita secara berkala; lingkungan bebas asap rokok;
2. g.kesediaan air bersih;
3. h.akses jaminan sosial; dan
4. i.perlindungan dan rehabilitasi dari NAIZA, HIV dan AIDS. (21 Keluarga bertanggung jawab memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
(3)Dalam hal pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (U' Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas:
1. a.penyediaan layanan kesehatan ramah anak di setiap Kelurahan/Desa;
2. b.penyediaan ruang menrusui di kantor Pemerintah Daerah atau di tempat pelayanan publik;
3. c.penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasarana Posyandu di setiaP RW;
4. d.penyediaan air bersih;
5. e.penataan ruang terbuka hrjau serta lingkungan yang bersih, sehat, dan nYaman; dan
6. f.penurunan angka kematian anak serta peningkatan usia harapan hidup, standar g;zi, dan standar kesehatan. Baglan KeemPat Pemeauhan Hah Pendldtkan, Pemanfaatan trIaktu LuanSr dan Keglatan BudaYa

Pasal 8

{1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya yang meliputi:

a.hak untuk berpartisiPasi dini; pada pendidikan anak usia b. c. d. e. f.
b.hak mendapatkan pendidikan sesuai wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
c.hak mengembangkan bakat, minat, dengan kebijakan dan kemamPuan kreativitas;
d.hak untuk berekreasi; dan
e.hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan olahraga. (21 Dalam hal pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, darl. kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keluarga bertanggung jawab: 8
a.menjamin keberlangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
b.berperan aktif mensukseskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan cara membangun komunikasi dengan pihak sekolah berkaitan dengan kegiatan belqiar mengajar di sekolah;
c.mengarahkan dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas;
d.memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan olah raga; dan
e.meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi orangtua.

(3)Dalam hal pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
1. a.menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan program wajib belqjar 12 (dua belas) tahun dengan menyediakan perangkat pendukung antara lain sarana dan prasarana pendidikan yang merata, memperhatikan kesejahteraan guru, dan peningkatan kualitas kurikulum;
2. b.menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru secara transparan;
3. c.mendorong sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
4. d.mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
5. e.menyediakan taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas anak di bidang seni, budaya, dan olah raga;
6. f.menyediakan prasarana perjalanan aman seperti 7.ona Selamat Sekolah (ZoSS), Z.eta @ebra Sekolah) dan Polisi Sekolah;
7. g.mewujudkan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
8. h.memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Rrsat Kegiatan Belajar Masyarakat;
9. i.memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi di bidang akademik, seni, budaya, dan olah ragai
10. j.menerbitlan kebdakan agar penyelenggara pendidikan tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakr-rkan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana; dan
11. k.menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan. Bagtan Kellma Poneauhan Hak PerHndungen Khusug

Pasal 9

(1)Setiap anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus yang meliputi: (21
(3)9
1. a.anak dalam situasi damrat karena kehilangan orang tua/pengasuh atau tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan, dan pendampingan secara optimal;
2. b.anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversi;
3. c.anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAIZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (trafficking), korban perdagangan anak balita, penyandang cacat, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan, dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah;
4. d.anak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk:
  1. 1.tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik demi menjamin masa depannya; dan
  2. 2.dilindungi dari stigma, pengucilan, pemasungan lingkungan, dan diskriminasi dari masyarakat. Setiap keluarga bertanggung jawab menjalankan fungsi dan tanggung jawab secara optimal dalam rangka pemenuhan hak anak agar terhindar dari sihrasi dan kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a sampai dengan huruf d. Pemerintah Daerah berkew4iiban memenuhi Hak Perlindungan Khusus sebagai berikut:
5. a.menJrusun prograsr pencegahan agar anak terhindar dari situasi dan kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d;
6. b.memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang cacat; dan
7. c.menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat)jam, rumah singgah, panti rehabilitasi, dan panti asuhan. BAB TV I(TLEMBAGAAN Baglan Kesatu Gugus Tugas l(abupaten Layak Aaak

Pasal 10

Bupati membentuk Gugus T\rgas Kabupaten Layak Anak. Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak terdiri dari Unsur Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan anak. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak mempunyai tugas pokok sebagai berkut:

a.melakukan sosialisasi, advokasi, dan edukasi konsep Kabupaten Layak Anak;
b.mengumpulkan, menganalisa, dan diseminasi data dasar;

(1)(21
(3)melalnrkan (41 10
1. c.menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya;
2. d.menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
3. e.merumuskan dan mengusulkan kebijakan Kabupaten Layak Anak;
4. f.melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Rencana Aksi Daerah secara periodik;
5. g.membina dan melaksanakan hubungan kerjasama pengembangan Kabupaten t ayak Anak di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
6. h.mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional dan akademisi; dan
7. i.memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi anggota Gugus T\rgas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala dan berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Bagtan Kedua Fonrm Anak

Pasal 11

Bupati membentuk Forum Anak. Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak. Dalam setiap pen5rusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak. Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Anak dapat berasal dari: a.. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;

b.bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
c.sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baglan Kettga hrsat Pela5ranan Terpadu Perllndunga! Perempuan dan Pemberdayaan Anak

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…