DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 15 Tahun 2014

Nomor: 15
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Agustus 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2004 Nomor 5 Seri C) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 4. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4); 5. Ketentuan Pasal 19 ayat ( 1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus; 6. Istilah Badan Pengawas untuk selanjutnya diganti dengan Dewan Pengawas;

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 10 TAHUN 2OO4 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PAMEKASAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1O Tahun 2OO4 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pamekasan (Lembara.n Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO4 Nomor 5 Seri C) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3.Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan.
4.Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pamekasan. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum, yang sebelumnya disebut Badan Pengawas. Penyertaan Modal Pemerintah adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah baik berupa uang, barang, peralatan, maupun pembiayaan dalam bentuk lainnya. Modal hibah adalah penyertaan modal pihak ketiga baik berupa instalasi sumber, pompa maupun jaringan pipa yang pemanfaatannya diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 4 1 1. Cadangan umum adalah dana modal yang dibentuk oleh Perusahaan Daerah Air Minum baik berupa uang, barang, maupun peralatan yang disisihkan dari laba perusahaan yang tujuannya belum ditentukan dan sewaktu-waktu dapat digunakan dalam rangka menjaga kelangsungan hidup perusahaan.
12.Cadangan dana adalah dana modal yang dibentuk oleh Perusahaan Daerah Air Minum dan telah ditentukan tujuannya yang diambilkan dari penyisihan laba perusahaan sebesar loo/o (sepuluh persen) untuk digunakan sebagai dana sosial, dana pension, dan jasa produksi yang disimpan dalam rekening kas perusahaan.
13.Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam petrsahaan.
14.Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Air Minum.
15.Laporan kegiatan perusahaan adalah laporan keuangan dan manajemen perusahaan.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (21diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)PDAM berkedudukan sebagai badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
(2)PDAM dipimpin oleh seorang Direktur.

3.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Organ PDAM terdiri dari :
1. a.Kepala Daerah selaku pemilik modal;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.
(2)Susunan organisasi dan tata kerja PDAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

4.Ketentuan Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1)Direksi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional PDAM.
(2)Pengawasan umum dilakukan oleh Kepala Daerah dan Dewan Pengawas.
(3)Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungiawaban PDAM, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Daerah.
(4)Dewan Pengawas dapat menunjuk Akuntan Negara atau auditor independen untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan PDAM. 5

5.Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Pembubaran atau perubahan bentuk hukum PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)Pembubaran atau perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila PDAM mengalami kerugian akibat hutang yang melebihi modal PDAM atau sebab lain.

6.Istilah Badan Pengawas untuk selanjutnya diganti dengan Dewan Pengawas. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan. Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 6 Agustus 2014 BUPATI PAMEKASAN, Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 23 Oktober 2Ol4 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2OL4 NOMOR 13 ACHMAD SYAFII

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…