DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 16 Tahun 2014

Nomor: 16
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini antara lain mengatur tentang Ketentuan Umum; Landasan, kedudukan maksud dan Tujuan Pembentukan RT dan RW; Tugas dan kewajiban RT dan RW ditetapkan oleh forum musyawarah RT dan RW dalam rangka: a. memberikan pelayanan kepada penduduk setempat; b. menggerakkan swadaya dan kegotongroyongan masyarakat; c. berpartisipasi dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat; d. berpartisipasi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; e. berpartisipasi dalam peningkatan kondisi ketenteraman, ketertiban dan kerukunan warga masyarakat; f. membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah; g. menjaga hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan; h. berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, ekonomi dan sosial dengan pembiayaan yang bersumber dari swadaya masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan; dan i. memberikan saran dan pertimbangan kepada anggota BPD; pembentukan, Pemecahan dan Penggabungan RT dan RW; Forum Musyawarah; Honorarium dan Pendanaan;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa salah satu usaha untuk menumbuhkembangkan inisiatif dan peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan diwujudkan dalam pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a211;
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$aal;
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2At4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95); 7. 8. 2 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a588); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4O); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor l2S,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2OOT tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Pembentukan dan Penghapusan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor L4 Tahun 2OL3 tentang Pembentukan Peraturan Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA. 9. 10. 11. t2. 13. 14. 15. 16. Menetapkan 3

BAB I

KBTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3.Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5.Kelurahan adalah wilayah keda Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah.
8.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah.
9.Pembentukan adalah pemberian status suatu kelompok penduduk sebagai lembaga kemasyarakatan RT atau RW di Desa atau Kelurahan.
10.Pemecahan adalah pembagian kelembagaan RT atau RW menjadi dua atau lebih. 1 1. Penggabungan adalah penyatuan lembaga kemasyarakatan RT dan/atau RW ke dalam RW lain yang bersandingan. L2. Penduduk setempat adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa/Kelurahan bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk DesalKelurahan bersangkutan.
13.Kepala Keluarga adalah penanggungiawab anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga.
14.Penduduk dewasa adalah penduduk yang telah berusia 2 1 (dua puluh satu) tahun atau yang telah/pernah kawin.
15.Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
16.Pemberdayaan masyarakat adalah pengikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemilikan. L7. Kartu Keluarga adalah kartu yang berisi identitas kepala keluarga dan anggotanya yang telah dicatat dan ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa/Lurah.
18.Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan Llmum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa atau Kelurahan. 4
19.Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar tatakelola lembaga RT dan RW berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan atas penyelesaian peffnasalahan.

BAB II

LI|NDASAN, KEDUDUKAN, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)RT dan RW berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945.
(2)RT dan RW mempunyai kedudukan sebagai organisasi kemasyarakatan berdasarkan wilayah teritorial masing-masing.
(3)Maksud Pembentukan RT dan RW adalah:
1. a.memelihara dan melestarikan nilai kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip gotong royong dan kekeluargaan;
2. b.sebagai salah satu wadah untuk menampung aspirasi dan sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dengan Desa/Kelurahan atau dengan instansi pemerintah lainnya;
3. c.sebagai wadah untuk menggerakkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warga; dan
4. d.mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa/ Kelurahan. (a) Tujuan Pembentukan RT dan RW adalah untuk mewujudkan lembaga RT dan RW yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Desa atau Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan memperkuat dan memberdayakan potensi sosial masyarakat.

BAB III

TUGAS DAN KJDITA^IIBAN

Pasal 3

T\rgas dan kewajiban RT dan RW ditetapkan oleh forum musyawarah RT dan RW dalam rangka:

a.memberikan pelayanan kepada penduduk setempat;
b.menggerakkan swadaya dan kegotongroyongan masyarakat;
c.berpartisipasi dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat;
d.berpartisipasi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
e.berpartisipasi dalam peningkatan kondisi ketenterarnan, ketertiban dan kerukunan warga masyarakat;
f.membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah;
g.menjaga hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan;
h.berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, ekonomi dan sosial dengan pembiayaan yang bersumber dari swadaya masyarakat danlatau Pemerintah Daerah serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan; dan
i.memberikan saran dan pertimbangan kepada anggota BPD.

(1)
(2)
(1){2t 5 BAB TV PEMBENTUKAN, PEMBCAHAN DAII PEN(X}ABUNGAII

Pasal 4

Di Desa dan Kelurahan dibentuk RT dan RW. Pembentukan RT dan RW dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Kepala Desa atau Lurah melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 5

Setiap RT terdiri dari paling sedikit 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga. Setiap RW terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) RT.

Pasal 6

RT dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga yang dikonsultasikan kepada Kepala Desa atau Lurah. RW aiUeniuk melalui musyawarah Pengurus RT dengan berkonsultasi kepada Kepala Desa atau Lurah. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah. Keputusan Kepala Desa atau Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setelah disahkan oleh Camat.

Pasal 7

RT dalam satu Desa atau Kelurahan dapat dipecah menjadi 2 (dua) atau lebih, atau digabung berdasarkan musyawarah dan mufakat. RW dalam satu Desa atau Kelurahan dapat dipecah menjadi dua atau lebih, atau digabung berdasarkan musyawarah dan mufakat. Pemecahan dan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

(4)Jumlah Kepala Keluarga pada RT atau RW baru hasil pemecahan atau penggabungan harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (21.
(5)Pemecahan atau penggabungan RT dan RW dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kesatuan cakupan wilayah RT dan RW.

Pasal 8

(1)Pemecahan RT menjadi dua atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan melalui Rapat RT yang dipimpin oleh Ketua RW setelah dikonsultasikan kepada Kepala Desa atau Lurah.
(2)Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 213 (dua pertiga) dari peserta rapat yang diundang.
(3)Hasil Rapat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah.
(4)Keputusan Kepala Desa atau Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setelah disahkan oleh Camat.
(1)(21
(3)
(4)
(1)(2t
(3)
(1)(2t
(3)6

Pasal 9

(1)Pemecahan RW menjadi dua atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan melalui Rapat RW yang dipimpin oleh Kepala Desa atau Lurah.
(2)Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 213 (dua pertiga) dari Pengurus RT.
(3)Hasil Rapat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah.
(4)Keputusan Kepala Desa atau Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku setelah disahkan oleh Camat.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…